Tag: Hakim
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara, Ini Putusan Lengkap Majelis Hakim
Foto: Kompas.comTeknologi.id -Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar pada Selasa, 30 Juni 2026. Selain hukuman penjara, majelis hakim…
-
Menang Lagi di PN Jakpus, Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen pada SK Plt Maluku
loading…Kuasa Hukum DPP PPP Syifaus Syarif. Foto: Istimewa JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali memenangkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam perkara perselisihan internal partai. Dalam putusan perkara Nomor 186/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jkt.Pst terkait kepengurusan Pelaksana Tugas (Plt) DPW PPP Maluku, majelis hakim menolak dalil gugatan penggugat dan menerima eksepsi yang…
-
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan, Berharap Hakim MK Diketuk Hatinya oleh Tuhan
loading…Mantan Kepala BSSN Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun mengajukan uji materi UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Foto/Danandaya Aria Putra JAKARTA – Mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) ke…
-
Jaksa Militer Tegas Minta Hakim Tolak Pledoi Terdakwa Kasus Pembunuhan Kacab Bank
loading…Oditur Militer II-07 Jakarta meminta majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menolak seluruhnya pledoi yang diajukan para terdakwa pembunuhan Kacab Bank, Mohamad Ilham Pradipta (MIP). Foto/SindoNews JAKARTA – Oditur Militer II-07 Jakarta meminta majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menolak seluruhnya pledoi yang diajukan para terdakwa pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) Bank, Mohamad Ilham Pradipta (MIP).…
-
Kasus Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 Triliun, Hakim: Ada Mark Up Rp4 Juta per Unit
loading…Majelis hakim menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook dan CDM mencapai Rp5,2 triliun. Itu disampaikan hakim dalam sidang pembacaan putusan terdakwa Ibam, Selasa (12/5/2026). Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Majelis hakim menaksir kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) mencapai Rp5,2 triliun. Hal itu…
-
Hakim Tegaskan Lagi Perintah: Oditur Wajib Hadirkan Andrie Yunus.
loading…Pengadilan Militer II-08 Jakarta kembali menggelar sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus pada hari ini. Foto: Ari Sandita JAKARTA – Pengadilan Militer II-08 Jakarta kembali menggelar sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus pada hari ini. Dalam persidangan, hakim kembali memerintahkan oditur militer untuk menghadirkan Andrie Yunus.Sidang lanjutan…
-
Eks Hakim Agung Tegas: Pernyataan Saiful Mujani Berindikasi Inkonstitusional
Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai pernyataan Saiful Mujani inkonstitusional. Pernyataan itu menyerukan menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tanpa proses impeachment. Gayus Lumbuun menyebut ucapan ini berpotensi menghasut publik, bahkan dapat mengarah pada tindakan makar. Penilaian ini berdasar latar belakang hukumnya.
-
Sorotan Tajam Hakim: Perbedaan Seragam 3 Oknum TNI Terdakwa Pembunuhan Kacab Bank Jadi Kunci?
Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyoroti pakaian tiga terdakwa oknum TNI saat sidang dakwaan kasus pembunuhan kepala cabang bank. Senin (6/4/2026), salah satu terdakwa, Serka Frengky Yaru, tampil beda tanpa baret Kopassus dan lengan tidak digulung, memicu pertanyaan hakim.
-
Ariyanto Bakri Dijerat 17 Tahun Penjara: Tuntutan Berat dalam Skandal Suap Hakim
Advokat Ariyanto Bakri dituntut 17 tahun penjara dan denda Rp600 juta oleh JPU di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tuntutan ini terkait suap hakim demi vonis lepas terdakwa korporasi pada kasus CPO dan TPPU. Ariyanto juga dituntut diberhentikan dari profesi advokat. Advokat Marcella Santoso menerima tuntutan serupa.
-
DPR Putuskan: MKMK Tak Berwenang Usut Laporan Adies Kadir Jadi Hakim MK
DPR RI menyepakati Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak berwewenang menindaklanjuti laporan penetapan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi. Komisi III DPR RI menegaskan pemilihan hakim MK adalah mandat konstitusional. MKMK diminta melaksanakan kewenangannya berdasarkan aturan. DPR juga meminta Mahkamah Konstitusi memperjelas tugas dan wewenang MKMK.