Dr. Tifa bersaksi di sidang gugatan ijazah Jokowi PN Solo (24/2/2026). Ia menyatakan foto ijazah yang diunggah Dian Sandi berbeda 92,37% dengan foto Presiden Jokowi, mengindikasikan dua individu berbeda. Tifa meminta sosok berkacamata dan berkumis pada ijazah dicari. Gugatan diajukan alumni UGM.
Nama rumah Jokowi di Google Maps, “Tembok Ratapan Solo”, dinilai sebagai simbol sosial yang sarat makna. Analis Sosial Politik UNJ Ubedilah Badrun menyebutnya satire politik. Fenomena ini terkait dinamika politik dan Solo sebagai pusat kekuatan politik tertentu. Interaksi di ruang digital, menurutnya, merupakan tanda yang mengandung makna sosiologis dan politis.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyatakan revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Menurutnya, sebelum perubahan UU KPK di era Jokowi, skor IPK sempat 40, menunjukkan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi yang kuat.
Sidang gugatan CLS ijazah Jokowi kembali digelar di PN Solo, Selasa (24/2/2026). Dr Tifa dan Bonatua Silalahi dihadirkan sebagai saksi ahli. Kuasa hukum Jokowi menyatakan keberatan atas kehadiran Dr Tifa, mengingat status tersangkanya terkait perkara ijazah.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih berstatus politisi, bukan negarawan. Fenomena kunjungan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah, disebut aneh. Penilaian ini disampaikan dalam siniar SindoNews.
Pernyataan Presiden Jokowi setuju kembalikan UU KPK versi lama menuai kritik. Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta, mempertanyakan konsistensi kebijakan legislasi ini. Revisi UU KPK 2019 merupakan produk kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Sudirta khawatir perubahan hukum demi kepentingan politik merusak kepastian hukum serta tata kelola legislasi negara.
Roy Suryo, tersangka kasus ijazah Jokowi, mempertanyakan salinan ijazah mantan Presiden yang didapatkan dari KPU. Ia menyoroti perbedaan salinan ijazah Jokowi tahun 2014 dan 2019. Roy juga mengkritik legalisasi tanpa tanggal oleh UGM, serta penerimaan KPU tanpa identifikasi dan autentifikasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keaslian ijazah tersebut.