Desak Beri Kompensasi Akibat Mati Listrik Bergilir, DPR: Jangan Tiap Masalah Rakyat Diminta Sabar
loading…
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti masalah pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti masalah pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Dia mendesak PT PLN maupun pemerintah segera memberikan ganti rugi (kompensasi) nyata kepada warga dan pelaku UMKM yang terdampak.
Menurut dia, pemadaman ini sangat merugikan masyarakat luas, mulai dari merusak alat elektronik hingga menghentikan kegiatan usaha kecil seperti warung makan, konveksi, dan bisnis makanan beku.
“Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik langsung didenda bahkan diputus alirannya. Jadi, kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus berani tanggung jawab. Berikan kompensasi atau potongan tagihan kepada warga yang dirugikan. Ini adalah kewajiban PLN, bukan belas kasihan,” ujar Mufti, Rabu (24/6/2026).
Selain masalah kerugian ekonomi, dia mengkritik sikap PLN yang terkesan tidak terbuka dan sering mengubah alasan terkait penyebab mati lampu. Alasan berubah mulai dari perawatan rutin, gangguan mesin pembangkit, hingga masalah pasokan batu bara domestik.
Wujudkan Hunian Layak untuk Rakyat, Realisasi Program 3 Juta Rumah Tembus 324.213 Unit Per Juni
Pemerintah terus mempercepat upaya menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat melalui Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah. Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi program tersebut secara nasional telah mencapai 324.213 unit. Capaian tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Jakarta, Rabu (17/6). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus mempercepat upaya menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat melalui Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah. Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi program tersebut secara nasional telah mencapai 324.213 unit.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Jakarta, Rabu (17/6).
“Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 13 Juni 2026, hingga pekan kedua bulan ini, realisasi Program 3 Juta Rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026,” ujar Qodari.
Menurut Qodari, capaian program ini berasal dari empat jalur pelaksanaan.
Jalur Pengembang menjadi kontributor terbesar dengan realisasi 181.291 unit, atau 28,54 persen dari target 635.122 unit. Sementara itu, Jalur Swadaya mencatat realisasi sebesar 83.210 unit, atau 44,23 persen dari target 188.140 unit.
Adapun Jalur Negara telah merealisasikan 55.655 unit atau 10,91 persen dari target 510.046 unit. Sementara itu, realisasi melalui Jalur Gotong Royong mencapai 4.057 unit atau 11,07 persen dari target 36.639 unit.
Qodari menegaskan bahwa Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah merupakan salah satu wujud nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Program tersebut ditujukan untuk menyediakan rumah yang terjangkau dan berkelanjutan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Selain itu, program ini dirancang untuk mengurangi backlog perumahan nasional dengan menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, sekaligus memperbaiki sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.
Tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Program 3 Juta Rumah juga diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan aktivitas sektor konstruksi, industri bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, serta investasi swasta.
“Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah merupakan salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi,” kata Qodari.
Selain menjelaskan progres pembangunan rumah, Qodari juga memaparkan perkembangan program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Hingga awal Juni 2026, progres pelaksanaan program tersebut telah mencapai 13,51 persen. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni dapat diselesaikan pada Oktober 2026, atau paling lambat November 2026.
“Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026,” tuturnya. (her/dav)
Qodari: Prabowo Jalankan Program MBG Berdasarkan Mandat Rakyat, Harus Dilaksanakan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena merupakan mandat langsung dari rakyat. Hal itu disampaikan jelas Qodari, dikutip Rabu (17/6). (Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena merupakan mandat langsung dari rakyat.
Qodari menjelaskan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai presiden dua tahun silam, Prabowo telah memaparkan visi dan misinya kepada masyarakat. Di dalamnya termuat sejumlah program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada akhirnya, Prabowo memenangkan pemilihan presiden secara demokratis. Menurut Qodari, hal tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memberikan mandat kepada Prabowo untuk menunaikan program-program yang telah dijanjikan, termasuk MBG.
