Tag: Sekolah

JAKARTA – Badan Gizi Nasional ( BGN ) menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode liburan sekolah pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Penghentian sementara MBG selama periode libur sekolah ini berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikeluarkan pada 17 Juni 2026.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari, mengatakan penghentian sementara program dilakukan untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi pelaksanaan MBG di seluruh SPPG.

“Jadi, memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG pada SPPG. Nah, ini kebetulan kan memang libur sekolah ya, secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026,” ungkap Agustina saat Konferensi Pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga: BGN Stop Penyaluran MBG selama Libur Sekolah

Menurut dia, berbeda dengan periode libur sebelumnya seperti saat Ramadan yang masih menerapkan mekanisme distribusi melalui sistem bundling, pada masa libur sekolah kali ini BGN memutuskan untuk menghentikan seluruh distribusi MBG.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dihentikan sementara selama masa libur sekolah pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) mengeklaim negara menghemat anggaran lebih Rp3 triliun dari penghentian sementara itu.

Diketahui, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan pada 17 Juni 2026.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara distribusi MBG dilakukan untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi program.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, BGN Hentikan Sementara MBG saat Libur Sekolah 22 Juni-13 Juli 2026

“Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

JAKARTA – Badan Gizi Nasional ( BGN ) memutuskan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Dalam masa libur sekolah ini, ibu hamil dan balita juga tidak akan menerima menu MBG.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 mengenai penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diterbitkan pada 17 Juni 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, surat edaran tersebut disusun untuk memperkuat pengelolaan operasional program, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menyeragamkan pelaksanaan MBG di seluruh SPPG. Kebijakan itu juga menyesuaikan periode libur sekolah yang ditetapkan pemerintah.

“Jadi, memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi program MBG pada SPPG. Nah, ini Ibu dan Bapak, kebetulan kan memang libur sekolah ya, secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026,” ujar Arumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga: MBG Dihentikan saat Libur Sekolah, BGN Sebut Hemat Anggaran Rp3 Triliun

Dalam surat edaran tersebut, penyaluran MBG dihentikan pada masa libur semester, baik ganjil maupun genap. Penghentian juga berlaku pada hari libur nasional, hari besar keagamaan, libur yang ditetapkan pemerintah daerah, serta setiap Sabtu dan Minggu.

Kebijakan itu berlaku bagi seluruh kelompok penerima manfaat program. Selain peserta didik, kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD juga tidak akan memperoleh MBG selama periode libur berlangsung.

Arumsari menyampaikan, penghentian distribusi MBG turut berdampak pada operasional SPPG. Selama tidak menjalankan kegiatan penyaluran, satuan pelayanan tersebut tidak akan memperoleh insentif dari pemerintah.

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penataan ulang sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Kamis (18/6/2026), BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa yang tidak lagi menjadi prioritas penerima program karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya secara mandiri.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya refocusing penerima manfaat agar program MBG lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

“Sampai dengan hari ini, tanggal hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa sementara ini,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Baca juga: MBG Dihentikan saat Libur Sekolah, BGN Sebut Hemat Anggaran Rp3 Triliun

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengungkapkan pemerintah menyiapkan serangkaian stimulus tarif transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Semester II 2026.

Menurutnya, paket insentif tersebut difokuskan pada dua momen strategis, yakni libur panjang sekolah pada Juni–Juli dan periode Natal serta Tahun Baru (Nataru).

Baca juga: Pemerintah Guyur Diskon Transportasi saat Libur Sekolah: Bisa jadi Penggerak Kelas Menengah

Pemerintah ingin memanfaatkan kedua momentum tersebut untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Dengan demikian, konsumsi domestik dan sektor pariwisata diharapkan dapat tumbuh lebih kuat pada paruh kedua tahun ini.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan operasional SPPG dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan SPPG dalam penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Kebetulan memang sekolah kita ini kan sedang memasuki masa libur, dan salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional) adalah menghentikan atau menyetop dulu kegiatan dapur-dapur untuk menyuplai MBG selama masa libur. Dan karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dalam keterangannya pada Rabu (17/6).

Evaluasi rutin terhadap kualitas SPPG, seperti kondisi fasilitas, proses masak, standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas pangan terus berjalan.

