Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026). Pelaporan ini terkait dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik. JK membantah tudingan mendanai Roy Suryo terkait ijazah Presiden Jokowi, menyebutnya merugikan martabat.
Bareskrim Polri intensif usut dugaan penipuan PT DSI yang merugikan Rp2,4 triliun. Sebanyak 90 saksi telah diperiksa, termasuk pasangan artis Dude Harlino dan Alyssa Soebandono. Penyidik juga berhasil memblokir 80 rekening serta menyita aset senilai Rp300 miliar. Aset tersebut mencakup properti mewah, lahan, dan kendaraan.
Kompolnas mendesak Polri membongkar jaringan narkoba yang memasok eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Desakan ini disampaikan dalam sidang Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP). Kompolnas ingin mengungkap pola penyerahan, jenis narkoba, serta pelaku lain demi komitmen Polri memberantas narkoba.
Kapolri instruksikan tes urine bagi seluruh anggota Polri menyusul kasus narkoba. Pengamat militer Susaningtyas Kertopati menilai tes urine penting, namun tak cukup. Diperlukan riset objektif dan penyelidikan mendalam terkait fenomena perwira Polri pengguna narkoba. Tes psikologi berkala juga disarankan untuk Polri dan TNI.
Mabes Polri menjelaskan penunjukan AKBP Catur Setiawan sebagai Plh Kapolres Bima Kota. Catur menggantikan AKBP Didik Putra Kuncoro yang telah ditetapkan tersangka narkoba. Penunjukan oleh Polda NTB ini disorot karena Catur juga memiliki riwayat kasus penyalahgunaan narkoba, pernah positif sabu pada 2017. Penunjukan bersifat sementara.
Polri fokus usut tuntas kasus narkoba eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Kubu Didik membantah dugaan penyimpangan seksual dalam sidang kode etik Polri. Penegakan kode etik fokus pada keterlibatan narkoba yang berujung Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Polri tegaskan komitmen berantas narkoba tanpa toleransi.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti wacana perubahan struktur Polri. Ia berpendapat perubahan struktural tidak selalu menyelesaikan masalah. Posisi Polri di bawah presiden pasca-Reformasi merupakan pertimbangan matang. Muhammadiyah menyarankan perbaikan internal dan good governance. Haedar percaya Presiden Prabowo Subianto mampu mengatasi masalah.
Kementerian HAM menyoroti kasus tewasnya pelajar (14) yang diduga dianiaya oknum Brimob Polda Maluku. Wakil Menteri HAM Mugiyanto mendesak Polri membuktikan semboyan pelindung masyarakat. Penyelidikan transparan dan profesional diminta. Pelaku harus dihukum adil untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dan memberikan efek jera.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo perintahkan tes urine seluruh anggota Polri. Kebijakan ini menyusul pemecatan eks Kapolres Bima Kota terkait narkoba. Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mendukung langkah tersebut. Tujuannya membersihkan Polri dari penyalahgunaan narkoba dan memulihkan citra institusi. PTDH direkomendasikan.
Bareskrim Polri menguji emas batangan yang disita dari penggeledahan toko emas. Ini terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dirtipidesus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyatakan pengujian guna menentukan kualitas dan jumlah total emas. Empat boks emas disita.