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan,” jelas Qodari, dikutip Rabu (17/6).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa program MBG didasarkan pada tujuan yang mulia. Kebijakan tersebut hadir sebagai solusi atas persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia, yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang mereka.
Qodari mengakui bahwa pelaksanaan program MBG menghadapi berbagai tantangan. Namun menurutnya, tantangan tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan implementasi program mengingat pentingnya manfaat yang diberikan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Qodari menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari masyarakat agar implementasi program dapat berjalan lebih baik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pelaksanaannya.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya,” jelasnya.
Tak hanya MBG, Qodari mengatakan bahwa berbagai program kerja Presiden Prabowo juga dirancang sebagai solusi atas beragam permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Ia kemudian mencontohkan langkah pemerintah untuk menghentikan praktik kecurangan dalam ekspor sumber daya alam strategis dan meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme ekspor satu pintu. Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan melalui program Sekolah Rakyat (SR).
Menurutnya, berbagai kebijakan yang dijalankan Prabowo merupakan bagian dari strategi besar transformasi bangsa sekaligus upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menuntaskan program-program tersebut selama masa jabatannya.
“Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan,” tutur dia. (her/dav)
Petani Papua Dukung Program Cetak Sawah Rakyat untuk Penuhi Kebutuhan Pangan, Jawab Perubahan Zaman
Di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat Papua, program Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang digagas pemerintah melalui Kementerian Pertanian disambut antusias oleh para petani. Mereka menilai program ini menjadi jawaban atas kebutuhan pangan yang terus berkembang, sekaligus membuka harapan baru bagi generasi muda di daerah. (Foto Dok. Bakom RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat Papua, program Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang digagas pemerintah melalui Kementerian Pertanian disambut antusias oleh para petani. Mereka menilai program ini menjadi jawaban atas kebutuhan pangan yang terus berkembang, sekaligus membuka harapan baru bagi generasi muda di daerah.
Bagi para petani di Papua, kehadiran sawah baru tidak hanya membuka peluang untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumsi yang terjadi dari waktu ke waktu.
Markus Homer, Kepala Kampung Tokas, di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, mengatakan masyarakat di daerahnya menyambut baik pembukaan 3.700 hektare lahan sawah melalui program CSR.
Menurut Markus yang juga Ketua Kelompok Tani Rata Jaya, pemanfaatan lahan baru dan optimalisasi lahan yang sebelumnya kurang produktif menjadi area persawahan memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk memperkuat ketersediaan pangan, baik saat ini maupun di masa mendatang.
“Jadi kami sangat luar biasa antusias (dengan) program yang diturunkan oleh Presiden kepada kami orang Papua. Kami sangat senang karena pangan ini, bagi kami masyarakat, untuk kehidupan kami masyarakat ke depan,” ujar Markus saat diwawancara.
Markus menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/6). Acara itu dihadiri sekitar 200 peserta dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua.
Ia menilai perubahan zaman telah membawa perubahan pada pola konsumsi masyarakat, terutama generasi muda yang kini semakin akrab dengan beras sebagai makanan pokok.
“Jadi generasi kami sudah berubah, sudah canggih. Generasi (sekarang) tidak bisa berada (mengonsumsi) makanan-makanan lokal. Mereka sudah adaptasi dengan makanan-makanan yang sudah disiapkan, mungkin nasi,” katanya.
Selain perubahan pola konsumsi, Markus juga menyoroti perubahan cara masyarakat mengelola lahan. Jika dahulu masyarakat terbiasa berpindah-pindah lokasi berkebun setelah enam hingga sembilan bulan, kini pola tersebut semakin sulit dilakukan sehingga keberadaan lahan sawah menetap menjadi solusi yang dinilai relevan.
