Tag: Kedaulatan

JAKARTA – Mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Dharma Pongrekun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) meninjau kembali Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Diketahui, Dharma Pongrekun mengajukan gugatan terhadap regulasi tersebut.

Dalam sidang uji materi, Dharma menilai kondisi saat ini berada pada tahap yang sangat krusial. Ia mengingatkan majelis hakim mengenai potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa yang menurutnya tersembunyi di balik sejumlah kebijakan kesehatan global.

“Saya hadir untuk mengingatkan Yang Mulia bahwa ada hal yang perlu dicermati secara serius karena berpotensi mengancam kedaulatan bangsa,” ujar Dharma dalam sidang perdana gugatan UU Kesehatan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Baca juga: Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan, Kemenkes Siapkan Penjelasan dan Dokumen Pendukung

Dia berpendapat, pemerintah hingga kini belum menyatakan penolakan terhadap amandemen International Health Regulations (IHR) yang diinisiasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dharma mengibaratkan amandemen IHR sebagai ancaman yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk memengaruhi kebijakan kesehatan nasional.

JAKARTA – Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dalam industri artificial intelligence (AI) . Indonesia harus mampu menjadi pemain dalam global supply chain, yaitu melalui penguatan talenta, industri dan ekosistemnya, riset, dan pengembangan AI karya anak bangsa.

Wamen Komdigi Nezar Patria mengatakan, bicara industri AI, kita bicara tentang bagaimana membangun ekosistem industrinya dan bagaimana menyiapkan dan memperkuat talenta digital itu sendiri. ”Indonesia saat ini belum sepenuhnya masuk dalam rantai pasok global industri AI. Karena itu, kita harus bangun (dari sekarang),” katanya dalam forum diskusi bertajuk “Peta Jalan AI Indonesia untuk Kedaulatan Digital dan Ketahanan Nasional” yang digelar President Club, di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Baca juga: Pemerintah Siapkan Peta Jalan AI Menuju Kedaulatan Teknologi

Nezar Patria menjadi keynote speech di depan 100-an peserta yang berasal dari dunia bisnis, akademisi, dan pemerintah. Lebih dalam, Nezar menambahkan, Indonesia memiliki cukup banyak tenaga kerja yang tumbuh sebagai bonus demografi.

Di sisi lain, Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 12 juta tenaga kerja dengan kompetensi digital pada 2030. Namun, memenuhi kebutuhan 12 juta tenaga kerja tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah sendiri.

Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari perguruan tinggi, lembaga riset, hingga perusahaan- perusahaan teknologi global. Pemerintah sendiri, kata dia, telah membuka sejumlah kerja sama di bidang semikonduktor dan teknologi digital saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok beberapa waktu lalu.

“Pengembangan talenta digital sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur dan ekosistem. Karena itu, universitas-universitas akan menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta digital bangsa ke depan,” jelasnya

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan wilayah udara Indonesia harus aman dan kedaulatannya tidak bisa ditawar. Penegasan itu diungkapkan Seskab Teddy usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) ke Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Langit Indonesia harus aman, kedaulatan tidak bisa ditawar,” tegas Teddy dalam unggahan @sekretariat.presiden, Senin (18/5/2026).

Menurut Teddy, penyerahan alutsista strategis oleh Presiden Prabowo kepada TNI dalam rangka memperkuat postur pertahanan udara Indonesia secara komprehensif. “Langkah ini merupakan bagian dari upaya modernisasi alutsista yang telah dimulai sejak Presiden menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan kini terus diperkuat dalam kepemimpinan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia,” lanjutnya.

Baca juga: Tambah Alutsista, Prabowo: Indonesia Tak Punya Kepentingan Selain Menjaga Wilayah Sendiri

Sementara itu, sejumlah alutsista yang diserahkan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, terdiri dari 6 pesawat tempur multiperan Dassault Rafale buatan Prancis. Kemudian, 2 Pesawat Angkut Multi Peran Transport/Tanker (MRTT) Airbus A-400M buatan konsorsium Airbus Eropa; 6 pesawat jet transport Dassault Falcon 8X buatan Prancis.

