Tag: hingga

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ikut merespon rencana pengadaan jet tempur KF-21 Boramae dari Korea Selatan hingga Sukhoi SU-35 dari Rusia. Menurut Purbaya anggaran pengadaan untuk program jet tempur KF-21 sebenarnya telah disiapkan sejak lama dan tinggal memasuki tahap implementasi.

Purbaya mengatakan hingga saat ini belum ada pengajuan terbaru terkait program tersebut kepada dirinya. Namun, ia memastikan anggaran yang telah disiapkan sebelumnya tidak mengalami kendala.

“Yang itu belum ke saya, jadi saya belum tahu yang KF-21 ya. Harusnya sih bisa jalan, tapi mereka belum minta ke saya jadi saya belum tahu,” ujar Purbaya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Baca juga: Presiden Prabowo Tegaskan Pertahanan Kunci Stabilitas Negara

Purbaya menambahkan pengadaan tersebut telah masuk dalam perencanaan anggaran pemerintah sejak lama sehingga pelaksanaannya hanya tinggal menunggu implementasi. “Tapi yang ini kan dianggarkan cukup lama, jadi enggak ada masalah. Ini udah anggaran lama nih, jadi tinggal implementasi aja. Mungkin delivery-nya kebetulan sekarang hari ini sebagian.”

JAKARTA – Oditurat Militer II-07 Jakarta menuntut tiga anggota Kopassus dengan pidana penjara yang bervariasi, mulai dari 4 hingga 12 tahun penjara, dalam Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) Bank, Mohamad Ilham Pradipta (MIP). Tuntut ini dibacakan oleh Oditurat Militer Jakarta Mayor (Chk) Wasinton Marpaung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (18/5/2026).

Adapun, tiga anggota Kopassus itu yakni Serka Mochamad Nasir (MH-Terdakwa 1), Kopda Feri Herianto (FH-Terdakwa 2), dan Serka Frengky Yaru (FY-Terdakwa 3). Ketiga diduga memiliki peran dalam hilangnya nyawa MIP.

Marpaung menyampaikan bahwa terdakwa 1 dituntut pidana penjara selama 12 tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Darat (AD).

Baca juga: Tangis Istri Kacab Bank Pecah di Ruang Sidang Ungkap Doa Anak Minta Ayahnya Pulang Sebentar

“Pidana pokok penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Pidana tambahan, dipecat dari dinas militer TNI Angkatan Darat,” kata Marpaung ketika membacakan surat tuntutan.

Terdakwa II dalam kasus ini juga dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Darat. Serta dituntut 10 tahun penjara. “Terdakwa dua, Kopda Feri Herianto Hermanto, NRP 31120683370593. Pidana pokok penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani,” katanya.

Lihat video: SIDANG MILITER PERDANA! Kasus Penculikan & Pembunuhan Kacab Bank BUMN

Sementara untuk terdakwa III hanya dituntut pidana penjara selama 4 tahun. Serka FY tidak dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD. Adapun, dalam proses pengadilan, sedikitnya 20 saksi telah dimintai kesaksian dalam persidangan. Salah satu yang terungkap adalah adanya dana success fee Rp5miliar apabila korban berhasil membobol rekening dorman (terbengkalai).

TUBAN – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 10 gudang ketahanan pangan, SPPG, dan panen raya jagung yang dibina oleh Polri di Tuban, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Prabowo memimpin panen raya jagung.

Hadir mendampingi Prabowo antara lain, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Prabowo juga terlihat mengenakan topi kobil berwarna krem dan mengendarai alat berat corn reaper machine.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Polri sudah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Seribuan SPPG itu dibangun untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Didampingi Kapolri, Prabowo Resmikan 10 Gudang Ketahanan Pangan-SPPG Polri di Tuban

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Panen Raya Jagung Serentak Juartal II, Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Polri, serta Launching Operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

“Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPPG,” kata Sigit.

Lihat video: BREAKING NEWS! Strategi Prabowo: Resmikan Panen Raya Jagung Sekaligus Groundbreaking Gudang Pangan!

Nganjuk, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembenahan internal aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan demi mewujudkan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Prabowo meminta seluruh aparat, mulai dari hakim, poilsi, jaksa, hingga tentara berani melakukan koreksi diri dan membersihkan institusi dari praktik penyelewengan. Aparat yang bersih merupakan kunci memberikan pelayanan maksimal untuk rakyat Indonesia, tak terkecuali kaum buruh.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

“Karena itu mari kita bersama-sama memperbaiki, tetapi seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing,” tegas Prabowo.

Presiden kembali menekankan bahwa aparat negara tidak boleh terlibat ataupun memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hukum, terutama praktik perjudian, narkoba, hingga penyelundupan ilegal.