“Karena sudah perkembangan sekarang, kita berkebun adalah (tanam) pangan di satu lokasi, satu tempat, kita hanya tinggal olah saja, tidak bisa dipindah-pindah lagi. Maka itu kemarin kami di Sorong Selatan, kami terima 3.700 hektare yang kemarin sudah dikerjakan di tahun 2025. Sudah percetakan sawah, di tahun 2026 kita siap mau tanam,” ucapnya.
Elias R. Semih, Kepala Kampung Molase, di Distrik Klamono, Papua Barat Daya, juga menyampaikan hal senada. Dia menyebut masyarakat menerima program CSR dengan baik karena diyakini dapat membawa perubahan bagi perekonomian warga.
“Program ini diterima, dikelola oleh masyarakat supaya ekonomi mereka itu ada perubahan,” ujar Elias.
Elias sendiri merupakan pemilik tanah adat di wilayah pelaksanaan program. Ia mengatakan kebutuhan pangan masyarakat Papua hingga saat ini belum selalu dapat terpenuhi secara optimal. Karena itu, pengembangan lahan sawah dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan pangan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Elias berharap program tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan taraf hidup warga di tingkat akar rumput.
“Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo yang begitu antusias untuk melihat masyarakat ekonomi akar rumput di bawah dan mereka punya hidup. Mudah-mudahan ke depan menjadi baik, menjadi perubahan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Teguh Apmin Kampung Swentab, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Rizal Beno, menilai program Cetak Sawah Rakyat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Ia berpendapat program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengembangan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani di Papua.
Ia menjelaskan kelompok taninya memperoleh alokasi cetak sawah seluas 50 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 5 hektare telah mulai ditanami. Namun, menurut Rizal, masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung keberlanjutan usaha tani, terutama pada tahap panen.
Saat ini, kata dia, bantuan yang tersedia telah membantu petani dalam pengolahan lahan dan penanaman. Namun, fasilitas pascapanen seperti mesin panen belum tersedia sehingga diharapkan dapat dipenuhi pada tahap berikutnya.
“Yang sudah ada itu untuk pengolahan sawah. Sedangkan untuk panen hasil setelah kita tanam, itu belum ada. Seperti mesin panen, itu kita belum ada. Hanya kita punya mesin untuk olah tanah, terus kita tanam,” jelasnya.
Meski demikian, Rizal menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas dukungan yang diberikan kepada petani di Papua dan berharap program tersebut dapat terus berlanjut dengan dukungan fasilitas yang lebih lengkap.
Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pembangunan pertanian di Papua melalui berbagai program strategis. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di Tanah Papua.
Menurut Amran, pembangunan pertanian di Papua menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia.
“Kita inginkan Papua, Kalimantan, Sumatera dan Jawa mandiri pangan dan mandiri energi ke depan, sehingga inflasi bisa terkontrol. Mulai padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, singkong, kita programkan semua untuk saudara-saudara kita di sana,” ujar Amran.
Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan pengembangan cetak sawah seluas 80 ribu hektare di Papua sepanjang 2025 hingga 2026. Program tersebut juga disertai dukungan mekanisasi pertanian melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern guna meningkatkan produktivitas petani.
Amran menambahkan, sebagian besar usulan yang disampaikan petani dan kepala daerah dalam Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian, mulai dari kebutuhan traktor, pembangunan irigasi, hingga perluasan areal cetak sawah.
“Tadi minta traktor, minta irigasi, minta cetak sawah. Semua permintaan hari ini hampir 90 persen kami penuhi dan kalau progresnya bagus, 100 persen kami penuhi permintaannya nanti, termasuk kopi, pala, kakao dan seterusnya,” tegasnya. (her/dav)
Satu Dekade WTP Semarang: Wali Kota Agustina Jamin Tiap Rupiah APBD Kembali ke Rakyat
loading…
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng saat menerima LHP BPK, Rabu (11/6).
