Perang Stunting Dimulai: BGN Wajibkan Dapur MBG Prioritaskan Gizi Ibu Hamil & Balita, Ahli Gizi Paparkan Strategi Krusial
Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026, berlaku efektif 2 Juni 2026. Setiap dapur MBG wajib melayani minimal 300 penerima manfaat dari kelompok rentan ini. Ahli gizi mendukung langkah evaluasi pemerintah untuk penurunan stunting.
Jangkauan Fenomenal MBG: 62,4 Juta Orang Terdampak, Dari Anak Sekolah hingga Ibu Hamil
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memperluas jangkauan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) pada Jumat (22/5), total penerima manfaat MBG telah mencapai 62.454.064 orang. Jumlah tersebut mencakup berbagai kelompok sasaran, mulai dari peserta didik, balita, ibu menyusui, ibu hamil, hingga santri. (Foto Dok. Memorandum.co.id/ Disway)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memperluas jangkauan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) pada Jumat (22/5), total penerima manfaat MBG telah mencapai 62.454.064 orang.
Jumlah tersebut mencakup berbagai kelompok sasaran, mulai dari peserta didik, balita, ibu menyusui, ibu hamil, hingga santri. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Dari total penerima manfaat tersebut, kelompok peserta didik menjadi penerima terbesar dengan jumlah mencapai 48.350.393 orang. Angka ini setara dengan 76,1 persen dari total data induk peserta didik sebanyak 63.574.421 jiwa.
Sementara itu, penerima manfaat dari kelompok balita mencapai 6.303.775 orang atau sekitar 37,7 persen dari total data induk balita nasional. Untuk kategori ibu menyusui (busui), jumlah penerima tercatat sebanyak 2.066.533 orang atau 75,2 persen dari total sasaran.
Adapun penerima manfaat dari kelompok ibu hamil (bumil) mencapai 868.259 orang atau sekitar 35,3 persen. Sementara itu, kategori santri tercatat sebanyak 644.664 orang atau 44,2 persen dari total sasaran nasional.
Selain itu, program MBG juga melibatkan sekitar 4.220.440 guru dan tenaga pendidik dalam pelaksanaannya sehingga total penerima manfaat mencapai 62.454.064 orang.
Adapun jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) operasional telah mencapai 29.225 unit di seluruh Indonesia. Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, total sajian yang telah disalurkan mencapai 8,3 miliar porsi.
Program MBG juga telah menjangkau 374.175 sekolah penerima manfaat di seluruh Indonesia. Untuk mendukung operasional program, sebanyak 1.285.250 tenaga kerja terlibat, mulai dari pengolahan makanan hingga distribusi.
Dari sisi rantai pasok, BGN mencatat keterlibatan 142.387 supplier yang terdiri atas 59.921 UMKM, 13.306 koperasi, 690 KDKMP, 1.410 Bumdes, 157 Bumdesma, serta 66.903 supplier lainnya.
Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. (her/dav)
Pemerintah Perkuat Tata Kelola MBG: 16.046 SPPG Resmi Miliki SLHS, Apa Implikasinya?
Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keamanan pangan dan SLHS. Laporan 22 Mei 2026 menunjukkan 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi. 16.046 SPPG (55%) telah bersertifikat Laik Higiene Sanitasi. Proses akreditasi SPPG kategori Unggul, Sangat Baik, Baik dimulai 2026.
Program MBG Serap 1,28 Juta Pekerja, Gerakkan Ekonomi Nasional dengan Keterlibatan Pemasok Lokal
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam statistik terbaru yang dirilis Jumat (22/5). Dalam laporan tersebut, BGN menyebut program MBG telah menyerap 1,28 juta tenaga kerja yang terlibat langsung di 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam statistik terbaru yang dirilis Jumat (22/5).
Dalam laporan tersebut, BGN menyebut program MBG telah menyerap 1,28 juta tenaga kerja yang terlibat langsung di 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Para pekerja tersebut bertugas menyiapkan makanan bergizi bagi 62,45 juta penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan santri.
