Tag: Rakyat

NGANJUK – Presiden Prabowo Subianto mengaku terharu banyak masyarakat yang rela panas-panasan di jalan untuk menyalaminya saat kunjungan ke daerah. Prabowo kemudian meminta Pindad untuk mendesain mobil khusus untuk memudahkannya dalam menyalami warga tersebut.

Hal itu dikatakan Prabowo saat meresmikan 1.061 operasional Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Mulanya, ia bercerita bahwa dirinya ingin sekali menyalami semua warga yang rela menunggunya.

“Saya sekarang senang, terharu saya ke daerah-daerah. Tapi terus terang aja saya kasih tahu anda ya, cukup melelahkan juga karena rakyat begitu banyak di pinggir jalan masa Presiden di di dalam kendaraan? Kan nggak lucu. Terpaksa aku berdiri bener nggak?” ucap Prabowo.

Baca juga: Momen Prabowo Tanya Verrel Bramasta: Kamu Warga Negara Indonesia?

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara merespons permohonan uji materi UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dilayangkan Dharma Pongrekun . Kemenkes menegaskan setiap regulasi kesehatan tetap memperhatikan hak warga negara.

“Pada prinsipnya, pengaturan dalam UU Kesehatan disusun untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk dalam situasi kedaruratan kesehatan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan hak warga negara,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Aji Muhawarman, Minggu (17/5/2026).

Baca juga: Ajukan Uji Materiil UU Kesehatan, Dharma Pongrekun Khawatir Negara Pidanakan Orang yang Tolak Vaksin

Pemerintah tetap menghargai uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di sisi lain, Kemenkes juga akan mempelajari secara lengkap permohonan uji materi yang diajukan.

“Pengajuan ini masih di tahap awal, sehingga saat ini pemerintah, khususnya Kemenkes masih mempelajari secara lengkap materi permohonan yang diajukan pemohon,” katanya.

Aji memastikan pemerintah akan mengikuti seluruh proses persidangan sesuai mekanisme yang berlaku. Kemenkes juga akan memberikan penjelasan, argumentasi hingga dokumen-dokumen dalam memberikan pandangan nantinya.

“Pemerintah akan mengikuti seluruh proses persidangan sesuai mekanisme hukum yang berlaku serta menyiapkan penjelasan, argumentasi, dan dokumen yang diperlukan,” ujarnya.

Nganjuk, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto mengajak para pengusaha untuk menjadi bagian dari “Indonesia Incorporated” yang berpijak pada semangat kekeluargaan dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Bukan kali pertama Prabowo memperkenalkan konsep ini. Menurutnya, Indonesia Incorporated merupakan strategi kolektif untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya.

Konsep tersebut berakar pada prinsip negara kekeluargaan, di mana seluruh elemen bangsa memikul tanggung jawab bersama untuk memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Kepada para pengusaha ayo bersama-sama menjadi Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated sebetulnya artinya negara kekeluargaan. Jadi seluruh bangsa ini satu korporasi, artinya seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa Indonesia, berhak atas kekayaan tersebut,” jelas Prabowo.

Dari situ, Prabowo menegaskan bahwa setiap pemimpin di berbagai lapisan wajib menggunakan kekuasaannya untuk memperjuangkan hak rakyat, bukan sebaliknya berkolusi merampas hak masyarakat atas kekayaan bangsa.

“Semua pemimpin bertanggung jawab di setiap lapisan untuk memperjuangkan ini dengan semua kekuatan dan keberanian yang ada. Bukan sebaliknya, bukan pemimpin, bukan pejabat, bukan mereka yang dipilih malah berkolusi untuk menghilangkan hak rakyat atas kekayaan seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Prabowo juga meluruskan bahwa dirinya tidak menolak mekanisme pasar bebas. Namun ia menegaskan, negara tetap harus hadir melindungi rakyat kecil agar tidak kalah bersaing dengan kelompok bermodal besar.

“Pemerintah harus bersikap, pemerintah harus intervensi, pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya itu affirmative action,” pungkasnya.

