Puspadaya Perindo Gandeng PKK Edukasi Ruang Aman Perempuan di Kelapa Gading
loading…
Puspadaya Perindo menghadirkan program edukasi bertajuk Sapa Ruang Aman (Saruang) yang menyasar kelompok PKK Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Foto/SindoNews
JAKARTA – Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya ruang aman di lingkungan sosial maupun domestik. Ancaman tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga merambah ranah personal hingga ruang digital.
Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 mencatat sebanyak 337.961 kasus kekerasan terjadi dalam ranah personal. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memunculkan pola kejahatan baru, termasuk jaringan predator lintas negara yang memanfaatkan platform daring.
Situasi ini mendorong Puspadaya Perindo menghadirkan program edukasi bertajuk Sapa Ruang Aman (Saruang) yang menyasar kelompok PKK Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (22/4/2026).
Gandeng Swasta, Pemerintah Siapkan Rumah Susun Subsidi di Bekasi hingga Hunian Tetap di Lokasi Bencana
Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Salah satu langkah strategis itu diwujudkan melalui pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Salah satu langkah strategis itu diwujudkan melalui pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta menjadi terobosan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan lembaga pembiayaan, yang ditandai dengan groundbreaking pada 8 Maret 2026 di lahan sekitar 30 hektare yang telah clean and clear,” ujar Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4).
Qodari menegaskan pemerintah akan terus mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi atas kebutuhan perumahan di berbagai wilayah di Indonesia. Proyek ini memiliki potensi penyediaan hingga 141.000 unit hunian vertikal dengan penyelesaian secara bertahap.
Dalam pelaksanaannya, Qodari mengatakan pemerintah juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk Lippo Group, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta Danantara Indonesia.
Kolaborasi tersebut dinilai berperan penting dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Selain fokus pada kawasan perkotaan, Qodari menyampaikan pemerintah juga menunjukkan komitmen dalam penanganan pascabencana melalui pembangunan hunian tetap (huntap) bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.
“Pemerintah membangun hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak bencana sebanyak 2.603 unit rumah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan pendekatan gotong royong,” ucapnya.
Lebih lanjut, Qodari mengungkapkan program penyediaan hunian tetap telah menunjukkan pencapaian melalui serah terima 120 unit rumah untuk masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penyerahan hunian tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana serta peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat.
“Capaian terbaru berupa serah terima 120 unit hunian tetap di Tapanuli Selatan pada akhir Maret 2026,” ujar dia. (her/dav)
Kunci Solusi Permanen Banjir Demak Terungkap: Pemprov Jateng Gandeng Lintas Pihak
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) tangani dampak banjir Demak. Penanganan meliputi fase darurat, pemulihan, dan pencegahan jangka panjang. Kolaborasi lintas pihak, termasuk pemerintah pusat dan kabupaten, penting untuk percepatan perbaikan rumah warga. Wakil Gubernur Jawa Tengah meninjau lokasi. Fokus utama adalah penanganan banjir komprehensif agar tidak terulang.
Cegah Haji Ilegal: Kemenag Gandeng Imigrasi, Pengawasan Diperkuat Total!
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat peran strategisnya mencegah praktik haji ilegal jelang musim haji 2026. Sinergi dengan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ditingkatkan. Ini memastikan jemaah haji Indonesia berangkat melalui prosedur resmi serta terlindungi dari praktik ilegal. Pengawasan menyeluruh diterapkan di pusat dan daerah.