“Evaluasi yang sudah berjalan selama ini akan dilanjutkan dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi, misalnya mengenai kondisi fasilitas, kemudian proses masak, kesehatan, kebersihan, yang bisa meningkatkan kualitas pangan atau makanan yang akan ada tersedia di piring siswa dan para penerima manfaat dari MBG ini,” ucapnya.

Rencananya dari hasil evaluasi, SPPG bakal dibagi menjadi beberapa tingkatan kelas. SPPG dengan kualitas lebih baik akan mendapatkan insentif lebih besar.

“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama,” Qodari mengungkapkan.

Ia menambahkan, BGN juga telah menyiapkan berbagai langkah lain untuk meningkatkan tata kelola program MBG. Mulai dari moratorium pembangunan SPPG baru hingga penghitungan ulang insentif untuk SPPG.

“Beberapa langkah yang akan diambil, yang saya catat itu yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional. Yang kedua, penghitungan insentif juga akan diperbarui. Kemungkinan akan dikembalikan dengan metode lama dimana jumlah insentif itu dikaitkan dengan jumlah penerima,” tutupnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah sepanjang 2026. Program tersebut mencakup renovasi gedung sekolah, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” jelas Abdul dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Kamis (11/6).

Ia mengatakan bahwa jumlah tersebut meningkat dari rencana sebelumnya.

Pada awalnya, lanjut Abdul, pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 sekolah dengan anggaran sebesar Rp14 triliun. Namun, pemerintah kemudian berkomitmen menambah sasaran sebanyak 60.000 satuan pendidikan, sehingga total target revitalisasi mencapai 71.744 sekolah.

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah telah menyelesaikan sekitar 70 persen dari target awal revitalisasi 11.744 sekolah. “Bahkan, beberapa di antaranya sudah bisa selesai di bulan Juli atau Agustus, dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun ajaran 2026/2027,” lanjut dia.

Abdul melanjutkan, program revitalisasi sekolah memiliki dampak yang lebih luas dibanding sekadar perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan hasil kajian pemerintah, program tersebut juga berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilakukan melalui mekanisme swakelola, sehingga proses pembangunan dan perbaikan dilaksanakan langsung oleh masing-masing satuan pendidikan. Skema tersebut dinilai dapat mendorong keterlibatan masyarakat setempat sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja di daerah.

“Mereka yang mengerjakan revitalisasi untuk 71.744 (sekolah) tu sekitar 1,1 juta orang, yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa program revitalisasi sekolah mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selama melakukan peninjauan ke daerah-daerah tersebut, Abdul mengatakan bahwa pengelola sekolah dan para siswa sangat mengapresiasi program tersebut.

“Karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” pungkas dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). SNT merupakan sebuah model sekolah unggul non-asrama yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di bidang pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan tahun ini pemerintah telah menyiapkan pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi yang akan menjadi pusat pendidikan unggul di berbagai daerah.

“Yang ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama. Tahun ini direncanakan bangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi,” ujar Abdul Mu’ti usai bertemu dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6).

Menurut Abdul Mu’ti, proses seleksi sekolah telah berjalan dan usulan dari berbagai daerah telah masuk untuk ditindaklanjuti. Pemerintah menargetkan pelaksanaan program dimulai tahun ini melalui pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia maupun pembangunan baru.

“Dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi. Dan tahun ini kami mulai, insyaallah. Lima (sekolah) kami buka di balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian ada satu (sekolah) yang di IKN (Ibu Kota Nusantara), dan kemudian sembilan (sekolah) yang nanti kita bangun baru di daerah yang sudah diseleksi,” jelasnya.

Program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Selain pengembangan sekolah unggul, pemerintah juga melanjutkan program revitalisasi sekolah yang tahun ini ditargetkan menjangkau 71.744 satuan pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. (her/dav)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan model school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Usulan tersebut disampaikan menyusul langkah pembenahan yang dilakukan pimpinan baru BGN.

Pembenahan juga termasuk penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. “Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah,” ujar Charles, Senin (8/6/2026).

Baca juga: Jadi Kepala BGN, Nanik Deyang: Saya Sarjana Biologi Bukan Kehutanan

Menurut dia, dapur berbasis sekolah dapat membuat pelaksanaan MBG lebih dekat dengan peserta didik sebagai penerima manfaat. Sekolah juga dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia untuk mendukung proses pengolahan dan penyediaan makanan.

Pendekatan tersebut dinilai dapat mengurangi beban biaya distribusi dan logistik sekaligus mempermudah pengawasan terhadap mutu serta keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.

