Tag: KPK
-
KPK Panggil Istri Bupati Nonaktif Rejang Lebong, Ungkap Benang Merah Suap Ijon Proyek
KPK memanggil Intan Larasita, istri Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari, pada 6 April 2026. Ia dimintai keterangan terkait dugaan suap ijon proyek Pemkab Rejang Lebong. Muhammad Fikri Thobari sendiri telah ditetapkan tersangka usai terjaring OTT KPK pada 9 Maret 2026.
-
Asep Guntur Resmi Pimpin Deputi Penindakan KPK: Ini Wajah Baru Strategi Pemberantasan Korupsi
Ketua KPK Setyo Budiyanto resmi melantik tiga pejabat baru pada Rabu (18/2/2026). Asep Guntur Rahayu kini Deputi Penindakan dan Eksekusi. Aminuddin menjabat Deputi Pencegahan dan Monitoring, sedangkan Ely Kusumastuti mengisi posisi Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK. Pelantikan ini memperkuat jajaran pimpinan.
-
Bantah Keras Jokowi Soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR: Rakyat Tak Bodoh!
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengkritik pernyataan mantan Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Cucun membantah klaim Jokowi bahwa revisi tersebut murni inisiatif DPR. Ia menegaskan, DPR tidak mungkin merevisi UU KPK tanpa peran pemerintah atau Surat Presiden. Proses legislasi seluruhnya selalu melibatkan Supres.
-
Jokowi Bantah Revisi UU KPK, Saut Situmorang: Perppu, Mengapa Tak Jadi Pilihan?
Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi mengenai revisi UU KPK 2019. Saut berpendapat Jokowi seharusnya mengeluarkan Perppu jika menolak revisi tersebut. Ia menegaskan, tanpa tanda tangan Presiden pun UU tetap berjalan. Sikap Jokowi dianggap Saut tidak menjawab pelemahan KPK dan dampak pemecatan 57 pegawai.
-
Sorotan KPK: Jet Pribadi Menteri Agama, Akuntabilitas Publik Dipertanyakan
KPK berharap Menag Nasaruddin Umar merespons dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi. Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta Menag melapor tanpa dipanggil. Jet pribadi itu digunakan saat Menag ke Takalar, Sulawesi Selatan, pada 15 Februari 2026. Laporan bisa disampaikan ke Direktorat Gratifikasi KPK untuk dianalisis.
-
KPK Perluas Jeratan: Tiga Korporasi Resmi Tersangka Kasus Rita Widyasari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dugaan korupsi. Kasus ini melibatkan eks Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Korporasi tersebut adalah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Penetapan ini dilakukan pada Februari 2026, terkait penerimaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara.
-
DPR Kunci Revisi UU KPK? Pimpinan Ungkap Tak Ada Usulan Pembahasan
Pimpinan DPR RI menegaskan hingga saat ini tidak ada usulan resmi terkait revisi UU KPK agar dikembalikan ke versi lama. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan pernyataan ini di Kompleks Parlemen, Jakarta. DPR konsisten membiarkan UU KPK yang telah disahkan berjalan sebagaimana mestinya.
-
KPK Perpanjang Lagi Pencegahan Gus Yaqut ke Luar Negeri: Babak Baru Penyelidikan?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang pencegahan bepergian ke luar negeri bagi eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz. Keduanya berstatus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Perpanjangan hingga 12 Agustus 2026 ini penting untuk melengkapi proses penyidikan.
-
Membongkar Polemik UU KPK 2019: Kronologi Lengkap dan Dampak Pernyataan Terbaru Jokowi
Polemik revisi UU KPK kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo setuju UU KPK dikembalikan ke versi sebelum 2019. Pernyataan ini memicu perdebatan. Wacana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi telah ada sejak 2015, dengan kritik potensi melemahkan independensi. DPR mengajukan RUU pada 2019.
-
PDIP Kunci Jokowi dalam Pusaran Revisi UU KPK.
Politikus PDIP Aria Bima menilai Presiden Jokowi tak bisa lepas tangan dari tanggung jawab revisi UU KPK 2019. Jokowi punya andil dalam pengesahan UU KPK baru. Aria Bima menolak pengembalian UU KPK ke versi lama, justru mendorong penguatan untuk menjangkau kebocoran sumber daya alam.