Foto: Pexels.com

Teknologi.id– Di tengah persaingan geopolitik teknologi global yang kian memanas, isu kedaulatan digital telah bergeser dari sekadar wacana menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola aset-aset vital serta hajat hidup orang banyak, ketergantungan pada teknologi luar negeri bukan lagi sekadar masalah biaya lisensi, melainkan risiko nyata terhadap keamanan data nasional.

Memasuki tahun 2026, Sagara Technology terpilih sebagai mitra strategis (software house) kepercayaan BUMN untuk mengembangkan sistem berbasisArtificial Intelligence(AI) yang dirancang khusus untuk memperkuat kedaulatan nasional. Kepercayaan ini didasari oleh kebutuhan mendesak akan solusi teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga memiliki integritas dalam menjaga kerahasiaan negara.

Baca juga:Sagara: Software House yang Membuat Korporasi Listed RI Naik Level AI

Ancaman Ketergantungan Teknologi dan Risiko Keamanan Data

Masalah krusial yang dihadapi BUMN saat ini adalah banyaknya sistem operasional inti yang masih sangat bergantung pada ekosistem perangkat lunak asing. Ketergantungan ini sering kali menimbulkan kendala serius, mulai dari proses kustomisasi sistem yang lamban hingga risiko adanya celah keamanan (backdoor) yang dapat mengancam data strategis negara.

Di sisi lain, percepatan adopsi AI global memaksa instansi pemerintah untuk bergerak lebih gesit agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar konsumsi teknologi, tetapi juga pemain kunci dalam ekonomi digital dunia. Tanpa adanya kendali penuh atas infrastruktur digital sendiri, kedaulatan data nasional berada dalam posisi yang sangat rentan.

Dampak Lemahnya Kemandirian Digital pada Sektor Publik

Ketidaksiapan dalam membangun sistem mandiri berakibat pada inefisiensi birokrasi dan layanan publik yang sering kali dianggap kurang responsif. Tanpa sistem AI yang dikembangkan secara lokal, data-data sensitif mengenai potensi sumber daya alam, distribusi energi, hingga logistik nasional rentan dipetakan oleh pihak luar demi kepentingan ekonomi mereka sendiri.

Hal ini secara langsung dapat melemahkan daya tawar Indonesia di kancah internasional. Kemandirian digital bukan lagi tentang isolasi teknologi, melainkan tentang kemampuan bangsa untuk mengelola informasinya sendiri demi kesejahteraan rakyat. Di titik inilah transformasi digital BUMN memerlukan mitra yang memahami konteks lokal dan regulasi nasional secara mendalam.

Baca Juga:UpSkilling Dirimu Sebelum Digantikan AI, Coba Cara Ini

Membangun Otak Digital Bangsa di Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan momentum krusial di mana pemerintah menargetkan integrasi layanan digital nasional melalui berbagai platform AI terpadu. Urgensinya adalah memastikan bahwa seluruh “otak” di balik sistem informasi modern ini dibangun oleh putra-putri terbaik bangsa agar selaras dengan nilai-nilai nasional.

Dengan target adopsi AI yang mencapai 92% untuk produktivitas nasional, BUMN membutuhkan mitra yang tidak hanya memiliki kapabilitas teknis setara standar global, tetapi juga komitmen terhadap swasembada teknologi. Dibutuhkan solusifit-for-purposeyang memahami struktur birokrasi dan kebutuhan lapangan di Indonesia, memastikan teknologi yang dibangun dapat dioperasikan secara amanah sesuai dengan Pedoman Etika AI Nasional.