Pernyataan-pernyataan itu disampaikan Prabowo di hadapan hadirin dalam peresmian Museum Pahlawan Nasional Marsinah, yang berdiri di atas lahan seluas 938,6 meter persegi di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Museum ini terdiri dari dua bangunan utama, yakni gedung museum dan rumah singgah di bagian belakang.

Di dalamnya terpajang sejumlah koleksi pribadi Marsinah, mulai dari sepeda onthel yang digunakannya semasa sekolah, seragam kerja pabrik, tas, dompet, ijazah, hingga piagam penghargaan dari berbagai organisasi buruh. Koleksi-koleksi itu menceritakan perjalanan hidupnya dari masa kecil di Nganjuk hingga perjuangannya sebagai buruh pabrik di Sidoarjo. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan bunga kredit bagi keluarga prasejahtera menjadi di bawah 9 persen. Kebijakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan yang lebih adil bagi masyarakat kecil.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa kemampuan permodalan nasional dinilai cukup untuk mendukung kebijakan kredit berbunga rendah bagi masyarakat prasejahtera.

“Permodalan Nasional Madani untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24 persen kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5).

Pernyataan itu disampaikan usai Presiden menyaksikan penyerahan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda berupa uang sebesar Rp 10,2 triliun dan lahan seluas 2,3 juta hektare diserahkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Prabowo, kondisi saat ini masih menunjukkan ketimpangan karena masyarakat miskin justru menghadapi bunga pinjaman lebih tinggi dibanding kelompok masyarakat mampu. Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sistem pembiayaan dan hambatan yang selama ini terjadi.

“Masa orang miskin bunganya lebih besar dari orang kaya terus-menerus. Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita,” ucapnya.

Prabowo menegaskan, arah kebijakan ekonomi pemerintah harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai prinsip keadilan sosial harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Dalam konteks itu, ia sekaligus mengapresiasi peran Satgas PKH yang dinilai berkontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat.

“Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya. Sekali lagi terima kasih PKH terus berjuang terus bertugas muliamu demi kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga meminta seluruh jajaran terkait untuk memangkas berbagai hambatan administratif demi mempermudah masyarakat mengakses layanan publik.

“Perbaiki sistem, kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan,” tegasnya.

Arahan Prabowo menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera melalui akses pembiayaan yang lebih murah, mudah, dan inklusif. (her/dav)

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat yang terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran proses pendalaman atas temuan yang muncul dalam evaluasi internal.

Sebelumnya, Gus Ipul telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi kerawanan korupsi khususnya dalam program Sekolah Rakyat. Kajian ini dilakukan setelah anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar menjadi sorotan publik.

Baca juga: Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Jadi Sorotan, KPK Lakukan Kajian

Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara yakni Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas dan efektivitas proses investigasi yang tengah berjalan. “Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskan tugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mempeluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelum bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara dalam rapat terbatas (Ratas), Selasa (12/5).

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini menyampaikan bahwa perkembangan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan pada tahun ajaran 2026–2027.

“Kami juga melaporkan persiapan secara khusus penyelenggaraan Sekolah Rakyat di tahun 2026–2027 yang Insyaallah akan kita mulai pembelajarannya pada bulan Juli yang akan datang dengan alokasi siswa mencapai 32 ribu untuk tahun ini,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya jumlah siswa Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 15 ribu peserta didik. Dengan tambahan 32 ribu siswa baru tahun ini, total penerima manfaat program tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 46 ribu siswa.

“Tahun lalu 15 ribu lebih, artinya kalau digabung tahun ini sudah ada sekitar 46 ribu lebih siswa Sekolah Rakyat,” katanya.

Menurut Gus Ipul, perluasan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat akses pendidikan bagi keluarga miskin dan kelompok rentan agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih layak dan berkualitas.

Selain membahas pendidikan, Kementerian Sosial juga melaporkan perkembangan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan bansos tidak membuat masyarakat bergantung, melainkan menjadi pintu masuk menuju program pemberdayaan ekonomi sehingga penerima bantuan bisa mandiri ke depannya.

“Bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat demotivasi. Malah justru sebaliknya dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis Presiden yang lain,” ujarnya. (her/dav)

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM sekaligus anggota Komisi Percepatan Refornasi Polri (KPRP) Mahfud MD menilai paradigma militeristik tidak cocok diterapkan di tubuh Polri. Alasannya karena militer bertugas menjaga pertahanan negara dengan karakter komando yang ketat, disiplin tinggi, dan cenderung refresif.

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menilai tidak semua pandangan Mahfud MD itu benar. Karena untuk hal tertentu, polisi juga harus memiliki sifat semi militer walau polisi bukan militer.

“Polisi tetap harus memiliki sifat semi militer dan polisi harus tetap memiliki karakter seperti taat terhadap disiplin, komando, penggunaaan seragam, latihan taktis dan penggunaan senjata bila sangat dibutuhkan,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Baca juga: Mahfud: Rekomendasi Komisi Reformasi Polri Ingin Ciptakan Polisi Sipil

Dosen Pascasarjana ini menyebut dalam perspektif hukum kepolisian modern, tindakan polisi harus legal, proporsional, akuntabel, dan menghormati HAM. Penggunaan senjata atau kekuatan fisik hanya diperlukan sebagai upaya terakhir dan tujuannya untuk melindungi masyarakat atau diri petugas.

Bekasi, Idola 92.6 FM-Pendidikan yang layak masih menjadi tantangan bagi sebagian anak Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Untuk itulah pemerintah menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya membuka akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Kehadiran program ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para siswa, salah satunya Alma Rasya, siswi kelas 10 di SMA Sekolah Rakyat 13 Bekasi.

Alma berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai tukang pijat dan pekerja serabutan, sementara ibunya merupakan ibu rumah tangga. Sebelum mengenal Sekolah Rakyat, Alma terus berpikir dirinya tidak akan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA karena keterbatasan ekonomi keluarga.

“Waktu itu saya sempat berpikir tidak bisa lanjut sekolah karena ibu sudah tidak punya biaya lagi untuk menyekolahkan saya. Tapi ternyata Allah menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai jalan agar saya bisa terus belajar,” ujar Alma, seperti dikutip dari Kanal Youtube Bakom RI)

Perjalanan pendidikan Alma tidak mudah. Saat masih duduk di bangku SMP, dirinya sempat memiliki tunggakan biaya sekolah hingga Rp11 juta. Meski begitu, ia tetap berusaha menyelesaikan pendidikannya sambil terus mendalami ilmu agama dan menghafal Al-Qur’an.

“Kadang saya berpikir untuk makan saja susah, bagaimana untuk sekolah. Tapi sekarang saya sangat bersyukur karena di Sekolah Rakyat semua kebutuhan pendidikan sudah terjamin,” katanya.

Melalui program Sekolah Rakyat, Alma mendapatkan berbagai fasilitas penunjang pendidikan mulai dari seragam, alat tulis, laptop, hingga kebutuhan makan dan asrama secara gratis. Menurutnya, fasilitas tersebut membuat dirinya lebih fokus dalam belajar dan mengejar cita-cita.

“Di sini kami diberikan fasilitas yang sangat membantu untuk belajar. Semuanya sudah tersedia sehingga orang tua tidak perlu lagi memikirkan kebutuhan saya selama sekolah,” jelasnya.

Selain fasilitas, Alma juga merasakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter dan semangat para siswa. Para guru tidak hanya mengajarkan pelajaran akademik, tetapi juga nilai etika, dan semangat perjuangan hidup.

“Guru-guru di sini tidak hanya mengajarkan ilmu akademis, tapi juga mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang baik dan bermanfaat,” ungkap Alma.

Kehidupan berasrama di Sekolah Rakyat juga membentuk kedisiplinan dan kemandirian siswa. Selain kegiatan belajar di kelas, para siswa mengikuti berbagai kegiatan asrama, organisasi, hingga ekstrakurikuler yang membantu mengembangkan minat dan bakat mereka.

