Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memperpanjang pencegahan bos travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur, ke luar negeri. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan penyidik terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut kebijakan itu implementasi KUHAP baru. Pencegahan kini berlaku hanya untuk tersangka, bukan saksi, tambahnya.
Pernyataan Presiden Jokowi setuju kembalikan UU KPK versi lama menuai kritik. Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta, mempertanyakan konsistensi kebijakan legislasi ini. Revisi UU KPK 2019 merupakan produk kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Sudirta khawatir perubahan hukum demi kepentingan politik merusak kepastian hukum serta tata kelola legislasi negara.
Penyidik KPK menelusuri aliran dana korupsi terkait Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Sebanyak 16 saksi diperiksa, termasuk Pj Gubernur Riau SF Hariyanto dan Sekda Riau Syahrial Abdi, pada Rabu (11/2/2026). Pemeriksaan mendalami pergeseran anggaran dan peristiwa tangkap tangan.
KPK mengungkap setoran bulanan Rp7 miliar bagi pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Dana dari PT Blueray Cargo ini diduga meloloskan barang impor palsu. Penyelidikan terus mendalami aliran uang. Enam tersangka ditetapkan, termasuk Direktur P2 DJBC, terkait dugaan suap importasi barang.
Komisi Yudisial (KY) menyesalkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok terjaring operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi. KY menilai korupsi adalah persoalan integritas hakim, bukan kesejahteraan. KY berkomitmen mendukung penegakan hukum KPK dan akan menindak pelanggaran Kode Etik.
KPK menetapkan Bambang Setyawan (BBG), Wakil Ketua PN Depok, sebagai tersangka gratifikasi. Penetapan ini berdasarkan laporan PPATK. BBG diduga menerima Rp2,5 Miliar valas dari PT DMV selama 2025-2026. Ia sebelumnya juga tersangka suap.