SEMARANG – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan Kota Semarang berjalan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, raihan WTP bukan sekadar penghargaan atas tertib administrasi keuangan. Lebih dari itu, WTP merupakan bukti bahwa Pemerintah Kota Semarang serius menjaga amanah masyarakat dengan memastikan setiap rupiah APBD dikelola secara hati-hati, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Semarang, DPRD, dan berbagai pihak yang terus mengawal jalannya pemerintahan. Namun bagi saya, yang paling penting bukan sekadar mendapatkan WTP, melainkan memastikan bahwa uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang dirasakan manfaatnya,” ujar Agustina usai menerima LHP BPK, Rabu (11/6).
Agustina menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dipahami sebagai instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sepanjang tahun 2025 Pemkot Semarang mengarahkan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung, mulai dari pembangunan jalan dan drainase, penanganan banjir, peningkatan kualitas permukiman, layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga berbagai program perlindungan sosial.
Menurutnya, keberhasilan tata kelola keuangan tidak diukur dari tebalnya laporan atau banyaknya penghargaan yang diterima pemerintah. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Dulu Dirundung, Kini Berani Bermimpi: Kisah Gede Bagus Menata Masa Depan di Sekolah Rakyat
Perjalanan Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, menjadi kisah perubahan yang penuh harapan. Pernah mengalami perundungan dan kehilangan kepercayaan diri, kini ia berhasil bangkit, menemukan kembali semangat hidup, serta menata masa depan dengan lebih optimistis. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Tabanan, Idola 92.6 FM-Perjalanan Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, menjadi kisah perubahan yang penuh harapan.
Pernah mengalami perundungan dan kehilangan kepercayaan diri, kini ia berhasil bangkit, menemukan kembali semangat hidup, serta menata masa depan dengan lebih optimistis.
Gede Bagus menuturkan bahwa titik balik dalam hidupnya dimulai ketika ia bergabung dengan SRMP 17 Tabanan. Dukungan dari teman-teman, guru, dan wali asuh menjadi faktor penting yang membantunya pulih dari pengalaman pahit yang pernah dialami.
“Semuanya dimulai sejak saya masuk sekolah di sini. Teman-teman, guru, dan wali asuh sangat mendukung saya. Dari situlah saya mulai membangun kembali kepercayaan diri,” ujarnya.
Perlahan, ia kembali berani berbicara, berinteraksi dengan lingkungan baru, dan aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Kepercayaan yang diberikan kepadanya pun terus tumbuh hingga akhirnya ia dipercaya menjadi anggota tim anti-perundungan di sekolah.
“Sampai sekarang saya dipercaya menjadi salah satu anggota tim anti-perundungan,” tambahnya.
Menurut Gede Bagus, kehadiran Sekolah Rakyat membawa perubahan besar dalam kehidupannya, terutama dalam membentuk kedisiplinan, karakter, dan pola pikir yang lebih positif.
“Yang paling terasa adalah kedisiplinannya. Saya bangga menjadi bagian dari Sekolah Rakyat karena di sini saya mendapatkan pendidikan yang baik dan bimbingan yang berkualitas. Hidup saya sekarang menjadi lebih terarah,” katanya.
Ia juga mengingat pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar tidak mudah menyerah saat menghadapi hinaan atau ejekan, serta selalu membalas perlakuan buruk dengan kesantunan dan kebaikan.
“Walaupun ada yang menghina atau mengejek, jangan dihiraukan. Balaslah dengan kesantunan dan kebaikan. Terima kasih, Pak Presiden,” ucapnya mengingat pesan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Gede Bagus menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo atas hadirnya Sekolah Rakyat yang telah memberinya kesempatan untuk berkembang dan memperbaiki masa depan.
“Untuk Pak Presiden, saya sangat berterima kasih. Tadi saya tidak bisa menyampaikan semuanya karena berada di depan banyak orang. Namun, saya sangat berterima kasih dan berharap suatu saat bisa bertemu lagi untuk menyampaikan terima kasih secara langsung,” ungkapnya.
