Tag: Pemerintah

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur.

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa hingga saat ini sedikitnya sepuluh kapal telah dikonfirmasi ditangkap termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.

Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Andi Angga Prasadewa yang berada di kapal Josef sebagai delegasi GPCI – Rumah Zakat.

“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujar Yvonne.

Sementara itu, kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono alias Abeng hingga saat ini masih terus diupayakan untuk dihubungi guna mengetahui status kapal, termasuk kondisi Bambang Noroyono di kapal tersebut.

“Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional,” lanjutnya.

Yvonne juga menegaskan bahwa pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat.

“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” ujarnya.

Sejak awal Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan para WNI.

Kemlu RI juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan. (her/dav)

Foto: Magnific/ DC Studio

Teknologi.id – Kasus pemecatan karyawan yang berujung pada sabotase siber berskala besar mengguncang industri teknologi dan keamanan federal Amerika Serikat. Dua saudara kembar, Muneeb Akhter dan Sohaib Akhter (34), didakwa setelah nekat menghapus sekitar 96 database berisi informasi sensitif milik pemerintah federal AS. Aksi destruktif ini dilakukan hanya beberapa menit setelah mereka berdua didepak dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Kasus ini memicu sorotan tajam karena kedua pelaku bekerja di Opexus, sebuah perusahaan kontraktor teknologi terkemuka berbasis di Washington DC yang melayani lebih dari 45 lembaga pemerintah AS. Hal yang lebih ironis, keduanya berhasil lolos proses rekrutmen dan menangani data krusial negara meskipun memiliki rekam jejak kriminal siber yang kelam di masa lalu.

Baca juga:AI Kini Jadi Senjata Baru Hacker Global, Google Ungkap Modusnya

Rekam Jejak Kriminal dan Pelanggaran di Tempat Kerja

Catatan pengadilan federal menunjukkan bahwa si kembar Akhter bukanlah orang baru dalam dunia kejahatan siber. Pada tahun 2015, mereka sempat mengaku bersalah atas kasus penipuan daring, peretasan situs web, pencurian data kartu kredit, hingga upaya menjual informasi pribadi di jaringan darknet. Sohaib juga diketahui pernah mencuri data rekan kerjanya saat bekerja di Departemen Luar Negeri AS. Setelah menyelesaikan masa hukuman penjara, mereka perlahan kembali masuk ke industri teknologi. Muneeb direkrut oleh Opexus pada tahun 2023, sementara Sohaib menyusul setahun kemudian.

Namun, menurut dokumen dakwaan pemerintah, keduanya tidak kapok dan kembali melakukan pelanggaran selama bekerja di Opexus. Pada 1 Februari 2025, Muneeb meminta Sohaib mencuri kata sandi plaintext milik seorang pelapor di portal publik Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Akun tersebut kemudian diretas untuk mengakses e-mail korban secara ilegal.

Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa Muneeb telah mengumpulkan 5.400 username dan kata sandi dari jaringan internal Opexus. Ia membuat sejumlah skrip Python, salah satunya bernama marriott_checker.py, untuk menguji login otomatis ke jaringan hotel Marriott, DocuSign, hingga akun maskapai penerbangan milik orang lain untuk mengambil poin penerbangan mereka demi bisa bepergian gratis.

Kronologi Sabotase: Kelalaian Sistem Setelah Pemecatan

Masa lalu kriminal si kembar akhirnya terendus oleh manajemen Opexus. Pada 18 Februari 2025, keduanya dipanggil ke sebuah rapat daring via Microsoft Teams untuk diberhentikan secara sepihak. Rapat pemecatan tersebut berakhir tepat pukul 16.50 waktu setempat.

Hanya berselang lima menit, Sohaib langsung mencoba masuk kembali ke jaringan internal perusahaan menggunakan VPN, namun akses dan akun Windows miliknya telah berhasil diblokir oleh tim IT. Kendati demikian, perusahaan melakukan kelalaian fatal: mereka lupa menonaktifkan akun milik Muneeb.

Celah keamanan itu langsung dimanfaatkan secara agresif. Pada pukul 16.56, Muneeb masuk ke database pemerintah AS yang dikelola Opexus dan menjalankan perintah sistem untuk mengunci akses pengguna lain agar tidak ada yang bisa menghentikan aksinya. Dua menit kemudian, tepat pukul 16.58, ia mulai menghapus pangkalan data milik Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) menggunakan perintah SQL: DROP DATABASE dhsproddb;

Sesaat setelah penghapusan dimulai, pada pukul 16.59, Muneeb menggunakan chatbot AI untuk memandu langkahnya menutupi jejak digital dengan mengetikkan pertanyaan tentang bagaimana cara menghapus system logs pada SQL Server dan rekaman event pada Windows Server 2012. Dalam waktu kurang dari satu jam, Muneeb berhasil melenyapkan sekitar 96 database federal yang berisi data undang-undang keterbukaan informasi (Freedom of Information Act) hingga berbagai dokumen investigasi sensitif. Ia juga mengunduh 1.805 file penting EEOC ke dalam USB drive serta mencuri data pajak federal milik 450 warga negara.

