Kasus daycare problematik di Jogja memicu diskusi luas tentang pilihan pengasuhan anak. Orang tua menghadapi keputusan sulit antara daycare, babysitter, atau bantuan keluarga. Tiap opsi memiliki alasan kuat, mencerminkan kondisi dan prioritas berbeda dalam memenuhi kebutuhan anak.
Istilah “outfit kabupaten” di media sosial memicu perdebatan. Gaya berpakaian ini seringkali serupa dengan tren kota, namun dipersepsikan berbeda karena identitas pemakai dan lingkungan. Akses latar foto estetik serta norma sosial memengaruhi ekspresi fashion anak muda kabupaten. Label ini sering digunakan pemuda kota dengan standar yang belum tentu netral.
Internet memudahkan pelacakan lokasi seseorang hanya dengan nomor HP. Berbagai metode tersedia, seperti melalui fitur berbagi lokasi Google Maps, WhatsApp Web, akun Gmail, layanan pihak ketiga, dan operator seluler. Namun, penting untuk selalu memastikan penggunaan fitur ini dilakukan dengan izin dan tujuan yang jelas, serta memperhatikan privasi.
loading…
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. Foto/Jonathan Simanjuntak
JAKARTA – Sebanyak 16 orang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada Jumat (10/4/2026) malam. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
“Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Selain Bupati, Budi belum merincikan identitas dari para pihak yang diamankan tersebut. Termasuk, perkara yang sedang dilakukan penyelidikan tersebut.
Baca juga: Breaking News! KPK OTT Bupati di Tulungagung
Dia menyampaikan bahwa tim KPK masih terus menjalankan tugas di lapangan hingga Jumat malam ini. “Saat ini tim masih di lapangan. Kami akan update terus perkembangannya,” ujarnya.
(rca)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti ancaman penyebaran hoaks dan manipulasi informasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dinilai dapat mengganggu stabilitas negara. Hal tersebut disampaikan dalam taklimat kepada jajaran menteri, kepala lembaga, hingga pejabat eselon I di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Presiden mengungkapkan, perkembangan teknologi digital saat ini memungkinkan penyebaran disinformasi dilakukan secara masif, bahkan oleh segelintir pihak.
“Sekarang teknologi AI, kecerdasan buatan, dengan teknologi informatika digital, satu orang dia bisa punya 1.000 account. Dia bisa beli alat-alat tidak terlalu mahal yang dari 1.000 ini bisa diperbanyak lagi,” ujar Presiden, Rabu (8/4).
Presiden menilai kondisi tersebut membuat kelompok kecil sekalipun mampu menciptakan kegaduhan di ruang publik melalui fenomena yang dikenal sebagai echo chamber. “Mungkin 100 orang, 1.000 orang bisa bikin heboh. Nah ini namanya echo chamber. Dalam pelajaran-pelajaran intelijen itu ada bagaimana mau merusak negara lain,” katanya, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Menurut Presiden, pola ancaman terhadap negara kini telah berubah, dari pendekatan militer menjadi manipulasi informasi di ruang digital. “Dulu kirim pasukan, kirim bom. Sekarang? Tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed. Dengan fitnah, hoax,” tegasnya.
Presiden juga mencontohkan bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat memanipulasi suara dan konten sehingga menampilkan sesuatu yang tidak pernah terjadi.
“AI bisa membuat seorang bicara yang dia enggak bicara gitu lho. Saya sering tuh, suara saya jelek saya ndak bisa nyanyi, ada di Youtube Prabowo nyanyi suaranya bagus banget,” ujarnya. “Ada lagi, saya pidato dalam bahasa mandarin. Ada lagi, saya pidato dalam bahasa arab,” sambung Prabowo.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa kritik tetap merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab.
“Nanti kita terima koreksi-koreksi itu. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai peringatan supaya kita waspada,” kata Presiden.
Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap waspada terhadap perkembangan teknologi informasi, menjaga persatuan, serta berpegang pada prinsip konstitusi dalam menghadapi dinamika di era digital. (her/dav)
Kemkomdigi membatasi anak dan remaja di media sosial, diapresiasi banyak pihak. Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak (PP Tunas) menegaskan keseriusan negara. Namun, orang tua tidak dapat sepenuhnya bergantung pada aturan tersebut. Data NCMEC 2024 mencatat 5.566.015 kasus pornografi anak di Indonesia (2021-2024), menyoroti risiko kejahatan siber.
WhatsApp resmi meluncurkan akun baru untuk pra-remaja usia 10-12 tahun. Fitur ini memungkinkan orang tua mengelola kontak serta grup anak secara ketat, menciptakan lingkungan komunikasi digital yang aman. Dengan pengawasan orang tua, WhatsApp berkomitmen menjaga keamanan digital anak sambil memastikan privasi percakapan melalui enkripsi end-to-end.
Bulan puasa dan Lebaran merupakan momen kebersamaan keluarga yang dinanti. Namun, bagi sebagian individu, perayaan ini kehilangan makna dan kehangatan setelah kehilangan orang tersayang. Tradisi keluarga, seperti buka bersama dan kegiatan rutin pasca-tarawih, kini terasa berbeda. Momen spesial ini menjadi kurang lengkap.
Fenomena orang kaya tampil sederhana menarik perhatian publik. Artikel ini menganalisis lima motivasi utama di balik perilaku tersebut secara faktual. Alasannya meliputi pencarian keaslian, penerapan gaya “quiet luxury”, penghindaran permintaan finansial, keinginan kebebasan dari penilaian publik, dan potensi validasi moral. Pahami kompleksitas fenomena gaya hidup ini.
Prajogo Pangestu, pemilik Barito Group, melalui Chandra Daya Investasi (CDIA) berencana membeli kembali saham Rp1 triliun (6 Februari-5 Mei). Barito Renewables Energy (BREN) juga akan membeli saham Rp2 triliun. Langkah investasi ini bertujuan menstabilkan harga saham di tengah volatilitas pasar.