2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
loading…
Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada dua pengusaha PT KEM Temurila dan Miki Mahfud dalam kasus suap pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Foto/istimewa
JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada dua pengusaha PT Ketenagakerjaan Ekonomi Mandiri (KEM) Temurila dan Miki Mahfud dalam kasus suap pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Majelis menyatakan keduanya bersalah dalam kasus tersebut.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Temurila dan terdakwa II Miki Mahfud oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1,5 tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan amar putusan, Kamis (4/6/2026).
Majelis hakim juga menghukum Temurila dan Miki membayar denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan. Miki merupakan suami dari auditor ahli pratama di KPK.
Menanggapi putusan tersebut, perwakilan kuasa hukum Terdakwa Temurila yakni, Anton Hariyadi mengatakan, PT KEM selaku Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) dan Para Pemohon Sertifikasi sama sekali bukan pelaku gratifikasi, melainkan korban dari praktik pemerasan dalam jabatan yang dilakukan oleh oknum pejabat Kemnaker.
Penipuan Jual Beli SPPG: Modus Licik Ini Kuras Rp1,9 Miliar dari Korban
loading…
Waka BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen (Purn) Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa, penipuan jual beli titik SPPG merugikan korban hingga Rp1,9 miliar. Foto/Putranegara Batubara
JAKARTA – Wakil Kepala (Waka) Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen (Purn) Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa, penipuan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merugikan korban hingga Rp1,9 miliar. Menurut Sony, sejumlah laporan telah ditangani aparat Kepolisian.
Di antaranya terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat, di mana pelaku telah ditangkap. Terdapat 21 korban yang melapor dengan total kerugian miliaran rupiah.
“Yang di Polda Jawa Barat itu Rp1,9 miliar. Rata-rata kerugian per orang Rp100 jutaan,” kata Sony di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan jajaran kepolisian di wilayah Tangerang, Lombok Timur dan Batam seiring bertambahnya informasi mengenai korban dugaan penipuan.
Sementara itu, Kasatgas MBG Polri Irjen Nurworo Danang menegaskan dukungan penuh Polri terhadap penegakan hukum atas dugaan penyalahgunaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk praktik jual beli titik SPPG.
TASPEN Gerak Cepat Salurkan Manfaat bagi Nakes RSCM Korban Kecelakaan Bekasi
loading…
TASPEN serahkan santunan bagi Tenaga Medis RSCM yang berpulang dalam tragedi Bekasi Timur
JAKARTA – PT TASPEN (Persero) membuktikan komitmennya dalam memberikan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyelesaikan pembayaran manfaat bagi keluarga Almarhumah Faridah Utami dalam waktu singkat. Almarhumah merupakan seorang tenaga kesehatan di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang menjadi salah satu korban dalam kecelakaan kereta di Bekasi Timur pada Senin lalu (26/04). TASPEN telah merealisasikan pembayaran manfaat kepada Samiyadi Siswo Wardono, suami sekaligus ahli waris almarhumah. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Direktur Operasional TASPEN Tribuna Phitera Djaja dan Direktur Utama RSCM Supriyanto, di Gedung Kiara RSCM, Selasa (5/5).
Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan, “Kami turut berdukacita sedalam-dalamnya atas wafatnya Almarhumah Faridah Utami yang telah mendedikasikan pengabdiannya sebagai tenaga kesehatan. Kami memahami bahwa tidak ada yang bisa menggantikan sosok orang terkasih, namun TASPEN hadir untuk memastikan kepastian finansial bagi keluarga yang ditinggalkan. Seluruh hak almarhumah kami proses secara proaktif dan transparan melalui sistem digital agar manfaatnya bisa segera diterima keluarga,” ucap Henra.
Samiyadi Siswo Wardono selaku Ahli Waris menyampaikan, “Terima kasih TASPEN. Manfaat ini sangat membantu kami di masa sulit. Di tengah duka yang kami alami, manfaat TASPEN ini benar-benar meringankan beban keluarga dan memberi sedikit kelegaan serta ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan.”
Langkah proaktif TASPEN dalam menangani kasus ini sejalan dengan peran perusahaan sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial ASN. Upaya ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden dalam memperkuat kesejahteraan sosial serta ketahanan ekonomi masyarakat melalui perlindungan jaminan sosial yang responsif dan humanis. TASPEN terus bertransformasi dengan memperkuat ekosistem digital untuk memastikan setiap ASN, baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas, mendapatkan layanan terbaik tanpa birokrasi yang rumit.
“Kecepatan ini bukan sekadar angka, melainkan standar layanan kami. Setiap hak peserta adalah prioritas yang tidak boleh menunggu lama,” tutup Henra.