“Saya ulangi, seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan. Aparat backing penyelewengan. Aparat backing penyeludupan, backing narkoba, backing judi,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, langkah pembenahan aparat telah mulai dirintis oleh pimpinan TNI dan Polri. Karena itu, ia berharap reformasi internal terus diperkuat agar institusi penegak hukum semakin profesional, bersih, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Prabowo juga mengingatkan agar aparat negara kembali pada jati dirinya sebagai pelayan rakyat yang dicintai masyarakat.

“Saya mengimbau atas nama rakyat, jadilah tentara rakyat, jadilah polisi yang dicintai rakyat,” katanya.

Kompleks Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdiri di atas lahan seluas 938,6 meter persegi. Museum ini terdiri atas dua bangunan utama, yakni gedung museum dan rumah singgah.

Di museum ini, sejumlah koleksi pribadi Marsinah terpajang mulai dari sepeda onthel yang digunakannya semasa sekolah, seragam kerja pabrik, tas, dompet, ijazah, hingga piagam penghargaan dari berbagai organisasi buruh. Barang-barang itu menuturkan perjalanan hidup Marsinah, dari masa kecilnya di Nganjuk hingga perjuangannya sebagai buruh pabrik di Sidoarjo. (her/dav)

JAKARTA – Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping diyakini membahas sejumlah hal besar hingga konflik yang terjadi belakangan ini. Termasuk di antaranya membahas Taiwan dan perang Iran.

Hal tersebut disampaikan Pengamat Timur Tengah Tabrani Syabirin di acara Interupsi yang disiarkan iNews TV bertajuk ‘Perang AS-Iran Memanas, China Bergabung?’, Kamis (14/5/2026).

Menurut Tabrani, pertemuan tersebut juga membahas soal tarif hingga perang dagang yang sudah terjadi antara kedua negara tersebut.

Baca juga: Xi Sebut Hubungan China-AS Relasi Bilateral Terpenting di Dunia

“Sejauh yang bisa kita rekam agenda ekonomi termasuk masalah penetuan tarif China dan Amerika 10 terakhir terlibat perang dagang cukup keras, lalu qda masalah Taiwan dan Iran,” kata Tabrani.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Prabowo Subianto menyentil para eksportir sawit hingga batu bara yang tidak menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri. Padahal, dana tersebut dibutuhkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, pemerintahannya mewajibkan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

Menurutnya, apabila tidak ada aturan ini, maka kekayaan dalam negeri hanya akan habis dijual tanpa memberikan nilai tambah bagi negera.

“Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, kelapa sawit kita diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Batu bara kita dijual, diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia,” kata Prabowo dalam Pidato Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5).

Begitu juga dengan hasil kekayaan alam Indonesia lainnya, seperti timah dan juga emas. Prabowo mengatakan semuanya diekspor, namun hasilnya tidak pernah kembali ke dalam negeri. Hal tersebut yang membuat pemerintah memutuskan membuat kebijakan wajib simpan DHE hingga hilirisasi.

“Berat bagi kita melaksanakan dengan berani dan dengan optimis, dan dengan kemajuan. Saya tidak akan panjang lebar, tapi ini semua adalah bukti kepada rakyat dan saya kira di hari-hari yang akan datang. Kita juga akan terus memberi memberi bukti ke rakyat dan akan melaporkan ke rakyat langkah-langkah yang kita ambil,” tegasnya.

Ia berjanji pemerintahannya akan berpihak kepada rakyat dan mengambil langkah tegas atas segala tindakan kecurangan. Prabowo ingin membuat Indonesia bangkit hingga membuat dunia kaget akan capaian Tanah Air.

“Kita akan buktikan ke rakyat sampai tahun depan, saya kira dunia akan kaget bangkitnya bangsa Indonesia. Kita jangan euforia, kita tidak boleh sombong. Ilmu nenek moyang kita, kita semakin berisi semakin menunduk. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaan berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan akuntabel.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dalam konferensi pers mingguan di kantor Badan Komunikasi RI, Jakarta, Rabu (13/5), menyampaikan bahwa terdapat empat langkah penguatan tata kelola program prioritas nasional yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita di seluruh Indonesia.

Pertama, penguatan verifikasi dan validasi penerima manfaat. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025, pendataan penerima manfaat bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama untuk peserta didik, serta data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Verifikasi dan validasi dilakukan masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui koordinasi dengan dinas kesehatan, puskesmas/posyandu, kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta bidan desa.

Kedua, standardisasi kualitas dan nilai gizi menu. Seluruh SPPG diwajibkan mengacu pada angka kecukupan gizi (AKG) harian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, yakni 20–25 persen AKG untuk makan pagi atau 30–35 persen AKG untuk makan siang. Menu MBG harus terdiri atas makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, dan buah.

