Tag: Naik

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) mengaku asam lambungnya naik menjelang divonis dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kamis (4/6/2026). Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta.

“Yang jelas gerd naik asam lambung saya,” ungkap Noel saat ditemui di Ruang Hatta Ali, PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca juga: Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara terkait Kasus Dugaan Pemerasan

Noel mengaku, berdebar menungg vonis hakim. Apalagi, ia mengaku tak terbiasa bersidang. Namun, ia berharap putusan hakim dapat mewujudkan keadilan.

Cipanas, Idola 92.6 FM-Di tengah hamparan kebun sayur yang hijau, Bayu Sudrajat (43 tahun) memulai aktivitasnya seperti biasa. Sudah hampir tiga dekade, sejak 1996, ia menggantungkan hidup dari bertani sayur.

Namun belakangan, ada perubahan yang benar-benar ia rasakan. Harga sayuran membaik, hasil panen lebih cepat terjual, dan penghasilan keluarga menjadi lebih stabil sejak adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya lebih enak sekarang. Kalau pokcoy dulu biasa jual Rp7.000, sekarang bisa sampai Rp14.000-Rp15.000,” ujar Bayu saat ditemui di perkebunan sayur Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin (1/6).

Bukan hanya pokcoy. Menurut Bayu, komoditas lain seperti daun bawang juga mengalami kenaikan harga yang cukup baik. “Dengan adanya MBG, sekarang sudah naik. Daun bawang juga sudah naik. Sekarang melonjak bagus,” katanya.

Bagi petani kecil seperti Bayu, perubahan terbesar bukan hanya soal harga, tetapi juga kemudahan menjual hasil panen. Dulu, ia harus membawa sayuran ke pasar besar dengan biaya dan tenaga tambahan. Kini, pembeli justru datang langsung ke kebun.

“Lebih mudah juga jualnya. Kalau dulu kan harus ke pasar. Nah, selama ada MBG sekarang, banyak yang ngambil di kebun juga. Jadi, tidak harus ke pasar,” kata dia.

Bayu bercerita para petani sempat mengeluh sebelum program MBG berjalan. Harga tidak menentu, penjualan lambat, sementara biaya produksi terus berjalan. Kini, menurutnya, keadaan mulai berubah dan membaik.

Tambahan penghasilan itu bukan sekadar angka. Dari hasil kebun, ia bisa membantu kebutuhan keluarga, membayar biaya sekolah anak, hingga memutar kembali modal untuk menanam.

“Ya, untuk keluarga. Untuk biaya sekolah juga kan. Separuh buat modal, kembali lagi ke kebun,” tuturnya.

Tambahan untuk sekolah anak

Rasa syukur yang sama juga dirasakan Sidik, petani sayur lainnya di Cipanas. Ia mengaku penghasilannya meningkat dan hasil panen kini lebih cepat terserap pasar.

“Sudah ada MBG, alhamdulillah peningkatan sayuran naik. Penghasilan sekarang naik,” ujar Sidik.

Baginya, peningkatan pendapatan sangat berarti untuk keberlangsungan keluarga. “Penghasilannya buat sekolah anak, buat keluarga, alhamdulillah,” katanya.

Sidik menilai program MBG memberi manfaat nyata bagi petani karena distribusi hasil panen menjadi lebih cepat dan pasti. “Bermanfaat sekali, penjualan hasil makin cepat,” ujarnya.

Di tengah aktivitas Bayu dan Sidik merawat kebun. Mereka turut menyampaikan harapan dan rasa terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto, agar kondisi yang mulai membaik ini bisa terus berlanjut.

Bagi mereka, hasil panen yang terserap dengan baik bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang menjaga dapur tetap menyala dan masa depan anak-anak tetap berjalan.

“Terima kasih buat Bapak Presiden sudah mengadakan program MBG ini. Alhamdulillah saya jadi terbantu sebagai petani,” kata Sidik. Sementara Bayu menambahkan, dengan adanya MBG, petani lebih enak dan sejahtera. (her/dav)

JAKARTA – Penambahan usia pensiun anggota Polri penting dilakukan dalam revisi RUU Polri untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman. Hal itu disampaikan pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan terkait rencana Komisi III DPR yang akan membentuk panitia kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Polri.

Menurut Edi, tugas kepolisian saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan personel yang matang, berpengalaman, dan memiliki kompetensi tinggi dalam penegakan hukum maupun pelayanan masyarakat.

