Tag: Indonesia

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun ini. Pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini masih berada pada tahap penyusunan.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini masih berada pada tahap penyusunan. Namun, Baleg DPR optimistis proses tersebut dapat dirampungkan pada masa sidang DPR yang sedang berjalan.

“Kami merencanakan karena ini memang sudah masuk masa sidang yang ketiga, mudah-mudahan dan masa sidang ini relatif cukup panjang sekitar dua bulan setengah. Kami menargetkan mudah-mudahan Undang-Undang ini bisa selesai di masa sidang ini, paling lama awal Juli,” kata Doli dikutip Minggu (24/5/2026).

Baca juga: Luncurkan Program Satu Data untuk Semua, Kemendagri: Agar Kebijakan Tepat Sasaran

Legislator Golkar itu menjelaskan, apabila penyusunan di DPR selesai, RUU tersebut akan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Setelah itu, diajukan kepada pemerintah untuk penerbitan Surat Presiden (Surpres) guna memulai pembahasan bersama pemerintah.

Lihat video: Baleg DPR Hanya Sepakati Syarat Pilkada untuk Parpol Non Parlemen

“Kalau nanti kemudian ini selesai, ini menjadi Undang-Undang inisiatif DPR. Dan kemudian nanti diajukan ke Pemerintah untuk bisa segera diterbitkan surpresnya, kemudian kita bahas. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai Rancangan Undang-Undang ini menjadi undang-undang,” ujarnya.

(cip)

JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengakui riset biodiversitas di Indonesia selama ini masih cenderung bias Jawa. Kondisi itu membuat eksplorasi kekayaan hayati di wilayah luar Jawa belum tergambar secara utuh.

Arif memaparkan, sejauh ini jenis tanaman yang sudah dieksplorasi di Pulau Jawa mencapai sekitar 12.000 spesies. Sementara di Papua sekitar 8.000 spesies dan di Kalimantan sekitar 11.000 spesies.

Baca juga: Peneliti Indonesia Kembali Temukan Jenis Baru Rafflesia

“Itu menunjukkan bahwa kita memang masih bias Jawa riset-riset yang dilakukan terkait dengan soal biodiversitas,” kata Arif Satria di sela acara pameran dan ekspose spesies flora baru di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Kebumen, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia segera mencapai swasembada daging dalam empat hingga lima tahun ke depan. Target ini menyusul capaian swasembada sejumlah komoditas pangan yang telah berhasil diraih sejak Prabowo menjabat.

“Alhamdulillah banyak yang sudah kita capai. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, telur, ayam. Daging kita masih belum,” ujar Prabowo saat menghadiri acara panen raya BUBK (Budidaya Udang Berbasis Kawasan) di Desa Tegalretno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5).

“Ini sedang kita kerjakan, mungkin empat tahun lagi, lima tahun lagi kita swasembada daging,” lanjutnya.

Prabowo mengatakan pemerintah kini tengah mempersiapkan berbagai langkah strategis agar target swasembada daging dapat segera terwujud dalam beberapa tahun mendatang.

Dia menilai ketahanan pangan menjadi aspek penting bagi kedaulatan bangsa, terutama ketika dunia sedang menghadapi berbagai konflik dan peperangan di sejumlah kawasan.

“Pangan relatif kita aman. Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, kita masih tidak terlibat. Tapi kita waspada,” kata dia.

Ia menegaskan Indonesia harus memiliki kekuatan nasional yang kokoh, termasuk di bidang pertahanan dan pengelolaan sumber daya alam, agar mampu menjaga kekayaan nasional dari berbagai kepentingan asing.

“Kita harus punya kekuatan. Makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk menjaga kekayaan kita,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional secara mandiri demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

“Sekarang kekayaan-kekayaan kita, kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu, dan ini sudah kita lakukan, harus kita lakukan. Ini perintah Undang-undang Dasar. Dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir,” tegas Prabowo. (her/dav)

Kebumen, Idola 92.6 FM-Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan dengan total luas mencapai ribuan hektare guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional.

“Kita mulai sekarang menambah, kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein dan untuk rakyat kita, dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa,” ujar Prabowo dalam Panen Raya Udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5).

Secara rinci, ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektare (ha) di Waingapu, Nusa Tenggara Timur.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pembangunan tambak udang terintegrasi tersebut telah dimulai sejak Februari lalu dengan nilai investasi mencapai Rp7,2 triliun. Kawasan tersebut ditargetkan mampu memproduksi 52.800 ton udang per tahun.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun sentra budidaya udang seluas sekitar 200 ha di Gorontalo. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah berencana membangun sentra budidaya perikanan di kawasan pantai utara Jawa Barat dengan luas sekitar 14.000 ha.

“Hanya di sana (Jawa Barat) ikan, di sini (Kebumen) udang,” tambahnya.

Ia kemudian meyakini bahwa produktivitas budidaya komoditas kelautan dan perikanan di Indonesia sangat menjanjikan berkaca dari hasil panen raya yang ditorehkan BUBK Kebumen.

Prabowo mengatakan, saat ini BUBK Kebumen memiliki luas 65 ha dengan volume panen udang mencapai 40 ton per hektare. Tambak udang tersebut juga berhasil menyerap 650 tenaga kerja lokal.

