Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang pencegahan bepergian ke luar negeri bagi eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz. Keduanya berstatus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Perpanjangan hingga 12 Agustus 2026 ini penting untuk melengkapi proses penyidikan.
Polemik revisi UU KPK kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo setuju UU KPK dikembalikan ke versi sebelum 2019. Pernyataan ini memicu perdebatan. Wacana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi telah ada sejak 2015, dengan kritik potensi melemahkan independensi. DPR mengajukan RUU pada 2019.
Politikus PDIP Aria Bima menilai Presiden Jokowi tak bisa lepas tangan dari tanggung jawab revisi UU KPK 2019. Jokowi punya andil dalam pengesahan UU KPK baru. Aria Bima menolak pengembalian UU KPK ke versi lama, justru mendorong penguatan untuk menjangkau kebocoran sumber daya alam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Jumat, 20 Februari 2026. Tessa Mahardhika Sugiarto resmi menjabat Direktur Penyelidikan KPK. Pelantikan ini juga mencakup Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, Kepala Biro Hukum, dan Direktur Penuntutan.
KPK mendalami dugaan pengkondisian proyek oleh ‘Tim 8’ di Kabupaten Pati. Hal ini terkait perkara Bupati Pati nonaktif Sudewo. Penyidik memeriksa 12 saksi di Semarang pada Selasa (24/2/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, KPK menelusuri proyek-proyek Dinas PUPR yang diduga dikondisikan atas perintah Sudewo.
KPK diminta perluas penyelidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) awal Februari 2026. Enam tersangka dan 12 ASN telah ditetapkan. KPK sita lebih dari Rp45 miliar dari dua safe house, diduga terkait aliran dana rutin Rp7 miliar per bulan.
Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas mengajukan praperadilan penetapan tersangkanya. Sidang perdana di PN Jakarta Selatan (24/2/2026) ditunda karena KPK absen. Gus Yaqut tidak mempersoalkan ketidakhadiran KPK, menyatakan menggunakan hak hukumnya. Ia menegaskan tidak menghambat proses hukum yang berjalan.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyatakan revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Menurutnya, sebelum perubahan UU KPK di era Jokowi, skor IPK sempat 40, menunjukkan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi yang kuat.
KPK berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Unit Kepatuhan Internal Ditjen Bea Cukai. Fokus utama adalah mitigasi dan pencegahan korupsi. Langkah ini mendukung pengusutan kasus korupsi di Bea Cukai yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). KPK telah menetapkan enam tersangka terkait.
KPK mendalami komunikasi saksi Cholid Mawardi (PNS DJP Kementerian Keuangan) dengan para tersangka kasus suap pajak. Penyidik juga memeriksa Erika Augusta (Direktur PT Niogayo Bisnis Konsultan) terkait kontrak. KPK menyelidiki dugaan suap pemeriksaan nilai pajak pada DJP. Lima tersangka telah ditetapkan pasca OTT.