Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan kebijakan pemerintah kunci di balik swasembada beras dan peningkatan kesejahteraan petani. Produksi beras Indonesia meningkat, didukung data FAO dan USDA, bukan manipulasi BPS. Kebijakan seperti pompanisasi, perbaikan benih, dan pupuk subsidi berhasil meningkatkan stok Bulog serta Nilai Tukar Petani.
Jakarta menggratiskan Transjakarta, MRT, dan LRT pada Hari Transportasi Nasional (24/4). Kebijakan transportasi umum ini, bertepatan WFH ASN, sejalan agenda efisiensi energi nasional. Tujuannya mendorong penggunaan transportasi publik, mengurangi kemacetan, dan menekan emisi. Pakar melihat ini strategi terintegrasi untuk mobilitas berkelanjutan.
DPW PPP Sumatera Utara menggugat DPP PPP di Pengadilan Negeri Medan. Gugatan ini menyoroti penerbitan SK Plt dan SK kepengurusan DPW PPP Sumut oleh DPP PPP, yang ditandatangani Ketua Umum H Muhammad Mardiono. Tindakan tersebut diklaim sebagai perbuatan melawan hukum.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kebijakan fiskal Indonesia era Presiden Prabowo Subianto dinilai positif. IMF, Bank Dunia, dan investor global mengapresiasi kemampuan Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi cepat dengan kehati-hatian. Penilaian ini disampaikan usai pertemuan di Washington, DC.
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku “0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan” sebagai upaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Buku ini juga menjadi panduan ringkas tentang arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan, buku saku ini tidak hanya memuat daftar program bantuan, tetapi juga menjadi instrumen transparansi sekaligus panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak dan cara mengakses berbagai dukungan pemerintah.
“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).
Menurut Qodari, buku saku ini merangkum berbagai program bantuan yang terintegrasi dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dukungan yang diterima serta mekanisme untuk mengaksesnya.
Pemerintah juga memastikan setiap bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Melalui integrasi data tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program kesejahteraan. Sistem ini juga memungkinkan pembaruan data secara dinamis melalui integrasi digital dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.
Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak lagi bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan. Negara hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia.
“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua,” ujarnya.
Buku saku ini juga menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini yang menunjukkan tren positif. Sebagian besar masyarakat berada dalam kelompok menuju kelas menengah, meski masih terdapat puluhan juta penduduk dalam kondisi rentan miskin dan miskin.
Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke bawah, sekaligus mendorong kelompok aspiring middle class naik kelas dan memperkuat kelas menengah.
Sebagai panduan praktis, buku ini menyajikan berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, yang dirancang secara terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan.
“Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan,” kata Qodari.
Pemerintah menegaskan, peluncuran Buku Saku “0%” merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendekatan berbasis data dan integrasi program, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan. (her/dav)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) untuk kendaraan bekas. Kebijakan ini berlaku sejak 5 Januari 2025, bertujuan mendorong tertib administrasi dan kepatuhan pajak daerah. Selain pembebasan BBNKB II, Pemprov Jateng juga memberikan diskon 5% Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun ini.
Kemenhaj dan KJRI Jeddah bekerja sama memperketat pengawasan haji. Masyarakat diimbau waspada penipuan dan modus keberangkatan haji ilegal, seiring kebijakan ketat Arab Saudi. Hanya visa haji resmi yang diakui. Edukasi publik digencarkan demi melindungi jemaah dari praktik haji non-prosedural.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana redenominasi rupiah. Proses ini menyederhanakan nilai nominal mata uang tanpa mengubah daya beli. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, menjaga stabilitas rupiah, dan kredibilitas internasional. Rancangan Undang-Undang Redenominasi ditargetkan selesai pada 2027. Ini berbeda dengan sanering.
Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan tidak ada kebijakan penyaluran zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Biro HKP Kemenag, Thobib Al Asyhar, menyatakan zakat didistribusikan sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Penyaluran zakat diperuntukkan bagi delapan ashnaf, sesuai QS. At-Taubah ayat 60 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
776 peserta BPJS PBI di Temanggung yang sebelumnya dinonaktifkan, kembali aktif sepanjang Februari 2026. Reaktivasi ini terjadi setelah pemerintah pusat membuka akses bagi peserta memenuhi kriteria. Dinas Sosial Temanggung memfasilitasi pengajuan reaktivasi. Kebijakan ini sempat menimbulkan keresahan, terutama bagi penderita penyakit kronis. Verifikasi dilakukan pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan.