Dadan Hindayana Cs Mark Up Pengadaan Motor Listrik, Sepatu, hingga Televisi
loading…
Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan tangan diborgol. Foto/Arif Julianto
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025 – 2026. Ketiga tersangka juga diduga melakukan mark up sejumlah pengadaan di BGN .
“Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, Dadan Cs melakukan intervensi kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Kejagung: Proyek Motor Listrik BGN Rp1 Triliun Jatuh ke Vendor yang Tak Penuhi Syarat
loading…
Kejagung mengatakan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua eks wakil lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung melakukan intervensi dalam pengadaan barang di Program MBG. Foto/SindoNews
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua eks wakil lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung melakukan intervensi dalam pengadaan barang di program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya proyek pengadaan motor listrik senilai Rp1 triliun yang dimenangkan oleh vendor yang tidak memenuhi syarat.
“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up,” kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, Kamis (4/6/2026).
Dadan bersama dua mantan wakilnya itu diduga melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Akibatnya, pengadaan barang tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan memicu terjadinya kerugian keuangan negara.
Selain motor listrik, Kejagung juga menemukan adanya rincian mark up pada sejumlah pengadaan barang lainnya yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG secara langsung.
Kejagung Tak Sita Motor Listrik Kasus Dugaan Korupsi di Badan Gizi Nasional, Ini Alasannya
loading…
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program MBG di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Foto/Arif Julianto
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait nasib ribuan motor listrik dalam proyek pengadaan senilai Rp1 triliun di kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Kejagung mengatakan, tidak akan menyita motor-motor tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, barang-barang hasil pengadaan tersebut saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah.
“Oh, enggak (disita). Jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan,” kata Syarief kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Syarief menjelaskan, penyitaan dilakukan untuk digunakan sebagai sampel. Pihaknya, kata dia, meneliti jejak-jejak dari pengadaan tersebut.
“Jadi tidak perlu semuanya disita. Semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing. Yang kita teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu,” ujar dia.
Prabowo Ajak ASEAN Kebut Pengembangan Energi Terbarukan dan Jaringan Listrik Trans Borneo
Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama. Hal itu dikatakan Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Kamis (7/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Cebu, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama.
Menurut Presiden Prabowo, tekanan global yang meningkat serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah membuat isu energi bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons.
“Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ujar Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Kamis (7/5).
Prabowo menyampaikan bahwa kawasan Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, mulai dari tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Prabowo pun mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota untuk memanfaatkan potensi tersebut demi memenuhi kebutuhan kawasan sekaligus mendukung transisi energi ASEAN.
“Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Prabowo mendorong langkah konkret untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan. Beberapa langkah yang disoroti antara lain pengembangan tenaga air di Kalimantan, perluasan proyek energi surya di Palawan, serta pemanfaatan energi angin di wilayah pesisir.
Prabowo turut mencontohkan sejumlah langkah yang tengah dijalankan Indonesia dalam mempercepat pengembangan energi surya.
“Transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Kita tengah bangun tenaga surya 100 GW. Bersama-sama kita tingkatkan infrastruktur energi kita. BIMP-EAGA memiliki potensi yang besar,” ujar Presiden.
Selain pengembangan energi, Prabowo menekankan pentingnya memperkuat konektivitas subkawasan, termasuk peningkatan kapasitas jaringan listrik Trans Borneo Power Grid agar distribusi energi dapat berjalan lebih efisien di kawasan. Prabowo menilai seluruh agenda tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan, keahlian teknis, serta kemitraan yang lebih erat dengan para mitra pembangunan regional.
“Semua ini tidak akan terjadi tanpa dukungan yang tepat. Kita perlu mengamankan pendanaan, memobilisasi keahlian teknis; dan memperdalam kemitraan dengan penasihat regional dan Mitra Pembangunan kita,” katanya.
Menutup pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa selain ketahanan energi, ketahanan pangan juga menjadi isu mendasar yang harus menjadi perhatian bersama negara-negara BIMP-EAGA dalam menjaga kesejahteraan masyarakat kawasan.
“Namun, upaya kita hendaknya jangan berhenti pada ketahanan energi. Ketahanan pangan sama fundamentalnya,” pungkas Presiden.