Memiliki cita-cita menjadi seorang programmer, Gede Bagus mengaku tertarik pada dunia teknologi dan komputer. Ia pun membayangkan masa depan ketika berhasil mewujudkan impiannya tersebut.
“Cita-cita saya ingin menjadi programmer. Saya sangat menyukai dunia komputer dan teknologi,” ujarnya.
Kelak, ketika berhasil meraih cita-citanya, ia ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, para guru, dan semua pihak yang telah berkontribusi menghadirkan Sekolah Rakyat.
“Yang pertama tentu ibu dan orang tua saya, guru-guru saya, serta para menteri yang telah membangun Sekolah Rakyat,” katanya.
Terkait fasilitas di SRMP 17 Tabanan, Gede Bagus menilai seluruh kebutuhan siswa telah terpenuhi dengan baik, mulai dari asrama, perlengkapan pribadi, makanan bergizi, hingga sarana belajar.
“Saat bangun tidur, kami sudah difasilitasi kasur, bantal, dan perlengkapan kebersihan diri. Makan tiga kali sehari dengan dua kali makanan ringan. Seragam, sepatu, dan alat tulis juga tersedia lengkap,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Gede Bagus berharap program Sekolah Rakyat dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak Indonesia yang membutuhkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
“Harapan saya, semakin banyak Sekolah Rakyat dibangun agar bisa membantu lebih banyak orang,” tutupnya. (her/dav)
Harapan Orangtua Siswa Sekolah Rakyat Tabanan: Supaya Hidupnya Lebih Baik dari Saya
Suasana haru mewarnai kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6). Salah satu momen yang menyentuh datang dari Ade Sri Rejeki, ibu dari siswa bernama Gede Bagus Abimanyu, yang berbagi kisah perjuangannya membesarkan sang anak. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Tabanan, Idola 92.6 FM-Suasana haru mewarnai kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6). Salah satu momen yang menyentuh datang dari Ade Sri Rejeki, ibu dari siswa bernama Gede Bagus Abimanyu, yang berbagi kisah perjuangannya membesarkan sang anak.
Ade mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai orang tua tunggal sebelum akhirnya kembali berkeluarga dan merawat anaknya bersama pasangannya.
“Ya, saya bangga sama anak saya. Karena memang dari kecil saya single parent. Terus saya dapat jodoh lagi. Terus dirawat berdua sampai saat ini,” ujarnya.
Ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas program Sekolah Rakyat yang dinilainya telah membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anaknya. “Untuk Sekolah Rakyat, saya terima kasih sekali karena bisa membantu anak saya sekolah dengan baik,” tambahnya dengan haru.
Saat ditanya soal harapan untuk anaknya, Ade mengungkapkan keinginan sederhana namun penuh makna. “Supaya kehidupannya lebih baik dari saya, dari bapaknya juga,” ucapnya.
Ia pun menitipkan pesan untuk sang anak agar tetap bersemangat dan tidak mudah goyah oleh ucapan orang lain. “Pokoknya belajar yang rajin, tetap semangat. Jangan dengarkan kata-kata orang yang menyakiti kita. Kita balas saja dengan kebaikan,” pesan Ade.
Menutup kesempatan itu, Ade menyampaikan terima kasih langsung kepada Presiden Prabowo. “Untuk Pak Presiden, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mengadakan Sekolah Rakyat, jadi anak saya bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah,” tutupnya.
Program Sekolah Rakyat di SRMP 17 Tabanan menjadi salah satu ruang harapan baru bagi keluarga yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka meski di tengah keterbatasan ekonomi. (her/dav)
Kisah Arlan, Siswa Sekolah Rakyat yang Terinspirasi Prabowo: Ingin Jadi Menteri Pendidikan
Suasana semangat dan haru mewarnai kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6). Dalam momen itu, sorot mata Prabowo tertuju pada penampilan salah satu siswa bernama I Ketut Arlan. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Tabanan, Idola 92.6 FM-Suasana semangat dan haru mewarnai kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali. Dalam momen itu, sorot mata Prabowo tertuju pada penampilan salah satu siswa bernama I Ketut Arlan.
