Tag: Malaysia

JAKARTA – DPR menyoroti tragedi tenggelamnya kapal yang mengangkut 37 pekerja migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara, di perairan Malaysia. Saat ini 7 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, 23 orang diselamatkan, 7 orang lainnya masih dalam pencarian.

Peristiwa tenggelamnya kapal pengangkut TKI ilegal di perairan Barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia tersebut dinilai bukan sekadar kecelakaan laut biasa, melainkan cerminan lemahnya perlindungan negara terhadap warganya sendiri. DPR menyebut ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam insiden tersebut.

Baca juga: Update Kecelakaan Kapal di Perairan Malaysia, 7 WNI Meninggal Dunia

“Ini tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Negara tidak boleh melihat ini hanya sebagai musibah kecelakaan laut. Ada indikasi kuat pelanggaran HAM karena warga negara dipaksa bekerja dalam situasi berbahaya akibat lemahnya pengawasan dan pembiaran praktik pengiriman PMI ilegal,” kata Anggota Komisi XIII DPR Mafirion dalam keterangannya dikutip, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, praktik pengiriman PMI ilegal yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola perlindungan pekerja migran. Negara dinilai belum serius menutup jalur-jalur perekrutan ilegal yang selama ini beroperasi secara terbuka di berbagai daerah kantong migran.

“Selama bertahun-tahun sindikat perekrut PMI ilegal bergerak leluasa. Mereka merekrut warga dengan iming-iming pekerjaan, mengirim mereka tanpa dokumen resmi, lalu membiarkan mereka menghadapi risiko eksploitasi, kekerasan, hingga kematian. Ini tidak bisa terus dianggap persoalan biasa,” katanya.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan negaranya ingin memperbarui kerja sama segitiga ekonomi Singapura-Johor-Riau atau “Sijori” bersama Indonesia dan Malaysia. Hal ini demi memperkuat investasi, konektivitas, hingga pengembangan ekonomi digital dan hijau di kawasan.

“Kami juga sedang mencari peluang agar Singapura dan Indonesia bisa bekerja lebih erat bersama Malaysia, misalnya melalui pembaruan kerja sama Singapore-Johor-Riau Island yang dulu kami sebut sebagai Sijori,” ujar Vivian usai mengikuti pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (12/5).

Sijori adalah bentuk kerja sama ekonomi yang digagas Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kepulauan Riau yang masuk dalam area Sijori adalah Batam, Bintan, dan Karimun (BKK).

Penguatan konektivitas di Sijori lewat fiber optik, sektor energi, dan infrastruktur fisik sudah sejak lama jadi pembahasan demi meningkatkan nilai tambah ekonomi lewat investasi.

Ia pun menilai sejumlah proyek bilateral antara Indonesia dan Singapura saat ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia mencontohkan pengembangan Nongsa Digital Park di Batam serta Kendal Industrial Park di Jawa Tengah.

“Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek ini terus berkembang dengan baik dan kami juga melihat prospek pertumbuhan yang sangat baik, terutama di sektor ekonomi digital dan ekonomi hijau,” katanya.

Berangkat dari hal tersebut, Vivian mengatakan Singapura membuka peluang kerja sama lebih luas untuk membangun keterlibatan (engagements) ekonomi dengan berbagai provinsi di Indonesia. Ia menilai kolaborasi antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia berpotensi memberikan manfaat besar bagi ketiga negara sekaligus memperkuat integrasi kawasan ASEAN.

“Ini adalah kemitraan yang saya yakini dapat memberikan manfaat luar biasa bagi ketiga negara,” ujar dia.

Selain investasi industri dan digital, Singapura juga berharap adanya peningkatan investasi di sektor konektivitas transportasi, proyek digital, hingga realisasi ASEAN Power Grid atau jaringan listrik terintegrasi ASEAN.

Vivian secara khusus menyoroti besarnya potensi energi Indonesia, mulai dari tenaga surya, panas bumi, hingga hidroelektrik.

“Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor energi, baik tenaga surya, panas bumi, maupun hidroelektrik. Bahkan saya melihat Indonesia sebagai negara adidaya di sektor energi,” ucapnya.

Menurut Vivian, tantangan utama saat ini adalah memastikan arus investasi dapat masuk sehingga proyek-proyek strategis tersebut dapat direalisasikan. Vivian menilai potensi energi Indonesia dapat saling melengkapi dengan posisi Singapura sebagai pusat regional untuk teknologi dan pembiayaan infrastruktur.

“Kami percaya perkembangan ekonomi Indonesia dan potensi energi Indonesia yang melimpah akan melengkapi peran Singapura sebagai pusat regional untuk teknologi dan pembiayaan infrastruktur. Ini akan menjadi bentuk sinergi yang sangat berarti bagi kedua negara,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Menlu RI Sugiono mengatakan kedua negara sepakat memperluas kerja sama di bidang agribisnis dan teknologi. Baik Indonesia maupun Singapura berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Dalam kerja sama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan kawasan industri Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal. Serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama,” Kata Sugiono. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa rasio utang pemerintah masih berada pada level aman, yakni sebesar 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per 31 Maret 2026.

Purbaya menjelaskan, rasio utang pemerintah saat tersebut masih berada di bawah batas yang ditetapkan dalam Maastricht Treaty, yakni 60 persen terhadap PDB.

Selain itu, angka tersebut juga masih berada di bawah ambang batas 60 persen yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Kalau kita lihat Maastricht Treaty, atau acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB (dibatasi) 60 persen. Kita masih jauh, jadi masih aman,” ujar Purbaya dalam media briefing, Senin (11/5).

Lebih lanjut, ia mengatakan rasio utang Indonesia juga masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Sebagai contoh, Purbaya menyebut bahwa Malaysia saat ini memiliki rasio utang lebih dari 60 persen terhadap PDB. Sementara itu, rasio utang Singapura hampir mencapai 180 persen terhadap PDB.

Berdasarkan data tersebut, Purbaya menilai rasio utang Indonesia justru menunjukkan bahwa pemerintah mengelola utang secara disiplin, hati-hati, dan terukur.

“Kita termasuk yang paling hati-hati dibanding negara-negara lain, dibanding Amerika Serikat juga, dibanding Jepang juga,” imbuh dia.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat menilai kondisi utang Indonesia secara komparatif, bukan hanya berdasarkan nilai nominal semata. “Jadi lihat dari sisi komparatifnya,” ujar dia. (her/dav)