Pengacara GAMKI Stein Siahaan menyatakan laporan terhadap mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) bertujuan membawa kegaduhan media sosial ke proses hukum. JK dilaporkan GAMKI ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan “mati syahid” di UGM yang viral. Stein berharap semua pihak menghormati proses hukum ini.
Foto: Teknologi.id
Teknologi.id– Perusahaan pengembang sekaligus pemilik platform distribusi game Steam, Valve, memberikan keterangan resmi terkait kemunculan label Indonesia Game Rating System (IGRS) yang sempat muncul secara anomali bagi pengguna di tanah air. Valve mengonfirmasi bahwa penayangan rating tersebut merupakan sebuah kesalahan yang disebabkan oleh adanya bug teknis dan miskomunikasi.
Dalam keterangan resminya, Valve mengakui bahwa pada periode 2 April hingga 5 April 2026, sistem mereka menampilkan data rating yang tidak akurat dan tidak lengkap pada halaman toko Steam di wilayah Indonesia. Masalah ini menjadi sorotan karena label klasifikasi usia yang muncul tidak mencerminkan konten asli dari judul-judul game yang ditayangkan, sehingga menimbulkan keraguan atas validitas informasi bagi konsumen.
Pihak Valve menjelaskan bahwa situasi tersebut terjadi di tengah upaya perusahaan dalam melakukan integrasi sistem IGRS ke dalam platform mereka. Namun, karena adanya kendala teknis, data tersebut justru terpublikasi lebih awal sebelum sistem benar-benar siap. Valve menegaskan bahwa masih terdapat beberapa langkah atau proses yang harus diselesaikan sebelum sistem rating lokal Indonesia ini siap sepenuhnya untuk ditampilkan secara publik.
Foto: Wikipedia
Sebagai tindakan korektif, Valve mengonfirmasi telah menghapus seluruh tampilan rating IGRS yang bermasalah tersebut sejak tanggal 5 April. Saat ini, label-label tersebut sudah tidak lagi menghiasi halaman toko Steam untuk wilayah Indonesia guna mencegah kebingungan lebih lanjut di kalangan pengguna. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat adalah data yang telah terverifikasi secara resmi nantinya.
“Data rating IGRS yang sempat terlihat oleh pengguna merupakan hasil dari masalah teknis (bug) dan miskomunikasi. Kami ingin mengklarifikasi bahwa label-label tersebut tidak akurat serta belum seharusnya ditayangkan pada periode tersebut,” jelas pihak Valve dalam keterangan tertulisnya.
Baca juga:Apa Itu IGRS Komdigi? Mengenal Sistem Rating Game yang Lagi Viral
Terkait proses integrasi IGRS sendiri, Valve mengungkapkan bahwa upaya penyelarasan sistem rating ini sebenarnya sudah berjalan selama sekitar dua tahun. Komunikasi intensif antara pihak Valve dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus dilakukan guna memastikan platform Steam patuh terhadap regulasi klasifikasi gim nasional. Namun, insiden pada awal April ini menunjukkan bahwa proses sinkronisasi tersebut masih memerlukan waktu untuk penyempurnaan sebelum peluncuran resmi.
Valve menekankan komitmen mereka untuk tetap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Mereka menyadari bahwa klasifikasi usia merupakan bagian penting dari operasional platform global di pasar lokal. Perusahaan sedang bekerja aktif untuk memastikan integrasi IGRS yang resmi dapat segera terwujud, dengan catatan bahwa setiap aspek teknis harus dipastikan berfungsi dengan benar terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan serupa di masa mendatang.
Baca juga:Komdigi Resmi Umumkan IGRS, Sistem Rating Game Mandiri Pertama di Asia Tenggara
Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai tanggal pasti kapan sistem rating IGRS akan kembali aktif secara permanen dan akurat di platform tersebut. Valve menjanjikan bahwa mereka akan memberikan pengumuman lebih lanjut jika proses integrasi telah mencapai tahap final dan siap digunakan oleh pengguna secara luas.
Dengan ditariknya rating yang tidak akurat tersebut, Steam untuk saat ini kembali pada format informasi sebelumnya sembari menunggu proses pengembangan di balik layar selesai dilakukan bersama otoritas terkait. Selama masa tunggu ini, Valve berharap pengguna dapat memahami bahwa penghapusan label adalah langkah terbaik untuk menjamin integritas informasi di toko digital mereka.
Baca berita dan artikel lainnya di Google News
(WN/ZA)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku “0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan” sebagai upaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Buku ini juga menjadi panduan ringkas tentang arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan, buku saku ini tidak hanya memuat daftar program bantuan, tetapi juga menjadi instrumen transparansi sekaligus panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak dan cara mengakses berbagai dukungan pemerintah.
“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).
Menurut Qodari, buku saku ini merangkum berbagai program bantuan yang terintegrasi dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dukungan yang diterima serta mekanisme untuk mengaksesnya.
Pemerintah juga memastikan setiap bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Melalui integrasi data tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program kesejahteraan. Sistem ini juga memungkinkan pembaruan data secara dinamis melalui integrasi digital dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.
Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak lagi bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan. Negara hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia.
“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua,” ujarnya.
Buku saku ini juga menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini yang menunjukkan tren positif. Sebagian besar masyarakat berada dalam kelompok menuju kelas menengah, meski masih terdapat puluhan juta penduduk dalam kondisi rentan miskin dan miskin.
Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke bawah, sekaligus mendorong kelompok aspiring middle class naik kelas dan memperkuat kelas menengah.
Sebagai panduan praktis, buku ini menyajikan berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, yang dirancang secara terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan.
“Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan,” kata Qodari.
Pemerintah menegaskan, peluncuran Buku Saku “0%” merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendekatan berbasis data dan integrasi program, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan. (her/dav)