Meski harus jauh dari keluarga dan hidup tanpa penggunaan handphone sehari-hari, Alma mengaku banyak mendapatkan pelajaran hidup selama hampir 10 bulan menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat.

“Saya jadi lebih suka membaca dan lebih fokus belajar. Di sini saya belajar tentang perjuangan dan bagaimana menjadikan hidup lebih bermakna,” ujarnya.

Kini Alma memiliki mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dan membahagiakan keluarganya. Ia bercita-cita menjadi dosen sekaligus reporter agar dapat mengangkat derajat keluarganya di masa depan.

“Sekolah Rakyat memberikan harapan baru dan mimpi baru untuk kami agar bisa terus sekolah dan berani bermimpi,” tutur Alma.

Program Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak Indonesia, khususnya dari keluarga kurang mampu, agar mereka memiliki kesempatan yang sama dan jaminan pendidikan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Kisah inspiratif Alma dapat disaksikan dalam program Sinergi Indonesia melalui kanal YouTube Badan Komunikasi Pemerintah RI. (her/dav)

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi. Gul Ipul beserta rombongan tiba di kantor Lembaga Antirasuah sekitar pukul 09.35 WIB dengan mengenakan mobil listrik.

“Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,” kata Gus Ipul.

Dia mengungkapkan datang bersama semua pihak yang memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan barang dan jasa di Kemensos. Sementara Wamensos Agus Jabo Priyono hadir lebih awal pada pukul 09.13 WIB.

Baca juga: Gus Ipul Bentuk Tim Khusus Dalami Isu Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat, Dipimpin Agus Jabo

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kehadiran Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto memberikan kebahagiaan tersendiri bagi seorang anak bernama Al-Jabbar (Al). Di usia 12 tahun, ia akhirnya bisa merasakan bangku sekolah seperti anak-anak lainnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Al-Jabbar merupakan salah satu calon siswa Sekolah Rakyat bersama ratusan anak kurang beruntung lainnya, terutama dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan Al bahkan berani menyampaikan langsung kondisinya kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat berkunjung ke Istana Negara.

“Ini salah satu calon siswa Sekolah Rakyat dari Duren Sawit, enggak jauh dari sini, yang kemarin angkat tangan dan menyampaikan langsung kepada Pak Seskab. Secara spontan dia menyatakan nama saya Al-Jabbar, panggilannya Al. Saya usia 12 tahun, tapi saya belum pernah sekolah,” cerita Gus Ipul dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5).

Al merupakan anak dari seorang ibu tunggal dan memiliki seorang adik. Ayahnya telah lama meninggal sehingga kondisi ekonomi keluarganya sangat sulit.

“Ayahnya sudah meninggal, status rumahnya juga masih menumpang dan ditemukan pada saat di lampu merah. Dia cerita juga di tengah-tengah dia yang belum pernah sekolah, dia bawa adiknya dan adiknya mau hanya sekolah PAUD, setelah itu dia enggak mau sekolah juga. Padahal Al ingin adiknya bisa sekolah,” kata Gus Ipul.

Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau yang berada di kelompok desil 1 dan 2. Program ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Menurut Gus Ipul, saat pertama kali dimulai pada 2025, Sekolah Rakyat menampung lebih dari 15 ribu siswa dengan kondisi sosial ekonomi keluarga yang berbeda-beda, tetapi mayoritas berada di garis kemiskinan.

“Pertama, 60% orang tua yang bekerja sebagai guru atau penagih harian. 67% orang tua berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah. 65% keluarga memiliki tanggungan di atasnya,” jelasnya.

Sementara dari riwayat pendidikannya, terdapat 454 siswa yang tidak atau belum pernah sekolah. Selain itu, 298 siswa tercatat putus sekolah, dan sebagian lainnya bahkan sudah bekerja untuk mencari nafkah.

“Di antara mereka banyak yang hidup bersama orang tua tunggal. Sebagian lagi mereka mengalami kekerasan,” pungkasnya.

Pemerintah menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat mencapai 46 ribu orang sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut diharapkan terus meningkat menjadi 100 ribu siswa pada 2027 dan lebih dari 200 ribu siswa pada 2028. (her/dav)