Penjaga Kedaulatan Digital Sektor BUMN

Sagara Technology dipercaya menjadi mitra strategis BUMN karena dedikasinya dalam membina talenta digital lokal yang kompetitif. Melalui pendekatanBackend Intelligence, Sagara membangun platform AI yang mampu mengolah data birokrasi kompleks menjadi aset ekonomi aktif yang memberikan wawasan prediktif bagi pengambil kebijakan. Sagara memastikan bahwa sistem yang dibangun bersifat modular, aman, dan sepenuhnya berada di bawah kendali negara tanpa adanya ketergantungan pada infrastruktur luar yang latensinya tinggi.

Manfaat Strategis Sagara bagi Kedaulatan Nasional:

• Kemandirian Sistem (Anti-Vendor Lock-in),Membangun arsitektur dari nol yang dapat dikelola sepenuhnya oleh tim internal BUMN tanpa ketergantungan pada lisensi asing yang mahal.

• Keamanan Data Strategis,Menjamin seluruh data tetap berada di dalam negeri (data residency) sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

• AI untuk Efisiensi Birokrasi,Memangkas rantai administrasi yang panjang menjadi sistem otomatis yang cerdas, transparan, dan akuntabel.

• Pemberdayaan Talenta Lokal,Memberikan kesempatan bagi talenta digital muda Indonesia untuk mengerjakan proyek dengan skala dampak nasional yang nyata.

Mewujudkan Indonesia Emas melalui Kemandirian Digital

Kepuasan terbesar tim Sagara adalah saat melihat teknologi yang dikembangkan oleh talenta lokal mampu membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat, cepat, dan akurat bagi kesejahteraan rakyat luas. Sudah saatnya Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang teknologi. Jangan biarkan masa depan digital instansi Anda bergantung pada pihak luar. Sagara Technology siap menjadi mitra strategis Anda dalam membangun sistem AI yang tangguh, aman, dan berdaulat demi kedaulatan bangsa. Mari bersama mewujudkan kemandirian teknologi untuk Indonesia yang lebih maju.

Baca Berita dan Artikel lainnya diGoogle News

(GD/AY)

Foto: Gemini

Teknologi.id -Di era di mana data disebut sebagai “minyak baru” peradaban digital, pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan data sebuah bangsa menjadi sangat fundamental. Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, berada di persimpangan penting: apakah kita akan menjadi tuan rumah atas data kita sendiri, atau membiarkan data strategis bangsa tersimpan di server-server di luar negeri yang berada di bawah yurisdiksi hukum asing?

Sovereign cloud atau cloud berdaulat adalah jawabannya. Ini adalah infrastruktur cloud yang dioperasikan sepenuhnya di dalam wilayah Indonesia, tunduk pada hukum Indonesia, dan dikelola oleh entitas Indonesia. Namun membangun ekosistem sovereign cloud yang benar-benar berfungsi bukan pekerjaan semalam.

Foto: Sagara Technology

Desa Paling Banyak Menghasilkan, Paling Sedikit Dilindungi

Inilah ironi terbesar dalam lanskap data Indonesia: 74.954 desa di seluruh Indonesia menghasilkan data yang sangat berharga data demografis, potensi ekonomi lokal, data pertanian, data kesehatan masyarakat namun mayoritas data ini tidak terkelola dengan baik, tidak terlindungi, dan bahkan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan warga desa itu sendiri.

Sementara itu, kota-kota besar sudah berlomba membangun smart city dengan infrastruktur data yang canggih, desa-desa masih mengelola data dengan spreadsheet Excel atau bahkan buku catatan manual. Kesenjangan digital ini bukan hanya masalah efisiensi ini adalah masalah keadilan dan kedaulatan.

Baca Juga: Mengapa Banyak Project Gagal di Tahap Produksi? Cek Disini!

Belajar dari Kesalahan Digitalisasi Terdahulu

Dari pelajaran Floodgate “hack value before hacking growth.” Terjemahan praktisnya dalam konteks kedaulatan data nasional, bangun fondasi yang kuat di level terkecil sebelum bermimpi tentang infrastruktur nasional yang megah. Banyak proyek digitalisasi pemerintah gagal karena membangun sistem nasional yang kompleks tanpa memastikan bahwa unit-unit terkecil sudah siap secara infrastruktur, kompetensi, dan kultur digital.