Selain itu, setiap SPPG wajib memeriksa mutu secara fisik melalui uji organoleptik yang mencakup warna, rasa, aroma, dan tekstur sebelum makanan dikonsumsi penerima manfaat.

Ketiga, penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG. BGN melakukan inspeksi terhadap SPPG sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi MBG. Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara karena tidak memenuhi standar.

Keempat, penguatan mekanisme pengaduan publik. BGN mengoperasikan Call Center Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127 sebagai kanal pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Sepanjang 2026, jumlah aduan yang masuk tercatat sebanyak 3.615 laporan.

“Dalam penguatan tata kelola ini, pemerintah memegang tiga prinsip yang sederhana namun tegas, yaitu akurasi sasaran, mutu layanan, dan akuntabilitas. Artinya, penerima manfaat harus tepat, menu harus memenuhi standar gizi, dan setiap SPPG harus bisa diawasi serta dievaluasi secara terbuka,” kata Qodari.

Tak hanya itu, Qodari juga menegaskan pemerintah akan memperkuat tata kelola di bidang perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, prosedur operasi standar (SOP) higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan.

Menurut Qodari, penguatan tata kelola menjadi penting mengingat MBG dijalankan dalam skala besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ia pun menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat demi penyempurnaan program.

Berdasarkan data BGN per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat MBG yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8 persen dari total target 82,9 juta penerima manfaat.

Sementara itu, jumlah SPPG yang terdata sebanyak 28.390 unit, dengan 15.735 SPPG atau 55,42 persen di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Qodari menambahkan pemerintah akan terus melaporkan perkembangan perbaikan tata kelola MBG secara berkala kepada publik.

“Pemerintah berkomitmen melaporkan perkembangan perbaikan tata kelola ini secara berkala kepada publik, sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara” ujarnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari meningkatnya akses terhadap makanan bergizi hingga membantu meringankan pengeluaran rumah tangga sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5).

“MBG bukan sekadar program makan siang. Ada dampak nyata yang sudah dan akan terus dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Qodari menjelaskan, pada Januari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan Laporan Hasil Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis.

Hasil survei menunjukkan peningkatan pada sejumlah indikator utama terkait manfaat program bagi masyarakat.

Berdasarkan laporan BPS, kemudahan masyarakat dalam memperoleh makanan bergizi meningkat dari 81,4 persen menjadi 84,1 persen.

Selain itu, perilaku konsumsi makanan bergizi juga mengalami peningkatan, dari 80,3 persen menjadi 84,1 persen.

Tak hanya itu, program tersebut dinilai membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya kebutuhan harian. Persentase masyarakat yang merasa terbantu dalam menyiapkan makan siang meningkat dari 75,4 persen menjadi 78,3 persen.

Lebih lanjut, data BPS menunjukkan persentase masyarakat yang merasakan pengeluaran sehari-hari menjadi lebih ringan naik dari 73,6 persen menjadi 75,9 persen.

Pada kesempatan yang sama, Qodari menyebut pemerintah juga mencatat peningkatan kualitas pelaksanaan program, terutama dari sisi menu makanan yang diberikan kepada siswa.

Hal itu tercermin dari meningkatnya persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi makanan MBG.

“Persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi MBG meningkat dari 66,9 persen pada Juli 2025 menjadi 69,8 persen pada November 2025. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas menu dan cita rasa secara berkala,” ungkapnya.

Selain berdampak pada penerima manfaat, Qodari menyampaikan bahwa program MBG turut memberikan efek positif terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok penyediaan makanan bergizi.

Pemerintah mencatat mayoritas pemasok (supplier) program mengalami kenaikan penjualan selama periode pelaksanaan.

“Selama periode Januari–Oktober 2025, sebanyak 85,6 persen supplier MBG mencatat kenaikan nilai penjualan,” katanya.

Capaian data BPS tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang mendukung pertumbuhan usaha lokal dan sektor pangan nasional. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa rasio utang pemerintah masih berada pada level aman, yakni sebesar 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per 31 Maret 2026.

Purbaya menjelaskan, rasio utang pemerintah saat tersebut masih berada di bawah batas yang ditetapkan dalam Maastricht Treaty, yakni 60 persen terhadap PDB.

Selain itu, angka tersebut juga masih berada di bawah ambang batas 60 persen yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Kalau kita lihat Maastricht Treaty, atau acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB (dibatasi) 60 persen. Kita masih jauh, jadi masih aman,” ujar Purbaya dalam media briefing, Senin (11/5).

Lebih lanjut, ia mengatakan rasio utang Indonesia juga masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Sebagai contoh, Purbaya menyebut bahwa Malaysia saat ini memiliki rasio utang lebih dari 60 persen terhadap PDB. Sementara itu, rasio utang Singapura hampir mencapai 180 persen terhadap PDB.

