Tag: Polri

JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memiliki semangat ingin menciptakan polisi sipil atau civilian police dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. Dengan begitu tugas utama kepolisian mengayomi, melindungi, dan melayani akan semakin seperti yang diharapkan masyarakat.

Hal itu juga sesuai dengan Catur Prasetya dan Tri Brata Polri. “Nah nanti bentuk-bentuknya itu akan menjadikan civilian police, polisi-polisi sipil bukan militer. Polisi sipil,” ujar Mahfud di Kantor KPRP, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Baca juga: Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri

Menurut dia, seluruh personel harus bisa menjadi prajurit Korps Bhayangkara yang berperan sebagai protagonis. “Protagonis itu tokohnya yang menjadi rujukan, yang disenangi, gitu kan. Sehingga nanti polisi itu paradigmanya tuh disenangi orang. Semua apa-apa ingin bersahabat dengan polisi. Demokratis, transparan, bersaudara itu protagonis,” ungkap Mahfud.

Ke depan Polri diharapkan tidak bergaya militeristik, hedonis, flexing, hingga melakukan pelanggaran yang menyakiti hati masyarakat.

“Jangan militeristik, jangan hedonis, jangan memeras, jangan membekingi perjudian, jangan macam-macam yang jelek-jelek itu flexing-flexing dan macam-macam itu kan perilaku yang banyak perilaku aktual,” ujarnya.

(jon)

JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) tidak mengusulkan kepolisian berada di bawah kementerian. Rekomendasi itu sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto .

“Pertama soal apakah Polri itu bisa diletakkan sebagai kementerian atau di bawah kementerian, itu memang kami dari Komisi Reformasi itu tidak mengusulkan. Tidak mengusulkan,” kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor KPRP, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Mahfud menjelaskan, semua usulan memang masuk dalam KKRP. Namun, diskusi berjalan musyawarah memutuskan komite tak mengusulkan Polri di bawah kementerian atau langsung berada di bawah Presiden.

Baca Juga: Dekan FH UMT: Kompolnas Perlu Diatur melalui Undang-Undang Tersendiri

“Artinya Komisi Reformasi berdebat lama, masyarakat juga menyampaikan masukan, lalu didiskusikan. Pada kesimpulannya kita tidak memasukkan itu sebagai usul,” ujar Mahfud.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan hasil kerja komisi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5) sore.

Dalam pertemuan yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 17.30 WIB, Jimly menjelaskan bahwa selama tiga bulan masa kerja, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Konsultasi tersebut melibatkan lembaga negara, organisasi masyarakat, LSM, internal Polri, hingga kunjungan ke sejumlah daerah guna menyerap aspirasi publik.

“Selama 3,5 jam kami melaporkan semua hal berkenaan dengan apa yang sudah dilakukan sejak dibentuknya komisi percepatan reformasi. Kami sudah bertemu berbagai pemangku kepentingan, mendengarkan aspirasi internal Polri, dan juga turun ke daerah,” ujar Jimly.

Selain itu, Jimly memaparkan bahwa hasil kerja komisi dituangkan ke dalam 10 buku yang memuat kebijakan serta alternatif reformasi Polri yang dapat dijalankan oleh pemerintah maupun internal institusi.

Komisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Polri yang akan ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi turunan serta reformasi internal. Langkah tersebut mencakup perubahan 8 Perpol (Peraturan Polri) dan 24 Perkap (Peraturan Kapolri) hingga tahun 2029.

Jimly menjelaskan beberapa poin rekomendasi reformasi Polri yang telah disetujui oleh Presiden, yakni sebagai berikut:

Pertama, Penguatan Independensi Kompolnas. Menurut Jimly, Komisi KepolisianNasional (Kompolnas) akan dirombak menjadi lembaga yang lebih independen tanpa unsur ex-officio. Kompolnas juga diberikan kewenangan baru untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat bagi Polri.

Kedua, Status Kelembagaan Polri Tetap di Bawah Presiden. Jimly mengatakan pemerintah menyepakati tidak ada pembentukan kementerian baru untuk membawahi Polri. Struktur kelembagaan saat ini dinilai masih sangat relevan untuk dipertahankan.

Ketiga, Mekanisme Pengangkatan Kapolri. Jimly menjelaskan, proses pengangkatan Kapolri dipastikan tidak berubah, yakni tetap melalui penunjukan langsung oleh Presiden dengan kewajiban mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Keempat, Pembatasan Jabatan di Luar Institusi. Menurut Jimly, penempatan anggota Polri pada jabatan di luar struktur institusi kepolisian akan diperketat. Aturan ini akan dituangkan dalam regulasi baru untuk memastikan profesionalisme personel.

