Tag: Kapolri

JAKARTA – Tiga orang perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri mendapat penugasan baru dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortastipidkor. Ketiganya merupakan bagian dari 108 perwira tinggi kepolisian dari berbagai jabatan strategis di Polri yang dimutasi pada 7 Mei 2026.

Mutasi Polri ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Anwar pada 7 Mei 2026.

Baca juga: Kapolri Tunjuk 6 Kombes Pol Jabat Dirreskrimsus dan Dirreskrimum, Ini Daftarnya

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, dikutip Jumat (5/6/2026).

JAKARTA – Sebanyak 21 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah dimutasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Mereka merupakan bagian dari 108 personel Korps Bhayangkara yang mendapat penugasan baru dalam mutasi Polri terbaru pada 7 Mei 2026.

Mutasi Polri ini tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Anwar pada 7 Mei 2026.

Baca juga: Daftar Lengkap 108 Perwira yang Dimutasi Kapolri Mei 2026, Ada AKBP hingga Komjen Pol

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa mutasi jabatan ini merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjuk sejumlah perwira menduduki jabatan strategis di Baharkam Polri. Mereka merupakan bagian dari 108 perwira yang masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi jabatan baru-baru ini.

Mereka terdiri dari tiga perwira tinggi yang menyandang pangkat jenderal bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) dan satu perwira berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol)

Mutasi para perwira tinggi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Anwar pada 7 Mei 2026.

Baca juga: Daftar Lengkap 108 Perwira yang Dimutasi Kapolri Mei 2026, Ada AKBP hingga Komjen Pol

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap keprihatinannya mengenai aparat dari TNI dan Polri yang kerap menjadi beking para pejabat yang melakukan praktik korupsi. Hal tersebut diungkapkannya dalam pidatonya di rapat Paripurna ke-19 DPR, Rabu (20/5/2026).

Karenanya, Prabowo pun meminta masyarakat untuk tak segan melaporkan ulah oknum aparat yang tidak melaksanakan tugasnya melindungi rakyat. Merespons ketegasan Presiden Prabowo, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni pun menyebut dirinya mendukung pemberantasan beking.

Baca juga: Prabowo Sebut Selama 34 Tahun Rp15.845 Triliun Hilang Akibat Kecurangan Ekspor

Menurut Sahroni, jajaran di bawah harus mengikuti komitmen Presiden dan Kapolri. “Komisi III 1.000% mendukung ketegasan Presiden Prabowo untuk menindak seluruh oknum aparat yang masih coba-coba menjadi beking tindak kejahatan. Nah Presiden dan Kapolri sudah komit, maka jajaran di bawah ya harus patuh,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Presiden menilai Kapolri dan Panglima TNI memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas nasional dan keberhasilan berbagai program pemerintah.

Pakar Hukum Kepolisian Edi Saputra Hasibuan mengapresiasi pemberian penghargaan tersebut. Pemberian penghargaan itu diberikan atas dasar capaian kinerja yang dinilai baik dalam mendukung stabilitas keamanan dan program pemerintah.

Baca juga: Bintang Mahaputera, Tanda Kehormatan Tertinggi Setelah Bintang Republik Indonesia

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi negara terhadap dedikasi dan pengabdian aparat keamanan dalam menjaga stabilitas nasional, ketahanan pangan, serta mendukung agenda pembangunan nasional.

“Keinginan Presiden memberikan tanda kehormatan kepada Kapolri dan Panglima TNI tentu disambut positif masyarakat. Penghargaan itu dinilai layak diberikan kepada tokoh yang berprestasi dan berhasil menjaga situasi keamanan tetap kondusif dan mendukung Program Asta Cita Presiden. Keberhasilan itu yakni berhasil membangun ribuan SPPG dan Polri berhasil meningkatkan ketahanan pangan dengan melakukan panen raya jagung berulang kali,” ujarnya, Minggu (17/5/2026).

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama Mabes Polri serta beberapa kapolda . Pelantikan digelar di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri melantik Komjen Pol Panca Putra S sebagai Kalemdiklat Polri. Selain itu juga dilakukan pelantikan Brigjen Pol Nasri sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, serta Brigjen Pol Arif Budiman sebagai Kapolda Maluku Utara.

Sertijab juga dilaksanakan terhadap Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja sebagai Kapolda NTB menggantikan Irjen Pol Edy Murbowo, kemudian Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid sebagai Kapolda Bengkulu menggantikan Irjen Pol Mardiyono, serta Kombes Pol Yudi Arkara Oktabera sebagai Kayanma Polri menggantikan Brigjen Pol Abas Basuni.

Baca Juga: Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Lulusan Akpol 1994 Ditunjuk Menjadi Kapolda Jabar

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier serta penguatan kelembagaan. Pergantian pejabat di lingkungan Polri juga menjadi bagian dari upaya institusi untuk terus meningkatkan profesionalitas, soliditas internal, dan efektivitas pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.

“Mutasi jabatan pada institusi Polri merupakan bentuk penyegaran sekaligus pengembangan karier personel. Diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat langsung bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Johnny.

