Komnas HAM akan memeriksa empat oknum TNI tersangka penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Komisioner Saurlin P Siagian menyatakan surat izin pemeriksaan akan dikirim ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Empat tersangka dijerat Pasal 469 dan 467 terkait penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.
Anggota DPR Yanuar Arif Wibowo (PKS) menyoroti pelarangan jilbab pegawai rumah sakit di Jakarta. Aturan seragam dinilai berpotensi diskriminasi dan melanggar HAM karena tidak mengakomodasi muslimah. Yanuar menegaskan, hak beragama harus terjamin dalam ketenagakerjaan. Masalah ini dibahas dalam RDP DPR, namun belum ada kejelasan dari pihak rumah sakit.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengecam keras kebijakan hukuman mati Israel terhadap rakyat Palestina. Kebijakan yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Israel (Knesset) ini dianggap melanggar prinsip hukum internasional dan HAM. HNW menyerukan komunitas internasional bertindak mengoreksi serta menghentikan pelanggaran HAM berkelanjutan di Palestina.
Komnas HAM meminta keterangan petinggi TNI pada 1 April 2026. Ini dilakukan untuk mendalami kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Kababinkum, Danpuspom, dan Wakapuspen TNI hadir. Komnas HAM fokus pada tindakan TNI sebelum 18 Maret 2026 dalam investigasi ini.
Menteri HAM Natalius Pigai menilai pihak yang ingin meniadakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta layanan kesehatan dan pendidikan gratis menentang hak asasi manusia. Pernyataan ini merespons kritik terhadap program tersebut. Pigai menekankan pentingnya program ini bagi masyarakat dan tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan elektoral.
Kementerian HAM menyoroti kasus tewasnya pelajar (14) yang diduga dianiaya oknum Brimob Polda Maluku. Wakil Menteri HAM Mugiyanto mendesak Polri membuktikan semboyan pelindung masyarakat. Penyelidikan transparan dan profesional diminta. Pelaku harus dihukum adil untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dan memberikan efek jera.
Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan Komnas HAM akan memiliki unit penyidik. Pembahasan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait undang-undang baru mendukung ini. Komnas HAM nantinya akan memiliki wewenang tambahan, beroperasi layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini memperkuat peran dan fungsi Komnas HAM ke depan.
Menlu RI Sugiono berpidato di Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa (23/2/2026). Indonesia kini menjabat Presiden Dewan HAM PBB, berkomitmen menjaga kredibilitas melalui standar HAM konsisten. Sugiono menekankan Dewan HAM sebagai ruang dialog konstruktif dan menolak politisasi demi pemajuan HAM global. Pemerintah RI juga memajukan RanHAM Generasi VI.