Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu berlaku efektif 1 Juni 2026. Masa transisi hingga 31 Desember 2026 diberikan bagi pelaku usaha. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan kelancaran transisi. PT DSI akan memfasilitasi ekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit dan batu bara. Implementasi penuh dimulai 1 Januari 2027.
Roblox memberlakukan kebijakan baru untuk pemain game online di Indonesia mulai 19 Mei 2026. Sistem akun berbasis usia (Roblox Kids dan Roblox Select) diterapkan demi perlindungan anak. Ini membatasi akses konten dan fitur chat, serta memperkuat kontrol orang tua. Langkah ini wujud kepatuhan regulasi.
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan bunga kredit bagi keluarga prasejahtera menjadi di bawah 9 persen. Kebijakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan yang lebih adil bagi masyarakat kecil.
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa kemampuan permodalan nasional dinilai cukup untuk mendukung kebijakan kredit berbunga rendah bagi masyarakat prasejahtera.
“Permodalan Nasional Madani untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24 persen kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5).
Pernyataan itu disampaikan usai Presiden menyaksikan penyerahan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda berupa uang sebesar Rp 10,2 triliun dan lahan seluas 2,3 juta hektare diserahkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Prabowo, kondisi saat ini masih menunjukkan ketimpangan karena masyarakat miskin justru menghadapi bunga pinjaman lebih tinggi dibanding kelompok masyarakat mampu. Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sistem pembiayaan dan hambatan yang selama ini terjadi.
“Masa orang miskin bunganya lebih besar dari orang kaya terus-menerus. Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita,” ucapnya.
Prabowo menegaskan, arah kebijakan ekonomi pemerintah harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai prinsip keadilan sosial harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Dalam konteks itu, ia sekaligus mengapresiasi peran Satgas PKH yang dinilai berkontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat.
“Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya. Sekali lagi terima kasih PKH terus berjuang terus bertugas muliamu demi kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga meminta seluruh jajaran terkait untuk memangkas berbagai hambatan administratif demi mempermudah masyarakat mengakses layanan publik.
“Perbaiki sistem, kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan,” tegasnya.
Arahan Prabowo menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera melalui akses pembiayaan yang lebih murah, mudah, dan inklusif. (her/dav)
Sulthoni resmi menjabat Ketua Umum DPP Pemuda LIRA periode 2026-2031. Pengukuhan oleh Presiden LIRA Andi Syafrani di Gedung KNPI, Jakarta Timur. Sekretaris Jenderal Rio Susanto dan Bendahara Umum Idris Rifandi turut dilantik. Ini menandai konsolidasi organisasi Pemuda LIRA nasional, bertujuan mencetak kader unggul dan menjadi mitra strategis.
Industri manufaktur Indonesia alami tekanan struktural serius. PMI manufaktur sempat kontraksi di 2025, lalu pulih rapuh pada awal 2026. Tekanan terhadap tenaga kerja, PHK, dan penurunan daya beli meningkat. Muhamad Sidarta menegaskan ini sinyal peringatan deindustrialisasi dini yang berpotensi melemahkan daya tahan ekonomi nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan kebijakan pemerintah kunci di balik swasembada beras dan peningkatan kesejahteraan petani. Produksi beras Indonesia meningkat, didukung data FAO dan USDA, bukan manipulasi BPS. Kebijakan seperti pompanisasi, perbaikan benih, dan pupuk subsidi berhasil meningkatkan stok Bulog serta Nilai Tukar Petani.
Jakarta menggratiskan Transjakarta, MRT, dan LRT pada Hari Transportasi Nasional (24/4). Kebijakan transportasi umum ini, bertepatan WFH ASN, sejalan agenda efisiensi energi nasional. Tujuannya mendorong penggunaan transportasi publik, mengurangi kemacetan, dan menekan emisi. Pakar melihat ini strategi terintegrasi untuk mobilitas berkelanjutan.
DPW PPP Sumatera Utara menggugat DPP PPP di Pengadilan Negeri Medan. Gugatan ini menyoroti penerbitan SK Plt dan SK kepengurusan DPW PPP Sumut oleh DPP PPP, yang ditandatangani Ketua Umum H Muhammad Mardiono. Tindakan tersebut diklaim sebagai perbuatan melawan hukum.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kebijakan fiskal Indonesia era Presiden Prabowo Subianto dinilai positif. IMF, Bank Dunia, dan investor global mengapresiasi kemampuan Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi cepat dengan kehati-hatian. Penilaian ini disampaikan usai pertemuan di Washington, DC.
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku “0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan” sebagai upaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Buku ini juga menjadi panduan ringkas tentang arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan, buku saku ini tidak hanya memuat daftar program bantuan, tetapi juga menjadi instrumen transparansi sekaligus panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak dan cara mengakses berbagai dukungan pemerintah.
“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).
Menurut Qodari, buku saku ini merangkum berbagai program bantuan yang terintegrasi dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dukungan yang diterima serta mekanisme untuk mengaksesnya.
Pemerintah juga memastikan setiap bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Melalui integrasi data tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program kesejahteraan. Sistem ini juga memungkinkan pembaruan data secara dinamis melalui integrasi digital dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.
Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak lagi bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan. Negara hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia.
“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua,” ujarnya.
Buku saku ini juga menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini yang menunjukkan tren positif. Sebagian besar masyarakat berada dalam kelompok menuju kelas menengah, meski masih terdapat puluhan juta penduduk dalam kondisi rentan miskin dan miskin.
Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke bawah, sekaligus mendorong kelompok aspiring middle class naik kelas dan memperkuat kelas menengah.
Sebagai panduan praktis, buku ini menyajikan berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, yang dirancang secara terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan.
“Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan,” kata Qodari.
Pemerintah menegaskan, peluncuran Buku Saku “0%” merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendekatan berbasis data dan integrasi program, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan. (her/dav)