Baca juga:Hacker Indonesia Diduga Tipu AI Grok hingga Transfer Kripto Rp3,4 Miliar

Terjebak Rekaman Sendiri dan Proses Hukum 2026

Selama aksi penghancuran data berlangsung, kedua bersaudara ini terus berdiskusi mengenai langkah sabotase tersebut. Fakta persidangan belakangan mengungkap hal yang tak kalah mengejutkan: pemerintah berhasil mendapatkan transkrip percakapan langsung mereka karena si kembar merekam sesi panggilan Microsoft Teams saat mereka dipecat, namun lupa mematikan fungsi perekam tersebut setelah rapat daring ditutup.

Dalam rekaman tersebut, Sohaib sempat menyarankan untuk menghapus seluruh filesystem dan sempat mengusulkan ide pemerasan terhadap perusahaan, meskipun ide pemerasan itu ditolak oleh Muneeb karena dinilai terlalu transparan sebagai bukti kesalahan mereka.

Sekitar tiga minggu pascakejadian, aparat federal menggerebek rumah mereka di Alexandria, Virginia. Petugas menyita berbagai perangkat elektronik serta tujuh pucuk senjata api ilegal bersama 370 butir amunisi, yang seharusnya dilarang dimiliki oleh Sohaib karena status residivisnya. Keduanya resmi ditangkap pada 3 Desember 2025.

Foto: ArsTechnica

Memasuki pertengahan tahun 2026, kasus ini mencapai babak baru. Muneeb Akhter sempat menandatangani kesepakatan pengakuan bersalah pada April 2026, namun melalui surat tulisan tangan dari dalam penjara pada Mei 2026, ia mencoba mencabut pengakuan tersebut dan meminta izin untuk membela dirinya sendiri tanpa pengacara (pro se). Di sisi lain, Sohaib Akhter memilih menempuh jalur persidangan penuh. Pada 7 Mei 2026, juri federal resmi menyatakan Sohaib bersalah atas konspirasi penipuan komputer, perdagangan kata sandi, dan kepemilikan senjata api ilegal. Sidang pembacaan vonis hukumannya dijadwalkan berlangsung pada September 2026 mendatang.

Pihak Opexus sendiri akhirnya mengeluarkan pernyataan yang mengakui adanya kegagalan total dalam prosedur internal mereka, termasuk kekecewaan atas proses uji tuntas latar belakang karyawan serta penanganan penonaktifan akun pascapemecatan yang tidak ditangani dengan benar.

Baca Berita dan Artikel lainnya diGoogle News.

(yna/sa)

JAKARTA – Pemerintah dan DPR sudah mulai membahas terkait kesiapan pembentukan lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP). Langkah ini sesuai yang diamanatkan dalam UU PDP.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid usai menggelar rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

“Tadi kesiapan yang kita bahas juga mengenai lembaga PDP,” kata Meutya.

Baca juga: Soal Perjanjian Transfer Data RI-AS, Komisi I DPR Desak Pembentukan Lembaga PDP Independen

Meutya menyampaikan saat ini pemerintah terus berkoordinasi di internal, khususnya antara Komdigi, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Kementerian PAN-RB.

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad meminta pemerintah memberikan kebijakan affirmative action atau tindakan afirmatif bagi guru honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Habib menegaskan bahwa penataan birokrasi berdasarkan Undang-Undang ASN tidak boleh dijalankan secara kaku hingga mengorbankan para pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah negeri.

“Di tengah kekurangan guru yang sangat besar, negara dihadapkan pada dilema regulasi. Jika penghapusan honorer dilakukan tanpa mekanisme transisi yang adil, yang terancam bukan hanya nasib guru, tetapi juga keberlangsungan pendidikan nasional. Ketidaksinkronan antara Kemendikdasmen dan Kementerian PAN-RB telah menciptakan ketidakpastian hukum yang meresahkan,” kata Habib Syarief dikutip Sabtu (16/5/2026).

Persoalan guru honorer saat ini memuncak seiring amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 yang mewajibkan penataan tenaga non-ASN tuntas pada 2024. Namun di lapangan, kata dia, Indonesia justru menghadapi krisis kekurangan lebih dari 480 ribu guru, dengan laju pensiun mencapai 70 ribu orang per tahun.

Baca juga: Kisah Haru Sitimah, Guru SD di Kudus yang Tetap Mengajar di Tengah Keterbatasan

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaan berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan akuntabel.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dalam konferensi pers mingguan di kantor Badan Komunikasi RI, Jakarta, Rabu (13/5), menyampaikan bahwa terdapat empat langkah penguatan tata kelola program prioritas nasional yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita di seluruh Indonesia.

Pertama, penguatan verifikasi dan validasi penerima manfaat. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025, pendataan penerima manfaat bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama untuk peserta didik, serta data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Verifikasi dan validasi dilakukan masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui koordinasi dengan dinas kesehatan, puskesmas/posyandu, kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta bidan desa.

Kedua, standardisasi kualitas dan nilai gizi menu. Seluruh SPPG diwajibkan mengacu pada angka kecukupan gizi (AKG) harian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, yakni 20–25 persen AKG untuk makan pagi atau 30–35 persen AKG untuk makan siang. Menu MBG harus terdiri atas makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, dan buah.

Selain itu, setiap SPPG wajib memeriksa mutu secara fisik melalui uji organoleptik yang mencakup warna, rasa, aroma, dan tekstur sebelum makanan dikonsumsi penerima manfaat.

Ketiga, penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG. BGN melakukan inspeksi terhadap SPPG sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi MBG. Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara karena tidak memenuhi standar.

Keempat, penguatan mekanisme pengaduan publik. BGN mengoperasikan Call Center Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127 sebagai kanal pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Sepanjang 2026, jumlah aduan yang masuk tercatat sebanyak 3.615 laporan.

“Dalam penguatan tata kelola ini, pemerintah memegang tiga prinsip yang sederhana namun tegas, yaitu akurasi sasaran, mutu layanan, dan akuntabilitas. Artinya, penerima manfaat harus tepat, menu harus memenuhi standar gizi, dan setiap SPPG harus bisa diawasi serta dievaluasi secara terbuka,” kata Qodari.

Tak hanya itu, Qodari juga menegaskan pemerintah akan memperkuat tata kelola di bidang perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, prosedur operasi standar (SOP) higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan.

Menurut Qodari, penguatan tata kelola menjadi penting mengingat MBG dijalankan dalam skala besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ia pun menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat demi penyempurnaan program.

Berdasarkan data BGN per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat MBG yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8 persen dari total target 82,9 juta penerima manfaat.

Sementara itu, jumlah SPPG yang terdata sebanyak 28.390 unit, dengan 15.735 SPPG atau 55,42 persen di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Qodari menambahkan pemerintah akan terus melaporkan perkembangan perbaikan tata kelola MBG secara berkala kepada publik.

“Pemerintah berkomitmen melaporkan perkembangan perbaikan tata kelola ini secara berkala kepada publik, sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara” ujarnya. (her/dav)

Semarang, Idola 92.6 FM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah (Pemda), serta seluruh kementerian/lembaga terkait, meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK), pada Senin (11/5).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan, langkah ini menjadi ruang paling strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya antikorupsi sejak dini. “Pendidikan harus menjadi fondasi membangun generasi berintegritas. Karena itu, penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama,” tegas Setyo dalam sambutannya di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta.

KPK memandang penguatan integritas di sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bersama. Hal itu didasari dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang menunjukkan Indeks Integritas Pendidikan berada pada angka 69,50 dari skala 100.

Nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Sebab demikian, pendidikan antikorupsi diposisikan sebagai strategi hulu negara untuk membangun fondasi karakter dan integritas generasi masa depan.

Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar PAK ini juga menjadi bagian dari upaya tindak lanjut dan evaluasi atas hasil SPI Pendidikan 2024, yang perbaikannya dilakukan sepanjang tahun 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi akan disertai lima buku Bahan Ajar untuk guru-guru di seluruh jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Dalam panduan ini, terdapat lima kompetensi kunci yang menjadi fondasi Pendidikan Antikorupsi, yaitu terkait ajaran menaati aturan; memahami konsep kepemilikan; menjaga amanah; mengelola dilema etis; dan membangun budaya antikorupsi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi membentuk generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berintegritas.

“Ini merupakan bagian dari kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter, khususnya kepribadian yang jujur, kepribadian yang berintegritas, bertanggung jawab, dan perilaku yang bersih dari segala macam bentuk korupsi,” ungkapnya, dalam siaran persnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri III, Akhmad Wiyagus, menekankan panduan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah maupun satuan pendidikan (satdik) di daerah dalam membangun ekosistem pendidikan berintegritas.

