Tag: Harus

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa pola komunikasi pemerintah di bawah kepemimpinannya akan mengalami perubahan signifikan. Qodari menyatakan Bakom akan tampil lebih aktif dan agresif dalam mengawal narasi publik terkait kebijakan pemerintah.

Hal tersebut ditegaskan Qodari dalam sambutannya pada acara pisah sambut jabatan Kepala Bakom di Auditorium Bakom, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Ia menepis anggapan bahwa pemerintah harus selalu bersikap pasif saat menghadapi kritik atau serangan di ruang publik.

Mulanya, Qodari menceritakan ada pengamat yang mengkritik penunjukannya dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. “Ada salah satu pengamat, beliau mengatakan ini kelihatannya Bapak Presiden mau ngajak perang ini. Karena yang ditunjuk Qodari dengan Hasan Nasbi katanya. Ini katanya duanya ini tipe penyerang, begitu. Wah ini ngajak ribut gitu,” kata Qodari dalam sambutannya.

Baca juga: Dudung Bakal Buka Layanan Aduan 24 Jam, Begini Alurnya

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menitipkan pesan-pesan kepada calon penggantinya sebagai Ketua Umum PB Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Prabowo berharap pucuk pimpinan IPSI berikutnya bisa membawa olahraga pencak silat ke ajang Olimpiade.

“Banyak tugas PB IPSI ke depan. Saya minta maaf saya belum berhasil membawa pencak silat ke Olimpiade. Kita terus berusaha. Saya kira, saya yakin pengganti saya nanti akan akan berhasil membawa ke Olimpiade,” kata Prabowo dalam pembukaan Munas ke-XVI PB IPSI 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4).

Prabowo mengaku tak akan maju lagi sebagai Ketua Umum IPSI setelah menjabat selama lima periode. Sebab, kini ia punya tanggung jawab besar sebagai Presiden RI. Namun, ia mengatakan akan terus mendukung IPSI.

“Dikatakan saya ini sudah 34 tahun di kalangan IPS, dan saya siap terus akan terus mendukung. Dengan jabatan ataupun tidak dengan jabatan, seorang pendekar adalah sampai napas dia terakhir dia pendekar,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama mengemban jabatan di IPSI. Menurutnya, meskipun belum berhasil menjadikan pencak silat sebagai cabang olahraga di Olimpiade, IPSI punya prestasi membanggakan secara global dalam beberapa dekade terakhir.

Sejumlah atlet pencak silat Indonesia berhasil membawa medali emas, perak, dan perunggu dari beragam kejuaraan.

“Di beberapa tempat kita menyumbang banyak sekali emas, perak dan perunggu. Kita mendukung norma berbangsa di mata dunia. Perjalanan masih jauh, kita berharap pencak silat akan masuk Olimpiade. Kita yakin akan masuk, tapi kita tidak perlu juga terlalu apa ya, terlalu obsesi,” kata Prabowo.

“Obsesi kita harus menjaga untuk kemurnian daripada pencak silat itu sendiri. Kalau ilmunya murni, ilmunya kuat,” tegasnya. (her/dav)

JAKARTA – Viralitas potongan video yang menampilkan Saiful Mujani kembali memantik polemik di ruang publik. Cuplikan singkat yang beredar luas itu memicu tudingan serius, mulai dari provokasi hingga dugaan pelanggaran pidana.

Potongan pernyataan Saiful yang viral terkait Presiden Prabowo Subianto memicu kontroversi. Bahkan, oleh sebagian pihak dinilai sebagai dugaan makar atau upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Baca juga: Saiful Mujani Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Terkait Penghasutan

Di tengah riuh opini yang saling bertabrakan, Guru Besar Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Prof Henry Indraguna mengingatkan publik agar tidak terjebak dalam penilaian yang prematur dan ahistoris terhadap konteks pernyataan Saiful Mujani.

Menurut dia, pendekatan hukum pidana tidak pernah berdiri di atas fragmen informasi. “Dalam perspektif hukum pidana, suatu pernyataan tidak bisa dinilai secara parsial. Harus dilihat secara utuh baik konteks, maksud, maupun dampaknya. Menghukum berdasarkan potongan video adalah kekeliruan metodologis yang berbahaya,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menuturkan pemberangkatan haji harus berlandaskan prinsip keadilan. Hal itu menanggapi polemik war ticket di masyarakat.

“Penetapan perjalanan haji harus memiliki prinsip distribusi berkeadilan. Artinya, negara berkewajiban tetap memberangkatkan terutama jemaah dalam antrean yang faktanya telah ada jauh sebelum adanya BPKH,” ujar Selly, Jumat (10/4/2026).

Dia melihat kebijakan seperti dana talangan haji di masa lalu berkontribusi terhadap lonjakan pendaftar, sehingga memperpanjang daftar tunggu yang kita hadapi hari ini.

Baca juga: Kemenhaj Godok Wacana War Ticket Haji, Atasi Antrean Panjang

Merujuk dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dia menjelaskan sistem antrean berbasis nomor porsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 30 ayat (2) dan (3), yang menegaskan bahwa penempatan jemaah dilakukan secara berurutan sesuai waktu pendaftaran sebagai bentuk keadilan dan kepastian layanan.

Mantan Plt Bupati Cirebon itu melihat wacana sistem war ticket yang disampaikan Menteri Haji pada prinsipnya adalah gagasan yang bisa dilihat sebagai upaya inovasi dalam pengelolaan keberangkatan haji.

Namun demikian, pihaknya memandang bahwa kebijakan apa pun yang akan diambil tetap berpijak pada prinsip dasar UU No 14 Tahun 2025, khususnya asas keadilan dan transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 2.