Dia menambahkan, dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki para pejabat yang dilantik maupun melaksanakan sertijab hari ini, pihaknya optimistis kinerja organisasi akan semakin baik dan mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan.

(zik)

JAKARTA – Mantan Kapolri Jenderal Pol Purn. Chairuddin Ismail bersama pengamat kepolisian Edi Saputra Hasibuan, dan pemerhati hukum sekaligus dosen Kurniawan Tri Wibowo dalam waktu dekat bakal meluncurkan buku berjudul Politik Hukum Kepolisian. Buku setebal 200 halaman itu mengulas tentang dinamika politik hukum dalam sistem kepolisian Indonesia.

Chairuddin Ismail mengatakan, buku yang diterbitkan oleh penerbit Papas Sinar Sinanti berisi pandangannya tentang dinamika politik hukum dalam sistem kepolisian Indonesia, termasuk sorotan yang tajam akhir akhir ini terhadap kinerja kepolisian dan kedudukan Polri yang menurutnya lebih baik tetap berada di bawah Presiden.Buku ini sudah beredar luas di toko buku terkemuka dan belanja daring,

“Demi menjaga profesionalisme dan kemandirian Polri, kedudukan Polri tetap lebih baik berada di bawah Presiden dan Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR,” kata Ketua Pembina Brata Bhakti ini, Kamis (14/5/2026).

Baca juga: 39 Brigjen Pol Dimutasi Kapolri pada Mei 2026, Berikut Namanya

Menurut Chairuddin Ismail, buku Politik Hukum Kepolisian yang ditulisnya juga memberikan gambaran bahwa kinerja polisi kerap mengalami dilema. Saat polisi menertibkan, polisi kerap disebut sebagai pengusik, dan ketika polisi menindak pelanggar demo anarkis, maka polisi kerap dituding sebagai penindas.

JAKARTA – Wacana mengenai perlunya pembatasan jabatan Kapolri kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah pengamat hukum menilai tidak diperlukan aturan baru yang secara khusus membatasi jabatan Kapolri, karena pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan konstitusional Presiden.

Akademisi sekaligus pengamat hukum dan kepolisian Edi Hasibuan mengatakan, sistem ketatanegaraan Indonesia telah memberikan ruang yang jelas kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk menentukan figur Kapolri sesuai kebutuhan organisasi dan situasi nasional.

Baca juga: Mahfud: Rekomendasi Komisi Reformasi Polri Ingin Ciptakan Polisi Sipil

“Sejauh ini, aturan hanya memberikan pedoman bahwa Presiden akan ganti Kapolri ketika memasuki masa pensiun atau Presiden menilai Kapolri tidak mampu lagi menjalankan tugasnya,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Anggota Kompolnas 2012-2016 ini menyebutkan mekanisme yang berlaku saat ini sudah cukup karena pengangkatan Kapolri tetap harus melalui persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Dengan demikian, terdapat mekanisme checks and balances yang menjamin proses berjalan secara demokratis dan akuntabel.

JAKARTA – Belum genap setahun menjadi Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara), Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Sumatera Barat (Sumbar). Profil jenderal bintang dua itu dibahas di artikel ini.

Diketahuii, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap sejumlah jabatan perwira tinggi (pati) Polri. Mutasi yang tertuang dalam Surat Telegram bernomor ST/960/V/KEP/2026 tertanggal 7 Mei 2026 tersebut di antaranya dilakukan terhadap 9 kepala kepolisian daerah (kapolda), termasuk Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy. Djati menjadi Kapolda Sumbar menggantikan Irjen Pol Gatot Tri Suryanta yang dimutasi sebagai Pati Lemdiklat Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri .

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata Johnny dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Baca Juga: Ini 9 Kapolda Baru setelah Mutasi Polri Awal Mei 2026

JAKARTA – Bareskrim Polri menangkap buronan Interpol kasus penipuan online lintas negara. Pelaku berinisial LCS dibekuk Bareskrim saat berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Pelaku diamankan setelah Bareskrim Polri bekerja sama dengan kepolisian lintas negara. “Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kerja sama kepolisian Indonesia dan luar negeri sangat baik terutama dalam pemberantasan kejahatan siber, khususnya penipuan online yang banyak meresahkan masyrakat di berbagai negara,” ujar Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan, Kamis (7/5/2026).

Baca juga: Bareskrim Polri Tangkap Buronan Interpol Kasus Penipuan Online Internasional

Menurut Edi, penjahat internasional ini diketahui banyak melakukan penipuan online dengan korban di berbagai negara. Cara penipuan sindikat nyaris sama. Jaringan penipuan online ini bermarkas di Kamboja.

“Seluruh jaringan pelaku juga tersebar di berbagai negara di dunia. Kita apresiasi kinerja Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono bersama stafnya yang sudah berhasil mengamankan buronan Interpol,” kata anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, LCS ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu, 3 Mei 2026. LCS sebelumnya telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

“Kasus ini tercatat memiliki 23 Laporan Polisi (LP) dari berbagai wilayah di Indonesia. Ini bentuk keseriusan kami dalam menindak pelaku kejahatan siber, khususnya penipuan online yang merugikan masyarakat luas,” tegasnya.

(jon)