Baca juga: Usia Pensiun Polisi Ditambah Jadi 60 Tahun, Menkum: Seperti TNI, Jaksa, hingga PNS

“Usia pensiun Polri perlu ditambah dari 58 tahun menjadi 60 tahun karena tantangan tugas kepolisian sekarang semakin berat dan membutuhkan pengalaman panjang. Faktanya, saat ini banyak anggota Polri yang pada usia sekarang masih sangat produktif dan kinerjanya masih sangat dibutuhkan institusi,” katanya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

JAKARTA – Fenomena keluhan para pelaku UMKM dan seller online shop kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Sebuah unggahan viral memperlihatkan simulasi penjualan produk Rp50 ribu yang disebut hanya menyisakan sekitar Rp28 ribu setelah dipotong berbagai biaya platform, mulai dari admin, gratis ongkir, promo, affiliate, hingga iklan.

Menanggapi isu tersebut, anggota DPR RI Fraksi PAN, Arizal Tom Liwafa menilai kondisi ini menjadi alarm serius bagi keberlangsungan UMKM digital di Indonesia.

“Marketplace memang membantu UMKM berkembang, tapi jangan sampai ekosistemnya justru membuat penjual kecil sulit bernapas. Banyak seller saat ini omzet naik, tapi profit makin tipis,” ujar Tom Liwafa dalam keterangannya.

Tom menyoroti bahwa sebagian besar pelaku UMKM saat ini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi mereka harus mengikuti promo dan program platform agar produknya tetap muncul di algoritma marketplace, namun di sisi lain biaya yang ditanggung semakin besar.

“Seller dipaksa ikut perang harga, gratis ongkir, voucher, iklan, affiliate, sementara biaya operasional dan daya beli masyarakat juga sedang tertekan. Kalau kondisi ini terus terjadi, yang bertahan hanya brand besar dengan modal kuat,” tambahnya.

Menurut Tom, pemerintah perlu mulai mengevaluasi keseimbangan ekosistem digital perdagangan agar tidak hanya menguntungkan platform besar, tetapi juga melindungi keberlangsungan UMKM lokal sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Ia juga meminta adanya dialog terbuka antara pemerintah, marketplace, dan komunitas seller untuk membahas struktur biaya yang dianggap memberatkan.

JEPARA – Untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus mendukung program UMKM Naik Kelas yang dicanangkan Bupati Jepara, pemerintah kabupaten setempat menggelar Sosialisasi Perpajakan, Ketenagakerjaan, Literasi Keuangan, dan Akses Permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM, di Pendapa Kartini, Selasa (26/5/2026).

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Subiyanto, mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM dan IKM, di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

“Kita membuka peluang sebesar-besarnya bagi UMKM Jepara. Walaupun kondisi sekarang tidak baik-baik saja, semoga kegiatan seperti ini bisa membantu pelaku usaha IKM dan UMKM mendapatkan dukungan dan bantuan yang baik,” ujarnya.

Bupati Jepara melalui Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Samiadji menyampaikan, pelaku usaha perlu dibekali pemahaman mengenai regulasi perpajakan dan ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat literasi keuangan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Selain meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, kegiatan ini juga bertujuan memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM, agar mampu berkembang dan semakin kompetitif,” katanya.

Dia menambahkan, dalam lima tahun kepemimpinan Bupati Jepara, pemerintah daerah berkomitmen mendorong UMKM agar terus berkembang dan naik kelas. Menurutnya, kontribusi pajak dari pelaku usaha juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Samiadji menegaskan, pentingnya pendataan UMKM yang sudah berkembang, agar pemerintah dapat mengetahui kondisi riil pelaku usaha di Jepara.

“Kita harus mengidentifikasi pelaku UMKM yang sudah naik kelas dan yang belum. Pelaku usaha bisa memberikan informasi agar pemerintah mengetahui perkembangan UMKM di Jepara, sehingga nantinya dukungan permodalan dapat diberikan secara tepat,” jelas Samiadji.

Dalam kesempatan itu, dia juga mendorong adanya fasilitasi pembuatan nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di sela kegiatan pelatihan UMKM. Menurutnya, pembuatan NIB dilakukan secara gratis dan perlu dipermudah, agar seluruh pelaku usaha memiliki legalitas usaha.