Dari Cebu, Presiden Prabowo sekaligus mengirim pesan kuat bahwa masa depan ASEAN tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan kawasan menjaga ketahanan energi, pangan, dan stabilitas masyarakatnya di tengah dunia yang terus berubah. (her/dav)
Sampah Jadi Listrik: Terobosan Pemerintah Ungkap Formula Percepatan
Pemerintah mempercepat pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui Perpres 109 Tahun 2025. Beleid ini memberikan jaminan investasi kuat, termasuk harga listrik tetap dan kontrak 30 tahun. Targetnya, 30 lokasi PSEL akan dibangun di 61 Kabupaten/Kota, mengolah 33.000 ton sampah per hari menjadi energi terbarukan.
Pemerintah Kebut Pembangunan Pengolah Sampah Jadi Listrik di Bekasi, Bogor, hingga Denpasar
Pemerintah mempercepat pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL di tiga wilayah, yaitu Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya. Penandatanganan ini menandai penguatan tahap implementasi proyek, setelah proses lelang BUPP PSEL di ketiga wilayah tersebut diselesaikan. Hal itu dikatakan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Selasa (21/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mempercepat pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL di tiga wilayah, yaitu Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya.
Penandatanganan ini menandai penguatan tahap implementasi proyek, setelah proses lelang BUPP PSEL di ketiga wilayah tersebut diselesaikan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari percepatan nasional dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan terintegrasi.
“Penandatanganan PKS ini adalah langkah nyata. Kita tidak lagi berbicara perencanaan, tetapi sudah masuk pada tahap memastikan implementasi berjalan, khususnya dalam menjamin suplai sampah minimal 1.000 ton per hari sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025,” kata Hanif di Jakarta, Selasa (21/4).
Adapun cakupan kerja sama meliputi PSEL Kota Bekasi yang melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, PSEL Bogor Raya yang mencakup Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, serta PSEL Denpasar Raya yang melibatkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai satu kesatuan aglomerasi dalam penyediaan pasokan sampah.
PKS menjadi instrumen utama untuk memastikan kepastian pasokan sampah sebagai bahan baku, sekaligus mengatur komitmen kerja sama antar daerah dalam satu kawasan aglomerasi dan BUPP agar kebutuhan operasional PSEL dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menambahkan bahwa percepatan ini akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya. “Pada hari ini kita lakukan tiga. Untuk ke depan, akan segera dilakukan pada 12 aglomerasi lainnya, yang tidak akan lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan agar semua bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Pembangunan PSEL direncanakan di 31 aglomerasi yang mencakup 86 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Percepatan melalui penandatanganan PKS menjadi langkah krusial untuk memastikan proyek-proyek yang telah selesai lelang dapat segera direalisasikan.
Selain itu, pemerintah terus mendorong penyelesaian aspek teknis lainnya, seperti kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung, agar tahapan konstruksi dapat berjalan sesuai target.
Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan dokumen kesiapan pemerintah daerah kepada Daya Anagata Nusantara (Danantara), sekaligus menjadi bukti konkret percepatan pembangunan PSEL di berbagai wilayah.
Ke depan, penandatanganan PKS serupa akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya, sebagai bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk memastikan seluruh proyek PSEL segera masuk tahap implementasi. (her/dav)
Pabrik Kendaraan Listrik Prabowo: Memicu Kebangkitan Ekonomi Lokal Magelang, Asa Pekerja Asli
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial listrik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah. Pabrik ini membuka lapangan kerja bagi warga lokal, seperti Ahmad Aji Rifai, staf produksi. Kehadirannya diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi Magelang dan industri kendaraan listrik. Ini mendukung pengembangan kendaraan ramah lingkungan Indonesia.
Era Baru Otomotif: Prabowo Targetkan Indonesia Produksi Sedan Listrik Mandiri 2028
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia produksi massal mobil sedan listrik pada 2028. Penegasan motivasi industri kendaraan listrik ini disampaikan saat peresmian pabrik PT VKTR Sakti Industries di Magelang. Indonesia kini mampu produksi bus dan truk listrik, siap menjadi produsen utama untuk swasembada energi nasional.
