KPK diminta perluas penyelidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) awal Februari 2026. Enam tersangka dan 12 ASN telah ditetapkan. KPK sita lebih dari Rp45 miliar dari dua safe house, diduga terkait aliran dana rutin Rp7 miliar per bulan.
Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas mengajukan praperadilan penetapan tersangkanya. Sidang perdana di PN Jakarta Selatan (24/2/2026) ditunda karena KPK absen. Gus Yaqut tidak mempersoalkan ketidakhadiran KPK, menyatakan menggunakan hak hukumnya. Ia menegaskan tidak menghambat proses hukum yang berjalan.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyatakan revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Menurutnya, sebelum perubahan UU KPK di era Jokowi, skor IPK sempat 40, menunjukkan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi yang kuat.
KPK berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Unit Kepatuhan Internal Ditjen Bea Cukai. Fokus utama adalah mitigasi dan pencegahan korupsi. Langkah ini mendukung pengusutan kasus korupsi di Bea Cukai yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). KPK telah menetapkan enam tersangka terkait.
KPK mendalami komunikasi saksi Cholid Mawardi (PNS DJP Kementerian Keuangan) dengan para tersangka kasus suap pajak. Penyidik juga memeriksa Erika Augusta (Direktur PT Niogayo Bisnis Konsultan) terkait kontrak. KPK menyelidiki dugaan suap pemeriksaan nilai pajak pada DJP. Lima tersangka telah ditetapkan pasca OTT.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai Salisa Asmoaji (SLS) sebagai saksi kasus dugaan korupsi importasi barang. SLS terjaring OTT awal Februari, didalami terkait kegiatan kepabeanan. Pemeriksaan ini bagian dari upaya KPK mengungkap kasus di Ditjen Bea Cukai. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi informasi pemeriksaan ini.
Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta Sekretaris Jenderal dan Biro Hukum mempelajari putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Putusan ini berkaitan dengan 57 pegawai KPK yang diberhentikan. KIP memerintahkan BKN membuka hasil TWK eks pegawai KPK pasca gugatan.
KPK mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI. Aturan ini dinilai melengkapi regulasi pemberantasan korupsi dan memperkuat pemulihan aset negara. Pengesahan RUU Perampasan Aset diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, memperkuat pendekatan follow the money, serta menjaga prinsip due process of law.
Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan ini mengabulkan gugatan dua eks pegawai KPK, membatalkan klasifikasi informasi dikecualikan oleh BKN.
KPK menanggapi putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mewajibkan pembukaan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) eks pegawai. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan menghormati putusan KIP. Gugatan ini diajukan eks pegawai KPK yang diberhentikan. KPK berposisi sebagai pihak terkait dalam sengketa informasi mengenai hasil TWK tersebut.