Berdasarkan data tersebut, Purbaya menilai rasio utang Indonesia justru menunjukkan bahwa pemerintah mengelola utang secara disiplin, hati-hati, dan terukur.

“Kita termasuk yang paling hati-hati dibanding negara-negara lain, dibanding Amerika Serikat juga, dibanding Jepang juga,” imbuh dia.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat menilai kondisi utang Indonesia secara komparatif, bukan hanya berdasarkan nilai nominal semata. “Jadi lihat dari sisi komparatifnya,” ujar dia. (her/dav)

Foto:Tangkapanlayar / X

Teknologi.id – Dunia teknologi dan keamanan siber dikejutkan oleh laporan mengenai manipulasi sistem kecerdasan buatan milik xAI, yakni Grok. Sebuah insiden serius dilaporkan terjadi ketika AI Grok berhasil dikecoh hingga mentransfer aset kripto senilai sekitar 200.000 dolar AS atau setara Rp3,4 miliar. Hal yang menarik perhatian dunia internasional adalah dugaan bahwa pelaku di balik aksi canggih ini merupakan seorang pengguna asal Indonesia yang aktif di platform X.

Aksi pembobolan ini tidak dilakukan melalui peretasan kode sistem yang rumit, melainkan melalui metode unik, yaitu menggunakanpesan tersembunyi dalam kode Morse.Insiden ini menjadi pengingat keras mengenaikerentanan sistem agen AIyang memiliki akses langsung keaset finansial.

Kronologi Manipulasi AI Menggunakan Sandi Morse

Foto: Tangkapanlayar / X

Berdasarkan laporan yang beredar, serangan ini melibatkan dua sistem yang saling terintegrasi: Grok sebagai antarmuka chatbot dan Bankrbot, sebuah sistem perdagangan otomatis yang mengelola dompet kripto. Pelaku diduga memulai aksinya dengan mengirimkan NFT “Bankr Club Membership” ke dompet Grok untuk memicu izin tambahan dalam sistem transaksi.

Tahap krusial terjadi saat pelaku meminta Grok menerjemahkan sebuah pesan kode Morse yang terlihat tidak berbahaya. Namun, di balik deretan titik dan garis tersebut, terdapat instruksi rahasia yang memerintahkan AI untuk mengirim miliaran token DRB ke alamat dompet tertentu. Karena AI menganggap hasil terjemahan tersebut sebagai perintah sah, Bankrbot langsung mengeksekusi transfer aset melalui jaringan blockchain Base.

Baca juga:Komdigi Ancam Blokir X dan Grok AI Terkait Konten Deepfake Asusila

Bahaya Serangan Prompt Injection pada AI Agent

Para pakar keamanan siber menilai peristiwa ini sebagai contoh nyata dari serangan “prompt injection”. Teknik ini dilakukan dengan menyisipkan instruksi tersembunyi untuk memanipulasi perilaku AI agar melakukan tindakan di luar prosedur keamanan. Dalam kasus ini, kemampuan Grok untuk menerjemahkan bahasa dan menjalankan perintah secara otomatis justru menjadi celah keamanan yang sangat fatal.

Kejadian ini memicu kekhawatiran global mengenai keamanan AI agent. Berbeda dengan chatbot biasa, AI agent dirancang untuk bisa mengambil tindakan langsung seperti melakukan transaksi keuangan. Jika akses ini diberikan tanpa pembatasan yang ketat, risiko kerugian finansial skala besar akan terus menghantui industri digital.

Baca juga:Lakukan Ini! Cara Lindungi Foto Anda dari Manipulasi Gambar Cabul Grok AI

Pelajaran bagi Ekosistem Teknologi di Indonesia

Dugaan keterlibatan pengguna Indonesia dalam kasus ini menyoroti dua sisi mata uang. Di satu sisi, terdapat individu dengan pemahaman teknis yang sangat mendalam mengenai logika AI, namun di sisi lain, hal ini disalahgunakan untuk tindakan kriminal. Peristiwa ini diharapkan menjadi dorongan bagi para pengembang dan regulator untuk memperkuat standar keamanan siber, guna mendukung kemajuan teknologi di Indonesia yang lebih aman dan terpercaya.

Industri kripto dan pengembang AI perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap integrasi sistem otomatis mereka. Langkah verifikasi berlapis untuk setiap transaksi bernilai besar tetap menjadi hal wajib, meskipun dilakukan oleh kecerdasan buatan. Mari kita jadikan kasus ini sebagai pelajaran penting untuk lebih waspada terhadap potensi ancaman baru di era AI yang semakin otonom.

Baca berita dan artikel lainnya di Google News

(AA/ZA)