Tag: Ekosistem

Oleh: Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si

^{Penulis adalah Guru Besar dan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Sekretaris Amirul Hajj Indonesia 2026}

Tahun 2026 menjadi tonggak sejarah baru penyelenggaraan haji Indonesia. Untuk pertama kalinya pelayanan haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah. Momentum ini bukan sekadar perubahan nomenklatur kelembagaan, melainkan ujian apakah reformasi tata kelola haji benar-benar mampu menghadirkan layanan yang lebih inklusif, manusiawi, dan berkelanjutan.

Biaya haji tahun ini mengalami penurunan sekitar dua juta rupiah, sekalipun biaya transportasi mengalami kenaikan, tetapi tidak dibebankan pada jemaah. Lantas bagaimana kualitas layanan pada jemaah tahun ini? Dengan penurunan biaya tersebut apakah mengalami penurunan kualitas layanan?

Saya sebagai Amirul Hajj perwakilan dari tokoh masyarakat ingin memastikan penyelenggaraan haji tahun ini terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu saya mengikuti secara langsung dan mengamati pelaksanaan ibadah haji. Sejak kedatangan di tanah suci Amirul Hajj melakukan koordinasi dengan PPIH Arab Saudi, Kedutaan, KUH, rumah sakit, dan mengunjungi jemaah di sektor-sektor untuk mendengarkan keluh kesah dan aspirasi jemaah. Amirul Hajj yang diketuai oleh Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf mempunyai tugas misi diplomasi, yaitu menjaga hubungan bilateral dengan otoritas Arab Saudi serta berkoordinasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Haji Arab Saudi. Selain ini juga bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan fasilitas dan operasional penyelenggaraan haji mulai dari transportasi, akomodasi, Catering, dan layanan kesehatan agar berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Juga bertugas melakukan pelayanan dan perlindungan jemaah, khususnya bagi jemaah lanjut usia dan risiko tinggi, serta sebagai representasi kehadiran negara dalam mendampingi dan memberikan dukungan moral kepada jemaah selama berada di Arab Saudi.

Dari sisi tata kelola, Kemenhaj telah mempersiapkan dengan matang terkait persiapan pemberangkatan, operasional di tanah suci, pelaksanaan ARMUZNA (Arafah, Muzdalifah, Mina), hingga kepulangan kembali ke Indonesia. Juga melakukan perbaikan sistem untuk memastikan pencapaian target secara efektif, efisien, mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi. Sehingga Pemerintah Saudi memberikan apresiasi kepada Kemenhaj Indonesia, karena pelaksanaan haji tahun ini dinilai lebih baik dan lebih tertib. Begitu juga apresiasi banyak berdatangan dari para jemaah haji, sekalipun masih ada kekurangan yang menjadi perhatian untuk perbaikan di tahun depan. Lantas bagaimanakah layanan haji yang dirasakan oleh para jemaah haji tahun ini?

OPTIMALISASI LAYANAN

Kementerian Haji dan Umrah telah melakukan transformasi di tahap pertama ini. Transformasi yang telah dilakukan fokus pada digitalisasi, transparansi, efisiensi, dan peningkatan layanan jemaah. Tentu saja perlu terus diupayakan transformasi ke depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Saya melakukan kunjungan dan survei kepada para jemaah terkait layanan yang diterima dan dirasakan. Rata-rata mereka mengalami kepuasan dari beberapa layanan berupa konsumsi, transportasi dan akomodasi, juga layanan kesehatan.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo telah menciptakan ekosistem pemberdayaan. Kehadiran MBG menumbuhkan pelaku usaha lokal di berbagai daerah.

“Setiap rupiah anggaran negara harus betul-betul memiliki dampak dan menghasilkan ekosistem pemberdayaan, sehingga tidak hanya memberikan gizi, namun juga menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas,” ujar Cak Imin dalam konferensi pers ‘1 Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis’ di Jakarta, Kamis (16/4).

Menurut Cak Imin, dampak nyata pertumbuhan ekonomi karena program MBG sudah mulai terlihat. Dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, pelaku UMKM sekitar dilibatkan. Selain itu, banyak warga lokal yang terserap sebagai tenaga kerja di SPPG.

“Kini kita menyaksikan program MPG berjalan mulai efektif. Melibatkan banyak UMKM, tenaga kerja terus-menerus bertambah di dalam pelaksanaan SPPG, sehingga kita melihat dampak nyata pertumbuhan ekonomi dan akan terus kita dorong dari program ini,” kata dia.

Ia pun menyebut berbagai penyempurnaan terhadap program MBG terus dilakukan pemerintah. Cak Imin pun mengatakan saat ini tercatat investasi swasta pada program MBG mencapai Rp40 triliun.

“Tidak kurang investasi swasta atau publik atau masyarakat, investasi dalam program ini tidak kurang dari Rp40 triliun. Besar sekali,” ucapnya.

Karena itu, lanjut Cak Imin, pemerintah terus mendorong keterlibatan pelaku UMKM serta BUMDes untuk jadi pemasok untuk SPPG agar siklus ekonomi lokal terus berjalan. Ia menilai SPPG kini jadi kekuatan baru dalam proses ekonomi di daerah.

“Ekosistem SPPG dari hilir ke hulu harus menghasilkan peluang ekonomi masyarakat lokal. Dan tentu tidak hanya bergantung kepada BGN, tetapi bergantung kepada pemerintah dan kepala daerah,” kata Cak Imin.

“Pedagang, petani, dan peternak lokal harus terus diberdayakan. Kita punya kepentingan agar tumbuh kembangnya para pedagang, petani, dan peternak ini sebagai bagian dari keinginan kita secara ekonomi berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya. (her/dav)