Tag: Pimpinan

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak mau uang rakyat dicuri oleh siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Penegasan ini diungkapkan Prabowo pasca mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Diketahui, Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN. Kemudian, Wakil Kepala BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Bahkan kini ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca juga: Breaking News! Kejagung Tahan Dadan Hindayana!

Prabowo menegaskan bahwa negara tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba menyalahgunakan amanah rakyat. Dia bahkan menyatakan siap memperkuat kapasitas lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

JENEWA – Konfederasi ASPEK Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat jejaring gerakan pekerja internasional melalui kunjungan resmi ke kantor pusat UNI Global Union di Jenewa, Swiss, pada 3 Juni 2026. Kunjungan dilakukan Presiden dan Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia di sela pelaksanaan International Labour Conference ke-114.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus memperluas kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan yang tengah mengubah lanskap ketenagakerjaan global.

Baca juga: Menaker Yassierli Minta Aspek Indonesia Berkontribusi untuk Bangsa

Delegasi ASPEK Indonesia diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal UNI Global Union, Christy Hoffman didampingi Michalla Lafferty dan Joanna Katsoulas. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, dengan fokus pada penguatan solidaritas pekerja lintas negara.

Berbagai isu strategis menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, mulai dari dampak transformasi digital terhadap hubungan kerja, perkembangan ekonomi platform, tantangan pengorganisasian pekerja di era digital, perlindungan sosial, hingga perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dan sejumlah negara lainnya.

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan isi hatinya usai mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Prabowo mengaku sedih karena terpaksa mengganti orang-orang yang disayangi dan dipercayainya untuk mengemban tugas berat.

Sebelumnya, Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN. Kemudian, Wakil Kepala BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Bahkan kini ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca juga: Dugaan Korupsi MBG, Dadan Hindayana Cs Diduga Dapat Setoran Miliaran Rupiah per Hari

“Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih, karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat,” kata Prabowo di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (3/6/2026).

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Kepala BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana kini digantikan oleh Nanik S. Deyang.

Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dengan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari.

Prasetyo Hadi menyampaikan pergantian ini diambil Prabowo setelah mengevaluasi kinerja BGN selama satu setengah tahun atau sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergulir sejak awal 2025.

“Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/6) malam.

Prasetyo menjelaskan Prabowo menerima berbagai masukan dari kementerian dan lembaga terkait, masyarakat, serta para penerima manfaat program MBG. Berdasarkan evaluasi, Prabowo memutuskan mengganti pimpinan BGN.

Selain Kepala BGN Dadan Hindayana, dua wakil Kepala BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya juga diganti. Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.

Pemerintah berharap jajaran pimpinan baru BGN bisa segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Dengan kepemimpinan yang baru, kita berharap pelaksanaan program-program prioritas dapat semakin dipercepat, kinerja organisasi semakin baik, tata kelola semakin kuat. Serta manfaat yang dirasakan masyarakat semakin nyata, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia,” ucap Prasetyo.

Dia menegaskan pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu jalannya seluruh program BGN, khususnya program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. (her/dav)

JAKARTA – Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) akan bertemu pimpinan DPR dan pemerintah untuk berbicara perihal rencana pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Hal itu disampaikan Badan Pekerja GKSR Said Salahuddin.

Said mengingatkan bahwa pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah harus segera merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta untuk segera melakukan perbaikan atas undang-undang tersebut, salah satunya terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Menurutnya, semua pihak harus benar-benar dilibatkan dalam pembahasan tersebut. “Seingat saya teman-teman koalisi masyarakat sipil, Perludem dan kawan-kawan tuh sudah ya, sudah pernah masukkan naskah akademik, rancangan undang-undang. Sudah dengar tokoh semacam Prof Jimly, Prof Mahfud gitu ya, Doktor Refly Harun, dan sebagainya,” kata Said dalam talkshow Sindo Prime, dikutip Kamis (28/5/2026).

Baca Juga: Struktur Baru GKSR: Said Iqbal Ketua Umum, Ferry Kurnia Sekjen

Dia mengingatkan putusan MK Nomor 116 itu juga menyatakan bahwa dalam proses pembahasan revisi terutama kaitan dengan ambang batas parlemen itu juga harus melibatkan partai politik nonparlemen yang kini direpresentasikan oleh GKSR. Di gerakan itu, sedikitnya ada delapan partai politik nonparlemen yang tergabung.

JAKARTA – Sekelompok masyarakat, akademisi, mantan pejabat publik, pegiat antikorupsi, dan praktisi hukum menyampaikan Amicus Curiae terkait perkara Chromebook dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim dkk. Total ada 21 orang yang terlibat dalam pemberian dokumen Amicus Curiae.

Mereka adalah pegiat antikorupsi, auditor sekaligus mantan pimpinan KPK 2003-2007 Amien Sunaryadi, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo. Politisi dan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pegiat antikorupsi, mantan pimpinan KPK 2003-2007, mantan direksi dan komisaris beberapa BUMN, pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) . Erry Riyana Hardjapamekas. Serta budayawan, penulis dan mantan jurnalis Goenawan Mohamad.

Selain itu, mantan Menteri BUMN, Bankir dan Ekonom Laksamana Sukardi. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, advokat, pegiat hak asasi manusia Marzuki Darusman. Guru besar hukum, pegiat antikorupsi, advokat, pendiri sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil di antaranya Indonesia Corruption Watch, Transparansi Internasional Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Todung Mulya Lubis. Termasuk aktivis Hak Asasi Manusia, Akademisi, Executive Director of Amnesty International Indonesia.Executive Board of Transparency International Indonesia Usman Hamid.

Baca juga: Kritisi Kasus Nadiem Makarim, Romli Atmasasmita: Jaksa Melanggar KUHAP

Amicus Curiae ini bertujuan memberikan pandangan hukum yang objektif dan independen guna membantu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai perkara secara jernih dan berkeadilan, khususnya terkait penafsiran dan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang kini diserap dalam Pasal 603 dan 604 KUHP).

Para Amici berpandangan telah terjadi kekeliruan mendasar dan sistemik dalam memahami esensi tindak pidana korupsi, yang berimplikasi langsung pada proses penetapan tersangka, penyusunan dakwaan, hingga konstruksi pembuktian di persidangan.

Melalui kajian historis, sistematis, dan teleologis terhadap perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi sejak 1957 hingga lahirnya UU Tipikor, Amicus Curiae ini menegaskan inti atau actus reus dan mens rea tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 bukanlah semata-mata kerugian keuangan negara, melainkan perbuatan curang atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum.