Tag: Pastikan

JAKARTA – Elemen buruh menegaskan bahwa tidak ada anggaran negara yang digunakan untuk pelaksanaan perayaan hari buruh atau May Day yang digelar di Monas, pada Jumat (1/5/2026) lusa. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah dikonfirmasi akan hadir dalam perayaan tersebut.

“Saya tegaskan, biaya May Day tahun ini tidak menggunakan APBN kementerian mana pun. Tidak ada, tidak ada dana negara dipakai sepeser pun saya tahu persis. Tidak ada, baik kaos, payung dari Presiden, pendirian panggung, konsumsi semuanya,” kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam konferensi persnya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).

Oleh karena itu, dia menyampaikan kembali tidak ada anggaran negara baik di Kementerian atau lembaga tertentu. Dia menyebut, terselenggarannya perayaan May Day 2026 di Monas ini berkat uluran tangan orang-orang baik yang sayang pada pergerakan buruh Indonesia.

Baca juga: Prabowo Bakal Beri Kejutan saat May Day di Monas Lusa

“Jadi pure 100% itu merupakan dana dari tangan-tangan orang yang baik dan sayang pada pergerakan buruh,” ujarnya.

“Saya pastikan nol dana APBN yang dipakai untuk acara May Day besok,” tuturnya melanjutkan.

(rca)

Magelang, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4). Sidak dilakukan usai menghadiri dan memberikan arahan kepada 503 ketua DPRD dari seluruh Indonesia di Akademi Militer Magelang,

Setibanya di lokasi, Prabowo meninjau kondisi cadangan pangan nasional. Prabowo ingin memastikan stok beras aman dan siap disalurkan kepada masyarakat.

Ketersediaan pangan menjadi penting di tengah situasi global yang diwarnai krisis energi di sejumlah negara. Kondisi ini terjadi sebagai dampak konflik di kawasan Timur Tengah. Saat ini, Indonesia dinilai berada dalam kondisi yang relatif kuat dan stabil, baik dari sisi ketersediaan pasokan maupun harga pagan.

Lebih lanjut, Prabowo juga menyempatkan diri berinteraksi dengan para karyawan di gudang Bulog. Suasana hangat, akrab, dan penuh antusiasme terlihat saat Prabowo berbincang singkat dengan para pekerja.

Kompleks Gudang Bulog Danurejo terdiri atas dua unit bangunan dengan total kapasitas mencapai 7.000 ton yang saat ini dalam kondisi terisi penuh. Hal ini mencerminkan kesiapan stok yang optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah, khususnya di Kota dan Kabupaten Magelang.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional serta memastikan negara hadir dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Turut mendampingi Presiden dalam sidak tersebut antara lain Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah menegaskan penerapan skema kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengurangi tingkat pengawasan. Sebaliknya, mekanisme baru ini justru memperkuat sistem kontrol berbasis kinerja yang lebih terukur, transparan, dan terdokumentasi secara digital.

Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku efektif 1 April 2026, seluruh instansi pemerintah menerapkan pola kerja kombinasi empat hari Work from Office (WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari Work From Home (WFH) pada hari Jumat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi manajemen ASN yang menekankan capaian kinerja dibandingkan kehadiran fisik. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, sistem kerja fleksibel tetap menuntut disiplin dan akuntabilitas tinggi dari setiap ASN.

“Setiap ASN terikat pada Sasaran Kinerja Pegawai yang terukur. Pengawasan dilakukan melalui sistem elektronik, bukan sekadar absensi fisik. ASN tetap bekerja lima hari penuh dengan target kinerja yang sama,” ujar Rini dalam keterangan resminya, Jumat (10/4).

Dalam skema ini, pengawasan tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada capaian kerja yang terukur melalui sistem digital. Setiap pimpinan instansi memiliki tanggung jawab langsung untuk memantau dan memastikan kinerja bawahannya tetap optimal, termasuk saat pelaksanaan WFH.

Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran kinerja bawahannya, serta memastikan sistem pelaporan kinerja berjalan secara efektif.

Evaluasi efektivitas pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Menteri PANRB paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya. ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Kebijakan ini juga menjadi akselerator percepatan penerapan pemerintahan digital. Optimalisasi sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital memungkinkan setiap aktivitas kerja ASN terdokumentasi secara sistematis, sehingga meningkatkan akuntabilitas sekaligus menutup ruang bagi praktik kerja formalitas.

“Kerangka regulasinya sudah ada melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel di Instansi Pemerintah. Sementara itu, secara sistem dan infrastruktur digitalnya ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” jelas Menteri Rini.

Pemerintah juga memastikan bahwa skema WFH tidak mengganggu pelayanan publik. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi diwajibkan mengatur proporsi pegawai sesuai karakteristik layanan, sehingga layanan esensial tetap berjalan optimal.

Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta layanan bersifat kedaruratan tetap tersedia, termasuk bagi kelompok rentan. Skema kerja fleksibel justru diharapkan meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

“Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan dengan efektif sesuai kriteria, pengawasan, dan dukungan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital yang sesuai,” tuturnya.

Pemerintah menegaskan, WFH bukan berarti pelonggaran disiplin, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja ASN menuju sistem yang lebih modern, adaptif, dan berbasis kinerja. Dengan dukungan pengawasan digital dan evaluasi berkelanjutan, kinerja ASN tetap terjaga sekaligus semakin akuntabel. (her/dav)