Tag: Dukung

Kediri, Idola 92.6 FM-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.

Dukungan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang saat ini berlangsung di Kediri, Jawa Timur.

Sekretaris Steering Committee Munas dan Konbes NU 2026, Muhammad Nuh, mengatakan program MBG merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia karena tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

“Dari tujuan yang sangat mulia itu, kami memberikan apresiasi terhadap keberlangsungan MBG,” kata Muhammad Nuh di Kediri, Senin (22/6).

Menurutnya, hasil pembahasan dalam Munas juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program MBG yang menyasar lingkungan pesantren.

Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di daerah.

Meski demikian, PBNU memandang pelaksanaan program MBG tetap perlu terus disempurnakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Karena itu, organisasi tersebut mendorong adanya langkah-langkah perbaikan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas program.

Muhammad Nuh menegaskan bahwa perhatian utama PBNU tertuju pada mekanisme penyaluran bantuan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta tata kelola anggaran yang digunakan dalam program tersebut.

“Tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap pentingnya perbaikan-perbaikan mekanisme penyaluran dan pengelolaan MBG itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa program MBG melibatkan anggaran yang sangat besar dan menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, aspek akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaannya harus menjadi perhatian bersama.

“Ini menyangkut kebutuhan orang banyak dan anggaran yang tidak kecil. Karena itu ketepatan sasaran dan ketepatan tata kelola menjadi penting,” lanjutnya.

Muhammad Nuh menambahkan, berbagai masukan dan rekomendasi yang dibahas dalam Munas PBNU nantinya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan program MBG ke depan.

Dengan dukungan sekaligus masukan konstruktif tersebut, PBNU berharap program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dapat terus berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat, termasuk kalangan santri dan pesantren di seluruh Indonesia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap persiapan Tim Nasional (Timnas) Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2030.

Dukungan tersebut mencakup berbagai program pengembangan yang disusun oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), mulai dari pembinaan pemain hingga penguatan ekosistem sepak bola nasional.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan pemerintah berupaya memastikan seluruh aspek pendukung pengembangan Timnas dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

“Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program pengembangan Timnas yang disusun PSSI,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6).

Menurut dia, pemerintah ingin memastikan seluruh aspek pendukung, mulai dari pembinaan pemain, penguatan kompetisi, hingga dukungan kelembagaan, dapat berjalan selaras guna meningkatkan daya saing Timnas Indonesia secara berkelanjutan.

Qodari menekankan bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah, federasi sepak bola, dan jajaran pelatih menjadi faktor penting dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan.

“Sinergi antara pemerintah, federasi, dan jajaran pelatih menjadi modal penting untuk mengubah optimisme menjadi capaian nyata melalui kerja keras, persiapan matang, dan target yang terukur,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, serta pelatih Timnas Indonesia merupakan bagian dari langkah awal dalam mempersiapkan skuad Garuda menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030.

Pembinaan Jangka Panjang hingga Dukungan Atlet Disabilitas

Namun, perhatian pemerintah terhadap pengembangan olahraga tidak hanya berfokus pada sepak bola. Qodari menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai strategi jangka panjang untuk mendorong kemajuan olahraga nasional secara menyeluruh.

“Tidak hanya dalam sepak bola, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang untuk kemajuan olahraga nasional lainnya,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Qodari menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah program unggulan yang dirancang untuk memperkuat ekosistem pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Salah satunya adalah pembangunan Akademi Olahraga yang akan menjadi pusat pembinaan talenta muda dari berbagai cabang olahraga.

Melalui akademi tersebut, proses pencarian, pembinaan, dan pengembangan atlet diharapkan dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini sehingga mampu menghasilkan atlet-atlet berprestasi di masa depan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program pemusatan latihan nasional (pelatnas) jangka panjang yang didukung oleh skema pendanaan multiyears.

Program serupa juga akan diberikan kepada atlet disabilitas sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan pembinaan olahraga yang inklusif.

“Pemerintah akan memperkuat program pembinaan mereka melalui pemberian sertifikasi kepelatihan,” ungkapnya.

Menurutnya, sertifikasi tersebut akan membuka peluang bagi atlet disabilitas untuk tetap berkontribusi di dunia olahraga setelah pensiun dari kompetisi. Dengan bekal pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, mereka dapat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih dan membina generasi atlet berikutnya.

