Tag: Kebijakan

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Tommy Kurniawan mengatakan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang Semester I Tahun 2026 menghadapi tekanan eksternal yang cukup berat akibat ketidakpastian ekonomi global. Selain itu dipengaruhi juga tingginya suku bunga negara-negara maju, meningkatnya tensi geopolitik, serta berlanjutnya volatilitas arus modal internasional.

Menurut Tomkur, sapaan akrab Tommy Kurniawan, kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level terlemah dalam sejarah modern Indonesia, yakni di kisaran Rp17.400 hingga Rp18.100 per dolar AS. Meski demikian, saat ini rupiah telah menunjukkan penguatan dan berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS.

“Pelemahan nilai tukar rupiah harus menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada sektor riil melalui kenaikan biaya impor dan tekanan inflasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan melalui peningkatan risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas,” ujar Tomkur dalam Diskusi Publik Fraksi PKB DPR bertajuk Rupiah Melemah Ancaman Stabilitas Ekonomi dan Perbankan: Menakar Kesiapan BI dan LPS, yang digelar di Gedung Nusantara Lantai 4, Kamis (18/6/2026).

Baca juga: Sinergi Adev Natural Indonesia dan Pangdam Siliwangi Ajak Masyarakat Teladani Semangat Hijriah

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini.

Adapun B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen BBM jenis solar.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan bahwa kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Pada akhirnya, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara.

“Dan di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun,” jelas Dwi dalam konferensi pers, Rabu (17/6).

“Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap. Baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah B50 ini salah satunya yang diupayakan agar kita bisa setop impor,” imbuhnya.

Menurutnya, nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatori B40. Dengan penghematan devisa sebesar Rp133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9 persen.

Namun, dampak ekonomi dari B50 tidak berhenti sampai di situ. Menurut Dwi, program B50 berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita,” jelas dia.

Ia melanjutkan bahwa kebijakan B50 juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, ketika harga minyak dunia berfluktuasi seiring perkembangan geopolitik global dan turut memengaruhi harga energi di Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, ia menyebut pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dengan memanfaatkan sumber daya domestik, sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.

“Jadi inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti (B50) diimplementasikan,” jelaskan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Dwi mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan serangkaian uji coba B50 sejak tahun lalu.

Ia menjelaskan bahwa uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

“Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak,” pungkas dia. (her/dav)

JAKARTA – Langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) diapresiasi. Kebijakan ini jadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dianggap tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat tergerus akibat berbagai persoalan dalam implementasinya.

Baca juga: Kepala BGN Nanik Deyang Pastikan Anak Orang Kaya Tak Akan Dapat MBG Lagi

Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Prof Trubus Rahardiansah P mengatakan, kebijakan yang ditempuh pimpinan baru BGN patut diapresiasi. Hal itu karena menunjukkan adanya kemauan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.

Menurutnya, sebuah program dengan nilai strategis dan anggaran besar tidak cukup hanya mengejar target kuantitatif, tetapi harus dibangun di atas sistem tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

“Menurut saya, langkah yang dilakukan oleh Kepala BGN yang baru sudah berada di jalur yang tepat. Program MBG adalah program yang sangat mulia dan dinantikan masyarakat. Karena itu, pembenahan tata kelola harus menjadi prioritas agar tujuan besarnya benar-benar tercapai,” ujar Trubus di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Baca juga: Nanik S Deyang Merapat ke Istana, Mau Lapor Efisiensi Anggaran MBG

Ia menilai evaluasi yang dilakukan saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang terjadi pada periode sebelumnya. Salah satu catatan penting adalah lemahnya tata kelola yang membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Menurut Trubus, semangat besar membangun generasi sehat melalui MBG sempat tercoreng oleh munculnya berbagai persoalan yang justru mengarah pada kepentingan kelompok tertentu. “Program ini seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia. Tetapi kalau tata kelolanya lemah, maka yang muncul justru kepentingan pribadi, kelompok, golongan, bahkan keluarga tertentu. Hal seperti ini tentu tidak boleh terulang,” katanya.

Selain persoalan tata kelola, Trubus menyoroti validitas data penerima manfaat yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menurutnya, belum adanya basis data yang benar-benar akurat dapat memunculkan potensi salah sasaran maupun penyimpangan anggaran.

JAKARTA – Sebanyak 108 kebijakan dan terobosan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama sekitar 18 bulan pertama masa kepemimpinan didokumentasikan dalam buku Presiden Solusi: Problem Solving Ala Prabowo Subianto. Buku tersebut diluncurkan di University Club, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Buku yang ditulis Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari bersama Asisten Khusus Presiden RI Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra itu berupaya memetakan berbagai solusi yang telah dihadirkan pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, industrialisasi hingga digitalisasi.

