PBNU Dukung Keberlanjutan MBG: Ini Program Sangat Mulia

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah. Dukungan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang saat ini berlangsung di Kediri, Jawa Timur. (Foto Dok. Istimewa)

Kediri, Idola 92.6 FM-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.

Dukungan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang saat ini berlangsung di Kediri, Jawa Timur.

Sekretaris Steering Committee Munas dan Konbes NU 2026, Muhammad Nuh, mengatakan program MBG merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia karena tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

“Dari tujuan yang sangat mulia itu, kami memberikan apresiasi terhadap keberlangsungan MBG,” kata Muhammad Nuh di Kediri, Senin (22/6).

Menurutnya, hasil pembahasan dalam Munas juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program MBG yang menyasar lingkungan pesantren.

Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di daerah.

Meski demikian, PBNU memandang pelaksanaan program MBG tetap perlu terus disempurnakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Karena itu, organisasi tersebut mendorong adanya langkah-langkah perbaikan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas program.

Muhammad Nuh menegaskan bahwa perhatian utama PBNU tertuju pada mekanisme penyaluran bantuan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta tata kelola anggaran yang digunakan dalam program tersebut.

“Tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap pentingnya perbaikan-perbaikan mekanisme penyaluran dan pengelolaan MBG itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa program MBG melibatkan anggaran yang sangat besar dan menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, aspek akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaannya harus menjadi perhatian bersama.

“Ini menyangkut kebutuhan orang banyak dan anggaran yang tidak kecil. Karena itu ketepatan sasaran dan ketepatan tata kelola menjadi penting,” lanjutnya.

Muhammad Nuh menambahkan, berbagai masukan dan rekomendasi yang dibahas dalam Munas PBNU nantinya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan program MBG ke depan.

Dengan dukungan sekaligus masukan konstruktif tersebut, PBNU berharap program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dapat terus berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat, termasuk kalangan santri dan pesantren di seluruh Indonesia. (her/dav)

245
PBNU Dukung Keberlanjutan MBG: Ini Program Sangat Mulia

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah. Dukungan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang saat ini berlangsung di Kediri, Jawa Timur. (Foto Dok. Istimewa)

Kediri, Idola 92.6 FM-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.

Dukungan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang saat ini berlangsung di Kediri, Jawa Timur.

Sekretaris Steering Committee Munas dan Konbes NU 2026, Muhammad Nuh, mengatakan program MBG merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia karena tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

“Dari tujuan yang sangat mulia itu, kami memberikan apresiasi terhadap keberlangsungan MBG,” kata Muhammad Nuh di Kediri, Senin (22/6).

Menurutnya, hasil pembahasan dalam Munas juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program MBG yang menyasar lingkungan pesantren.

Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di daerah.

Meski demikian, PBNU memandang pelaksanaan program MBG tetap perlu terus disempurnakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Karena itu, organisasi tersebut mendorong adanya langkah-langkah perbaikan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas program.

Muhammad Nuh menegaskan bahwa perhatian utama PBNU tertuju pada mekanisme penyaluran bantuan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta tata kelola anggaran yang digunakan dalam program tersebut.

“Tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap pentingnya perbaikan-perbaikan mekanisme penyaluran dan pengelolaan MBG itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa program MBG melibatkan anggaran yang sangat besar dan menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, aspek akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaannya harus menjadi perhatian bersama.

“Ini menyangkut kebutuhan orang banyak dan anggaran yang tidak kecil. Karena itu ketepatan sasaran dan ketepatan tata kelola menjadi penting,” lanjutnya.

Muhammad Nuh menambahkan, berbagai masukan dan rekomendasi yang dibahas dalam Munas PBNU nantinya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan program MBG ke depan.

Dengan dukungan sekaligus masukan konstruktif tersebut, PBNU berharap program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dapat terus berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat, termasuk kalangan santri dan pesantren di seluruh Indonesia. (her/dav)

More like this
Terima Rp20 juta, Muhammad Abdimaludin Dinonaktifkan dari Ketua BEM FH Universitas Bung Karno

Terima Rp20 juta, Muhammad Abdimaludin Dinonaktifkan dari Ketua BEM FH Universitas Bung Karno

admin
Jokowi Respons Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan Tifa: Itu Kewenangan Kejaksaan

Jokowi Respons Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan Tifa: Itu Kewenangan Kejaksaan

admin
Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah: Biaya Angkut Jadi Lebih Murah, Tak Boleh Ada Daerah Tertinggal

Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah: Biaya Angkut Jadi Lebih Murah, Tak Boleh Ada Daerah Tertinggal

admin