KPK Ungkap Silmy Karim Masih Terima Aliran Uang Hasil Pemerasan saat Jabat Wamen Imipas
loading…
KPK mengungkap tersangka Silmy Karim masih menerima aliran dana hasil pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA saat menjabat Wakil Menteri Imipas. Foto/Arif Julianto
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tersangka Silmy Karim masih menerima aliran dana hasil pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) saat menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Uang tersebut diduga telah diterimanya sejak menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada 2023.
“Tapi kemudian sejak Wamen pun juga beliau (Silmy Karim) mengetahui ada jatah-jatah seperti itu dan tetap melakukan proses-proses itu,” ujar Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2026).
Meski demikian, KPK masih menelusuri total uang yang diterima Silmy dari praktik tersebut. Sejauh ini, penyidik menemukan Silmy menerima jatah sebesar Rp100 juta setiap pekan. KPK juga mendalami penggunaan uang yang diterimanya.
4 Kesepakatan Penting Hasil Lawatan Prabowo ke Prancis: Kilang Hijau hingga Radar ‘Made in Indonesia’
Presiden RI Prabowo Subianto membawa sejumlah hasil konkret dari lawatannya ke Prancis sejak Senin (25/5) malam. Prabowo tiba kembali di Tanah Air pada Sabtu (30/5). Sejumlah capaian tersebut diwujudkan melalui berbagai kesepakatan kerja sama, mulai dari sektor energi hingga pertahanan, dengan total nilai mencapai USD 3,5 miliar atau Rp 61,25 triliun (asumsi kurs Rp 17.500/USD). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah hasil konkret dari lawatannya ke Prancis sejak Senin (25/5) malam. Prabowo tiba kembali di Tanah Air pada Sabtu (30/5).
Sejumlah capaian tersebut diwujudkan melalui berbagai kesepakatan kerja sama, mulai dari sektor energi hingga pertahanan, dengan total nilai mencapai USD 3,5 miliar atau Rp 61,25 triliun (asumsi kurs Rp 17.500/USD).
Kesepakatan itu dicapai dalam Forum CEO Indonesia–Prancis yang sekaligus meluncurkan France-Indonesia High Level Business Council (FI-HLBC), sebuah forum bisnis tingkat tinggi yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
“Ini saya kira sangat penting, dan kami menyambut gembira partisipasi serta kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis yang terus berkontribusi dalam perekonomian Indonesia,” ujar Prabowo ditulis Sabtu (30/5).
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, yang turut mendampingi Prabowo dalam lawatan tersebut, mengatakan FI-HLBC merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis.
Menurut Rosan, forum bisnis tersebut mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari kedua negara dengan total kapitalisasi pasar gabungan mencapai USD 1,3 triliun.
“Forum ini tidak hanya menjadi wadah dialog antara pelaku usaha, tetapi juga menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujar Rosan.
Rosan menegaskan bahwa capaian kerja sama baru senilai USD 3,5 miliar tersebut menjadi bukti kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia masih sangat besar dan terus meningkat.
“Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif,” kata Rosan.
Daftar Kerja Sama Baru Indonesia–Prancis
Kadin dan MEDEF International
Kadin Indonesia dan MEDEF International resmi meluncurkan France-Indonesia High-Level Business Council melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU).
Forum bisnis ini akan menjadi wadah dialog tingkat tinggi antara pelaku usaha kedua negara guna mengawal berbagai komitmen investasi dan perdagangan.
Kedua organisasi juga sepakat menggelar forum bisnis tahunan secara bergantian di Jakarta dan Paris, serta mengadakan rapat koordinasi tingkat wakil setiap kuartal.
Melalui forum tersebut, Indonesia dan Prancis menargetkan perdagangan bilateral meningkat tiga kali lipat pada 2035, dari USD 2,6 miliar saat ini.
Pertamina dan SLB/PT Schlumberger Geophysics Nusantara
Pertamina menandatangani kerja sama dengan SLB/PT Schlumberger Geophysics Nusantara untuk pengembangan teknologi migas dan energi bersih.
Kolaborasi ini mencakup penerapan teknologi skala besar di aset-aset Pertamina, mulai dari enhanced oil recovery (EOR), pengembangan sumber daya migas nonkonvensional, digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI), hingga optimalisasi biaya produksi.
Kerja sama tersebut juga meliputi program pengurangan emisi karbon melalui efisiensi energi, carbon capture and storage (CCS), minimisasi flare, serta pengembangan energi panas bumi.
Pertamina dan TotalEnergies
Pertamina juga meneken kesepakatan dengan perusahaan energi asal Prancis, TotalEnergies, guna memperluas kerja sama di sektor energi yang sebelumnya telah terjalin.