Titik Awal Sovereign Cloud yang Sesungguhnya

Sagara Technology memiliki visi yang berbeda dan lebih fundamental, bangun kedaulatan data dari bawah ke atas. Mulai dari dashboard desa yang sederhana namun powerful, kemudian integrasikan secara vertikal ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Dashboard desa Sagara dirancang dengan filosofi ini, antarmuka sederhana yang bisa dioperasikan oleh aparat desa tanpa latar belakang IT mendalam, namun dengan arsitektur data yang kuat di baliknya.

Dashboard ini mencakup modul keuangan desa terintegrasi dengan sistem Dukcapil, modul pembangunan desa dengan geotagging dan dokumentasi foto, modul data kependudukan, modul pemberdayaan ekonomi untuk UMKM dan komoditas unggulan, serta modul kesehatan masyarakat untuk tracking imunisasi dan stunting.

Bagaimana Data Desa Menjadi Aset Nasional?

Integrasi data desa ke dalam ekosistem sovereign cloud yang memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai backbone dan penyedia lokal sebagai lapisan distribusi merupakan langkah krusial dalam menjamin kedaulatan data di dalam yurisdiksi Indonesia. Arsitektur terdistribusi yang aman ini, dengan perlindungan enkripsi end-to-end dan standar Zero Trust, tidak hanya memastikan ketahanan sistem serta privasi warga, tetapi juga menjadi fondasi bagi kebijakan Satu Data Indonesia yang menghilangkan silo informasi. Lebih dari sekadar penyimpanan, infrastruktur ini mengubah data desa menjadi aset strategis yang AI-ready, memungkinkan pengambilan kebijakan berbasis bukti yang presisi serta membuka peluang inovasi bagi sektor teknologi dalam mengolah kecerdasan data untuk percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Baca Juga: Panduan Mencari Partner Melalui Outsourcing terpercaya di Indonesia!

Menuju Indonesia Digital Sovereign 2030

Visi Indonesia Digital Sovereign 2030 adalah tentang memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia mendapatkan bagian yang adil dari transformasi digital. Dashboard desa adalah langkah pertama yang paling fundamental. Sagara Technology mengundang seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten untuk bergabung dalam pilot program ini. Bersama-sama, kita bisa membangun Indonesia yang berdaulat secara digital dari desa hingga istana negara.

Lebih dari sekadar transformasi teknologi, inisiatif ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem data yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Ketika desa memiliki kontrol penuh atas datanya, maka keputusan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran, transparansi meningkat, dan potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan secara maksimal. Inilah fondasi nyata menuju kedaulatan digital yang tidak hanya kuat di pusat, tetapi juga merata hingga ke akar rumput.

Momentum ini tidak datang dua kali dan mereka yang bergerak lebih dulu akan memiliki keunggulan dalam membangun sistem yang adaptif terhadap masa depan. #SelaluBersamaTalentaDigitalIndonesia

Baca Berita dan Artikel lainnya di Google News

(SH/NA)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Apresiasi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan investor global yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang ekonomi dunia menjadi sinyal positif di tengah ketidakpastian global.

Menanggapi hal itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian mengatakan, penilaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas melalui kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, serta sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dan fiskal.

Namun, capaian tersebut dinilai tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Stabilitas yang telah terjaga justru harus menjadi pijakan untuk langkah yang lebih strategis ke depan, terutama dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Fakhrul mengingatkan bahwa stabilitas bukanlah tujuan akhir. “Stabilitas adalah titik awal, bukan titik akhir. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengubah stabilitas itu menjadi kekuatan—kekuatan untuk membiayai pertumbuhan, memperluas ruang kebijakan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi kita di dunia yang tidak lagi sederhana,” ucap Fakhrul, ditulis Jumat (17/4).