Politikus PDIP itu menilai keterlibatan langsung pihak sekolah juga akan memperkuat posisi MBG sebagai program intervensi gizi bagi peserta didik. Melalui model tersebut, sekolah dapat berperan dalam menjaga kualitas makanan, memberikan edukasi gizi, serta memantau kondisi para siswa.

Selain meningkatkan efektivitas program, penggunaan fasilitas sekolah diyakini dapat mengurangi kebutuhan pembangunan infrastruktur baru. “Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program,” katanya.

Tabanan, Idola 92.6 FM-Perjalanan Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, menjadi kisah perubahan yang penuh harapan.

Pernah mengalami perundungan dan kehilangan kepercayaan diri, kini ia berhasil bangkit, menemukan kembali semangat hidup, serta menata masa depan dengan lebih optimistis.

Gede Bagus menuturkan bahwa titik balik dalam hidupnya dimulai ketika ia bergabung dengan SRMP 17 Tabanan. Dukungan dari teman-teman, guru, dan wali asuh menjadi faktor penting yang membantunya pulih dari pengalaman pahit yang pernah dialami.

“Semuanya dimulai sejak saya masuk sekolah di sini. Teman-teman, guru, dan wali asuh sangat mendukung saya. Dari situlah saya mulai membangun kembali kepercayaan diri,” ujarnya.

Perlahan, ia kembali berani berbicara, berinteraksi dengan lingkungan baru, dan aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Kepercayaan yang diberikan kepadanya pun terus tumbuh hingga akhirnya ia dipercaya menjadi anggota tim anti-perundungan di sekolah.

“Sampai sekarang saya dipercaya menjadi salah satu anggota tim anti-perundungan,” tambahnya.

Menurut Gede Bagus, kehadiran Sekolah Rakyat membawa perubahan besar dalam kehidupannya, terutama dalam membentuk kedisiplinan, karakter, dan pola pikir yang lebih positif.

“Yang paling terasa adalah kedisiplinannya. Saya bangga menjadi bagian dari Sekolah Rakyat karena di sini saya mendapatkan pendidikan yang baik dan bimbingan yang berkualitas. Hidup saya sekarang menjadi lebih terarah,” katanya.

Ia juga mengingat pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar tidak mudah menyerah saat menghadapi hinaan atau ejekan, serta selalu membalas perlakuan buruk dengan kesantunan dan kebaikan.

“Walaupun ada yang menghina atau mengejek, jangan dihiraukan. Balaslah dengan kesantunan dan kebaikan. Terima kasih, Pak Presiden,” ucapnya mengingat pesan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Gede Bagus menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo atas hadirnya Sekolah Rakyat yang telah memberinya kesempatan untuk berkembang dan memperbaiki masa depan.

“Untuk Pak Presiden, saya sangat berterima kasih. Tadi saya tidak bisa menyampaikan semuanya karena berada di depan banyak orang. Namun, saya sangat berterima kasih dan berharap suatu saat bisa bertemu lagi untuk menyampaikan terima kasih secara langsung,” ungkapnya.

Memiliki cita-cita menjadi seorang programmer, Gede Bagus mengaku tertarik pada dunia teknologi dan komputer. Ia pun membayangkan masa depan ketika berhasil mewujudkan impiannya tersebut.

“Cita-cita saya ingin menjadi programmer. Saya sangat menyukai dunia komputer dan teknologi,” ujarnya.

Kelak, ketika berhasil meraih cita-citanya, ia ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, para guru, dan semua pihak yang telah berkontribusi menghadirkan Sekolah Rakyat.

“Yang pertama tentu ibu dan orang tua saya, guru-guru saya, serta para menteri yang telah membangun Sekolah Rakyat,” katanya.

Terkait fasilitas di SRMP 17 Tabanan, Gede Bagus menilai seluruh kebutuhan siswa telah terpenuhi dengan baik, mulai dari asrama, perlengkapan pribadi, makanan bergizi, hingga sarana belajar.

“Saat bangun tidur, kami sudah difasilitasi kasur, bantal, dan perlengkapan kebersihan diri. Makan tiga kali sehari dengan dua kali makanan ringan. Seragam, sepatu, dan alat tulis juga tersedia lengkap,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Gede Bagus berharap program Sekolah Rakyat dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak Indonesia yang membutuhkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

“Harapan saya, semakin banyak Sekolah Rakyat dibangun agar bisa membantu lebih banyak orang,” tutupnya. (her/dav)