Namun, dampak ekonomi program MBG tidak hanya berasal dari penyerapan tenaga kerja. Program tersebut juga mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal melalui rantai pasok bahan pangan dan distribusi makanan.
BGN mencatat, hingga 22 Mei 2026, terdapat 142.387 pemasok yang terlibat dalam program tersebut.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 59.921 berasal dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 13.306 dari koperasi, 690 dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), 1.410 dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 157 dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
Sementara itu, 66.903 pemasok lainnya berasal dari berbagai kategori penyedia bahan pangan dan jasa pendukung lainnya.
BGN menambahkan program MBG turut menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir dengan menciptakan permintaan bahan pangan dalam jumlah besar secara berkelanjutan.
Sebagai contoh, satu SPPG membutuhkan sekitar 200 kilogram (kg) beras per hari atau setara 4,8 ton per bulan untuk memenuhi 3.000 porsi MBG.
Selain itu, satu SPPG juga membutuhkan sekitar 2.800 ekor ayam per bulan, dengan asumsi menu ayam disajikan dua kali dalam sepekan.
BGN juga mencatat bahwa setiap SPPG membutuhkan sekitar 450 liter susu per hari untuk memenuhi 3.000 porsi MBG, dengan masing-masing penerima memperoleh 150 mililiter susu per sajian.
Data tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (20/5).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan program MBG telah membuka sekitar 1,2 juta lapangan kerja baru melalui operasional dapur SPPG.
“Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita,” ungkap Prabowo dalam kesempatan tersebut. (her/dav)
Prabowo Terima Surat dari Anak Kelas 5 SD: Terima Kasih atas MBG
Sebuah surat kecil dari seorang anak berusia 11 tahun mungkin tidak akan mengubah jalannya kebijakan negara. Tapi isinya cukup untuk menghangatkan hati siapa saja yang membacanya. Alkhalifi Muhammad Marfen, siswa kelas 5D Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Sidoarjo, Jawa Timur, menulis surat untuk Presiden Prabowo Subianto. (Foto Dok. Bakom RI)
Nganjuk, Idola 92.6 FM-Sebuah surat kecil dari seorang anak berusia 11 tahun mungkin tidak akan mengubah jalannya kebijakan negara. Tapi isinya cukup untuk menghangatkan hati siapa saja yang membacanya.
Alkhalifi Muhammad Marfen, siswa kelas 5D Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Sidoarjo, Jawa Timur, menulis surat untuk Presiden Prabowo Subianto. Dengan tulisan tangan dan bahasa yang polos, Marfen menyampaikan rasa terima kasihnya atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini ia nikmati di sekolah.
Surat itu diterima Prabowo di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Sabtu (16/5). Presiden siang tadi meresmikan Museum Ibu Marsinah, monumen penghormatan atas perjuangan aktivis buruh Pahlawan Nasional Marsinah, sekaligus meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Terima kasih Bapak atas makan bergizi gratis. Saya senang menerimanya, karena makanannya bergizi,” tulis Marfen dalam suratnya.
Di penghujung surat, Marfen menyisipkan satu permohonan sederhana yang mencerminkan impian banyak anak seusianya: ingin melihat langsung sang Presiden, bukan hanya lewat layar televisi.
“Saya ingin bertemu dengan Bapak Presiden dengan ikut upacara 17 Agustus 1945 di Istana Negara, karena cuma bisa melihat di TV,” tulisnya.
Surat itu ditutup dengan doa yang tulus. “Terima kasih Bapak Presiden, sehat selalu,” demikian Marfen mengakhiri suratnya.
Program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan pemerintahan Prabowo menyasar siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun (balita) di seluruh Indonesia. Bagi Marfen dan jutaan anak lainnya, program ini bukan sekadar menu makan siang, melainkan perhatian nyata negara yang terasa hingga ke bangku sekolah. (her/dav)
Prabowo Tak Menampik: MBG Banyak Masalah, Penertiban Mutlak Dilakukan
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengakui banyak masalah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Ia berjanji menertibkan masalah tersebut dan menindak tegas pimpinan yang tidak berintegritas.