Kemlu Ungkap Hasil Penanganan Kecelakaan Jemaah Haji Madinah: Nihil Korban Jiwa
Kementerian Luar Negeri RI memastikan kecelakaan rombongan jemaah haji Indonesia di Jabal Magnet, Madinah, 28 April, telah ditangani. Tidak ada korban jiwa. Sepuluh jemaah mengalami luka ringan dan telah mendapat penanganan medis. KJRI Jeddah terus memantau kondisi korban serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
Prabowo Desak Penanganan Maksimal Korban Tragedi KA Bekasi, Investigasi Cepat Jadi Sorotan.
Presiden RI Prabowo Subianto, memerintahkan agar penanganan korban kecelakaan antara kereta api Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur dilakukan secara maksimal. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya investigasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat mendampingi Presiden Prabowo menjenguk korban kecelakaan kereta api di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Bekasi, Idola 92.6-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memerintahkan agar penanganan korban kecelakaan antara kereta api Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur dilakukan secara maksimal.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya investigasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat mendampingi Presiden Prabowo menjenguk korban kecelakaan kereta api di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4).
Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan langsung terkait penanganan korban yang saat ini masih menjalani perawatan.
“Beliau (Presiden RI Prabowo Subianto) memberikan petunjuk agar seluruh korban yang dirawat mendapatkan pelayanan terbaik,” ujarnya.
Selain fokus pada penanganan korban, Presiden juga menekankan pentingnya investigasi terhadap penyebab kecelakaan. Langkah ini dinilai krusial sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pencegahan ke depan.
“Investigasi tentu harus dilakukan. Kemudian, beliau juga meminta agar dipikirkan langkah antisipasi supaya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali,” tegasnya.
Dalam upaya meningkatkan keselamatan, Prasetyo mengatakan Presiden turut menyoroti aspek teknologi serta kondisi sarana perkeretaapian, termasuk usia armada yang beroperasi.
Ia juga meminta perhatian serius terhadap perlintasan kereta api yang dinilai masih rawan kecelakaan.
“Secara teknologi, beliau juga sempat mengecek tahun pembuatan kereta-kereta kita. Selain itu, beliau meminta agar sekitar 1.800 perlintasan kereta api ditangani, baik dengan penjagaan maupun pembangunan flyover untuk memastikan jalur persimpangan aman dari potensi kecelakaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan Presiden juga menginstruksikan agar langkah-langkah konkret segera diambil untuk memastikan keselamatan transportasi kereta api di masa mendatang.
“Beliau juga meminta agar segera dilakukan langkah-langkah solusi untuk memastikan ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (her/dav)
Prabowo Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di RSUD Bekasi, Perintahkan Investigasi dan Perbaikan Lintasan
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perlintasan sebidang kereta api, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Bekasi. Prabowo menginstruksikan pembenahan 1.800 perlintasan sebidang untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Hal itu disampaikan Prabowo usai menjenguk para korban kecelakaan kereta api di RSUD Bekasi, Selasa (28/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Bekasi, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjenguk para korban kecelakaan kereta api di RSUD Bekasi, Selasa (28/4) pagi.
Prabowo menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada para korban dan keluarga, serta memastikan pemerintah akan bergerak cepat untuk menangani dampak kecelakaan tersebut.
“Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, saya ucapkan belasungkawa atas kejadian yang telah terjadi. Kita segera mengadakan investigasi untuk mengetahui bagaimana peristiwa ini bisa terjadi,” ujar Prabowo kepada awak media.
Prabowo juga menegaskan, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perlintasan kereta api yang dinilai masih banyak belum terjaga dengan baik, khususnya di wilayah padat seperti Bekasi.
“Kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak terjaga. Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan pembangunan fly over karena Bekasi ini juga padat, dan kebutuhan kereta api itu sangat penting serta mendesak. Saya sudah setujui agar segera dibangun fly over langsung melalui bantuan Presiden,” jelas Prabowo.
Selain Bekasi, Prabowo juga menyoroti sekitar 1.800 titik perlintasan serupa di Pulau Jawa yang membutuhkan penanganan serius. Menurutnya, banyak lintasan tersebut telah ada sejak zaman kolonial dan belum terselesaikan hingga saat ini.
“Dari zaman Belanda, sudah berapa puluh tahun, sekarang sudahlah kita selesaikan semua itu. Saya akan perintahkan segera kita akan perbaiki semua lintasan tersebut, apakah dengan pos jaga atau dengan fly over, nanti pelaksanaannya kita tunjuk,” lanjutnya.
Lebih lanjut, pemerintah akan menyiapkan anggaran hampir Rp4 triliun untuk meningkatkan keselamatan transportasi publik sekaligus memperkuat infrastruktur perkeretaapian nasional.
“Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 triliun demi keselamatan, karena kereta api sangat penting dan sangat kita perlukan. Sudah berapa puluh tahun hal ini tidak dilakukan, sekarang saatnya kita lakukan,” imbuhnya.
Seperti diketahui, kecelakaan kereta api tersebut terjadi pada Senin malam, 27 April 2026, di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Insiden tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak rangkaian KRL Commuter Line Cikarang yang sedang berhenti di stasiun.
