Tag: Harus
-
Wadirut MIND ID: Indonesia harus ‘Naik Kelas’, kejar pertumbuhan ekonomi 8 persen – Lombok Insider
LOMBOK INSIDER – Wakil Direktur Utama (Wadirut) Mining Industry Indonesia (MIND ID), Dany Amrul Ichdan mengatakan Indonesia harus keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, sudah saatnya “naik kelas†dengan mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Wadirut MIND ID Dany menuturkan, keunggulan komparatif yang dimiliki harus dioptimalkan untuk bisa memberi kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang…
-
Kejagung Sebut Kasus Pencurian Sandal Jepit Tak Harus ke Pengadilan, Bisa Diselesaikan lewat RJ
loading…Kejaksaan Agung. Foto/Dok Sindo JAKARTA – Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menyatakan implementasi KUHP dan KUHAP baru tidak hanya menekankan aspek hukum formil, melainkan juga mengedepankan pendekatan hati nurani dalam penanganan perkara. Hal itu termasuk penerapan Restorative Justice (RJ) untuk kasus ringan seperti pencurian sandal.Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung Rudi Margono mengatakan, penerapan KUHP…
-
Yusril Prihatin Mahasiswa UBK Terima Uang usai Demo: Perjuangan Harus Murni dan Berintegritas
loading…Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait pengakuan mahasiswa UBK menerima uang setelah berunjuk rasa dan bertemu Wapres Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/6/2026). JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima…
-
Pengamat: Dugaan Manipulasi Ekspor Minyak Sawit Harus Diusut demi Kepastian Hukum
loading…Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai penyelidikan Kejagung terhadap dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit perlu dilakukan menyeluruh dan transparan. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit oleh PT SIP perlu dilakukan menyeluruh dan transparan. Ketegasan aparat penting…
-
Muktamar NU Harus Jadi Momentum Pemurnian, Bukan Arena Perebutan Kekuasaan
loading…Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mendukung Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU. Foto: Istimewa JAKARTA – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur meminta semua peserta Muktamar ke-35 NU menjadikan forum tertinggi organisasi itu sebagai momentum pemurnian, bukan arena perebutan…
-
Qodari: Prabowo Jalankan Program MBG Berdasarkan Mandat Rakyat, Harus Dilaksanakan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena merupakan mandat langsung dari rakyat. Hal itu disampaikan jelas Qodari, dikutip Rabu (17/6). (Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad…
-
Gibran: AI Bukan Lagi Masa Depan, Indonesia Harus Jadi Pemain Teknologi
Foto: SS IGWakil Presiden Gibran Rakabuming RakaTeknologi.id -Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) berkembang sangat cepat dan mulai mengubah berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, industri kreatif, bisnis, hingga dunia kerja, AI kini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Melihat perkembangan tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna…
-
Evita: Ekspor Satu Pintu Harus Jadi Instrumen Hilirisasi, Bukan Ubah Jalur Penjualan
loading…Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty. Foto: dpr.go.id JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor satu pintu tidak boleh berhenti sebagai instrumen pengelolaan devisa semata. Kebijakan ekspor untuk sumber daya alam (SDA) strategis lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) harus dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk mempercepat hilirisasi nasional.…
-
Desakan Keras MUI: Regulasi LGBT Harus Lampaui Hukuman Perzinaan, Siapkah Negara?
loading…MUI mendesak Pemerintah dan DPR merumuskan regulasi khusus terkait LGBT. Aturan tersebut diminta memuat sanksi yang lebih berat dibandingkan perzinaan. Foto/Dok.SindoNews JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah dan DPR untuk merumuskan regulasi khusus terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). MUI menilai aturan tersebut diminta memuat sanksi yang lebih berat dibandingkan perzinaan.Wakil Ketua…
-
Kantor Desa Punya Prinsip Kerja Harus Lambat, Gak Perlu Cepat!
Sebagai warga desa yang sesekali masih harus mengurus surat pengantar, legalisir, atau urusan administrasi lainnya, saya beberapa kali mampir ke kantor desa. Dan entah kenapa, ada satu pengalaman yang hampir selalu terjadi berulang-ulang, yakni menunggu. Saya bisa memahami jika antrean memang panjang, sehingga harus menunggu lama. Masalahnya justru sebaliknya. Kadang saya datang dan hanya ada…