Penerima Manfaat MBG Capai 61,99 Juta Orang Per 12 Mei 2026
Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 61,99 juta orang. Angka tersebut setara dengan 74,8 persen dari target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun ini. Hal itu dikatakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, dalam konferensi pers Bakom, Rabu (13/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 61,99 juta orang. Angka tersebut setara dengan 74,8 persen dari target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun ini.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan capaian tersebut didasarkan pada data Badan Gizi Nasional (BGN) per 12 Mei 2026 dan mencerminkan upaya konkret pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
“Ini mencerminkan kerja nyata yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo yaitu jutaan anak Indonesia sudah terlayani MBG,” jelas Qodari dalam konferensi pers Bakom, Rabu (13/5).
Selain itu, ia menjelaskan bahwa seluruh penerima manfaat kini dilayani oleh 28.390 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan 15.735 di antaranya, atau sekitar 55,42 persen, telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Lebih lanjut, Qodari mengatakan bahwa pengelolaan program MBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat memang tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola MBG dari hulu ke hilir.
Penguatan itu mencakup perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan.
Seluruh langkah tersebut dilakukan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
“Pemerintah memahami bahwa program sebesar MBG membutuhkan penyempurnaan secara terus-menerus. Karena itu, setiap masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi perhatian pemerintah,” pungkas dia. (her/dav)
Pemerintah Jalankan 4 Langkah Penguatan Tata Kelola MBG, dari Kualitas hingga Pengawasan
Pemerintah terus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaan berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan akuntabel. Hal itu dikatakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dalam konferensi pers mingguan di kantor Badan Komunikasi RI, Jakarta, Rabu (13/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaan berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan akuntabel.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dalam konferensi pers mingguan di kantor Badan Komunikasi RI, Jakarta, Rabu (13/5), menyampaikan bahwa terdapat empat langkah penguatan tata kelola program prioritas nasional yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita di seluruh Indonesia.
Pertama, penguatan verifikasi dan validasi penerima manfaat. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025, pendataan penerima manfaat bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama untuk peserta didik, serta data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Verifikasi dan validasi dilakukan masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui koordinasi dengan dinas kesehatan, puskesmas/posyandu, kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta bidan desa.
Kedua, standardisasi kualitas dan nilai gizi menu. Seluruh SPPG diwajibkan mengacu pada angka kecukupan gizi (AKG) harian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, yakni 20–25 persen AKG untuk makan pagi atau 30–35 persen AKG untuk makan siang. Menu MBG harus terdiri atas makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, dan buah.
Selain itu, setiap SPPG wajib memeriksa mutu secara fisik melalui uji organoleptik yang mencakup warna, rasa, aroma, dan tekstur sebelum makanan dikonsumsi penerima manfaat.
Ketiga, penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG. BGN melakukan inspeksi terhadap SPPG sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi MBG. Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara karena tidak memenuhi standar.
Keempat, penguatan mekanisme pengaduan publik. BGN mengoperasikan Call Center Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127 sebagai kanal pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Sepanjang 2026, jumlah aduan yang masuk tercatat sebanyak 3.615 laporan.
“Dalam penguatan tata kelola ini, pemerintah memegang tiga prinsip yang sederhana namun tegas, yaitu akurasi sasaran, mutu layanan, dan akuntabilitas. Artinya, penerima manfaat harus tepat, menu harus memenuhi standar gizi, dan setiap SPPG harus bisa diawasi serta dievaluasi secara terbuka,” kata Qodari.
Tak hanya itu, Qodari juga menegaskan pemerintah akan memperkuat tata kelola di bidang perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, prosedur operasi standar (SOP) higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan.
