Makkah kini pusat pelayanan haji Indonesia. Jemaah gelombang kedua mulai tiba 7 Mei 2026, menyusul 110 kloter sebelumnya. Pemerintah memperketat pengawasan dan mengimbau jemaah menjaga stamina serta fokus persiapan fisik jelang puncak Armuzna. Kemenhaj melarang ziarah demi kesehatan jemaah.
Desa Jepangpakis, Kudus, meraih juara nasional Abpednas Jaga Desa Awards 2026 kategori kepatuhan entry data. Bupati Kudus mengapresiasi prestasi ini sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data desa. Capaian ini diharapkan memotivasi desa lain meningkatkan tata kelola pemerintahan. Jepangpakis menjadi role model pengelolaan data desa di Indonesia.
Pemerintah Kota Salatiga bersama TNI, Polri, dan pegiat lingkungan menggelar karya bhakti “Jaga Tirta” pada 16 April 2026. Kegiatan ini menangani dampak banjir di RW 8 dan RW 9 Kecamatan Tingkir, Salatiga. Fokus utamanya adalah pembersihan lingkungan dan pengerukan sedimentasi saluran air. Upaya kolaboratif ini bertujuan mencegah luapan air di masa depan.
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto meminta hukum dijadikan instrumen dalam menjaga kekayaan negara dan menciptakan keadilan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia mengatakan, kekayaan yang diselamatkan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
Hal tersebut disampaikannya dalam agenda penyerahan denda administratif, hasil penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI, di Jakarta, Jumat (10/4).
“Semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum. Saya sangat setuju, hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera, tidak ada pilihan lain bagi kita,” ujarnya.
Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menghentikan segala macam praktik ilegal yang merugikan negara dan rakyat. Ia menyakini, hanya dengan pemerintahan yang bersih hal itu dapat diberantas.
“Mari lah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik. Menipu rakyat, menipu atasan, mem-backing praktik-praktik yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo meminta seluruh pejabat, kabinet, dan kepala daerah untuk bekerja kompak, mengabdi sepenuhnya, serta tidak gentar dalam menjalankan amanah demi kepentingan rakyat.
“Saya mengimbau, ayo kita semua yang diberi kepentingan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan baik,” ucapnya.
Prabowo turut memberikan apresiasi atas dedikasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menyelamatkan keuangan negara. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah selalu berada di pihak rakyat untuk menjaga dan menyelamatkan uang negara.
“Kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat, berapa puluh kali lagi akan kita buktikan. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara, terima kasih, selamat berjuang,” pungkasnya.
Pada Jumat (10/4) ini, Kejaksaan Agung menyerahkan pengenaan denda administratif dan pemulihan kerugian akibat aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan sebesar Rp 11,42 triliun yang disaksikan Prabowo. Ini merupakan hasil penindakan periode Januari-April 2026 yang berasal di antaranya dari denda administratif, PNBP penanganan tindak pidana korupsi, setoran pajak, dan PNBP denda lingkungan hidup.
Adapun sepanjang Oktober 2025 sampai April 2026, Satgas PKH berhasil menyetorkan Rp 31,3 triliun kepada negara yang didapatkan dari penegakan administratif terhadap aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan.
Sementara bila dihitung sejak Februari 2025 lalu, Satgas PKH telah berhasil menyelamatkan aset negara sebesar Rp 371 triliun. Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan dari aktivitas perkebunan ilegal seluas 5,89 juta hektare dan pertambangan ilegal seluas 10.257 hektar. (her/dav)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Kementerian Pertanian (Kementan) memfasilitasi kesepakatan antara importir dan pengrajin tahu tempe untuk menjaga stabilitas harga kedelai melalui penerapan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp 11.500 per kilogram (kg) di tingkat importir.
Kesepakatan ini memastikan harga kedelai di tingkat pengrajin tetap berada di bawah Rp 12.000 per kg sampai dengan adanya perubahan kebijakan berikutnya, sehingga stabilitas harga pangan berbasis kedelai tetap terjaga di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok dunia.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan bersama asosiasi dan pelaku usaha pada Kamis (9/4), sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menjaga ketersediaan pasokan kedelai sebagai bahan baku industri tahu dan tempe.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Yudi Sastro, menegaskan bahwa isu yang berkembang di masyarakat telah terverifikasi dan tidak benar, serta memastikan komitmen bersama seluruh pihak tetap terjaga.
“Kami sudah verifikasi langsung ke pelaku usaha, dan informasi yang menyebut harga kedelai tembus Rp 20.000 itu tidak benar. Harga tetap di bawah HAP, bahkan di level importir masih sekitar Rp 11.500 (per kg),” tegas Yudi, seperti dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Ia memastikan kondisi pasokan dan harga saat ini masih terkendali. “Persediaan masih cukup, harga juga masih terkendali sesuai dengan acuan pemerintah. Jadi tidak perlu dikhawatirkan,” ujarnya.
Yudi menjelaskan bahwa dinamika global memang memberikan tekanan, terutama pada biaya logistik, transportasi, hingga komponen penunjang lainnya.
“Memang ada dampak dari perubahan geopolitik yang menyebabkan ongkos produksi dan distribusi meningkat. Tapi untuk kondisi saat ini pasokan masih cukup dan harga masih terkendali. Ini yang perlu kami sampaikan agar tidak terjadi kekhawatiran di masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita sudah berkomitmen bersama untuk menjaga implementasi HAP di lapangan tetap berjalan. Ini penting agar stabilitas pangan tetap terjaga,” katanya.
Kementan memastikan akan terus memantau implementasi kesepakatan ini serta mendorong peningkatan produksi kedelai dalam negeri.
“Tahun ini kita punya program pengembangan kedelai sekitar 37.500 hektare. Ini akan terus kita dorong sehingga ke depan ketergantungan terhadap impor bisa kita kurangi,” tegas Yudi.
Berdasarkan data Gakoptindo yang diolah Badan Pangan Nasional per 8 April 2026, harga kedelai di berbagai wilayah masih berada dalam rentang yang wajar dan sesuai dengan HAP.
Di Jakarta, rerata harga kedelai berada di kisaran Rp 10.500–11.000 per kg, Jawa Rp 10.555 per kg, Bali dan NTB Rp 10.550 per kg, Sumatra Rp 11.450 per kg, Sulawesi Rp 11.113 per kg, dan Kalimantan Rp 10.908 per kg. Angka ini masih berada di bawah HAP kedelai impor di tingkat konsumen (pengrajin tahu tempe) yang ditetapkan maksimal Rp 12.000 per kg.
Dari sisi importir, Direktur PT FKS Multi Agro Tbk, Tjung Hen Sen, menyampaikan bahwa harga dan pasokan kedelai masih dalam kondisi terkendali meskipun menghadapi tekanan global.
“Saya rasa di tingkat importir saat ini sudah wajar, mungkin di sekitar Rp 10.100 sampai Rp 10.300 per kg tergantung wilayah. Di tingkat pengrajin mungkin sekarang ini sekitar Rp 10.500 sampai dengan Rp 11.000 per kg,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pelaku usaha terus berupaya menjaga stabilitas di tengah tantangan eksternal. Hen Sen menambahkan bahwa semua pihak harus terus bersinergi untuk menjaga stabilitas harga kedelai.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gakoptindo, Wibowo Nurcahyo, menegaskan bahwa harga produk tahu dan tempe di tingkat pengrajin masih stabil.
“Kami jamin tahu tempe tidak naik harganya, tapi mungkin ada penyesuaian dari sisi volume. Dari sisi rasa dan kualitas tetap kami jaga. Hasil pantauan kami harga tahu tempe tetap stabil di kisaran Rp 12.000 sampai Rp 13.000, tidak ada kenaikan yang cukup signifikan,” kata Wibowo
Ia juga memastikan bahwa harga kedelai sebagai bahan baku utama masih berada dalam batas aman. Wibowo menambahkan, pihaknya bersama para importir telah berkomitmen menjaga stabilitas harga dan pasokan.
“Untuk kedelainya kami beli dari importir itu di harga Rp 10.200 dan itu masih sangat jauh di bawah HAP (harga acuan penjualan), jadi kalau dari harga kami masih stabil,” jelasnya.
Secara terpisah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya peran importir dalam menjaga stabilitas harga di tengah situasi global yang tidak menentu.
“Terkait kedelai, kami sudah minta teman-teman importir jangan mengambil keuntungan besar. Naik bolehlah naik tetapi jangan sampai itu menekan saudara-saudara kita yang membutuhkan,” tegas Amran. (her/dav)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Dalam upaya menjaga pasokan protein hewani bagi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan dan capaian produksi sektor kelautan dan perikanan tetap terjaga. Untuk periode April hingga Desember 2026, total produksi ikan nasional diproyeksikan mencapai 10,57 juta ton.
“Prognosa produksi ikan nasional untuk periode April hingga Desember 2026, kami memproyeksikan total produksi ikan nasional mencapai 10,57 juta ton. Angka ini terdiri dari kontribusi produksi ikan tangkap sebesar 5,42 juta ton, serta produksi ikan budidaya sebesar 5,15 juta ton,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja di Komisi IV DPR, Jakarta, Selasa (7/4).
Pemerintah juga memastikan ketersediaan ikan nasional periode April-Juni 2026 dalam kategori aman dengan memantau ketersediaan kota-kota besar seperti Jakarta, Banjarmasin, Medan, Bandar Lampung, dan Surabaya.
Trenggono menyatakan di tengah berbagai tantangan global sekalipun, kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional tetap menunjukkan tren positif. Produksi sektor ini tercatat meningkat secara konsisten, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,8 persen sepanjang 2025.
“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional hingga saat ini tetap menunjukkan capaian produksi dan ekspor yang terjaga dengan baik. Di antaranya adalah produksi kelautan dan perikanan Indonesia secara konsisten terus mengalami kenaikan, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,8 persen pada tahun 2025,” ujar dia.
