Tag: Hukum
-
9 Jenderal Purnawirawan Gugat Polda Metro Jaya: Pakar Hukum Soroti Ujian di Pengadilan
Sembilan Jenderal TNI purnawirawan menggugat Polda Metro Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka menilai penanganan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tidak profesional. Pakar hukum kepolisian menegaskan penanganan kasus ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya sudah profesional melalui penyelidikan ilmiah.
-
24 Kaidah Hukum MA Terbaru: Ini Intisari Rumusan Kamar Krusial
Mahkamah Agung (MA) merilis Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar edisi 2026. Dokumen ini memuat 24 rumusan hukum dari pleno kamar 2025, menjadi pedoman bagi seluruh pengadilan di Indonesia. Hasil Rapat Pleno Kamar Tahunan ke-14 ini diberlakukan melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2025 untuk kesatuan penerapan hukum.
-
Kuasa Hukum Rismon Tegaskan: Nama JK Tak Pernah Disebut Kliennya
Rismon Sianipar, melalui kuasa hukumnya, membantah menyebut Jusuf Kalla mendanai polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Pernyataan yang beredar diklaim hoaks dan rekayasa AI. Sebelumnya, JK membantah keras tudingan Rismon terkait pendanaan kasus ijazah palsu Jokowi sebesar Rp5 miliar.
-
Langkah Tegas JK: Rismon Dilaporkan ke Polisi Hari Ini, Kuasa Hukum Buka Suara
Jusuf Kalla (JK) melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke polisi Senin (5/4/2026) atas dugaan pencemaran nama baik. JK merasa difitnah mendanai polemik ijazah Jokowi. Kuasa hukum Rismon membantah tudingan tersebut, menyatakan kliennya tidak pernah menyebut nama JK. Mereka mengklaim pernyataan yang beredar merupakan rekayasa AI.
-
MUI Peringatkan Dunia: Aturan Hukum Mati Israel ke Tahanan Palestina, PBB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras undang-undang hukuman mati Israel yang disahkan Knesset. Aturan ini menargetkan tahanan Palestina, termasuk anak-anak. MUI menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera turun tangan. Kebijakan ini dianggap sebagai kekerasan struktural dan isu kemanusiaan universal.
-
Kejagung Ungkap Triliunan Aset Sitaan: Menguji Batas Transparansi Penegakan Hukum
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan Rp13,255 triliun uang sitaan kasus korupsi CPO ke negara. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengekspose uang tersebut. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 70,7% masyarakat setuju langkah Kejagung. Ini dinilai sebagai transparansi dan pendidikan antikorupsi.
-
Sidang Ijazah Jokowi di PN Solo: Kesaksian dr Tifa Disorot, Kuasa Hukum Jokowi Keberatan
Sidang gugatan CLS ijazah Jokowi kembali digelar di PN Solo, Selasa (24/2/2026). Dr Tifa dan Bonatua Silalahi dihadirkan sebagai saksi ahli. Kuasa hukum Jokowi menyatakan keberatan atas kehadiran Dr Tifa, mengingat status tersangkanya terkait perkara ijazah.
-
Bukan Otoritas Menteri! Pakar Hukum Tegaskan: Polisi Adalah Alat Negara.
Pakar hukum Profesor Henry Indraguna menegaskan wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah kesalahan fatal desain tata negara. Hal ini berbahaya bagi demokrasi dan membuka ruang intervensi politik. Polri, sebagai alat negara di bawah Presiden, menjaga independensi penegakan hukum sesuai konstitusi dan Undang-Undang Kepolisian.
-
Hukum Positif Buntu Atasi Krisis Moral, Guru Besar UMS Ungkap Akar Masalahnya
Guru Besar Ilmu Tafsir UMS, Prof. Dr. Andri Nirwana, menyatakan hukum positif tidak cukup atasi krisis moral bangsa. Akar masalahnya adalah krisis etika publik dan moralitas sosial. Ilmu tafsir ditawarkan sebagai solusi, menghadirkan nilai-nilai moral berbasis wahyu untuk membimbing tindakan korektif dalam kehidupan berbangsa.