Tag: Modal

Cipanas, Idola 92.6 FM-Udara pagi terasa sejuk ketika Ala Mulyana mulai memetik sayuran di kebunnya. Selama 20 tahun menjadi petani, ia sudah merasakan jatuh bangun harga hasil panen.

Ada masa ketika sayuran melimpah, tetapi harga begitu rendah hingga modal pun sulit kembali. Namun belakangan, harapan perlahan tumbuh kembali berkat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ala menyebut MBG yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto membawa perubahan signifikan bagi para petani sayur di daerahnya. Permintaan hasil panen meningkat, harga sayuran membaik, dan penghasilan petani bisa kembali menghidupi keluarga dengan lebih layak.

“Semenjak ada MBG, Alhamdulillah, bisa kebantu buat nutupin modal,” ujar Ala penuh syukur saat ditemui di Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin (1/6).

Baginya, hasil panen tak hanya soal angka penjualan di pasar. Sebab, ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi dari setiap rupiah yang didapat di kebun. “Untuk anak, untuk keluarga, ya,” katanya.

Ia mencontohkan harga pokcoy yang sebelumnya hanya dihargai sekitar Rp3 ribu di tingkat petani. Kini, setelah program MBG berjalan, harga bisa naik hingga Rp6 ribu sampai Rp7 ribu.

“Sayuran itu bisa naik. Misalnya nih, contoh, harga pokcoy Rp3 ribu, kalau semenjak ada MBG bisa naik, bisa Rp6 ribu, bisa Rp7 ribu di kebun, di petani. Jadi istilah bagus,” tuturnya.

Ala menuturkan kenaikan harga itu menjadi angin segar bagi para petani. Setelah bertahun-tahun bekerja tanpa kepastian, mereka mulai merasakan adanya peluang untuk hidup lebih baik.

Hal serupa dirasakan Deden (42), petani yang telah 25 tahun menggantungkan hidup dari hasil bertani. Ia mengatakan, kenaikan harga sayuran dari program MBG membuat kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya terpenuhi lebih baik.

“Buat keluarga, buat anak, buat biaya sekolah anak,” ucap Deden.

Menurut Deden, program MBG menjadi angin segar bagi petani di tengah sulitnya harga hasil panen. Kenaikan harga sayuran yang mulai dirasakan membuat para petani perlahan bisa bangkit.

“Jadi Alhamdulillah, ada MBG membantu. Sekarang sayuran lagi naik. Kemarin-kemarin kan rugi terus,” ungkapnya.

Ia mengatakan program MBG bukan hanya menghadirkan pasar baru bagi hasil panen, melainkan memberi harapan bahwa kerja keras di ladang dapat kembali membawa kehidupan yang lebih baik bagi keluarga.

Di akhir perbincangan, Ala dan Deden sama-sama menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah terhadap nasib petani.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, dengan adanya program MBG, petani jadi lebih sejahtera,” ujar Ala.

“Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden. Cukup membantu, dalam pertanian Indonesia,” kata Deden. (her/dav)

JEPARA – Untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus mendukung program UMKM Naik Kelas yang dicanangkan Bupati Jepara, pemerintah kabupaten setempat menggelar Sosialisasi Perpajakan, Ketenagakerjaan, Literasi Keuangan, dan Akses Permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM, di Pendapa Kartini, Selasa (26/5/2026).

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Subiyanto, mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM dan IKM, di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

“Kita membuka peluang sebesar-besarnya bagi UMKM Jepara. Walaupun kondisi sekarang tidak baik-baik saja, semoga kegiatan seperti ini bisa membantu pelaku usaha IKM dan UMKM mendapatkan dukungan dan bantuan yang baik,” ujarnya.

Bupati Jepara melalui Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Samiadji menyampaikan, pelaku usaha perlu dibekali pemahaman mengenai regulasi perpajakan dan ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat literasi keuangan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Selain meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, kegiatan ini juga bertujuan memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM, agar mampu berkembang dan semakin kompetitif,” katanya.

Dia menambahkan, dalam lima tahun kepemimpinan Bupati Jepara, pemerintah daerah berkomitmen mendorong UMKM agar terus berkembang dan naik kelas. Menurutnya, kontribusi pajak dari pelaku usaha juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Samiadji menegaskan, pentingnya pendataan UMKM yang sudah berkembang, agar pemerintah dapat mengetahui kondisi riil pelaku usaha di Jepara.

“Kita harus mengidentifikasi pelaku UMKM yang sudah naik kelas dan yang belum. Pelaku usaha bisa memberikan informasi agar pemerintah mengetahui perkembangan UMKM di Jepara, sehingga nantinya dukungan permodalan dapat diberikan secara tepat,” jelas Samiadji.