Polytron Fox 350 Meluncur: Maxi Skutik Listrik dengan Cruise Control, Apa yang Menarik?
Foto: Polytron EV
Teknologi.id– Kehadiran Polytron Fox 350 kembali meramaikan pasar kendaraan listrik nasional. Motor listrik ini merupakan pengembangan dari seri sebelumnya yang kini tampil dengan desain lebih modern dan fitur yang semakin lengkap.
Desain dan Dimensi Lebih Modern
Sejak awal kemunculannya, Polytron Fox 350 menarik perhatian melalui desain yang menyerupai maxi skutik. Dimensinya cukup besar dengan dek rata serta posisi berkendara yang ergonomis untuk penggunaan harian.
Pada generasi terbaru ini, bagian fascia dibuat lebih tegas dibandingkan versi sebelumnya sehingga memberikan kesan sporty. Selain itu, tersedia varian warna “green flux” yang menampilkan efek gradasi hijau, ungu, hingga biru menyerupai bunglon.
Penggunaan pelek berdiameter 14 inci turut mendukung stabilitas saat melintasi berbagai kondisi jalan. Dari sisi kenyamanan, tersedia opsi dek samping yang lebih rendah untuk memberikan posisi kaki yang lebih santai. Joknya dirancang lebar dan empuk, meski terdapat catatan bahwa bagian pengendara terasa kurang tebal untuk perjalanan jarak jauh.
Fitur dan Teknologi Berkendara
Foto: Polytron
Polytron Fox 350 dibekali sejumlah fitur modern yang menunjang pengalaman berkendara. Salah satu di antaranya adalah cruise control yang dapat digunakan mulai kecepatan 30 km/jam.
Selain itu, motor ini juga dilengkapi regenerative braking tiga level, hill start assist (HSA), serta sistem keyless entry. Pengguna juga dapat menghubungkan kendaraan dengan smartphone untuk memantau kondisi kendaraan, lokasi, hingga status baterai secara real-time.
Dari sisi performa, motor ini menggunakan motor listrik BLDC dengan daya rata-rata 3.000 watt dan daya puncak hingga 6.400 watt. Tersedia dua mode berkendara, yaitu mode Eco dengan kecepatan maksimal sekitar 60 km/jam dan mode Sport yang mampu mencapai hingga 100 km/jam.
Untuk jarak tempuh, pabrikan mengklaim motor ini dapat menempuh hingga 130 km dalam kondisi ideal. Namun, dalam penggunaan nyata, jaraknya berkisar antara 85 hingga 98 km tergantung gaya berkendara dan kondisi jalan.
Polytron Fox 350 ditawarkan dengan dua skema kepemilikan. Pada sistem sewa baterai, harga motor dimulai dari Rp15 jutaan dengan biaya langganan sekitar Rp200 ribu per bulan.
Sementara itu, untuk pembelian putus termasuk baterai, harganya berada di kisaran Rp27,5 juta setelah subsidi. Skema sewa ini memungkinkan pengguna untuk mengganti baterai jika performanya menurun.
Catatan Penggunaan
Meski dibekali berbagai fitur, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Suspensi depan dan belakang dilaporkan terasa cukup keras, terutama saat melintasi jalan bergelombang.
Selain itu, detail seperti hand grip yang keras dan posisi dek yang terasa sempit bagi sebagian pengguna juga menjadi catatan. Ditemukan pula potensi gangguan kecil pada standar samping yang dapat menyangkut bodi.
Secara keseluruhan, Polytron Fox 350 menghadirkan kombinasi desain modern dan fitur yang lengkap di segmen motor listrik. Kehadirannya menambah pilihan bagi masyarakat yang mempertimbangkan kendaraan listrik untuk penggunaan sehari-hari.
Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi mendesak percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Tujuannya menekan beban subsidi BBM yang besar, mencapai Rp120 triliun per tahun. Adopsi kendaraan listrik krusial mengurangi ketergantungan BBM bersubsidi, terutama di tengah ketidakpastian harga minyak global. Pembangunan SPKLU perlu dukungan semua pihak agar minat masyarakat meningkat.