Tag: Hukum
-
Kasus Chromebook Dinilai Janggal, Kuasa Hukum Sebut Nadiem Makarim Dikriminalisasi
loading…Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyebut tidak ada kerugian negara dalam pengadaan Chromebook. Foto/SindoNews JAKARTA – Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dinilai janggal. Pasalnya, tidak ada kerugian negara dalam perkara tersebut. Tim penasihat hukum Nadiem Anwar Makarim secara tegas membantah adanya kerugian…
-
Tama Langkun Dukung Penegakan Hukum di BGN, Minta MBG Tetap Fokus untuk Rakyat
loading…Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Tama Satrya Langkun menghormati proses hukum dalam Kasus MBG yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Foto: SindoNews JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Tama Satrya Langkun menghormati proses hukum dalam Kasus MBG yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi…
-
Silmy Karim dan Dadan Hindayana Terjerat Korupsi, Istana Hormati Proses Hukum
loading…Wamen Imipas Silmy Karim ditahan KPK. Foto/Tangkapan layar YouTube SindoNews JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terjerat kasus korupsi. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas peristiwa tersebut.”Sesungguhnya dua hari ini kita sangat-sangat prihatin, terus berulang kejadian…
-
Silmy Karim Tersangka Korupsi, Menteri Imipas Dukung Proses Penegakan Hukum
loading…Wamen Imipas Silmy Karim ditahan KPK. Foto/Arif Julianto JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan pihaknya menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diungkapkan seusai Wakil Menteri Imipas Silmy Karim dan tujuh pejabat Imigrasi lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi .Agus juga menegaskan…
-
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
loading…Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada dua pengusaha PT KEM Temurila dan Miki Mahfud dalam kasus suap pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Foto/istimewa JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada dua pengusaha PT Ketenagakerjaan Ekonomi Mandiri (KEM) Temurila dan Miki Mahfud dalam kasus suap pengurusan sertifikasi…
-
Jelang Vonis Kasus Sertifikasi K3, Noel: Kalau Saya Terbukti Peras Pengusaha Hukum Mati
loading…Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, menyatakan siap dihukum mati bila dirinya terbukti melakukan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Foto/SindoNews JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, menyatakan siap dihukum mati bila dirinya terbukti melakukan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Noel berharap majelis hakim memvonis bebas.”Ya bebas. Komitmen saya dari awal kan…
-
Sidang Gugatan PLK, Saksi Sebut Organisasi Penerus HCL Tak Punya Dasar Hukum
loading…Sidang lanjutan gugatan yang dilayangkan PLK terhadap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum, Rabu (3/6/2026). Foto: Istimewa JAKARTA – Sidang gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali memunculkan fakta baru. Dalam persidangan, sejumlah saksi menegaskan bahwa PLK tidak memiliki legalitas dan tidak dapat dianggap sebagai penerus sah…
-
Usia Pensiun Polri Naik, Pakar Ungkap Kunci Kesetaraan Penegak Hukum
loading…Pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menyatakan penambahan usia pensiun anggota Polri penting dilakukan dalam revisi RUU Polri. Foto/Dok.SindoNews JAKARTA – Penambahan usia pensiun anggota Polri penting dilakukan dalam revisi RUU Polri untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman. Hal itu disampaikan pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan terkait rencana Komisi…
-
Pakar Hukum Tegaskan: Berkas Roy Suryo di JPU, P21 Tinggal Selangkah Lagi
loading…Pengamat hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan optimistis kasus Roy Suryo segera P21. Foto/istimewa JAKARTA – Lambatnya penanganan kasus Roy Suryo terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai karena perkara ini sangat rumit dan dibutuhkan pembuktian yang sangat ilmiah. Saat ini, berkas perkara bolak balik dikembalikan jaksa, karena ada…
-
Roy Suryo: Tak Mungkin Terbit P21, Perkara Ini Harus Dihentikan demi Hukum
loading…Roy Suryo, tersangka kasus tudingan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi menilai perkaranya tak bisa ditindakpanjuti (P21) dan harus dihentikan (SP3). Foto/Achmad Al Fiqri JAKARTA – Tersangka kasus tudingan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo menilai perkara yang menimpanya tak bisa ditindakpanjuti atau P21. Dia menilai perkara itu harus dihentikan…