Dalam kesempatan itu, dia juga mendorong adanya fasilitasi pembuatan nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di sela kegiatan pelatihan UMKM. Menurutnya, pembuatan NIB dilakukan secara gratis dan perlu dipermudah, agar seluruh pelaku usaha memiliki legalitas usaha.

“Harapannya, Diskop UKM Nakertrans Jepara dapat memedomani kebijakan ini, sehingga para pelaku usaha mendapatkan izin usaha secara gratis dan lebih mudah,” tambahnya.

Penulis: Diskominfo Jepara/MB


Editor: Di/Ul, Diskomdigi Jateng

Jakarta, Idola 92.6 FM-Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah memang mengungkap sejumlah persoalan kesehatan yang berpotensi diderita siswa. Namun, masalah yang bisa terdeteksi sejak dini tersebut menjadi modal besar untuk membangun fondasi menuju sumber daya manusia yang unggul di masa depan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud di atas fondasi kesehatan yang kuat. Ketika siswa sakit, maka mereka tak bisa belajar optimal.

Menurutnya, program CKG Sekolah adalah upaya pemerintah memastikan setiap anak atau siswa mendapatkan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Agar potensi masalah kesehatan dapat terdeteksi lebih cepat dan juga bisa cepat ditangani.

“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan,” kata Qodari saat konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (6/5).

Persoalan terbesar kesehatan siswa

Dari program CKG Sekolah sepanjang 2025, pemerintah menemukan tiga persoalan kesehatan terbesar pada siswa. Ketiganya adalah masalah kebugaran sebanyak 60,69 persen; karies gigi 47,24 persen, dan anemia 27,49 persen.

Sepanjang Januari hingga awal Mei 2026, sebanyak 4.883.890 siswa telah diskrining dari total 45.596 sekolah.

Adapun untuk data terbaru tahun ini, program CKG juga menemukan tiga masalah kesehatan terbesar, yakni gigi berlubang 41,5 persen; peningkatan tekanan darah 22,1 persen, dan kotoran telinga menumpuk 8,6 persen.

Qodari mengatakan melalui program CKG ini pemerintah berupaya menjemput bola untuk memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat pelayanan dasar kesehatan yang sama.

“Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis.Dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat,baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan,” kata Qodari. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Ekonom global menilai fondasi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang solid di tengah ketidakpastian global.

Chief Economist Shan Saeed dari IQI Global menegaskan bahwa kekuatan fundamental tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga kisaran 6%.

Dalam pernyataannya, Shan Saeed mengingatkan bahwa dunia saat ini tidak berada dalam kondisi normal.

Tekanan global yang datang dari berbagai arah, mulai dari gejolak geopolitik hingga dinamika pasar keuangan, membuat hanya negara dengan fondasi kuat yang mampu bertahan dan melaju.

“Saya ingin mulai dengan satu hal: kita tidak hidup di masa yang normal. Di tengah kondisi global yang penuh tekanan seperti sekarang, negara yang punya demografi kuat, stabilitas makroekonomi, pertumbuhan yang konsisten, dan disiplin kebijakan—mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan ini,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menilai Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki daya tahan tersebut. Indikator makroekonomi Indonesia dinilai tetap terjaga, mulai dari rasio utang terhadap PDB yang masih di bawah 40 persen, defisit anggaran di bawah 3 persen, hingga inflasi yang terkendali.

“Kalau bicara Indonesia, rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40%, defisit anggaran di bawah 3%, inflasi juga terkendali. Bank Indonesia juga melakukan pekerjaan yang bagus menjaga inflasi di bawah 3,5%. Di banyak negara maju, inflasi sudah tembus 5–6%,” terangnya.

Menurutnya, kombinasi indikator tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi sehat.

Stabilitas ini menjadi faktor kunci yang mendorong kepercayaan pasar sekaligus membuka ruang untuk pertumbuhan yang lebih tinggi.

Shan Saeed menekankan bahwa ada empat pilar utama yang menopang optimisme terhadap Indonesia, yakni stabilitas makroekonomi, konsistensi pertumbuhan, disiplin fiskal, serta kemampuan dalam mengeksekusi kebijakan.

“Indonesia sejauh ini cukup solid. Dan saya tetap optimistis terhadap Indonesia karena empat hal utama: stabilitas makroekonomi, stabilitas pertumbuhan, disiplin fiskal, dan eksekusi kebijakan,” tambah Shan.

Ia juga menyoroti pentingnya kredibilitas dalam kebijakan ekonomi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kredibilitas menjadi “modal baru” yang menentukan kepercayaan investor dan pelaku pasar.