Arlan menyampaikan pesan langsung berbahasa Inggris untuk menggambarkan rasa terima kasih dan harapan besar terhadap masa depan pendidikan di Indonesia melalui Sekolah Rakyat yang diinisiasi Prabowo.
“Thank you President Prabowo Subianto, thank you for giving us school, food, shelters, teachers and hope. Thank you for Indonesia future belong to every child,” ujar Arlan di atas panggung dan langsung mendapatkan tepuk tangan dari Prabowo.
Usai penampilan itu, Prabowo tak lupa untuk memberikan apresiasi secara langsung kepada Arlan. Prabowo memberikan kenang-kenangan berupa pin sebagai simbol penghargaan atas semangat, kerja keras, dan keberaniannya.
Di kesempatan yang sama, Prabowo menanyakan apa cita-cita Arlan selepas mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat. Dengan lantang, Arlan menjawab bahwa ia ingin menjadi Menteri Pendidikan.
Dari cita-citanya. Arlan berharap generasi seterusnya juga bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama di Sekolah Rakyat.
“Cita-cita saya tuh mau jadi Menteri Pendidikan karena saya itu peduli dengan generasi-generasi muda. Jadi, saya itu ingin mendidik dan bisa memberikan hal-hal baik kepada generasi mendatang,” kata Arlan.
Dia mengingat pesan yang disampaikan oleh Prabowo saat memberikan arahan dalam sambutannya agar senantiasa terus semangat dalam menggapai cita-cita.
“Saya tuh harus lebih semangat lagi untuk meraih cita-cita. Saya tidak boleh menyerah, apa pun rintangan yang terjadi,” kata Arlan. (her/dav)
Prabowo Santap Makan Siang Gratis Bersama Pelajar Sekolah Rakyat di Tabanan: Momen Lahap yang Jadi Sorotan
Presiden Prabowo Subianto makan siang bersama pelajar Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6). Kegiatan ini menampilkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo berinteraksi dengan siswa dan wali murid di ruang makan sekolah tersebut.
Prabowo Tegaskan: Sekolah Rakyat, Solusi Nyata Warga Termiskin dan Kurang Berdaya
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan yang layak. Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Tabanan, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan yang layak.
Saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6), Presiden menekankan, tujuan utama program tersebut adalah memberikan kesempatan yang lebih baik bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.
“Memang Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, pembangunan bangsa pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.
“Pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat. Berdasarkan laporan yang diterimanya, jumlah pendaftar di SRMP 17 Tabanan telah mencapai sekitar 400 siswa, sementara kapasitas sekolah saat ini baru sekitar 270 siswa.
Menyikapi kondisi tersebut, Presiden meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mencari solusi agar lebih banyak anak dapat memperoleh akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
“Berarti kita harus tambah secepat mungkin, nanti diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya nanti pemerintah pusat cari lahan. Ya kita upayakan,” ujar Prabowo.
Presiden juga meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memanfaatkan fasilitas negara yang tersedia sambil menunggu pembangunan sekolah permanen.
“Nanti diusahakan bupati-bupati kita. Gimana caranya kreativitas saudara diupayakan. Seskab koordinasi dengan Kementerian Lembaga lain, (kalau ada fasilitas) mungkin kurang dimanfaatkan bisa dipinjam sampai sekolah yang permanen jadi,” tutur Prabowo.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan rencana pengembangan Sekolah Rakyat di Bali. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, ke depan pemerintah menargetkan pembangunan satu Sekolah Rakyat permanen di setiap kabupaten dan kota di Pulau Dewata.
“Untuk rencananya (akan dibangun Sekolah Rakyat di) semua kabupaten satu, kota satu,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf. (her/dav)