Tag: Kekayaan

Kebumen, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa ia bersama jajaran pemerintah akan mengerahkan segala upaya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam sehingga pemerintah harus memastikan kekayaan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya dan tenaga semua pembantu saya, kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam acara Panen Raya Udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5).

Menurutnya, tekad tersebut juga sejalan dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, ia menilai Indonesia harus mampu mengelola kekayaannya secara mandiri agar manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

“Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menegaskan bahwa kekayaan bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Karena kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya segelintir saja,” imbuhnya. (her/dav)

Nganjuk, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto mengajak para pengusaha untuk menjadi bagian dari “Indonesia Incorporated” yang berpijak pada semangat kekeluargaan dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Bukan kali pertama Prabowo memperkenalkan konsep ini. Menurutnya, Indonesia Incorporated merupakan strategi kolektif untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya.

Konsep tersebut berakar pada prinsip negara kekeluargaan, di mana seluruh elemen bangsa memikul tanggung jawab bersama untuk memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Kepada para pengusaha ayo bersama-sama menjadi Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated sebetulnya artinya negara kekeluargaan. Jadi seluruh bangsa ini satu korporasi, artinya seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa Indonesia, berhak atas kekayaan tersebut,” jelas Prabowo.

Dari situ, Prabowo menegaskan bahwa setiap pemimpin di berbagai lapisan wajib menggunakan kekuasaannya untuk memperjuangkan hak rakyat, bukan sebaliknya berkolusi merampas hak masyarakat atas kekayaan bangsa.

“Semua pemimpin bertanggung jawab di setiap lapisan untuk memperjuangkan ini dengan semua kekuatan dan keberanian yang ada. Bukan sebaliknya, bukan pemimpin, bukan pejabat, bukan mereka yang dipilih malah berkolusi untuk menghilangkan hak rakyat atas kekayaan seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Prabowo juga meluruskan bahwa dirinya tidak menolak mekanisme pasar bebas. Namun ia menegaskan, negara tetap harus hadir melindungi rakyat kecil agar tidak kalah bersaing dengan kelompok bermodal besar.

“Pemerintah harus bersikap, pemerintah harus intervensi, pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya itu affirmative action,” pungkasnya.

Pernyataan-pernyataan itu disampaikan Prabowo di hadapan hadirin dalam peresmian Museum Pahlawan Nasional Marsinah, yang berdiri di atas lahan seluas 938,6 meter persegi di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Museum ini terdiri dari dua bangunan utama, yakni gedung museum dan rumah singgah di bagian belakang.

Di dalamnya terpajang sejumlah koleksi pribadi Marsinah, mulai dari sepeda onthel yang digunakannya semasa sekolah, seragam kerja pabrik, tas, dompet, ijazah, hingga piagam penghargaan dari berbagai organisasi buruh. Koleksi-koleksi itu menceritakan perjalanan hidupnya dari masa kecil di Nganjuk hingga perjuangannya sebagai buruh pabrik di Sidoarjo. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto meminta hukum dijadikan instrumen dalam menjaga kekayaan negara dan menciptakan keadilan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia mengatakan, kekayaan yang diselamatkan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Hal tersebut disampaikannya dalam agenda penyerahan denda administratif, hasil penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI, di Jakarta, Jumat (10/4).

“Semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum. Saya sangat setuju, hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera, tidak ada pilihan lain bagi kita,” ujarnya.

Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menghentikan segala macam praktik ilegal yang merugikan negara dan rakyat. Ia menyakini, hanya dengan pemerintahan yang bersih hal itu dapat diberantas.

“Mari lah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik. Menipu rakyat, menipu atasan, mem-backing praktik-praktik yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo meminta seluruh pejabat, kabinet, dan kepala daerah untuk bekerja kompak, mengabdi sepenuhnya, serta tidak gentar dalam menjalankan amanah demi kepentingan rakyat.

“Saya mengimbau, ayo kita semua yang diberi kepentingan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan baik,” ucapnya.

Prabowo turut memberikan apresiasi atas dedikasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menyelamatkan keuangan negara. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah selalu berada di pihak rakyat untuk menjaga dan menyelamatkan uang negara.

“Kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat, berapa puluh kali lagi akan kita buktikan. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara, terima kasih, selamat berjuang,” pungkasnya.

Pada Jumat (10/4) ini, Kejaksaan Agung menyerahkan pengenaan denda administratif dan pemulihan kerugian akibat aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan sebesar Rp 11,42 triliun yang disaksikan Prabowo. Ini merupakan hasil penindakan periode Januari-April 2026 yang berasal di antaranya dari denda administratif, PNBP penanganan tindak pidana korupsi, setoran pajak, dan PNBP denda lingkungan hidup.

Adapun sepanjang Oktober 2025 sampai April 2026, Satgas PKH berhasil menyetorkan Rp 31,3 triliun kepada negara yang didapatkan dari penegakan administratif terhadap aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan.

Sementara bila dihitung sejak Februari 2025 lalu, Satgas PKH telah berhasil menyelamatkan aset negara sebesar Rp 371 triliun. Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan dari aktivitas perkebunan ilegal seluas 5,89 juta hektare dan pertambangan ilegal seluas 10.257 hektar. (her/dav)