Tag: Hukum
-
Pakar Hukum Soroti Kompleksitas Kasus Tambang, Dukung Langkah Tegas Kejagung
loading…Hery Susanto keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung mengenakan rompi tahanan, Kamis (16/4/2026). Foto: Yudistiro Pranoto JAKARTA – Pakar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar menyoroti kompleksitas kasus tambang. Penanganan kasus tambang yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk penangkapan Ketua Ombudsman Hery Susanto terkait dugaan suap dalam pembuatan rekomendasi menunjukkan kompleksitas persoalan…
-
Menguak Risiko Kades Terjerat Hukum: Kejagung Didesak Latih Tata Kelola Dana Desa
Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti kasus hukum Kepala Desa dan perangkat desa akibat pengelolaan Dana Desa. Hashim menilai, banyak Kades terjerat bukan karena niat jahat, melainkan ketidakpahaman sistem akuntansi. Masalah administrasi yang tidak sempurna sering menjadi pemicu pidana. Pengelolaan Dana Desa miliaran rupiah per tahun membutuhkan tata kelola presisi.
-
Pemprov Jateng dan KAI Sinergi: Gebrakan Perluasan Akses Layanan Hukum
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersinergi dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk memperluas akses layanan hukum dan memperkuat reformasi birokrasi. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan hal ini pada Rakernas ke-VIII KAI di Semarang. Sinergi ini bertujuan agar program advokat dan pemerintah selaras, mendukung ketertiban hukum serta menarik investor.
-
Mardiono Terseret Gugatan PPP Sumut: Kebijakan Pusat Dituding Tabrak Hukum
DPW PPP Sumatera Utara menggugat DPP PPP di Pengadilan Negeri Medan. Gugatan ini menyoroti penerbitan SK Plt dan SK kepengurusan DPW PPP Sumut oleh DPP PPP, yang ditandatangani Ketua Umum H Muhammad Mardiono. Tindakan tersebut diklaim sebagai perbuatan melawan hukum.
-
Pakar Hukum Lihat Banyak Pihak Tak Paham Yurisdiksi Militer
loading…Pakar Hukum Agus Widjajanto menekankan pentingnya pemahaman utuh dan tidak keliru terkait yurisdiksi peradilan militer, khususnya dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anggota TNI aktif. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Pakar Hukum Agus Widjajanto melihat masih banyak pihak yang belum memahami secara tepat prinsip dasar dalam sistem peradilan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam berpikir…
-
Ironi FHUI: Pelecehan Verbal Disorot Selly DPR, Calon Praktisi Hukum Kok Tak Paham Aturan?
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyikapi pelecehan daring oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) terhadap 27 korban. Pelaku melanggar UU TPKS Pasal 4 dan 5, terancam hukuman penjara 9 bulan atau denda Rp10 juta. Aparat penegak hukum diminta menyelidiki transparan dan akuntabel. Kampus wajib berpihak pada korban.
-
KNAI Salurkan Rp1 Miliar untuk Pendidikan Hukum di Indonesia Timur
Komite Nasional Advokat Indonesia (KNAI) menyerahkan bantuan Rp1 miliar kepada Garuda Nasionalis Indonesia. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan Sekolah Tinggi Hukum di Indonesia Timur. Penyerahan dilakukan Ketua Umum KNAI Pablo Benua dalam acara Halalbihalal di Sentul City, Bogor, 12 April 2026, dihadiri 500 advokat.
-
Paralegal Muslimat NU: Menguak Peran Krusial Mitra Strategis Pemprov Jateng dalam Hukum Warga
400 kader Muslimat NU Jawa Tengah resmi dikukuhkan sebagai paralegal. Mereka menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Jateng untuk pendampingan hukum masyarakat. Paralegal ini akan membantu warga, khususnya perempuan dan anak, mengakses layanan hukum serta mendapatkan hak-hak mereka. Ini menegaskan peran Muslimat NU dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di 32 kabupaten/kota.
-
Prabowo Minta Hukum Jadi Instrumen Jaga Kekayaan Negara Demi Rakyat Sejahtera
Pemerintah kembali mencatat capaian signifikan dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Melalui penertiban perkebunan dan tambang ilegal oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), negara berhasil mengamankan Rp11,42 triliun sepanjang Januari hingga April 2026. Presiden Prabowo menegaskan capaian tersebut bukanlah hasil kerja yang mudah. Hal itu disampaikannya saat Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara yang…
-
Kisruh Video Viral Saiful Mujani, Prof Henry: Hukum Tak Boleh Kehilangan Akal Sehat dan Harus Objektif
loading…Viralitas potongan video yang menampilkan Saiful Mujani kembali memantik polemik di ruang publik. Guru Besar Hukum Unissula Prof Henry Indraguna mengingatkan publik tidak terjebak dalam penilaian yang prematur. Foto: Ist JAKARTA – Viralitas potongan video yang menampilkan Saiful Mujani kembali memantik polemik di ruang publik. Cuplikan singkat yang beredar luas itu memicu tudingan serius, mulai…