Peluncuran buku diawali dengan penandatanganan buku oleh ketiga penulis dan dilanjutkan dengan diskusi publik yang dimoderatori Budi Adiputro dan Arie Putra. Dalam sambutannya, Qodari menilai berbagai kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo menunjukkan karakter kepemimpinan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan transformasi nasional.

Baca juga: Tunjuk Qodari Pimpin Bakom, Prabowo Bangun Dream Team Komunikasi Pemerintah

“Saya ingin katakan bahwa Pak Prabowo ini adalah bapak transformasi bangsa, dari gelap menuju terang ya, dari masalah menjadi solusi. Kalau di sebelah sana ada tadi mungkin diskusi ‘Presiden Masalah’, ya kita jawab bahwa sebetulnya ini ‘Presiden Solusi’ yang menyelesaikan banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia,” ujar Qodari.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat koordinasi terkait kondisi perekonomian Indonesia, terutama mengenai upaya stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi. Selain itu, rapat tersebut juga menjadi wadah bagi otoritas fiskal dan moneter untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Dan alhamdulillah, hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan,” jelas Dasco dalam konferensi pers seusai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu (6/6).

Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan bahwa fokus utama koordinasi fiskal dan moneter saat ini adalah stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dalam rapat tersebut, lanjutnya, otoritas fiskal dan moneter menghasilkan dua strategi yang diharapkan dapat memperkuat stabilitas rupiah.

Pertama, pemerintah dan BI sepakat untuk terus meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen surat utang, baik Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), guna mendorong arus modal asing masuk (capital inflow).

Upaya tersebut bertujuan meningkatkan pasokan valuta asing di dalam negeri, menjaga kepercayaan pasar, serta mengantisipasi arus modal keluar (capital outflow) di tengah kenaikan imbal hasil surat utang global.

Sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga SRBI untuk menjaga stabilitas rupiah. Kenaikan terbaru terjadi pada 13 Mei lalu, ketika BI menaikkan suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan masing-masing menjadi 6,21 persen, 6,31 persen, dan 6,45 persen.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat tingkat imbal hasil SBN tetap stabil pada awal Juni, yakni 6,67 persen untuk SBN berdenominasi rupiah dan 5,42 persen untuk SBN berdenominasi dolar AS.

Strategi tersebut sebelumnya telah berhasil menciptakan arus modal asing bersih (net inflow) ke Indonesia.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa SRBI menghasilkan net inflow sebesar Rp99,9 triliun sejak awal tahun hingga 3 Juni 2026. Sementara itu, SBN mencatat net outflow sebesar Rp10,8 triliun sepanjang periode yang sama, namun berhasil membukukan net inflow sebesar Rp70,1 triliun sejak 1 April hingga 3 Juni 2026.

“Oleh karena itu, fiskal dan monetar sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” jelasnya.

Kedua, Perry menjelaskan bahwa otoritas fiskal dan moneter sepakat untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Upaya tersebut dilakukan BI melalui pengelolaan kas pemerintah, namun dengan memberikan bunga yang lebih tinggi kepada pemerintah.

Lebih lanjut, Perry menegaskan bahwa otoritas fiskal dan moneter akan terus memperkuat koordinasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas sesuai dengan dinamika global dan domestik yang berkembang saat ini.

“Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan penguatan koordinasi, yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat,” pungkas dia.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah akan terus memastikan koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh perekonomian.

“Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai rupiah,” tutur Purbaya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan bunga kredit bagi keluarga prasejahtera menjadi di bawah 9 persen. Kebijakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan yang lebih adil bagi masyarakat kecil.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa kemampuan permodalan nasional dinilai cukup untuk mendukung kebijakan kredit berbunga rendah bagi masyarakat prasejahtera.

“Permodalan Nasional Madani untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24 persen kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5).

Pernyataan itu disampaikan usai Presiden menyaksikan penyerahan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda berupa uang sebesar Rp 10,2 triliun dan lahan seluas 2,3 juta hektare diserahkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Prabowo, kondisi saat ini masih menunjukkan ketimpangan karena masyarakat miskin justru menghadapi bunga pinjaman lebih tinggi dibanding kelompok masyarakat mampu. Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sistem pembiayaan dan hambatan yang selama ini terjadi.

“Masa orang miskin bunganya lebih besar dari orang kaya terus-menerus. Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita,” ucapnya.

Prabowo menegaskan, arah kebijakan ekonomi pemerintah harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai prinsip keadilan sosial harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Dalam konteks itu, ia sekaligus mengapresiasi peran Satgas PKH yang dinilai berkontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat.

“Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya. Sekali lagi terima kasih PKH terus berjuang terus bertugas muliamu demi kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga meminta seluruh jajaran terkait untuk memangkas berbagai hambatan administratif demi mempermudah masyarakat mengakses layanan publik.

“Perbaiki sistem, kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan,” tegasnya.

Arahan Prabowo menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera melalui akses pembiayaan yang lebih murah, mudah, dan inklusif. (her/dav)