“Harapannya, Diskop UKM Nakertrans Jepara dapat memedomani kebijakan ini, sehingga para pelaku usaha mendapatkan izin usaha secara gratis dan lebih mudah,” tambahnya.

Penulis: Diskominfo Jepara/MB


Editor: Di/Ul, Diskomdigi Jateng

Foto: Nintendo

Teknologi.id – Raksasa hiburan asal Jepang, Nintendo, secara resmi mengumumkan kebijakan revisi harga untuk konsol terbaru mereka, Nintendo Switch 2, serta jajaran aksesori lainnya. Kenaikan harga ini akan mulai berlaku secara global pada September 2026 sebagai respons terhadap kondisi pasar yang dinamis dan tantangan rantai pasok global yang diperkirakan akan berlangsung dalam jangka panjang.

Dalam pernyataan resminya yang dirilis Jumat (8/5), manajemen Nintendo menjelaskan bahwa langkah ini merupakan keputusan strategis untuk menjaga stabilitas bisnis di tengah prospek ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan dan pemangku kepentingan atas penyesuaian harga yang harus diambil tersebut.

Lonjakan Harga di Pasar Domestik dan Internasional

Penyesuaian harga akan dilakukan secara bertahap dimulai dari pasar domestik Jepang. Di negara asalnya, harga eceran yang disarankan (MSRP) untuk sistem Nintendo Switch 2 akan naik dari 49.980 Yen menjadi 59.980 Yen, yang mulai efektif pada 25 Mei mendatang. Selain perangkat keras, Nintendo di Jepang juga berencana menaikkan tarif layanan berlangganan daring (online services) yang selama ini memiliki tarif lebih rendah dibanding pasar internasional.

Sementara itu, untuk pasar global seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa, kenaikan harga dijadwalkan efektif per 1 September 2026. Di Amerika Serikat, harga Switch 2 diperkirakan naik sebesar 50 dolar AS, dari harga awal 449,99 dolar AS menjadi 499,99 dolar AS. Untuk pasar Inggris, harga revisi dari banderol saat ini sebesar £395,99 masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak perusahaan.

Baca juga:Panduan Pengaturan Terbaik League of Legends 2026

Fenomena “RAMageddon” dan Krisis Komponen

Penyebab utama di balik kenaikan biaya produksi ini adalah fenomena yang dikenal di industri teknologi sebagai “RAMageddon”. Krisis ini bermula pada akhir tahun 2025 ketika permintaan global akan perangkat kecerdasan buatan (AI) generatif melonjak drastis. Pusat data AI membutuhkan memori dalam jumlah besar, yang kemudian memicu kelangkaan modul RAM DDR5 di seluruh dunia.

Akibatnya, biaya komponen esensial seperti RAM 16GB hingga 64GB dan penyimpanan Solid-State Drive (SSD) mengalami kenaikan harga hingga berlipat ganda dibanding tahun 2024. Nintendo tidak sendirian dalam menghadapi tekanan ini; pesaing utama seperti Sony telah menaikkan harga PS5 Pro dari 750 menjadi 900 dolar AS, sementara Valve terpaksa menunda perilisan konsol Steam Machine mereka karena kendala pasokan komponen yang sama.

Kebijakan Tarif dan Ketidakpastian Geopolitik

Selain masalah teknis komponen, Nintendo juga mengantisipasi dampak kebijakan fiskal internasional. Kekhawatiran muncul terkait pemberlakuan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang direncanakan mulai April 2025. Kebijakan ini secara langsung memberikan tekanan tambahan pada margin keuntungan produk elektronik yang diproduksi di luar wilayah Amerika Serikat.

Analis pasar juga menunjuk pada ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik di Iran, yang berpotensi mengganggu jalur logistik dan rantai pasok global dalam jangka menengah hingga panjang. Meski menghadapi tekanan biaya, Nintendo melaporkan kinerja finansial yang solid dengan penjualan hampir 20 juta unit Switch 2 sejak peluncurannya Juni tahun lalu, serta mencatatkan laba sebesar 424 miliar Yen, meningkat 52% dari tahun sebelumnya.

Baca juga:Daftar Monitor Gaming LG Terbaik 2026: Pilihan OLED, 4K, dan Nano IPS

Penyesuaian pada Generasi Lama dan Aksesori

Kebijakan revisi harga ini tidak hanya menyasar konsol terbaru. Konsol generasi sebelumnya seperti Nintendo Switch model reguler, Switch OLED, dan Switch Lite juga akan mengalami kenaikan harga di kisaran 8.000 hingga 10.000 Yen di pasar Jepang. Selain itu, berbagai aksesori pendukung akan mengalami penyesuaian harga antara 5 hingga 10 dolar AS mulai September mendatang.

Baca Berita dan Artikel lainnya diGoogle News.

(yna/sa)

Foto: Magnific/ DC Studio

Teknologi.id – Persaingan teknologi antara Amerika Serikat (AS) dan China memasuki babak baru yang lebih agresif. Melalui pemungutan suara bulat, Federal Communications Commission (FCC) baru saja menyetujui proposal untuk mencabut izin semua laboratorium pengujian di China dan Hong Kong dalam mensertifikasi perangkat elektronik yang akan dijual di pasar AS. Kebijakan ini diprediksi akan mengubah peta rantai pasok global dan berpotensi memicu kenaikan harga perangkat elektronik bagi konsumen.

Langkah ini merupakan perluasan dari kebijakan “Bad Labs” yang dimulai pada tahun 2025. Jika sebelumnya FCC hanya melarang laboratorium yang berafiliasi langsung dengan pemerintah China, kini aturan tersebut mencakup seluruh fasilitas pengujian di daratan China dan Hong Kong, tanpa memandang status kepemilikannya.

Baca juga:Strategi Xi Jinping: AI dan Militer Jadi Kunci China Hadapi Amerika Serikat

Dominasi Laboratorium China dalam Ekosistem Gadget

Selama puluhan tahun, produsen perangkat elektronik global sangat bergantung pada laboratorium di China karena lokasinya yang bersebelahan dengan pabrik-pabrik manufaktur utama. FCC memperkirakan bahwa sekitar 75 persen dari seluruh perangkat elektronik yang masuk ke Amerika Serikat selama ini diuji di fasilitas-fasilitas yang berbasis di China.

Data dari MarkReady menunjukkan bahwa dari 591 laboratorium uji yang diakui FCC secara global, sebanyak 126 laboratorium berlokasi di China dan Hong Kong. Wilayah Shenzhen sendiri menjadi rumah bagi 50 laboratorium, menjadikannya pusat sertifikasi terbesar di dunia. Keberadaan laboratorium ini sangat krusial karena setiap perangkat yang memancarkan frekuensi radio: seperti smartphone, tablet, router, hingga laptop, wajib mengantongi otorisasi FCC sebelum bisa dijual secara legal di AS.

Lonjakan Biaya Produksi dan Dampak Konsumen

Salah satu dampak paling nyata dari kebijakan ini adalah pembengkakan biaya sertifikasi. Di China, biaya pengujian dasar FCC relatif terjangkau, berkisar antara USD 400 hingga USD 1.300 (sekitar Rp6,9 juta hingga Rp22,5 juta). Namun, jika pengujian dialihkan ke laboratorium di Amerika Serikat, biayanya melonjak drastis menjadi USD 3.000 hingga USD 4.000 (sekitar Rp52 juta hingga Rp69,4 juta) per perangkat.

Selisih biaya yang mencapai tiga hingga empat kali lipat ini, ditambah dengan kompleksitas logistik pengiriman perangkat dari pabrik di China ke laboratorium di negara lain (seperti Taiwan, Jepang, atau Inggris), dipastikan akan menambah beban biaya produksi. Para analis khawatir vendor gadget akan membebankan kenaikan biaya ini kepada konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi.

Baca juga:Kalah di Pengadilan, Perusahaan di China Dilarang Pecat Karyawan demi AI

Alasan Keamanan Nasional dan Tekanan pada Raksasa China

Ketua FCC, Brendan Carr, menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya sistematis untuk mengurangi risiko keamanan nasional. AS berupaya membatasi kemampuan entitas yang dianggap sebagai ancaman untuk saling terhubung dengan infrastruktur komunikasi mereka. Selain larangan laboratorium, FCC juga memajukan proposal untuk melarang operator besar seperti China Mobile, China Telecom, dan China Unicom mengoperasikan pusat data di AS.

Bahkan, AS tengah mempertimbangkan untuk melarang operator domestik mereka melakukan interkoneksi dengan perusahaan mana pun yang masuk dalam “Daftar Terlarang” (Covered List), termasuk perusahaan yang menggunakan peralatan dari raksasa telekomunikasi Huawei dan ZTE.

