Tag: Kebijakan
-
Bukti Tak Terbantahkan: Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dorong Swasembada dan Kesejahteraan Petani
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan kebijakan pemerintah kunci di balik swasembada beras dan peningkatan kesejahteraan petani. Produksi beras Indonesia meningkat, didukung data FAO dan USDA, bukan manipulasi BPS. Kebijakan seperti pompanisasi, perbaikan benih, dan pupuk subsidi berhasil meningkatkan stok Bulog serta Nilai Tukar Petani.
-
Pakar: Transportasi Umum Gratis Jakarta Saat WFH ASN, Akankah Jadi Kebijakan Baru?
Jakarta menggratiskan Transjakarta, MRT, dan LRT pada Hari Transportasi Nasional (24/4). Kebijakan transportasi umum ini, bertepatan WFH ASN, sejalan agenda efisiensi energi nasional. Tujuannya mendorong penggunaan transportasi publik, mengurangi kemacetan, dan menekan emisi. Pakar melihat ini strategi terintegrasi untuk mobilitas berkelanjutan.
-
Mardiono Terseret Gugatan PPP Sumut: Kebijakan Pusat Dituding Tabrak Hukum
DPW PPP Sumatera Utara menggugat DPP PPP di Pengadilan Negeri Medan. Gugatan ini menyoroti penerbitan SK Plt dan SK kepengurusan DPW PPP Sumut oleh DPP PPP, yang ditandatangani Ketua Umum H Muhammad Mardiono. Tindakan tersebut diklaim sebagai perbuatan melawan hukum.
-
Fiskal Indonesia Diakui Dunia: IMF, Bank Dunia, dan Investor Global Apresiasi Kebijakan Strategis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kebijakan fiskal Indonesia era Presiden Prabowo Subianto dinilai positif. IMF, Bank Dunia, dan investor global mengapresiasi kemampuan Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi cepat dengan kehati-hatian. Penilaian ini disampaikan usai pertemuan di Washington, DC.
-
Buku Saku 0%, Cara Pemerintah Jelaskan Transformasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku 0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4). Buku ini juga menjadi panduan ringkas tentang arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola 92.6…
-
Kebijakan Baru Jateng: Bea Balik Nama Kendaraan Bekas Kini Gratis, Apa Artinya?
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) untuk kendaraan bekas. Kebijakan ini berlaku sejak 5 Januari 2025, bertujuan mendorong tertib administrasi dan kepatuhan pajak daerah. Selain pembebasan BBNKB II, Pemprov Jateng juga memberikan diskon 5% Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun ini.
-
Kebijakan Haji Saudi Makin Ketat, Kemenhaj Waspadai Modus Ilegal yang Mengintai
Kemenhaj dan KJRI Jeddah bekerja sama memperketat pengawasan haji. Masyarakat diimbau waspada penipuan dan modus keberangkatan haji ilegal, seiring kebijakan ketat Arab Saudi. Hanya visa haji resmi yang diakui. Edukasi publik digencarkan demi melindungi jemaah dari praktik haji non-prosedural.
-
Menkeu Purbaya Dorong Redenominasi Rupiah: Mengungkap Tujuan Sebenarnya di Balik Kebijakan Ini
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana redenominasi rupiah. Proses ini menyederhanakan nilai nominal mata uang tanpa mengubah daya beli. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, menjaga stabilitas rupiah, dan kredibilitas internasional. Rancangan Undang-Undang Redenominasi ditargetkan selesai pada 2027. Ini berbeda dengan sanering.
-
Kemenag Tegaskan Fakta Zakat MBG: Bukan Kebijakan, Tapi Penyaluran Sesuai Syariat
Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan tidak ada kebijakan penyaluran zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Biro HKP Kemenag, Thobib Al Asyhar, menyatakan zakat didistribusikan sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Penyaluran zakat diperuntukkan bagi delapan ashnaf, sesuai QS. At-Taubah ayat 60 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
-
776 Peserta BPJS PBI Temanggung Direaktivasi: Menguak Kebijakan Efektif Februari 2026
776 peserta BPJS PBI di Temanggung yang sebelumnya dinonaktifkan, kembali aktif sepanjang Februari 2026. Reaktivasi ini terjadi setelah pemerintah pusat membuka akses bagi peserta memenuhi kriteria. Dinas Sosial Temanggung memfasilitasi pengajuan reaktivasi. Kebijakan ini sempat menimbulkan keresahan, terutama bagi penderita penyakit kronis. Verifikasi dilakukan pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan.