Tag: Pemerintah

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut menghadiri acara perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat (AS) di Kediaman Duta Besar AS di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam sambutannya, Yusril menegaskan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat kini semakin erat.

Hal itu setelah kedua negara meningkatkan status kerja sama menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2023. Menurutnya, hubungan kedua negara tidak hanya dibangun melalui kerja sama formal antar pemerintah, tetapi juga didorong oleh komunikasi intensif para pemimpin negara.

“Sejak evolusi hubungan kita menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun 2023, Indonesia dan Amerika Serikat terus memperdalam kerja sama dalam semangat saling menghormati dan kepentingan bersama,” kata Yusril.

Baca juga: AS Rayakan 250 Tahun Kemerdekaan, Soroti Masa Depan Kemitraan Strategis dengan Indonesia

JAKARTA – Sejumlah akademisi mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026). Hal ini dinilai sebagai langkah realistis di tengah meningkatnya tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai penyesuaian harga tersebut pada dasarnya mengikuti karakter Pertamax sebagai BBM nonsubsidi yang memang ditentukan oleh mekanisme pasar dan sudah lebih dahulu dilakukan negara lain.

Baca juga: Harga Pertamax Naik, Komisi XII Ingatkan Dampaknya terhadap Daya Beli

“Saya kira RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM nonsubsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar sesuai dengan harga keekonomian,” ujar Fahmy, Sabtu (13/6/2026).

Menurut dia, pemerintah sebelumnya telah menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 untuk meredam dampak ekonomi kepada masyarakat. Namun, seiring meningkatnya beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pertamina, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas sehingga penyesuaian harga akhirnya sulit dihindari.

JAKARTA – Masyarakat diimbau untuk tidak mencermati ajakan unjuk rasa besar-besar Reformasi Jilid II. Sebab aksi ini berpotensi ditunggangi untuk menggagalkan kebijakan pemerintah yang sedang berjuang mengembalikan kedaulatan bangsa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) Sukri Soleh Sitorus menilai ajakan aksi tersebut perlu dicermati secara mendalam, mengingat aksi unjuk rasa tersebut berpotensi ditunggangi kepentingan kelompok tertentu, bukan semata-mata bertujuan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Sukri menegaskan hak menyampaikan aspirasi memang dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya harus tetap berlandaskan kebijaksanaan, keterukuran, dan tidak disusupi oleh agenda terselubung.

Baca juga: Mahasiswa Aliansi UNJ Melawan Turun ke Jalan, Ini Tuntutannya

”Kami mengamati seruan Reformasi Jilid II yang mereka lantangkan bukan tanpa tanya besar. Kami khawatir aksi ini justru dirancang untuk menggagalkan kebijakan pemerintah yang sedang berjuang keras mengembalikan kedaulatan bangsa, bukan memperbaiki keadaan yang ada,” tegas Sukri.

Sukri menjelaskan di tengah langkah pemerintah menjalankan empat program prioritas nasional yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disertai pengelolaan sistem ekspor-impor secara terpadu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, muncul penolakan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Menurut Sukri, tekanan tersebut sengaja dibungkus rapi dalam narasi seolah-olah menjadi suara perlawanan rakyat.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak mengalami kenaikan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah berkomitmen mempertahankan harga Pertalite di Rp10.000 per liter dan Biosolar di Rp6.800 per liter.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6).

“Kami menyampaikan bahwa harga BBM bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, keputusan mempertahankan harga BBM subsidi merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, dari dampak gejolak ekonomi dan kenaikan harga energi.

“Makanya, BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan untuk menjaga daya beli masyarakat,” lanjutnya.

Bahlil kemudian menegaskan bahwa hanya BBM nonsubsidi yang harganya disesuaikan dengan pergerakan harga pasar. Kendati demikian, ia menyebut bahwa PT Pertamina (Persero) dan pelaku usaha hilir migas lainnya telah memperhitungkan penyesuaian harga tersebut secara bijak.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga menegaskan bahwa harga Pertalite dan Biosolar tidak mengalami penyesuaian.

Namun menurutnya Pertamina perlu melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi berdasarkan dinamika geopolitik global dan harga minyak di pasar internasional, sembari tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.

“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya,” jelasnya dalam keterangan video.

Ia melanjutkan bahwa di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina, dengan dukungan penuh dari pemerintah, tetap berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat selama ini dan mari kita bersama-sama bijak menggunakan energi,” imbuh Simon. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah sepanjang 2026. Program tersebut mencakup renovasi gedung sekolah, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” jelas Abdul dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Kamis (11/6).

Ia mengatakan bahwa jumlah tersebut meningkat dari rencana sebelumnya.

Pada awalnya, lanjut Abdul, pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 sekolah dengan anggaran sebesar Rp14 triliun. Namun, pemerintah kemudian berkomitmen menambah sasaran sebanyak 60.000 satuan pendidikan, sehingga total target revitalisasi mencapai 71.744 sekolah.

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah telah menyelesaikan sekitar 70 persen dari target awal revitalisasi 11.744 sekolah. “Bahkan, beberapa di antaranya sudah bisa selesai di bulan Juli atau Agustus, dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun ajaran 2026/2027,” lanjut dia.

Abdul melanjutkan, program revitalisasi sekolah memiliki dampak yang lebih luas dibanding sekadar perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan hasil kajian pemerintah, program tersebut juga berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilakukan melalui mekanisme swakelola, sehingga proses pembangunan dan perbaikan dilaksanakan langsung oleh masing-masing satuan pendidikan. Skema tersebut dinilai dapat mendorong keterlibatan masyarakat setempat sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja di daerah.

“Mereka yang mengerjakan revitalisasi untuk 71.744 (sekolah) tu sekitar 1,1 juta orang, yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa program revitalisasi sekolah mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selama melakukan peninjauan ke daerah-daerah tersebut, Abdul mengatakan bahwa pengelola sekolah dan para siswa sangat mengapresiasi program tersebut.

“Karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” pungkas dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) secara serentak dan berkelanjutan di seluruh daerah dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026.

Gerakan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mempercepat target pengelolaan sampah nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Widyajayanti, mengatakan Gerakan Nasional Indonesia ASRI dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah sejak tingkat individu, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan.

“Melalui Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 ini, pemerintah juga mendorong gerakan nasional ASRI ini secara serentak dan berkelanjutan di tingkat tapak dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di tingkat individu. Kemudian juga mendorong kolaborasi lintas sektor serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam forum global,” ujar Laksmi, Kamis (11/6).

Ia menjelaskan, melalui platform Gerakan Nasional Indonesia ASRI, pemerintah meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun serta menetapkan kebijakan daerah yang mendukung implementasi gerakan tersebut

“Diminta kepada Gubernur, Bupati, Walikota dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait untuk menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan gerakan Indonesia Asri,” terangnya.

Konsep ASRI mencakup empat fokus utama. Pertama, Aman, yang menitikberatkan pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik. Kedua, Sehat, yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan demi mendukung kesehatan masyarakat. Ketiga, Resik, yang berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah secara terintegrasi. Keempat, Indah, yang menekankan pentingnya estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.

Selain mendorong perubahan perilaku masyarakat, Gerakan Nasional Indonesia ASRI juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah di sektor lingkungan hidup. Salah satu target utama yang ingin dicapai adalah pengelolaan sampah secara menyeluruh sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Kita juga ada program-program prioritas yang harus dikerjakan dan harapannya bisa menyelesaikan terutama terkait dengan sampah terkelola 100 persen di tahun 2029 sesuai dengan RPJMN,” kata Laksmi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan lingkungan yang saat ini menjadi perhatian nasional tidak hanya terkait sampah, tetapi juga mencakup pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, hingga perubahan iklim. Berbagai isu tersebut, menurutnya, telah menjadi perhatian pemerintah dan mendapat arahan langsung dari Presiden.

“Pengelolaan sampah menjadi perhatian sangat besar oleh Bapak Presiden. Tadi disampaikan kita harus mencapai 100 persen di 2029, tetapi pada kesempatan belum lama ini Bapak Presiden menyampaikan kembali bahwa untuk pengelolaan sampah harapannya bisa selesai di 2028,” ungkapnya. (her/dav)

JAKARTA – Pemerintah dan Komisi III DPR menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Hasilnya, komisi hukum parlemen itu menyetujui RUU Polri dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja Habiburokhman dan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Baca juga: Pemerintah Serahkan 112 DIM RUU Polri ke Komisi III DPR

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Polri dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan RUU Polri yang akan dijadwalkan setelah rapat ini?” tanya Habiburokhman.

“Setuju,” jawab forum rapat.

(rca)