“Dan panennya sekarang, hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Jadi sangat menjanjikan,” ujar dia.

“Dan harganya sangat bagus, Rp70.000 per kg, berarti Rp70 juta per ton,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan sentra budidaya kelautan dan perikanan guna memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta mendorong ekspor.

Menurut data KKP, nilai ekspor produk perikanan dan kelautan Indonesia mencapai USD 6,27 miliar, tumbuh 5,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, udang menjadi penyumbang terbesar dengan nilai USD 1,87 miliar atau 29,8 persen dari total ekspor, disusul tuna-cakalang (USD 1,04 miliar) dan cumi-sotong-gurita (USD 889,73 juta).

“Saya kira nanti dalam bulan-bulan yang mendatang, kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif. Semua yang produktif akan kita jalankan,” pungkas dia. (her/dav)

JAKARTA – Kehadiran RUU Satu Data Indonesia menjadi langkah penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik yang selama ini dipicu oleh data yang tidak terintegrasi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung .

Menurut Doli, Indonesia selama puluhan tahun menghadapi banyak kendala pembangunan karena lemahnya sistem pengelolaan data nasional. Ia mengatakan, pemerintah kini tengah berupaya membangun sistem data yang lebih terintegrasi dan sistematis.

“Kita bersyukur setelah 80 tahun ini, kita sekarang sedang berupaya untuk membangun sebuah konsep, sebuah sistem bagaimana data-data yang selama ini kita miliki itu bisa terintegrasi sistematis,” kata Doli, dikutip Minggu (24/5/2026).

Doli mengungkapkan, persoalan data paling sering terlihat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Banyak warga merasa layak menerima bantuan, tetapi tidak terdaftar. Di sisi lain, ada juga penerima yang dinilai tidak memenuhi syarat.

Baca Juga: RUU Satu Data Momentum Penguatan Database Perpajakan

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah membuat langkah besar dalam reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam strategis nasional.

Melalui kebijakan baru, ekspor komoditas sumber daya alam seperti batu bara, kelapa sawit, hingga ferro alloy akan dikonsolidasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang memperoleh penugasan resmi dari negara.

Kebijakan ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan strategi untuk menjaga hasil kekayaan sumber daya alam agar tidak terus mengalir ke luar negeri secara terselubung.

Langkah tersebut berangkat dari amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam praktiknya, pemerintah melihat masih terdapat celah dalam perdagangan ekspor yang menyebabkan penerimaan negara tidak optimal.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Fithra Faisal Hastiadi, menilai konsolidasi ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam.

Menurut dia, kebijakan ini pada dasarnya bertujuan mempertahankan kekayaan alam melalui sistem ekspor yang lebih transparan dan terintegrasi.

“Intinya kita ingin mempertahankan kekayaan negara kita melalui konsolidasi ekspor lewat Danantara Sumberdaya Indonesia. Esensinya adalah perbaikan tata kelola ekspor,” ujar Fithra, Jumat (22/5).

Apa Itu Under-invoicing dan Transfer Pricing?

Fithra menjelaskan, selama ini masih ditemukan praktik ekspor yang tidak terdokumentasi dengan baik, salah satunya melalui mekanisme under-invoicing.

Dalam praktik ini, perusahaan domestik melaporkan nilai barang ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya dalam dokumen perdagangan. Selisih keuntungan sengaja disembunyikan.

Selain under-invoicing, praktik transfer pricing juga menjadi persoalan serius. Transfer pricing adalah praktik mengekspor komoditas ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah standar internasional.

Ketika komoditas tersebut masuk ke negara tujuan, perusahaan afiliasi kemudian menjualnya kembali menggunakan harga pasar global. Selisih keuntungan pun tercatat di negara dengan pajak lebih rendah, bukan di Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya alam.

Meski pada dasarnya legal dalam transaksi antarperusahaan afiliasi, praktik ini menjadi bermasalah ketika dipakai untuk menggeser keuntungan dan mengurangi kewajiban pajak di Indonesia.

“Yang terjadi adalah pencatatan nilai ekspor di bawah harga seharusnya. Akibatnya, keuntungan lebih banyak direalisasikan di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah,” kata Fithra.

Menurut Fithra, pola semacam itu pada akhirnya membuat kekayaan negara tidak sepenuhnya tercermin dalam nilai ekspor nasional.

“Ada perusahaan yang sebenarnya tidak memiliki produknya, tetapi justru tercatat mengekspor barang tersebut ke negara lain. Di situ kekayaan negara kita diambil,” ujarnya.

Tingkatkan Daya Tawar Indonesia di Mata Dunia

Di sisi lain, ungkap Fithra, konsolidasi ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia diyakini akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global.

Dengan data perdagangan yang lebih akurat dan ekspor yang terkonsolidasi, Indonesia dapat memperkuat pengaruhnya dalam menentukan harga maupun arah perdagangan komoditas strategis.

“Ini adalah instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar negara, memperbaiki integritas data perdagangan,” tegas Fithra.