Berdasarkan data KKP, pada 2025, total produksi mencapai 26,25 juta ton, yang terdiri dari 11,65 juta ton rumput laut, 7,85 juta ton perikanan tangkap, dan 6,75 juta ton perikanan budidaya.
Dari sisi perdagangan, nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 6,27 miliar dolar Amerika Serikat (AS), tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, hingga Februari 2026, nilai ekspor kelautan dan perikanan baru mencapai 950 juta dolar AS. Negara tujuan ekspor tertinggi yaitu AS, China, dan ASEAN dengan komoditas terbanyak udang, tongkol/tuna/cakalang, dan cumi/sotong/gurita.
Menghadapi dinamika geopolitik global dan tantangan perubahan iklim, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan pangan, khususnya protein hewani dari sektor perikanan.
“KKP tetap berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik,” tegas Trenggono. (her/dav)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan harga tiket pesawat akan tetap terjangkau meski harga avtur melonjak imbas perang di Timur Tengah yang makin meluas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan avtur adalah bahan bakar yang tidak disubsidi sehingga harganya mengikuti pasar. Apabila Indonesia tidak menyesuaikan, maka akan dimanfaatkan oleh maskapai lain sebab di berbagai negara sudah naik.
“Dan tentunya kalau kita tidak menyesuaikan, maka berbagai maskapai penerbangan lain bisa memanfaatkan perbedaan harga tersebut,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait Kebijakan Transportasi dan BBM di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).
Namun, untuk menjaga daya beli masyarakat seperti arahan Presiden RI Prabowo Subianto, maka pemerintah mengantisipasi kenaikan harga tiket pesawat dengan berbagai langkah kebijakan. Sebab, harga avtur memang berkontribusi besar, yakni 40 persen dari biaya operasional pesawat.
“Pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi, yang kita jaga adalah harga tiketnya,” kata Airlangga.
Pertama, pemerintah menggelontorkan insentif sebesar Rp1,3 triliun per bulan untuk menyubsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui skema Ditanggung Pemerintah (DTP). Stimulus ini direncanakan untuk dua bulan dengan total anggaran Rp2,6 triliun.
“Nah, dengan perhitungan tersebut jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun per bulannya. Jadi, kalau kita persiapkan untuk dua bulan, maka ini Rp2,6 triliun,” katanya.
Kedua, pemerintah juga menetapkan fuel surcharge untuk seluruh jenis pesawat menjadi 38 persen. Dengan demikian, maskapai bisa menaikkan Tarif Batas Atas-nya (TBA).
Dengan kedua langkah ini, pemerintah meminta maskapai untuk menaikkan harga tiket penerbangan domestik untuk kelas ekonomi maksimal 13 persen.
“Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9 persen hingga 13 persen,” terangnya.
Pemerintah juga memberikan insentif lain yakni pembebasan bea masuk pembelian suku cadang pesawat. Sebab, komponen ini juga berkontribusi dalam perhitungan harga tiket pesawat.
“Pemerintah juga memberikan insentif penurunan biaya masuk untuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Jadi, suku cadang pesawat itu diberikan biaya masuk 0 persen sehingga diharapkan bisa juga menurunkan biaya operasional daripada maskapai penerbangan,” kata Airlangga.
Harga avtur di sejumlah negara sudah mulai naik sejak bulan lalu. Dibandingkan dengan kenaikan negara tetangga, harga avtur dalam negeri justru lebih murah.
Misalnya, di Thailand harga avturnya menjadi Rp29.518 per liter dan Filipina Rp25.326 per liter. Lebih mahal dibandingkan Indonesia sebesar Rp23.551 per liter di Bandara Soekarno-Hatta per 1 April 2026.
Kenaikan harga avtur didorong oleh kondisi geopolitik di Timur Tengah yakni perang antara AS-Israel dengan Iran yang melebar menyebabkan terganggunya pasokan energi global setelah Selat Hormuz ditutup.
Tak hanya Indonesia, hampir semua negara kena dampaknya. Namun, kondisi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri, masih aman berada di atas kecukupan stok nasional. (her/dav)
Pada 6 April 2026, ribuan bibit kopi robusta dan arabika diserahkan kepada masyarakat Borobudur. Bibit dari Gunung Welirang dan Semeru ini bertujuan memberdayakan ekonomi petani milenial serta melestarikan lingkungan melalui agroforestry. Program ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan kawasan Borobudur.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah dan TNI tidak boleh menarik pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Misi ini wajib dilaksanakan meskipun berisiko tinggi. JK khawatir penarikan pasukan hanya karena risiko akan menimbulkan citra negatif Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara penakut.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketahanan pangan menjelang Idulfitri 1447 H. Berbagai upaya dilakukan, termasuk operasi pasar, gerakan pangan murah, dan subsidi distribusi bahan pokok. Beras surplus, namun harga cabai terpantau naik, sehingga intervensi harga disiapkan. Kesiapan mudik, pelayanan publik perbankan, dan pasokan energi juga menjadi fokus utama.