Kerja sama mencakup sektor hulu migas, LNG, perdagangan energi, biofuel, energi terbarukan, hingga bisnis rendah karbon.
Kedua perusahaan akan menjajaki studi bersama, tender proyek, farm-in, migas nonkonvensional, CCS/CCUS, serta pengembangan kilang hijau dan energi terbarukan.
Danantara dan Thales
Danantara melalui PT Len Industri memvalidasi Letter of Intent (LoI) dengan perusahaan pertahanan Prancis, Thales, untuk melanjutkan proyek industri pertahanan.
Kerja sama tersebut mencakup rencana pembangunan pabrik radar ‘Made in Indonesia’, pengembangan tactical data link, sistem komando dan kendali, fasilitas pemeliharaan, serta pelatihan radar.
Kolaborasi ini menjadi kelanjutan kemitraan strategis PT Len dan Thales yang sebelumnya telah mencakup radar pertahanan udara, kerja sama antariksa, dan sistem tempur TNI AL. (her/dav)
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Wajibkan Repatriasi 100 Persen Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah merevisi ketentuan devisa hasil ekspor (DHE) yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2023. Revisi kebijakan tersebut, yang rencananya akan tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2026, ditujukan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha ekspor sektor sumber daya alam (SDA) dapat dioptimalkan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu dikatakan Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (20/5).(Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah merevisi ketentuan devisa hasil ekspor (DHE) yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2023.
Revisi kebijakan tersebut, yang rencananya akan tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2026, ditujukan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha ekspor sektor sumber daya alam (SDA) dapat dioptimalkan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, kebijakan tersebut juga memiliki tiga tujuan utama, yakni mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi SDA, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan SDA, serta mendukung stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.
“Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu untuk memastikan kontribusi pelaku usaha ekspor di sektor SDA dapat dioptimalkan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (20/5).
Secara lebih rinci, Airlangga menjabarkan sejumlah poin penting dalam revisi aturan tersebut.
Pertama, eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100 persen DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI) atau repatriasi DHE dengan tingkat kepatuhan 100 persen.
Kedua, eksportir sektor migas diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi sebesar 30 persen selama tiga bulan pada rekening khusus di SKI. Sementara itu, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan retensi DHE sebesar 100 persen selama 12 bulan.
“Dan kemudian repatriasi penempatan DHE SDA wajib dilakukan melalui bank Himbara,” papar dia.
Ketiga, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Namun demikian, eksportir yang melakukan ekspor dalam skema perjanjian atau kesepakatan perdagangan bilateral diperbolehkan menempatkan DHE SDA dari sektor pertambangan di bank non-Himbara dengan retensi sebesar 30 persen selama minimal tiga bulan.
Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah juga akan memberikan insentif berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) hingga 0 persen sesuai jangka waktu penempatan atas penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA.
Insentif itu dinilai lebih kompetitif dibandingkan tarif PPh final sebesar 20 persen yang terdapat di instrumen reguler. “Regulasi ini akan berlaku 1 Juni 2026,” pungkasnya. (her/dav)
Ini Barang Termewah Hasil Rampasan Korupsi dan Pidana di Lelang BPA Fair 2026
loading…
Kejagung menggelar lelang hasil rampasan negara dari para tersangka kasus dugaan korupsi hingga pidana dalam BPA Fair 2026 pada 18-21 Mei 2026. Foto/SindoNews
JAKARTA – BPA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar lelang hasil rampasan negara dari para tersangka kasus dugaan korupsi hingga pidana dalam BPA Fair 2026 pada 18-21 Mei 2026. Ada barang termahal hingga barang termurah dalam pelelangan tersebut.
“Kalau paling fantastis kami jual tentunya crude oil ya. Kita tahu ada crude oil yang di awal praevent sudah kita jual itu harga limitnya di Rp800 miliar sekian dan sudah laku di angka Rp900 miliar sekian, ada peningkatan,” ujar Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Kuntadi, Senin (18/5/2026).
Menurut Kuntadi, paling mahal barang hasil rampasan berupa crude oil hasil kasus dugaan perkara pidana pencemaran lingkungan, sedangkan termurah berupa patung-patung kecil. Maka itu, patung-patung kecil tersebut dijual secara borongan.
“Barang paling banyak diminati saya lihat sampai saat ini Harley Davidson dan nilai penawarannya pun dari masyarakat sudah banyak mengalami peningkatan. Artinya, kami yakin barang ini akan terjual dengan harga yang sepantasnya,” tuturnya.
