Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kebijakan pemerintah terkait WFH ASN setiap Jumat. Kebijakan ini bertujuan menghemat BBM, namun Puan menekankan pentingnya menjaga produktivitas pelayanan publik. Fleksibilitas kerja ASN harus memastikan layanan tetap cepat dan responsif bagi masyarakat. Efektivitas WFH ASN akan diuji dari kecepatan pelayanan.
Kisruh internal Partai Bulan Bintang (PBB) mencuat. Yuri Kemal Fadlullah mengambil alih posisi Ketua Umum PBB melalui Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada 11 Maret 2026. Sekjen DPP PBB Ali Amran Tanjung mempertanyakan legalitas MDP tersebut, yang disebut melanggar AD/ART partai karena diselenggarakan oleh DPW, bukan DPP.
Abdul Muji Syadzili menilai sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) terbaik untuk pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar NU. Mekanisme ini mencerminkan kepribadian Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ulama. Kegagalan kepemimpinan PBNU sebelumnya menyoroti perlunya review. Gagasan AHWA didukung luas oleh PWNU se-Indonesia.
Ahmad Sahroni dari Fraksi Nasdem kembali dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menggantikan Rusdi Masse Mappasessu. Pelantikan di Jakarta ini terjadi pada 19 Februari 2026. Sahroni sebelumnya dinonaktifkan dari Komisi III DPR akibat kasus etik yang diputuskan MKD pada 5 November 2025.
Menteri HAM Natalius Pigai membantah pemerintah terlibat teror Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto. Tiyo diteror usai menyuarakan kasus siswa SD di Ngada, NTT. Pigai meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan teror ini. Presiden Prabowo menegaskan hukum tidak membungkam kritik.
Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta Sekretaris Jenderal dan Biro Hukum mempelajari putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Putusan ini berkaitan dengan 57 pegawai KPK yang diberhentikan. KIP memerintahkan BKN membuka hasil TWK eks pegawai KPK pasca gugatan.
PBNU akan menggelar Muktamar ke-35 pada Juli-Agustus 2026. Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis 14 kandidat ketua umum PBNU. Penentuan berdasarkan popularitas, rekam jejak, dan wawancara. Kepemimpinan baru Nahdlatul Ulama ini diharapkan membawa perbaikan tata kelola organisasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memperpanjang pencegahan bos travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur, ke luar negeri. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan penyidik terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut kebijakan itu implementasi KUHAP baru. Pencegahan kini berlaku hanya untuk tersangka, bukan saksi, tambahnya.
Program Makan Gizi Gratis (MBG) Prabowo Subianto memberikan keuntungan signifikan bagi siswa dan ekonomi lokal. Yasika Aulia, anak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, mengelola 41 dapur MBG di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone. Dengan investasi Rp61,5 miliar, program ini berpotensi menghasilkan Rp246 juta per hari, juga mendorong ekonomi masyarakat.
KPK menetapkan Bambang Setyawan (BBG), Wakil Ketua PN Depok, sebagai tersangka gratifikasi. Penetapan ini berdasarkan laporan PPATK. BBG diduga menerima Rp2,5 Miliar valas dari PT DMV selama 2025-2026. Ia sebelumnya juga tersangka suap.