Selain empat poin utama tersebut, pemerintah menetapkan target pembenahan regulasi internal secara bertahap. Reformasi ini mencakup perubahan terhadap 8 Peraturan Polri dan 24 Peraturan Kapolri yang ditargetkan rampung hingga tahun 2029.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra, menambahkan bahwa terdapat enam poin utama hasil reformasi yang telah disampaikan, dibaca, dan diterima oleh Presiden.

“Kesimpulannya, bahwa ada 6 poin kesimpulan dari komite percepatan reformasi Polri, kita sudah melaporkan hasil kerja dari komite percepatan reformasi Polri kepada Pak Presiden dan Pak Presiden menerima baik laporan hasil kerja komite dan seluruh yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden,” jelas Yusril. (her/dav)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menerima 6 rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Sebanyak 6 rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo tersebut termuat dalam laporan setebal 3.000 halaman.

“Kami sebenarnya tadi telah menyerahkan ada 7 jilid buku kepada Pak Presiden, mungkin sekitar 3.000 halaman ya. Ada yang ringkasannya, ada yang 13 halaman, dan ada yang hanya 3 halaman. Dan tadi sudah diserahkan kepada Bapak Presiden dan beliau sudah baca yang kesimpulannya adalah bahwa ada enam poin dari kesimpulan yang dicapai oleh Komite Percepatan Reformasi Polri,” kata Yusril Ihza Mahendra kepada awak media usai pertemuan.

Baca juga: Komisi Percepatan Reformasi Polri Minta Prabowo Revisi 8 Perpol dan 24 Perkap

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) itu mengatakan bahwa rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri telah dilaporan dan diterima oleh Presiden Prabowo.

JAKARTA – Tim gabungan Polri menangkap seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial LCS yang masuk daftar buronan internasional (Red Notice) Interpol. Penangkapan dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu, 3 Mei 2026.

LCS diketahui masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Sebelumnya, dia telah ditetapkan tersangka kasus penipuan online lintas negara yang melibatkan jaringan internasional yang beroperasi di Kamboja.

Baca juga: 4 Petinggi Rusia Buronan Internasional, dari Presiden hingga Jenderal Militer

Kasus ini tercatat memiliki sedikitnya 23 Laporan Polisi (LP) dari berbagai wilayah di Indonesia. Seluruh laporan tersebut kini telah ditarik dan ditangani terpusat oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri guna mempermudah proses penyidikan serta pemberkasan perkara.

Berdasarkan hasil penyidikan, LCS diduga berperan sebagai operator dalam menjalankan aksi penipuan online dengan menggunakan platform bernama abbishopee.

Foto: DC Studio

Teknologi.id – Kolaborasi keamanan internasional antara Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil membuahkan hasil besar. Sebuah sindikat penyedia layanan kejahatan siber (phishing-as-a-service) berskala global bernama W3LL resmi dilumpuhkan dalam sebuah operasi terpadu di wilayah Indonesia.

Layanan ini diketahui telah memfasilitasi ribuan peretas di seluruh dunia untuk melakukan penipuan dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp342,8 miliar. Penangkapan ini menjadi sinyal kuat bagi para pelaku kejahatan siber bahwa ruang digital Indonesia bukan lagi tempat yang aman bagi operasional ilegal berskala internasional.

Baca juga:Waspada! Hacker Bajak Server Notepad++ dan Kirim Update Berbahaya ke Pengguna

Penangkapan Pengembang Berinisial G.L di Indonesia

Dalam operasi yang berlangsung pada pertengahan April 2026 ini, otoritas kepolisian Indonesia berhasil membekuk terduga pengembang utama platform W3LL yang berinisial G.L. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita sejumlah domain kritis dan infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung operasional platform tersebut.

Agen Spesial FBI Atlanta, Marlo Graham, menegaskan bahwa W3LL bukan sekadar perangkat phishing biasa. “Ini merupakan platform layanan kejahatan siber yang lengkap,” ujarnya. W3LL dirancang sebagai ekosistem canggih yang memungkinkan peretas amatir sekalipun untuk membuat situs login palsu yang menyerupai laman resmi dengan biaya layanan hanya sekitar Rp8,57 juta ($500).

Teknologi Canggih: Mampu Bypass Autentikasi Ganda

Salah satu keunggulan berbahaya dari perangkat lunak W3LL adalah kemampuannya untuk mengelabui fitur keamanan tingkat tinggi. Perangkat ini didesain untuk menangkap data sesi pengguna secara real-time, sehingga pelaku dapat melewati fitur autentikasi multifaktor (MFA). Dengan teknik ini, peretas dapat mempertahankan akses ilegal ke akun korban meskipun korban sudah menggunakan kode verifikasi tambahan.