“Pada akhirnya, membangun prestasi olahraga bukan hanya soal memenangkan pertandingan hari ini, tetapi juga menyiapkan generasi juara untuk tahun-tahun yang akan datang,” pungkas Qodari. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat Papua, program Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang digagas pemerintah melalui Kementerian Pertanian disambut antusias oleh para petani. Mereka menilai program ini menjadi jawaban atas kebutuhan pangan yang terus berkembang, sekaligus membuka harapan baru bagi generasi muda di daerah.

Bagi para petani di Papua, kehadiran sawah baru tidak hanya membuka peluang untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumsi yang terjadi dari waktu ke waktu.

Markus Homer, Kepala Kampung Tokas, di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, mengatakan masyarakat di daerahnya menyambut baik pembukaan 3.700 hektare lahan sawah melalui program CSR.

Menurut Markus yang juga Ketua Kelompok Tani Rata Jaya, pemanfaatan lahan baru dan optimalisasi lahan yang sebelumnya kurang produktif menjadi area persawahan memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk memperkuat ketersediaan pangan, baik saat ini maupun di masa mendatang.

“Jadi kami sangat luar biasa antusias (dengan) program yang diturunkan oleh Presiden kepada kami orang Papua. Kami sangat senang karena pangan ini, bagi kami masyarakat, untuk kehidupan kami masyarakat ke depan,” ujar Markus saat diwawancara.

Markus menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/6). Acara itu dihadiri sekitar 200 peserta dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua.

Ia menilai perubahan zaman telah membawa perubahan pada pola konsumsi masyarakat, terutama generasi muda yang kini semakin akrab dengan beras sebagai makanan pokok.

“Jadi generasi kami sudah berubah, sudah canggih. Generasi (sekarang) tidak bisa berada (mengonsumsi) makanan-makanan lokal. Mereka sudah adaptasi dengan makanan-makanan yang sudah disiapkan, mungkin nasi,” katanya.

Selain perubahan pola konsumsi, Markus juga menyoroti perubahan cara masyarakat mengelola lahan. Jika dahulu masyarakat terbiasa berpindah-pindah lokasi berkebun setelah enam hingga sembilan bulan, kini pola tersebut semakin sulit dilakukan sehingga keberadaan lahan sawah menetap menjadi solusi yang dinilai relevan.

“Karena sudah perkembangan sekarang, kita berkebun adalah (tanam) pangan di satu lokasi, satu tempat, kita hanya tinggal olah saja, tidak bisa dipindah-pindah lagi. Maka itu kemarin kami di Sorong Selatan, kami terima 3.700 hektare yang kemarin sudah dikerjakan di tahun 2025. Sudah percetakan sawah, di tahun 2026 kita siap mau tanam,” ucapnya.

Elias R. Semih, Kepala Kampung Molase, di Distrik Klamono, Papua Barat Daya, juga menyampaikan hal senada. Dia menyebut masyarakat menerima program CSR dengan baik karena diyakini dapat membawa perubahan bagi perekonomian warga.

“Program ini diterima, dikelola oleh masyarakat supaya ekonomi mereka itu ada perubahan,” ujar Elias.

Elias sendiri merupakan pemilik tanah adat di wilayah pelaksanaan program. Ia mengatakan kebutuhan pangan masyarakat Papua hingga saat ini belum selalu dapat terpenuhi secara optimal. Karena itu, pengembangan lahan sawah dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan pangan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Elias berharap program tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan taraf hidup warga di tingkat akar rumput.

“Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo yang begitu antusias untuk melihat masyarakat ekonomi akar rumput di bawah dan mereka punya hidup. Mudah-mudahan ke depan menjadi baik, menjadi perubahan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Teguh Apmin Kampung Swentab, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Rizal Beno, menilai program Cetak Sawah Rakyat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Ia berpendapat program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengembangan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani di Papua.

Ia menjelaskan kelompok taninya memperoleh alokasi cetak sawah seluas 50 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 5 hektare telah mulai ditanami. Namun, menurut Rizal, masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung keberlanjutan usaha tani, terutama pada tahap panen.

Saat ini, kata dia, bantuan yang tersedia telah membantu petani dalam pengolahan lahan dan penanaman. Namun, fasilitas pascapanen seperti mesin panen belum tersedia sehingga diharapkan dapat dipenuhi pada tahap berikutnya.