“Kepada seluruh Kepala Daerah untuk mendorong dan memastikan implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan memanfaatkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang telah tersedia, sebagai upaya melakukan perbaikan konkret dan terukur guna meningkatkan integritas pendidikan secara nyata,” ujarnya.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026

Tahun ini, KPK kembali melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan sebagai instrumen untuk memotret kondisi integritas pendidikan di Indonesia. Adapun periode survei dilaksanakan sejak 13 April sampai dengan 31 Juli 2026.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026 secara mutlak membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif pemangku kepentingan daerah sebagai aktor utama perubahan. Tidak hanya pemerintah daerah, pemangku kepentingan juga mencakup instansi pembina, instansi pengawas, hingga satuan pendidikan. Survei ini menjadi bagian dari evaluasi atas berbagai upaya penguatan integritas yang telah dilakukan bersama dalam satu tahun terakhir.

KPK berharap berbagai langkah perbaikan yang dilakukan dapat memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi secara nyata dan berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan.

“Penting menanamkan semangat masa depan tanpa korupsi mulai dari hari ini. Dengan demikian, pemberantasan korupsi sejatinya dimulai dari ruang kelas,” pungkas Setyo

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo; Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi; jajaran kementerian/lembaga terkait; pemerintah daerah; kepala dinas pendidikan; serta para pemangku kepentingan di sektor pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengapresiasi upaya keras pemerintah Indonesia dalam mengevakuasi warga negara Singapura yang meninggal dunia maupun selamat dalam erupsi Gunung Dukono di Maluku Utara, Jumat (8/5).

Mewakili rakyat Singapura, Vivian juga menyampaikan harapan agar seluruh tim penyelamat Indonesia tetap berada dalam kondisi aman selama proses evakuasi berlangsung.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada tim pencarian dan pertolongan, di mana lebih dari 150 pihak profesional mengambil risiko tinggi di tengah gunung berapi yang masih erupsi dan di tengah cuaca yang kurang baik,” ujar Vivian usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, Selasa (12/5).

Lebih lanjut, Vivian menilai respons cepat dan upaya keras pemerintah Indonesia mencerminkan eratnya hubungan kedua negara. Menurutnya, proses penyelamatan tersebut menunjukkan naluri alami kedua negara untuk saling membantu dan melindungi pada masa krisis.

“Jadi, terima kasih banyak. Hal-hal seperti ini tidak dapat dibayar maupun diminta; kita hanya bisa berharap dan mengandalkan kekuatan hubungan di antara kedua negara kita,” lanjut dia.

Sebelumnya, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gunung Dukono erupsi pada Jumat yang melontarkan kolom abu vulkanis setinggi 10 kilometer (km) dan disertai dentuman lemah hingga kuat.

Pascaperistiwa tersebut, BNPB mencatat bahwa 15 pendaki ditemukan dalam keadaan selamat, yang terdiri dari tujuh warga negara Singapura dan delapan Warga Negara Indonesia (WNI). Sementara itu, tim SAR gabungan juga telah mengevakuasi jenazah tiga korban jiwa, yang terdiri dari satu WNI dan dua warga negara Singapura. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mempeluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelum bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara dalam rapat terbatas (Ratas), Selasa (12/5).

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini menyampaikan bahwa perkembangan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan pada tahun ajaran 2026–2027.

“Kami juga melaporkan persiapan secara khusus penyelenggaraan Sekolah Rakyat di tahun 2026–2027 yang Insyaallah akan kita mulai pembelajarannya pada bulan Juli yang akan datang dengan alokasi siswa mencapai 32 ribu untuk tahun ini,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya jumlah siswa Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 15 ribu peserta didik. Dengan tambahan 32 ribu siswa baru tahun ini, total penerima manfaat program tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 46 ribu siswa.

“Tahun lalu 15 ribu lebih, artinya kalau digabung tahun ini sudah ada sekitar 46 ribu lebih siswa Sekolah Rakyat,” katanya.

Menurut Gus Ipul, perluasan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat akses pendidikan bagi keluarga miskin dan kelompok rentan agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih layak dan berkualitas.

Selain membahas pendidikan, Kementerian Sosial juga melaporkan perkembangan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan bansos tidak membuat masyarakat bergantung, melainkan menjadi pintu masuk menuju program pemberdayaan ekonomi sehingga penerima bantuan bisa mandiri ke depannya.

“Bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat demotivasi. Malah justru sebaliknya dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis Presiden yang lain,” ujarnya. (her/dav)