Akuisisi Kapal Induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia memicu perdebatan. Modernisasi kapal berusia 43 tahun ini penting untuk militer Indonesia. Anggaran Rp7,2-7,5 triliun disiapkan agar kapal induk ringan ini beroperasi optimal. Pengamat militer menekankan pemanfaatan tepat sesuai kategorinya sebagai kapal induk helikopter.
loading…
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi memberikan keterangan pers terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait nasib yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan para tersangka kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dilakukan untuk mendata SPPG mana saja yang sejatinya tidak berhak menjadi mitra BGN dalam program MBG.
“Kami akan koordinasi dengan BGN karena sekarang kami sedang menginventarisir mana yayasan yang terafiliasi yang tidak berhak untuk menerima atau sebagai mitra dari BGN,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2026).
Diketahui, Kejagung menetapkan eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola makan bergizi gratis (MBG) pada BGN tahun 2025-2026.
Baca juga: Dugaan Korupsi MBG, Dadan Hindayana Cs Diduga Dapat Setoran Miliaran Rupiah per Hari
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
loading…
Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menyatakan permintaan keterangan pihak terkait dugaan pelanggaran etik Ketua ORI nonaktif Hery Susanto selesai. Foto: Nur Khabibi
JAKARTA – Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menyatakan permintaan keterangan pihak terkait dugaan pelanggaran etik Ketua ORI nonaktif Hery Susanto selesai. Kini, proses tinggal menunggu pembelaan dari terlapor.
“Hari ini kami masih menunggu jawaban tertulis dari terlapor HS yang sudah kami periksa. Pemeriksaannya dua kali, sekali dihadiri oleh kuasa hukum,” kata Ketua Majelis Etik ORI Jimly Asshiddiqie saat konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jumat (29/5/2026).
Pihaknya sudah bersurat untuk mendengarkan pembelaan secara langsung dari Hery. Namun, hal tersebut urung dilakukan lantaran tidak mendapat izin dari pihak terkait.
Baca juga: Kejagung Tetapkan Bos TSHI Tersangka Baru Kasus Korupsi Nikel di Sulawesi Tenggara
“Maka kita minta keterangan tertulis dan kami minta waktu hari ini,” ujarnya.
Sembari menunggu surat dari Hery lanjut Jimly, pihaknya akan menggelar rapat terakhir sebelum menyerahkan laporan resmi kami ke pleno.
(rca)
Kementerian Sosial melaporkan 2,15 juta peserta BPJS Kesehatan PBI yang sempat dinonaktifkan telah reaktivasi. Sebanyak 305.864 orang kembali terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan tingkat pusat. Mensos Saifullah Yusuf menyatakan ini komitmen pemerintah dalam koreksi data dan kesempatan reaktivasi.
Akbar Varel Areva (17) dari Bekasi, anak pengemudi ojek online, kembali bersekolah melalui program pemerintah Sekolah Rakyat. Program ini memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak keluarga miskin, memutus rantai kemiskinan. Di SRMA Bekasi, Akbar kini bercita-cita menjadi Data Science Analyst. Sekolah Rakyat memberikan pendidikan berasrama gratis dengan fasilitas lengkap untuk masa depan siswa.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga kedelai bagi pengrajin tahu dan tempe. Harga kedelai dipantau ketat agar tetap sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan. Pemerintah akan menindak tegas importir dan distributor yang menaikkan harga melebihi batas, memastikan akses pangan terjangkau.
Pemerintah Kota Pekalongan memastikan tidak ada kebijakan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau PPPK paruh waktu. Wali Kota Achmad Afzan Arslan Djunaid menanggapi isu viral, menegaskan penentuan status PPPK adalah kewenangan pemerintah pusat. Meskipun ada penyesuaian belanja pegawai, Pemkot Pekalongan tidak akan memberhentikan PPPK.
