Perombakan Petinggi Polri: 21 Pati dan Pamen Dimutasi Kapolri ke Lemdiklat, Ini Daftarnya.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memutasi 21 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri pada 7 Mei 2026, sebuah langkah yang memicu tanda tanya besar atas efektivitas pembinaan karier di tubuh Korps Bhayangkara. Keputusan ini, tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026, menjadi sorotan lantaran 21 perwira tersebut, bagian dari total 108 personel yang dimutasi, justru ditempatkan di lembaga pendidikan alih-alih posisi strategis operasional.

Gelombang mutasi ini mengindikasikan pergeseran signifikan dalam struktur internal Polri. Penempatan puluhan perwira senior ke Lemdiklat seringkali diartikan sebagai “pendinginan” atau sinyal restrukturisasi, bukan selalu pengembangan karier yang progresif. Surat telegram itu sendiri ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Anwar pada tanggal yang sama, mengesahkan perombakan ini.

Penyaluran Perwira ke Lemdiklat

Perpindahan 21 Pati dan Pamen ini menyoroti pola mutasi yang berulang di kepolisian, di mana Lemdiklat kerap menjadi “tempat parkir” bagi perwira yang tidak lagi mendapatkan posisi strategis di lapangan. Ini bukan sekadar rotasi biasa; ini adalah penugasan ke institusi pendidikan yang fungsi utamanya adalah melatih, bukan mengelola operasional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas dan relevansi para perwira senior tersebut di posisi operasional sebelumnya.

Jika pembinaan karier menjadi dalih utama, publik berhak mempertanyakan bentuk “pembinaan” apa yang dibutuhkan oleh perwira setingkat Pati dan Pamen di Lemdiklat, alih-alih penugasan yang lebih konkret di kesatuan. Mutasi ini bisa jadi mencerminkan kebutuhan internal Polri untuk merampingkan atau bahkan menyingkirkan elemen-elemen tertentu dari posisi kunci.

Dalih Pembinaan Karier

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mencoba meredam spekulasi. Ia menyatakan, “mutasi jabatan ini merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.”

Namun, pernyataan standar tersebut gagal menjawab keraguan publik. Penempatan 21 perwira senior ke Lemdiklat, di tengah kebutuhan Polri akan kepemimpinan yang kuat dan efektif di lapangan, justru bisa melemahkan organisasi. “Penguatan organisasi” seharusnya berarti menempatkan personel terbaik pada posisi yang paling vital, bukan menyalurkan mereka ke lembaga pendidikan.

Mutasi massal semacam ini, terutama yang melibatkan penempatan ke Lemdiklat, seringkali menjadi barometer ketidakpuasan internal atau upaya konsolidasi kekuasaan di tubuh institusi. Ini bukan kali pertama Polri melakukan perombakan besar yang melibatkan “penyisihan” perwira ke jabatan non-operasional.

Pola Mutasi Berulang

Mutasi Polri adalah hal rutin, namun penempatan perwira tinggi dan menengah dalam jumlah signifikan ke Lemdiklat selalu menjadi poin krusial. Pola ini mengindikasikan adanya evaluasi mendalam terhadap kinerja perwira atau bahkan upaya merombak jajaran secara diam-diam. Publik menuntut transparansi lebih, bukan sekadar dalih “pembinaan karier” yang umum.