Tag: KPK
-
KPK Hadapi Praperadilan Eks Waka PN Depok: Sahkah Proses Penyidikan Ini?
KPK menghormati pengajuan praperadilan eks Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, ke PN Jakarta Selatan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan ini hak warga negara menguji prosedur hukum. KPK meyakini penyidikan, termasuk penetapan tersangka dan penyitaan, telah sesuai ketentuan.
-
KPK Periksa Suami Fadia Arafiq: Apa Sebenarnya yang Mereka Gali?
KPK memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu (ASH), suami Fadia Arafiq, terkait dugaan korupsi Kabupaten Pekalongan, Rabu (29/4/2026). ASH diperiksa sebagai Komisaris PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) 2023-2024. KPK mendalami peran ASH dan aliran uang dalam kasus korupsi ini.
-
KPK Kantongi Informasi Ada Oknum Klaim Bisa Kondisikan Kasus Bea Cukai
KPK mengantongi informasi oknum mengaku bisa mengondisikan kasus dugaan korupsi Ditjen Bea Cukai. Informasi ini, yang tersebar di Jawa Tengah, ditegaskan KPK tidak valid dan upaya penipuan. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan proses hukumnya profesional, transparan, serta bebas intervensi.
-
KPK Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Prabowo dan Puan: Tekanan Baru untuk Partai?
KPK sampaikan rekomendasi sistem tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani. Upaya ini untuk mitigasi potensi korupsi politik dan perbaikan sistemik. Tiga rekomendasi utama mencakup perubahan regulasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik terkait rekrutmen serta pelaporan keuangan.
-
Surat Pengunduran Diri Jadi Senjata Pemerasan: Modus Bupati Tulungagung Dibongkar KPK
loading…Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mendalami modus Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang diduga melakukan pemerasan dengan alat surat pernyataan mengundurkan diri. Hal itu didalami saat tim penyidik KPK memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jumat (24/4/2026). “Para…
-
KPK Gagas Batas 2 Periode Ketum Parpol, Bahlil: Tak Bisa Diseragamkan!
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi rekomendasi KPK terkait pembatasan dua periode jabatan ketua umum partai politik. Bahlil menegaskan, hal tersebut tidak bisa diatur dalam peraturan perundang-undangan karena setiap partai memiliki mekanisme dan Anggaran Dasar sendiri. Aturan ini ditetapkan dalam forum tertinggi partai seperti musyawarah nasional atau kongres.
-
KPK Dorong Batas 2 Periode Ketum Parpol, Bahlil Golkar Balas: Tiap Munas Kami Ganti Ketua!
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi rekomendasi KPK terkait pembatasan jabatan Ketum parpol dua periode. Bahlil menyatakan Golkar biasanya mengganti Ketua Umum setiap musyawarah nasional (munas), bahkan kurang dari dua periode. Ini menunjukkan Partai Golkar demokratis.
-
Ustaz Khalid Basalamah Diperiksa KPK: Klarifikasi Tegas, Status Saksi Bukan Tersangka!
Ustaz Khalid Basalamah (KB), pemilik Uhud Tour (PIHK), diperiksa KPK sebagai saksi di Jakarta pada Kamis (23/4/2026). Pemeriksaan terkait kasus korupsi kuota haji. KB menegaskan dirinya dipanggil sebagai saksi, bukan tersangka, dan memberikan keterangan mengenai asosiasi haji sebagai Ketua Umum Asosiasi Mutiara Haji.
-
KPK Bongkar: Dana TPPU Pria Berakhir di Tangan Bening
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyatakan dana korupsi berupa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kerap dialirkan kepada pihak ketiga. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi di Purwokerto. Praktik korupsi sering memicu munculnya TPPU.
-
Kasus Kuota Haji, KPK Periksa 7 Saksi dari Biro Travel
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan saksi kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) kuota haji. Tujuh saksi dari biro travel dipanggil hari ini, Kamis (16/4). Pemeriksaan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 ini dijadwalkan di Jakarta dan Yogyakarta. Saksi meliputi direktur utama PT Indonesia International Business, PT Intan Salsabila, PT Jazirah Iman, dan lainnya.