“Yang sudah ada itu untuk pengolahan sawah. Sedangkan untuk panen hasil setelah kita tanam, itu belum ada. Seperti mesin panen, itu kita belum ada. Hanya kita punya mesin untuk olah tanah, terus kita tanam,” jelasnya.

Meski demikian, Rizal menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas dukungan yang diberikan kepada petani di Papua dan berharap program tersebut dapat terus berlanjut dengan dukungan fasilitas yang lebih lengkap.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pembangunan pertanian di Papua melalui berbagai program strategis. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di Tanah Papua.

Menurut Amran, pembangunan pertanian di Papua menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

“Kita inginkan Papua, Kalimantan, Sumatera dan Jawa mandiri pangan dan mandiri energi ke depan, sehingga inflasi bisa terkontrol. Mulai padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, singkong, kita programkan semua untuk saudara-saudara kita di sana,” ujar Amran.

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan pengembangan cetak sawah seluas 80 ribu hektare di Papua sepanjang 2025 hingga 2026. Program tersebut juga disertai dukungan mekanisasi pertanian melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern guna meningkatkan produktivitas petani.

Amran menambahkan, sebagian besar usulan yang disampaikan petani dan kepala daerah dalam Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian, mulai dari kebutuhan traktor, pembangunan irigasi, hingga perluasan areal cetak sawah.

“Tadi minta traktor, minta irigasi, minta cetak sawah. Semua permintaan hari ini hampir 90 persen kami penuhi dan kalau progresnya bagus, 100 persen kami penuhi permintaannya nanti, termasuk kopi, pala, kakao dan seterusnya,” tegasnya. (her/dav)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendukung desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta pemerintah dan DPR segera merumuskan regulasi tegas untuk menjerat pelaku dan pengkampanye LGBT di Indonesia. Praktik kampanye LGBT dapat dijerat hukuman pidana jika perbuatan tersebut melibatkan unsur pencabulan, kekerasan, korban di bawah umur, dilakukan di depan umum, atau dipublikasikan sebagai pornografi.

“Pasal KUHP yang baru, Pasal 414 dan 416 sangat jelas mengatur hukuman mengenai LGBT. Namun kami juga mendukung langkah MUI mengenai usulan UU untuk menjerat pelaku dan pengkampanye LGBT,” ujar Singgih, Sabtu (13/6/2026).

Baca juga: Instagram Blokir Konten “Terapi Konversi” LGBT

Larangan kampanye LGBT di media sosial untuk menjaga moral bangsa dan melindungi masyarakat dari nilai-nilai yang bertentangan dengan norma agama serta Pancasila. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa

“Karena itu, segala bentuk perilaku maupun kampanye yang merusak tatanan moral dan agama seperti LGBT memang harus disikapi dengan regulasi yang kuat dan berkepastian hukum,” katanya.

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendukung empat langkah Badan Gizi Nasional (BGN) baru dalam upaya menata ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditetapkan jajaran pimpinan baru BGN.

“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditetapkan jajaran pimpinan baru BGN,” kata Budi Gunadi Sadikin saat menerima kunjungan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dan dua Wakilnya Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono di Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dalam pertemuan selama sekitar 1 jam itu, kepada Menteri Kesehatan yang didampingi Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dan beberapa Direktur Jenderal, Nanik menjelaskan empat langkah yang akan diambil pimpinan BGN dalam rangka menata ulang, dan menampilkan wajah baru BGN, dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Profesor Ahli Gizi dan Dokter Anak Bakal Direkrut sebagai Dewan Pengarah BGN

JAKARTA – Keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) menyentuh Makan Bergizi Gratis (MBG) yang notabene merupakan program unggulan pemerintah, dipandang sangat krusial demi menjaga kredibilitas negara di mata masyarakat. Langkah berani Korps Adhyaksa dalam mengusut dugaan penyimpangan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dianggap sebagai sinyal kuat runtuhnya ruang impunitas.