Menurut Qodari, penguatan tata kelola menjadi penting mengingat MBG dijalankan dalam skala besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ia pun menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat demi penyempurnaan program.
Berdasarkan data BGN per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat MBG yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8 persen dari total target 82,9 juta penerima manfaat.
Sementara itu, jumlah SPPG yang terdata sebanyak 28.390 unit, dengan 15.735 SPPG atau 55,42 persen di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Qodari menambahkan pemerintah akan terus melaporkan perkembangan perbaikan tata kelola MBG secara berkala kepada publik.
“Pemerintah berkomitmen melaporkan perkembangan perbaikan tata kelola ini secara berkala kepada publik, sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara” ujarnya. (her/dav)
Dampak Nyata Program MBG: Permudah Akses Makanan Bergizi hingga Kurangi Pengeluaran Masyarakat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari meningkatnya akses terhadap makanan bergizi hingga membantu meringankan pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari meningkatnya akses terhadap makanan bergizi hingga membantu meringankan pengeluaran rumah tangga sehari-hari.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5).
“MBG bukan sekadar program makan siang. Ada dampak nyata yang sudah dan akan terus dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Qodari menjelaskan, pada Januari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan Laporan Hasil Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis.
Hasil survei menunjukkan peningkatan pada sejumlah indikator utama terkait manfaat program bagi masyarakat.
Berdasarkan laporan BPS, kemudahan masyarakat dalam memperoleh makanan bergizi meningkat dari 81,4 persen menjadi 84,1 persen.
Selain itu, perilaku konsumsi makanan bergizi juga mengalami peningkatan, dari 80,3 persen menjadi 84,1 persen.
Tak hanya itu, program tersebut dinilai membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya kebutuhan harian. Persentase masyarakat yang merasa terbantu dalam menyiapkan makan siang meningkat dari 75,4 persen menjadi 78,3 persen.
Lebih lanjut, data BPS menunjukkan persentase masyarakat yang merasakan pengeluaran sehari-hari menjadi lebih ringan naik dari 73,6 persen menjadi 75,9 persen.
Pada kesempatan yang sama, Qodari menyebut pemerintah juga mencatat peningkatan kualitas pelaksanaan program, terutama dari sisi menu makanan yang diberikan kepada siswa.
Hal itu tercermin dari meningkatnya persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi makanan MBG.
“Persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi MBG meningkat dari 66,9 persen pada Juli 2025 menjadi 69,8 persen pada November 2025. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas menu dan cita rasa secara berkala,” ungkapnya.
Selain berdampak pada penerima manfaat, Qodari menyampaikan bahwa program MBG turut memberikan efek positif terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok penyediaan makanan bergizi.
Pemerintah mencatat mayoritas pemasok (supplier) program mengalami kenaikan penjualan selama periode pelaksanaan.
“Selama periode Januari–Oktober 2025, sebanyak 85,6 persen supplier MBG mencatat kenaikan nilai penjualan,” katanya.
Capaian data BPS tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang mendukung pertumbuhan usaha lokal dan sektor pangan nasional. (her/dav)
Prabowo Tak Paksa Anak Orang Kaya yang Tidak Butuh MBG
loading…
Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memaksakan untuk memberikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak orang kaya. Foto: Dok Sindonews
GORONTALO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memaksakan untuk memberikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak orang kaya. Hal itu dia sampaikan saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).
Dia menanyakan kepada para nelayan di Gorontalo, apakah anak mereka sudah menerima MBG di sekolah atau belum. “Bagaimana di Gorontalo? MBG sudah ada di sekolah-sekolah?” kata Prabowo.
Sejumlah nelayan mengaku anaknya belum mendapat MBG. Prabowo berjanji akan mencatat mana saja sekolah yang belum kebagian MBG. Sebab, Prabowo menegaskan semua sekolah yang merasa perlu akan diberikan MBG.
“Kita segera pokoknya tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG semuanya,” ujarnya.