Tag: Kopdes

NGANJUK – Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu (16/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan terdapat puluhan pejabat pusat hingga daerah yang hadir.

“Ini daftar pejabat yang hadir panjang sekali ini, jumlahnya cukup banyak, 67 nama, tanpa mengurangi rasa hormat saya, menteri-menteri enggak usah disebut ya, kalian sudah hafal ya,” kata Prabowo dalam sambutannya dalam akun YouTube Sekretariat Presiden.

“Tapi kalau anggota DPR saya enggak berani,” sambungnya.

Baca juga: Prabowo: Bung Karno Bukan Milik Satu Partai

Prabowo kemudian menyebut satu per satu anggota DPR yang hadir. Setelah itu, ia mengabsen satu per satu pejabat daerah setempat.

“Bupati-bupati yang hadir banyak sekali ini, ini sekalian absen,” ujarnya.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut realisasi dua kebijakan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara year-on-year (yoy).

Kontribusi tersebut tercermin dari pertumbuhan output sektor konstruksi dan pertanian, yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sektor konstruksi tumbuh 5,49 persen secara tahunan, didorong oleh pembangunan KDKMP dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Data Badan Gizi Nasional menunjukkan terdapat 27.427 SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia per 5 Mei 2026, meningkat tajam dari 900 unit pada Maret 2025. Sementara itu, pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan 30.000 KDKMP di seluruh Indonesia yang ditargetkan beroperasi pada pertengahan tahun ini.

“Konstruksi tumbuh menguat sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik, yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi dan aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya bertambahnya jumlah SPPG dan KDKMP yang meningkatkan penyediaan bahan baku konstruksi,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/5).

Ia menambahkan, pertumbuhan tersebut menjadikan sektor konstruksi sebagai salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha. Pada kuartal I 2026, sektor konstruksi menyumbang 9,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikannya kontributor terbesar keempat.

Khusus program MBG, Amalia mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap sektor konstruksi, tetapi juga sektor pertanian.

Berkat perluasan cakupan program MBG, sektor pertanian tercatat tumbuh 4,97 persen secara tahunan dan menyumbang 12,57 persen terhadap PDB pada kuartal I 2026. Hal ini menjadikan sektor pertanian sebagai kontributor terbesar ketiga terhadap PDB dari sisi lapangan usaha.

“Pertanian tumbuh sebesar 4,97 persen didorong oleh peningkatan produksi dan peningkatan permintaan domestik. Peternakan juga tumbuh 11,84 persen seiring meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya demi memenuhi permintaan selama momen Ramadan dan Idul Fitri dan juga program MBG,” imbuh dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Skema anggaran yang digunakan justru mengoptimalkan dana yang telah tersedia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fithra Faisal, menyampaikan bahwa berbagai sumber pendanaan seperti dana desa, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH) memang telah dialokasikan sejak awal melalui mekanisme fiscal recycling atau daur ulang fiskal. Oleh karena itu, implementasinya saat ini tidak menambah beban baru bagi keuangan negara.

“Sudah dianggarkan, jadi itu bukan beban tambahan, tetapi merupakan fiscal recycling,” ujarnya pada Rabu (15/4).

Lebih lanjut, Fithra menjelaskan bahwa distribusi anggaran ke desa tidak bersifat merata dalam jumlah yang sama.

Besaran dana yang diterima setiap desa bergantung pada skala usaha dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Sebenarnya, dengan skala usaha seperti ini, ada yang mendapat Rp500 juta, ada yang Rp1 miliar. Tidak semuanya mendapat Rp3 miliar,” jelasnya.

Fithra juga menekankan bahwa dana desa harus segera disalurkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan berbasis desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dana desa itu memang sudah memiliki alokasi per desa. Jadi, harus segera disalurkan,” tegasnya.

Dalam konteks distribusi, Fithra mengatakan pemerintah telah mengusung pendekatan pembangunan dari desa dengan menciptakan ‘engine’ atau mesin penggerak ekonomi daerah melalui sistem yang telah disiapkan sejak awal.

“Engine daerah itu dibangun dan disiapkan sejak awal. Dalam perkembangannya, hal tersebut dapat menciptakan efek skala ekonomi yang memadai,” ungkapnya.

Pemerintah berharap, melalui optimalisasi penggunaan dana desa serta penguatan sistem di tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud dari akar rumput.

“Pemerintah menyadari bahwa permasalahan kemiskinan struktural memerlukan intervensi yang sistematis. Salah satunya, sesuai dengan Asta Cita, adalah membangun dari desa, membangun dari bawah,” pungkas Fithra. (her/dav)