Menurut Fakhrul, pengakuan dari IMF dan investor global memang patut diapresiasi. Namun, ia menilai narasi ekonomi Indonesia perlu didorong lebih jauh, tidak hanya berhenti pada stabilitas, tetapi juga pada kemampuan membiayai pertumbuhan secara strategis dan berkelanjutan.

Ia menilai pendekatan Bank Indonesia yang menekankan kredibilitas kebijakan, adaptasi terhadap dinamika global, serta penguatan kemitraan internasional sudah berada di jalur yang tepat.

Meski demikian, ada dua aspek penting yang perlu diperkuat, yakni pengembangan sumber pendanaan baru dan komunikasi kebijakan fiskal yang lebih jelas.

Fakhrul menyoroti bahwa selama ini pemerintah cenderung mengandalkan narasi disiplin fiskal, seperti menjaga defisit di bawah 3% dan rasio utang yang terkendali. Meski penting, pendekatan tersebut dinilai belum cukup menjawab kebutuhan pasar saat ini.

“Selama ini, kita terlalu nyaman dengan narasi disiplin fiscal dengan defisit di bawah 3%, rasio utang terjaga. Itu penting, tapi belum cukup. Pasar hari ini ingin tahu lebih dari itu: what is the funding story? dan how credible is the path forward?,” jelasnya.

Ia menekankan perlunya pergeseran komunikasi kebijakan fiskal dari sekadar berbasis aturan menuju strategi yang lebih komprehensif.

Pemerintah, kata dia, perlu secara terbuka menjelaskan arah pembiayaan jangka menengah hingga panjang, termasuk sumber dana, komposisi, dan pengelolaan risikonya.

“Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, pasar tidak hanya menghargai disiplin, tetapi juga kejelasan arah. Kita perlu mulai lebih eksplisit, dari mana sumber pembiayaan pertumbuhan akan datang, bagaimana komposisinya, dan bagaimana risiko-risikonya dikelola,” ujarnya.

Di tengah perubahan struktur ekonomi global, kebutuhan akan sumber pendanaan alternatif juga semakin mendesak. Fakhrul menilai ketergantungan pada pembiayaan berbasis mata uang kuat seperti dolar AS menimbulkan biaya yang tidak kecil.

“Ketergantungan pada sumber pendanaan global berbasis mata uang kuat seperti dolar menciptakan biaya yang tidak kecil. Di sinilah pentingnya Indonesia mulai lebih agresif membangun alternatif, termasuk melalui skema local currency settlement,” kata Fakhrul.

Ia melihat peluang dari pemanfaatan mata uang dengan imbal hasil rendah seperti offshore renminbi (CNH) sebagai sumber likuiditas yang lebih efisien, terutama untuk mendukung perdagangan dan investasi bilateral.

“Ke depan, kita harus mulai melihat bahwa tidak semua pembiayaan harus mahal. Likuiditas global itu tidak homogen. Ada kantong-kantong likuiditas dengan biaya lebih rendah, dan kita harus bisa mengaksesnya, baik melalui kerja sama bilateral maupun desain instrumen keuangan yang lebih inovatif,” tambahnya.

Lebih jauh, Fakhrul menekankan pentingnya penguatan kemitraan internasional yang tidak hanya berhenti pada pembangunan kepercayaan, tetapi juga mampu membuka akses pembiayaan yang nyata.

Ia menilai, di tengah fragmentasi ekonomi global yang semakin nyata, negara yang mampu mengamankan sumber pendanaan alternatif sekaligus mengkomunikasikan strateginya dengan jelas akan memiliki keunggulan kompetitif.

“Kita sedang masuk ke era di mana capital access saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah capital strategy. Dan strategi itu harus terlihat, harus terkomunikasikan dengan jelas, dan harus dipercaya pasar,” pungkas Fakhrul.(her/dav)