Menurut Analis Politik sekaligus Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensa), tindakan hukum yang diambil oleh Kejagung sudah sepatutnya dilakukan demi memastikan program strategis nasional tersebut berjalan bersih sejak awal. “Saya melihat langkah Kejaksaan menyentuh MBG itu wajar dan memang perlu. Justru karena ini program strategis nasional, maka harus dijaga bersih sejak awal,” kata Hensa kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, kalau ada dugaan penyimpangan, maka tidak boleh ditutup-tutupi. “Ini juga menjadi momentum untuk evaluasi. Saya sudah lama berpandangan bahwa MBG perlu ditata ulang. Bisa saja dihentikan sementara, lalu dilakukan perbaikan sistem dan diuji lewat pilot project di beberapa daerah. Jadi bukan dihentikan total, tapi diperbaiki supaya ke depan lebih tepat sasaran, lebih aman, dan tidak membebani fiskal,” tuturnya.

Baca juga: Profesor Ahli Gizi dan Dokter Anak Bakal Direkrut sebagai Dewan Pengarah BGN

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Tama Satrya Langkun menghormati proses hukum dalam Kasus MBG yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Pernyataan itu disampaikan setelah Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026, Rabu (3/6/2026).

Menurut Tama, langkah penegakan hukum yang dilakukan penyidik harus dihormati karena merupakan bagian dari proses yang didasarkan pada alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dia mengingatkan seluruh pihak tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kami menghormati langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik. Tindakan penahanan yang dilakukan tentu merupakan bagian dari proses hukum yang telah didasarkan pada alat bukti yang dimiliki penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Tama.

Baca juga: Dadan Hindayana dan 2 Eks Wakil Kepala BGN Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG

Penegakan Hukum Dinilai Penting untuk Menjaga Program MBG

Tama menegaskan proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga dan menyelamatkan program MBG sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, program tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sehingga setiap penyimpangan harus ditindak. Apabila terjadi praktik korupsi dalam pelaksanaannya, pihak yang paling dirugikan adalah rakyat sebagai penerima manfaat program.

JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan pihaknya menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diungkapkan seusai Wakil Menteri Imipas Silmy Karim dan tujuh pejabat Imigrasi lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi .

Agus juga menegaskan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan bersikap kooperatif. Ia menegaskan pihaknya akan membuka akses data, dokumen, serta keterangan yang diperlukan penyidik.

“Proses hukum yang berjalan wajib kita dukung, dan saya minta semua pihak akomodatif mendukung proses tersebut,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Baca Juga: Wamen Imipas Silmy Karim Tersangka Kasus Pemerasan Ratusan Miliar

Agus menerangkan, seluruh pejabat terkait akan langsung dinonaktifkan dari jabatannya seiring proses penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk memastikan proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan, sekaligus menjaga kelancaran fungsi pelayanan publik.

JAKARTA – Tindakan tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026 dinilai sebagai bukti nyata komitmen Korps Adhyaksa dalam mengawal program strategis nasional, termasuk MBG agar bersih dari praktik penyelewengan. Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia Prof Suparji Ahmad mengapresiasi integritas Kejagung yang bergerak cepat demi menyelamatkan hak gizi anak-anak sekolah.

Dia berpendapat bahwa langkah transparan dan masif dari Kejaksaan sangat diperlukan untuk memastikan anggaran besar tersebut tepat sasaran. “Kita apresiasi Kejaksaan Agung yang tiada henti bergerak memberantas korupsi. Namun, dugaan tindak pidana korupsi ini harus diusut tuntas. Sangat tragis dan ironis jika dana gizi untuk siswa sampai dikorupsi. Siapa pun yang terlibat, dari pusat sampai daerah, harus dimintai pertanggungjawaban,” ujar Prof. Suparji, Kamis (4/6/2026).

Untuk mengoptimalkan pengusutan dan memperkuat bukti, Suparji mendukung penuh sinergi strategis antara Kejagung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi tersebut diyakini mampu melacak seluruh aliran dana hingga ke akar-akarnya, termasuk memulihkan aset negara yang coba disembunyikan.

Baca juga: Dadan Hindayana Cs Korupsi Tata Kelola MBG, Noel: Memprihatinkan

“Kejagung harus menggandeng PPATK untuk mendapatkan kepastian tentang aliran dananya dan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jangan sampai pengusutan ini hanya menyentuh permukaan saja,” tuturnya.

Mengingat luasnya distribusi anggaran program MBG yang menjangkau masyarakat bawah, Suparji meyakini kekuatan solid internal Kejaksaan. Dirinya mendorong Kejagung untuk menggerakkan seluruh lini strukturnya di daerah demi memastikan pengawasan yang menyeluruh dan merata.