Tag: Masyarakat
-
Komaruddin Hidayat: Pers Masih Jadi Rujukan Utama Masyarakat di Tengah Ledakan Informasi
loading…Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat secara tegas menyatakan bahwa keberadaan pers masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai rujukan utama terpercaya di tengah ledakan informasi yang luar biasa terjadi saat ini. Foto: Felldy Utama JAKARTA – Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat secara tegas menyatakan bahwa keberadaan pers masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai rujukan utama terpercaya…
-
Prabowo Apresiasi Nelayan di Gorontalo: Bertaruh Nyawa di Laut demi Keluarga dan Masyarakat
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan hormat dan apresiasi kepada seluruh nelayan Indonesia saat meninjau meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5). Di hadapan para nelayan dan masyarakat umum, Prabowo mengamini beratnya perjuangan para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko besar di laut demi menghidupi keluarga…
-
Dari Filipina Prabowo Langsung ke Pulau Miangas untuk Cek Fasilitas Kesehatan Masyarakat
Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5), usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Di Miangas, Prabowo meninjau fasilitas kesehatan di Pulau Miangas sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat setempat. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Pulau Miangas, Idola 92.6 FM-Presiden…
-
Pemaksaan Kesaksian Andrie Yunus: Koalisi Masyarakat Sipil Peringatkan Ancaman Serius
Koalisi Masyarakat Sipil merespons sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus di Mahkamah Militer. Hakim mengancam sanksi pidana jika saksi korban tidak hadir. Andrie Yunus menolak diadili pengadilan militer, menyatakan mosi tidak percaya, dan mengajukan uji materi UU TNI.
-
Lindungi Industri dan Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik
Pemerintah menurunkan bea masuk impor LPG dari 5% menjadi 0% guna menjaga daya beli dan industri. Bea masuk bahan baku plastik seperti polypropylene juga dihapus untuk menekan kenaikan harga. LPG menjadi alternatif bahan baku petrokimia. Kebijakan ini berlaku enam bulan, bagian dari percepatan ekonomi.
-
Kopdes Merah Putih: Bukan Sekadar Angka, 97% Keuntungan Nyata Milik Masyarakat Desa
Pemerintah akan membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk menggerakkan perekonomian dan memberdayakan masyarakat desa/kelurahan. KDKMP, milik masyarakat, dikelola profesional dan transparan. Keuntungan 97% dibagikan kepada anggota. KDKMP juga mempersingkat rantai distribusi barang pokok serta menyalurkan barang subsidi seperti LPG dan pupuk secara tepat sasaran.
-
Pemerintah Rampingkan Aturan dan Siapkan Banyak Insentif, Masyarakat Miskin Makin Mudah Punya Rumah
Pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan dan percepatan dalam merealisasikan program 3 Juta Rumah. Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau miskin mempunyai rumah layak huni. Qodari dalam Konferensi Pers Pemerintah: Update PHTC dan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, di Jakarta, Rabu (15/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola…
-
65,4% Masyarakat Dukung MBG: Sebuah Mandat Publik yang Jelas
Survei Cyrus Network (1-5 April 2026) menunjukkan dukungan publik kuat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) inisiasi Presiden Prabowo Subianto. 65,4% masyarakat Indonesia mendukung MBG. Program ini dinilai membantu pemenuhan gizi dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Optimisme tinggi terlihat pada dampak ekonomi, kesehatan, dan peningkatan kecerdasan generasi muda.
-
DPR Komisi III: Bela Masyarakat Sampai Kiamat, Janji Tegas di Parlemen.
Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia menekankan pentingnya menjaga amanah publik dalam tugas aparat penegak hukum. RDPU Komisi III DPR membahas kasus Amsal Sitepu, menyoroti perlindungan dan keadilan hukum bagi masyarakat. Dugaan tindakan tidak profesional oknum dalam penanganan perkara juga disoroti tegas.
-
RUU Masyarakat Adat: Imperatif Konstitusi, Pengesahan Mendesak di Parlemen
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta menegaskan urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat. RUU ini telah dibahas lebih dari 16 tahun. Pengesahan RUU Masyarakat Adat penting sebagai pemenuhan amanat konstitusi. Pertemuan dihadiri perwakilan masyarakat adat dan koalisi sipil di DPR.