Barang Lelang Hasil Rampasan Dipamerkan Kejagung di CFD, Ada Ferrari hingga Lukisan Emas
loading…
Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) memamerkan barang lelang di kegiatan Car Free Day (CFD) Jakarta pada Minggu (10/5/2026). Foto: Nur Khabibi
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) memamerkan barang lelang di kegiatan Car Free Day (CFD) Jakarta pada Minggu (10/5/2026). Hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan BPA Fair 2026 untuk menyosialisasikan kegiatan lelang dari hasil rampasan perkara yang ditangani Korps Adhyaksa.
Pantauan lokasi, aset-aset tersebut ditampilkan di Gate 6 Gelora Bung Karno (GBK) Jalan Jenderal Sudirman. Di sana, barang lelang berjejer rapi yang terdiri dari sejumlah kendaraan mewah, seperti Ferrari 488 yang dibuka dengan harga awal Rp6.595.215.000 dan Ducati Superleggera V4 yang dibuka dengan harga awal Rp1.473.959.000.
Kemudian, Harley Davidson Road Glide yang dibuka dengan harga Rp87.445.700 dan Porsche 911 silver. Bukan hanya kendaraan, dalam kegiatan ini juga ditampilkan sejumlah tas mewah seperti Hermes, Dior, dan Louis Vuitton. Kemudian sejumlah perhiasan dan lukisan emas.
“Acara ini kami adakan untuk lebih membuka diri, untuk lebih mengukur integritas kita, untuk lebih mempercepat proses penjualan dalam rangka untuk pemulihan kerugian negara, dalam rangka untuk pemulihan kerugian masyarakat sebagai korban dari tindak pidana,” kata Kepala BPA Kuntadi di lokasi.
Topi Merah Sebut Temuan Rismon soal Ijazah Jokowi Janggal, Diduga Hasil Editing
loading…
Kreator Konten Topi Merah menduga hasil analisis Rismon Sianipar terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan hasil rekayasa atau editing. Foto/iNews
JAKARTA – Kreator Konten Topi Merah menduga hasil analisis Rismon Sianipar terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan hasil rekayasa atau editing. Dugaan tersebut disampaikan berdasarkan hasil uji ulang yang ia lakukan terhadap metode pengolahan citra yang dipaparkan eks tersangka tudingan ijazah Jokowi itu.
Topi Merah mengaku mencoba merekonstruksi langkah-langkah analisis menggunakan sumber gambar yang ia unduh langsung dari platform X, namun tidak menemukan hasil serupa.
Dia pun menyampaikan keraguannya terhadap temuan yang menampilkan watermark dan emboss pada citra ijazah.
“Jadi saya sebagai orang yang dari dulu juga mengikuti kasus ini ya, agak janggal dengan presentasi ini (presentasi Rismon),” ujarnya, dalam acara Rakyat Bersuara bertajuk “Rismon: Ijazah Jokowi Asli, Roy CS: Rekayasa” yang disiarkan iNews, Selasa (5/5/2026).
Kemlu Ungkap Hasil Penanganan Kecelakaan Jemaah Haji Madinah: Nihil Korban Jiwa
Kementerian Luar Negeri RI memastikan kecelakaan rombongan jemaah haji Indonesia di Jabal Magnet, Madinah, 28 April, telah ditangani. Tidak ada korban jiwa. Sepuluh jemaah mengalami luka ringan dan telah mendapat penanganan medis. KJRI Jeddah terus memantau kondisi korban serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
Petani Punk Gunungkidul: Dari Berandal Jalanan, Kini Hasil Panennya Andalkan Dapur MBG
Komunitas Petani Punk Gunungkidul, Yogyakarta, didirikan Pratisna Sibag pada 2018 untuk mengatasi sawah sepi anak muda. Kini, mereka memasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Petani Punk berkontribusi pada ketahanan pangan lokal sekaligus menjadi kontrol sosial terhadap pelaksanaan program tersebut.
Bahlil Tindak Lanjut Perintah Prabowo: Izin Tambang Nakal Dieksekusi, Menanti Hasil Optimal
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerima arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah di kawasan hutan. Bahlil telah menyerahkan laporan hasil evaluasi IUP tersebut. Penindakan ini bertujuan memastikan pengelolaan sumber daya alam berpihak pada negara dan rakyat.
Delegitimasi Hasil Pemilu: Pernyataan Saiful Mujani Dikecam Aktivis Tajam
Aktivis Yulian Paonganan (Ongen) menanggapi keras seruan kontroversial pengamat politik Saiful Mujani untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto. Ongen menegaskan, ajakan ini bukan kritik politik biasa, melainkan bentuk delegitimasi hasil Pemilu 2024. Hal ini berpotensi dikategorikan sebagai makar yang dapat memicu instabilitas. Ongen mengaitkan sikap Saiful Mujani dengan kekecewaan Pilpres 2024.