JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terjerat kasus korupsi. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas peristiwa tersebut.
“Sesungguhnya dua hari ini kita sangat-sangat prihatin, terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan,” ujar Prasetyo kepada awak media, Kamis (4/6/2026).
Prasetyo pun mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu mengingatkan jajarannya untuk melawan praktik-praktik korupsi di setiap menjalankan tugas. “Tidak bosan-bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari hari,” tegas Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum di Kejaksaan Agung maupun KPK. “Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun KPK,” ungkap Prasetyo.
Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ditahan Kejaksaan Agung, Rabu (3/6/2026). Foto/Arif Julianto
JAKARTA – Politikus PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut sejak awalnya pihaknya mengingatkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki tata kelola. Hal itu disampaikannya merespons tiga eks pimpinan BGN menjadi tersangka tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya,” kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Said juga menyoroti adanya pengalihan fokus anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. Menurutnya, dana negara seharusnya dialokasikan sepenuhnya untuk memberikan asupan gizi kepada rakyat melalui program Makan Bergizi Gratis.
Politikus PDIP yang juga Banggar DPR RI Said Abdullah. Foto/Felldy Utama
“Itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada Makan Bergizi Gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad. Itu tidak ada hubungan sama sekali,” tegasnya.
Diketahui, tiga eks pimpinan BGN yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya , dan Lodewyk Pusung ditetapkan sebagai tersangka tata kelola MBG oleh Kejaksaan Agung. Ketiganya langsung ditahan, Rabu (3/6/2026).
Kejagung Ungkap Tersangka Dadan Hindayana dan 2 Eks Waka BGN Bekerja Sama dan Saling Mengetahui
loading…
Kejaksaan Agung mengungkap tersangka Kepala BGN Dadan Hindayana, dan dua Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung bekerja sama dan saling mengetahui. Foto/Arif Julianto
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2025-2026. Kejagung mengungkapkan tiga tersangka diduga kuat bekerja sama dalam menjalankan aksinya.
Diketahui, ketiga tersangka yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua Wakil Kepala (Waka) BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ditahan Kejaksaan Agung, Rabu (3/6/2026). Foto/Arif Julianto
JAKARTA – DPR akan memperketat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya yang berkaitan dengan anggaran. Hal ini menyusul penetapan tersangka terhadap eks Kepala BGN Dadan Hindayana bersama eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung dalam kasus korupsi penyimpangan tata kelola program MBG.
“DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri di internal seperti apa, termasuk proses perencanaan, proses penganggaran sampai di ujung post audit ini DPR akan terus melakukan pengawasan-pengawasan,” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Oleh karenanya, kata dia, Komisi IX DPR sebagai mitra kerja dari BGN akan menjalankan tugas-tugas kedewanan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, khususnya berkaitan dengan anggaran untuk keperluan pada tahun mendatang.
“Nanti Komisi IX akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKA-KL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di BGN itu sendiri,” ujarnya.
Tak hanya dari DPR, dia meminta pengawasan yang ketat juga harus dilakukan oleh internal BGN sendiri. Selain itu, pihak-pihak terkait juga ikut mengawasi.
Dadan Hindayana Tersangka Dugaan Korupsi MBG, PDIP Minta Pengawasan Diperketat
loading…
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris berharap pimpinan baru BGN membenahi tata kelola MBG. Diketahui, Kejagung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama wakilnya Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) segera membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Hal ini setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan lembaga tersebut.
Menurut Charles, program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah memerlukan sistem pengelolaan dan pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Saya berharap Kepala BGN yang baru fokus membenahi tata kelola MBG yang selama ini masih buruk. Program sebesar ini tidak bisa hanya diukur dari berapa besar anggaran yang dihabiskan atau berapa banyak penerima manfaat yang dicatat,” ujar Charles, Rabu (3/6/2026).
Politikus PDIP itu mengatakan, aspek yang lebih penting adalah kualitas pelaksanaan program di lapangan, terutama terkait kandungan gizi makanan yang diterima anak-anak.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) turut mengomentari kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Foto: Achmad Al Fiqri
JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) turut mengomentari kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Baginya, perkara itu memprihatinkan.
“Ya ini juga memprihatinkan, ya,” ujar Noel usai divonis 4,5 tahun penjara atas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi K3 Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Noel menilai perkara itu telah mencederai kerja Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh terkait perkara tersebut.
Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang jadi Kepala BGN Gantikan Dadan Hindayana
loading…
Mensesneg Prasetyo Hadi membebekan alasan Presiden Prabowo memilih Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang jadi tersangka kasus dugaan korupsi. Foto/Binti Mufarida
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan melantik Nanik S Deyang menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), pada Senin 8 Juni 2026, mendatang. Selain Nanik, Prabowo juga akan melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan bahwa saat ini ketiga pimpinan BGN secara administratif telah memimpin untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tepat setelah penunjukannya oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
“Kalau secara administratif hukum, beliau bertiga sudah sah menjadi pimpinan Badan Gizi Nasional semenjak keputusan Presiden ditetapkan gitu,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (5/6/2026).
Dadan Hindayana Dkk Terafiliasi Punya Banyak SPPG dengan Insentif Miliaran per Hari
loading…
Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Foto/Yudistiro Pranoto
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua wakilnya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN tahun 2025-2026. Kejagung menyebut Dadan Hindayana dkk terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) dalam program MBG.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, sejatinya program MBG dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima.
Namun, dalam pelaksanaannya, banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Syarief menyebut yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG.
“Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka,” kata Syarief dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2026).
Prabowo Rombak Pimpinan BGN, Dadan Hindayana Digantikan Nanik S Deyang
Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Kepala BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana kini digantikan oleh Nanik S. Deyang. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dengan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari, Selasa (2/6). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Kepala BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana kini digantikan oleh Nanik S. Deyang.
Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dengan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari.
Prasetyo Hadi menyampaikan pergantian ini diambil Prabowo setelah mengevaluasi kinerja BGN selama satu setengah tahun atau sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergulir sejak awal 2025.
“Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/6) malam.
Prasetyo menjelaskan Prabowo menerima berbagai masukan dari kementerian dan lembaga terkait, masyarakat, serta para penerima manfaat program MBG. Berdasarkan evaluasi, Prabowo memutuskan mengganti pimpinan BGN.
Selain Kepala BGN Dadan Hindayana, dua wakil Kepala BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya juga diganti. Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.
Pemerintah berharap jajaran pimpinan baru BGN bisa segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Dengan kepemimpinan yang baru, kita berharap pelaksanaan program-program prioritas dapat semakin dipercepat, kinerja organisasi semakin baik, tata kelola semakin kuat. Serta manfaat yang dirasakan masyarakat semakin nyata, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia,” ucap Prasetyo.
Dia menegaskan pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu jalannya seluruh program BGN, khususnya program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. (her/dav)