Kebijakan ini, menurutnya, juga mampu memastikan bahwa nilai ekonomi sumber daya alam Indonesia benar-benar tercatat sebagai ekspor Indonesia, bukan negara transit perdagangan. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru untuk mencegah praktik kecurangan ekspor atau under invoicing. BUMN baru ini diberi nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Rosan mengatakan, platform nasional untuk tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia ini mengusung konsep “one platform, multiple benefit”. BUMN ini akan menitiberatkan transparansi transaksi komoditas ekspor guna memastikan hasil sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.

“Platform yang kami sudah set up, saya bilangnya: It’s one platform, multiple benefit. The world is happy, Indonesians are happier,” ujar Rosan dalam acara konferensi pers bertema Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Bamus/Ruang KK 2 DPR/MPR RI, Rabu (20/5).

Rosan menjelaskan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia dibentuk oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Badan ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang dikeluarkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Rosan mengatakan, pemerintah masih menemukan praktik under-invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia yang telah berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut berdampak terhadap penerimaan negara, baik dari sisi perpajakan, royalti, devisa, hingga distorsi perdagangan nasional.

Sebagai tahap awal implementasi, pemerintah akan menerapkan mekanisme pelaporan transaksi ekspor mulai Juni hingga Desember 2026. Dalam periode tersebut, eksportir diwajibkan melaporkan transaksi secara komprehensif kepada pemerintah mulai dari nilai, volume, hingga harga komoditas.

“Dan tentunya kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan itu sudah mencerminkan nilai yang wajar sesuai dengan indeks pasar, indeks market yang ada di dunia,” katanya.

Rosan menegaskan, keberadaan platform tersebut bertujuan menciptakan keterbukaan secara menyeluruh baik dari sisi pembeli maupun penjual sesuai harga pasar global.

“Justru keberadaan kami ini membawa keterbukaan terhadap semua pihak secara menyeluruh, baik dari segi pembeli, penjual, sesuai dengan harga pasar yang ada,” tutur Rosan.

Dimulai dengan tiga komoditas ekspor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (BUMN Ekspor) nantinya akan mengatur tata kelola seluruh ekspor komoditas sumber daya alam di Indonesia.

Untuk tahap awal, ada tiga komoditas ekspor, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy). Tahap berikutnya dilakukan terhadap seluruh komoditas sumber daya alam strategis.

“Nah, pelaksanaan dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan melakukan penyesuaian terhadap perubahan proses transaksi ekspor antara eksportir dan pembeli atau buyer di luar negeri,” kata Airlangga.

Untuk tahap awal, lanjut dia, transaksi ekspor masih dilakukan oleh perusahaan dengan pembeli, namun dokumentasi ekspor sudah dilakukan BUMN Ekspor.

“Ini akan berlaku selama tiga bulan dan kita akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan,” kata Airlangga.

Tahap berikutnya, ekspor komoditas strategi dilakukan oleh BUMN Ekspor. Artinya, seluruh proses transaksi ekspor, kontrak, pengiriman barang, sampai pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia. “Dan ini direncanakan per 1 September 2026,” ujar dia. (her/dav)

SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mendorong percepatan integrasi data nasional, melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI). Dengan begitu, bisa menjadi landasan dalam membuat setiap kebijakan.

Hal itu disampaikan sekda, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menyambut kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dalam rangka pembahasan RUU Satu Data Indonesia, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).

Sumarno berharap, penyusunan rancangan undang-undang tersebut dipercepat, sehingga bisa semakin cepat implementasinya.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard menjelaskan, RUU SDI dinilai penting, karena menyangkut fondasi arah pembangunan Indonesia ke depan.

“Data sudah menjadi bagian dari infrastruktur strategis negara. Data bukan lagi sekadar angka-angka di laporan, atau pelengkap administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Febrian, data telah menjadi dasar bagi negara untuk memahami kondisi riil dari masyarakat. Bahkan, sebagai bahan untuk menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan anggaran secara tepat, dan mengevaluasi kebijakan. Dengan begitu, setiap program pemerintah benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan.

“Kualitas pembangunan pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki,” jelasnya.

Ditambahkan, saat ini keragaman data masih berjalan sendiri-sendiri. Seperti, perbedaan format, standar, tata kelola dan multisektoral, yang tidak mudah dicari, diakses, diintegrasikan dan dimanfaatkan secara optimal.

Febrian menambahkan, rancangan undang-undang SDI diharapkan memperkuat sejumlah aspek. Mulai dari penguatan kelembagaan, penguatan fungsi pengawasan, penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan keamanan data, hingga pengaturan akses serta pemanfaatan data.

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, kedatangannya ke Provinsi Jawa Tengah untuk mendengarkan aspirasi, pendapat, pandangan, saran, dan masukan dari pemangku kepentingan. Di Jawa Tengah, Baleg akan mendengarkan masukan dari akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan DPRD.

Anggota Baleg DPR RI, Darori Wonodipuro, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah, yang telah banyak memberi masukan baru atas RUU tersebut.

“Banyak sekali masukannya yang baru, kami sudah berkeliling di beberapa provinsi. Nantinya poin-pon ini bisa masuk di pasal RUU,” katanya. (Humas Jateng)*ul