Operasional W3LL didukung oleh pasar daring bernama W3LLSTORE. Di pasar gelap ini, sindikat memperjualbelikan detail login individu hingga kredensial remote desktop. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2019 hingga 2023, platform ini telah mengiklankan lebih dari 25.000 akun yang berhasil dibobol untuk dijual kepada komunitas peretas tertutup yang terdiri dari sedikitnya 500 aktor ancaman.

Target Global: 56.000 Akun Microsoft 365 Korporasi

Investigasi dari pakar siber Group-IB mengungkapkan skala serangan yang masif dari pengguna platform ini. Menggunakan alat khusus bernama W3LL Panel, para pelaku menargetkan lebih dari 56.000 akun Microsoft 365 korporasi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia, hingga Eropa. Serangan ini umumnya berfokus pada skema Business Email Compromise (BEC), yakni penyusupan email bisnis untuk tujuan penipuan finansial.

Meskipun W3LLSTORE sempat dilaporkan tutup pada 2023, aktivitas pemasaran alat ini terus berlanjut melalui platform pesan terenkripsi hingga tahun 2024. Selama 10 bulan terakhir sebelum tertangkap, pendapatan W3LL diperkirakan mencapai Rp8,57 miliar, yang didapat dari biaya langganan para peretas yang menggunakan jasa mereka.

Baca juga:Kenapa Data di RI Sering Bocor? Komdigi: Infrastruktur Usang Jadi Pintu Masuk Hacker

Komitmen Global Melawan Ekosistem Kriminal Digital

Penangkapan G.L oleh Polri dianggap sebagai langkah krusial dalam memutus sumber daya utama penjahat siber untuk mendapatkan akses tidak sah secara massal. FBI mencatat bahwa tantangan kejahatan siber semakin berat, di mana total kerugian akibat penipuan digital di seluruh dunia mencapai angka fantastis Rp301,66 triliun sepanjang tahun 2025.

Sepanjang tahun 2026, FBI memang tengah gencar melakukan pembersihan ruang digital. Selain W3LL, mereka telah melumpuhkan dua forum kejahatan siber besar lainnya, yakni Leakbase dan RAMP yang berbasis di Rusia. Koordinasi serupa juga pernah dilakukan dengan Kepolisian Nigeria untuk menangkap pengembang phishing RaccoonO365.

Penumpasan sindikat W3LL diharapkan dapat mengurangi volume serangan siber secara signifikan, khususnya yang menyasar sektor bisnis dan finansial global. Otoritas keamanan memastikan akan terus memantau pergerakan infrastruktur siber ilegal lainnya demi melindungi integritas data publik di masa depan.

Baca Berita dan Artikel lainnya diGoogle News.

(yna/sa)

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memuji transparansi Polri dalam menindak oknum polisi yang melakukan pelanggaran. Polri saat ini menjadi institusi yang paling responsif dan terbuka terkait pemberian sanksi kepada anggotanya dibanding institusi lain.

Menyikapi itu, Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timur Sandri Rumanama mengapresiasi penuh pernyataan Habiburokhman. Pernyataan tersebut mendapat respons positif.

Baca juga: Transparansi dan Respons Cepat Dorong Kepercayaan Publik ke Polri Semakin Menguat

“Yang disampaikan Pak Habiburokhman itu realitas yang terjadi saat ini, memang Polri lembaga negara yang paling transparan saat ini,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Dia menuturkan sejak Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Polri terus bertransformasi dan menjadi lembaga negara yang paling demokratis, berintegritas, serta transparan.

(jon)

JAKARTA – Polri mencatatkan prestasi gemilang dalam hal kepercayaan publik. Berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Polri kini menempati peringkat ke-4 sebagai lembaga negara yang paling dipercaya masyarakat, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa posisi Polri saat ini melampaui capaian historisnya yang biasanya tertahan di peringkat kedelapan atau kesembilan.

“Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri saat ini berada di angka 63,7%. Ini menempatkan Polri di posisi ke-4 tertinggi dari 11 lembaga yang kami ukur. Tren ini naik sangat tajam jika dibandingkan temuan-temuan sebelumnya,” ujar Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya, dikutip Jumat (10/4/2026).

Baca juga: Survei Indikator: Beragam Program Pemerintah Sukses Kawal Mudik 2026

Menurut Burhanuddin, kenaikan peringkat ini tidak terlepas dari persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Korps Bhayangkara dalam pelayanan publik, khususnya selama momentum mudik Lebaran 2026. Data survei menunjukkan mayoritas masyarakat merasa sangat puas dengan kinerja Polri dalam “Operasi Ketupat”.