Benturan keras terjadi pada gerbong paling belakang, yang merupakan gerbong khusus perempuan, menyebabkan korban jiwa dan puluhan penumpang mengalami luka-luka. (her/dav)
Kemlu Pantau Kondisi WNI Korban Kebakaran Dahsyat Sandakan Malaysia
Kemlu memantau kebakaran dahsyat di Sandakan, Malaysia, Minggu (19/4/2026) dini hari. 1.000 dari 1.200 rumah hangus, tanpa laporan korban jiwa. KJRI Kota Kinabalu dan Dit Pelindungan WNI terus memonitor. Kemlu berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk data WNI terdampak.
Tegas Lawan Perundungan: Pemprov Jateng Kunjungi Korban Pelajar Sragen
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyoroti kasus perundungan dan kekerasan pelajar di Sragen serta Brebes. Dinas Pendidikan Jawa Tengah mengunjungi keluarga korban perkelahian siswa SMPN 2 Sumberlawang dan tawuran pelajar di Bulakamba. Langkah ini bertujuan mendampingi keluarga, mencegah kejadian serupa, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.
Andrie Yunus: Mengapa Oditurat Militer Limpahkan Perkara Tanpa Kesaksian Korban?
loading…
Kepala Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya. Foto: Danandaya Arya Putra
JAKARTA – Oditurat Militer II-07 Jakarta resmi melimpahkan berkas perkara empat terdakwa ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus pada Kamis (16/4/2026). Meskipun saksi korban dalam hal ini Andrie Yunus belum diperiksa.
Kepala Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan pemanggilan secara patut sebanyak dua kali terhadap Andrie Yunus, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun karena alasan kesehatan, korban belum dapat dimintai keterangan.
“Namun, ada penyampaian dari LPSK tersebut bahwa saksi korban belum bisa dimintai keterangan sampai dengan beberapa waktu ke depan, dan kami dalam hal ini tidak tahu karena alasan kesehatan,” kata Andri di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Tanpa keterangan Andrie Yunus, ia menegaskan bahwa pelimpahan perkara tetap dapat dilakukan. Sebab dalam perkara ini, penyidik dari Polisi Militer (PM) telah menemukan dua alat bukti.
“Sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara bahwa sebagai penyidik Polisi Militer telah terpenuhi dua alat bukti bisa dilimpahkan kepada penuntut atau oditur. Sehingga dengan ketentuan tersebut maka penyidik bisa melimpahkan,” ucap dia.
Ahmad Luthfi Kawal Relokasi Korban Tanah Gerak Jangli Semarang, Prioritas Utama!
SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terus melakukan berbagai upaya mencarikan solusi, untuk merelokasi korban bencana tanah bergerak di Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang dan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro, baik terkait status tanah, anggaran, hingga tempat relokasi.
“Nanti akan ditindaklanjuti agar ada status bagi masyarakat sekitar. Kalau relokasi, dinas akan kita panggil untuk membahas detailnya,” kata Ahmad Luthfi, di kantornya, Jumat (10/4/2026).
Koordinasi dengan Kodam IV/Diponegoro tersebut juga untuk mencari lahan, yang sekiranya dapat digunakan sebagai permukiman warga. Pihaknya akan nenerjunkan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, untuk mengecek lahan yang sekiranya aman dan tidak jauh dari lokasi bencana.
Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana, keselamatan warga menjadi yang nomor satu. Setelah itu penyediaan hunian sementara (huntara), kemudian baru hunian tetap (huntap). Huntara disediakan untuk menampung sementara korban bencana, sambil menunggu huntap.
“Huntap itu sudah sertifikasi by name by address dan punya hak milik. Itu kalau sudah huntap. Kalau huntara itu kan sementara. Nanti saya koordinasi lebih lanjut dengan wali kota,” tegasnya.
Sementara itu, mengenai pihak mana nanti yang akan membangun huntap, Ahmad Luthfi menyatakan masih belum menetapkan. Namun pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan bantuan.
“Komposisi dana belum kita rapatkan, tapi minimal saya harus koordinasi dulu dengan wali kota,” jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan Pemkot Semarang tidak dapat melakukan penanganan sepenuhnya, karena status kepemilikan lahan di kawasan tersebut milik Kodam IV/Diponegoro. Status kepemilikan tanah tersebut membuat Pemkot Semarang tidak dapat memberikan bantuan rehab RTLH.
Seperti diketahui, bencana tanah bergerak di Kampung Sekip RT007/RW001, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, terjadi pada Rabu, 4 Februari 2026. Sebanyak 15 unit rumah terdampak kejadian tersebut, empat di antaranya roboh.
Wakil Presiden Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sudah meninjau langsung lokasi kejadian pada Sabtu, 14 Februari 2026. (Humas Jateng)*ul