“Sekarang ini, kredibilitas itu ibarat ‘modal baru’. Kalau kebijakan dijalankan dengan disiplin, kepercayaan akan terbentuk. Yang penting bukan cuma visi yang jelas, tapi juga keyakinan dan cara eksekusi yang cerdas,” katanya.

Lebih lanjut, ia melihat kondisi global saat ini memiliki kemiripan dengan periode krisis di masa lalu, seperti era 1970-an yang ditandai dengan lonjakan harga minyak dan tekanan geopolitik.

Karena itu, pembelajaran dari sejarah ekonomi dinilai penting dalam mengambil kebijakan yang tepat.

Di tengah dinamika tersebut, Shan Saeed tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5-6%. Bahkan, menurutnya, angka tersebut sejalan dengan ekspektasi pasar yang melihat potensi pertumbuhan di atas 5,4%.

Ia menjelaskan, secara sederhana kesehatan ekonomi Indonesia tercermin dari keseimbangan antara pertumbuhan dan berbagai indikator lainnya.

“Kalau dijelaskan simpel, kondisi ekonomi Indonesia itu sehat. PDB sekitar 5%, suku bunga 4,75%, inflasi 3,5%, defisit 2,9%. Artinya, pertumbuhan lebih tinggi dari biaya hidup, biaya usaha, dan defisit pemerintah,” Shan melanjutkan.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia dinilai tidak hanya mampu tumbuh, tetapi juga menjaga konsistensi pertumbuhan dalam jangka menengah.

“Jadi ekonomi Indonesia bukan cuma tumbuh, tapi tumbuh secara konsisten. Itu yang bikin pasar percaya,” tutupnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Berbagai langkah reformasi yang dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki iklim pasar modal di Tanah Air dinilai layak diapresiasi. Sebab, saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) jadi lebih sehat dan transparan.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian mengatakan bahwa reformasi yang tengah dijalankan menjadi fondasi penting untuk membangun pasar modal yang lebih kredibel dan berkelas global.

Ia menyebutkan, komitmen OJK untuk mengungkap data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% melalui situs BEI sangat baik karena memberikan kejelasan kepada investor tentang siapa saja pemilik saham di suatu emiten.

Begitu juga dengan kewajiban pemegang saham minimal 10% yang harus melaporkan Ultimate Beneficial Owner (UBO) kepada IDX. Di mana, aturan ini mulai diterapkan pada 1 April 2026.

“Upaya peningkatan transparansi seperti pengungkapan identitas pemegang saham, klasifikasi investor yang lebih granular, serta kewajiban pelaporan UBO sebenarnya bukan sekadar kepatuhan, tapi sebuah re-pricing mechanism terhadap kepercayaan,” katanya kepada media, Selasa (14/4).

Menurut Fakhrul, dengan kondisi pasar modal yang lebih sehat dan transparan, maka kredibilitasnya akan semakin tinggi dan bisa mencapai standar global. Sebab, dengan keterbukaan infoamsi, maka risiko jadi lebih rendah dan kepercayaan investor meningkat.

“Selama ini salah satu tantangan utama pasar saham Indonesia adalah adanya opacity premium, di mana investor, terutama asing mendiskon valuasi karena keterbatasan visibilitas terhadap struktur kepemilikan dan potensi konflik kepentingan. Dengan reformasi ini, risiko tersebut secara bertahap bisa ditekan,” terangnya.

Secara rinci, ia menyebutkan ada tiga dampak positif dari reformasi ini. Pertama, penentuan harga wajar saham akan menjadi lebih sehat karena pelaku pasar memiliki informasi yang lebih simetris.

Kedua, reformasi akan meningkatkan kualitas basis investor, sehingga investor nantinya tidak hanya bicara kuantitas likuiditas, tapi juga stabilitasnya.

“Ketiga, dalam jangka menengah, ini berpotensi menurunkan cost of equity (biaya ekuitas) bagi emiten karena premi risiko yang lebih rendah,” jelasnya.

Kendati, ia menekankan bahwa reformasi struktur tidak boleh hanya berhenti di transparansi semata. Ada dua hal yang dinilai perlu didorong ke depan.

Pertama, bagaimana menciptakan basis investor institusi dalam negeri (seperti dana pensiun, asuransi, dan reksa dana) yang kuat. Pasalnya, selama ini pasar modal dalam negeri terlalu sensitif terhadap aliran jangka pendek, baik dari asing maupun domestik. Tanpa investor jangka panjang, volatilitas akan selalu tinggi.

Kedua, ia menilai pemerintah harus mulai mendesain pasar saham sebagai sumber pendanaan strategis, bukan sekadar tempat perdagangan sekunder.

“Artinya, kebijakan harus diarahkan agar lebih banyak perusahaan berkualitas masuk ke bursa, dengan insentif yang tepat, serta pipeline IPO yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (her/dav)