Adaptasi Raksasa Teknologi

Meskipun kebijakan ini memberikan tantangan besar, beberapa perusahaan teknologi besar dilaporkan sudah mulai beradaptasi. Apple dan SpaceX dikabarkan telah memindahkan sebagian proses sertifikasi perangkat mereka ke negara-negara yang masih diakui oleh FCC, seperti Jepang dan Inggris. Perusahaan pengujian Barat yang memiliki cabang di China, seperti TUV Rheinland dan SGS, juga mulai mengarahkan beban kerja mereka ke fasilitas di luar China untuk tetap bisa melayani pasar Amerika.

Keputusan ini kini memasuki periode komentar publik selama 60 hingga 90 hari sebelum aturan final diterapkan secara permanen. Industri elektronik global kini harus bersiap menghadapi masa transisi yang kompleks dan mahal demi mempertahankan akses ke pasar konsumen terbesar di dunia.

Baca Berita dan Artikel lainnya diGoogle News.

(yna/sa)

Muhammad Nalar Al Khair

Direktur Pangan, Desa dan UMKM Sigmaphi

UPAYA mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto patut ditempatkan sebagai agenda strategis nasional dan didukung seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks geopolitik global yang kian tidak pasti, ditandai gangguan rantai pasok, konflik, dan volatilitas harga komoditas, maka ketahanan pangan bukan lagi sekadar sektor ekonomi.

Melainkan pilar stabilitas negara. Karena itu, setiap klaim capaian harus dikawal secara serius agar tidak terjebak pada optimisme yang prematur. Harapan terhadap kemandirian pangan tentu tidak lahir dari ruang kosong. Hal itu membutuhkan konsistensi kebijakan, akurasi data, serta sinkronisasi antar-lembaga yang solid.

Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi fondasi penting agar publik dapat menilai secara objektif sejauh mana capaian tersebut benar-benar terjadi. Pada titik ini, pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 23 April 2026 yang menyebutkan adanya peningkatan signifikan produksi beras layak untuk diuji. Klaim tersebut, jika benar tentu menjadi kabar baik. Namun dalam kebijakan publik, validitas data adalah segalanya, karena dari situlah arah kebijakan ditentukan.

Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan gambaran yang berbeda. Estimasi produksi padi periode Januari–Mei 2026 sebesar 28,7 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 29,4 juta ton. Selisih sekitar 650 ribu ton ini bukan angka kecil, dan tidak bisa diabaikan dalam analisis ketahanan pangan.

Jika ditarik lebih dalam, memang terdapat kenaikan produksi pada Januari dan Februari 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun tren tersebut tidak berlanjut. Memasuki Maret hingga Mei, produksi justru melemah dan berada di bawah capaian 2025.

Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi bersifat temporer, bukan struktural. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar, apakah terdapat perbedaan metodologi atau sumber data yang digunakan oleh Menteri Pertanian? Wallahu a’lam bish-shawab

JAKARTA – Kepengurusan PB Mathla’ul Anwar masa khidmat 2026-2031 resmi disusun dan disahkan bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Ketua Umum terpilih Jazuli Juwaini yang juga bertindak sebagai Ketua Formatur hasil Muktamar Mathla’ul Anwar menetapkan sejumlah tokoh nasional kader terbaik untuk mengisi jajaran kepengurusan pusat.

Dalam keterangannya, Jazuli menegaskan bahwa kepemimpinannya akan berfokus pada penguatan kontribusi Mathla’ul Anwar di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial sebagai bagian dari risalah utama organisasi. “Mathla’ul Anwar harus semakin kokoh perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami ingin memastikan seluruh potensi organisasi diarahkan untuk kemajuan pendidikan dan kemandirian umat,” ujar Jazuli dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Baca juga: Menteri Transmigrasi dan Mathlaul Anwar Siap Perkuat Sinergi untuk Bangsa

Ia juga menyampaikan bahwa jajaran pimpinan, mulai dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal hingga Bendahara Umum, berkomitmen penuh untuk menghibahkan tenaga, pikiran, dan sumber daya demi kemajuan organisasi. Lebih lanjut, PB Mathla’ul Anwar akan mengoptimalkan peran kader-kadernya yang berada di lembaga legislatif, termasuk anggota DPR dan DPD RI terutama yang masuk kepengurusan, guna mendorong pembenahan serta penguatan organisasi secara nasional.