Tag: Strategi

BREBES – Pada 2026, Kabupaten Brebes memasang target capaian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebesar Rp14 miliar. Target itu lebih tinggi daripada capaian 2025.

Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua II Baznas Provinsi Jawa Tengah Zain Yusuf, pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Instruksi Bupati tentang Optimalisasi ZIS di Kabupaten Brebes, di Aula Lantai 5 KPT Brebes, Rabu (3/6/2026).

“Kalau kami hitung, pertumbuhan Baznas Kabupaten Brebes mencapai 75 persen. Ini angka yang luar biasa. Tahun 2025 pengumpulan zakat berkisar Rp8 miliar sampai Rp9 miliar, sedangkan RKAT tahun 2026 ditargetkan Rp14 miliar,” ungkapnya.

Zain optimistis target Rp14 miliar dapat tercapai, mengingat potensi ZIS dari kalangan ASN diperkirakan mencapai sekitar Rp25 miliar.

Menurutnya, Instruksi Bupati Brebes Nomor 100.3.4/595/V/2026 menjadi langkah strategis untuk memperkuat penghimpunan ZIS. Instruksi tersebut juga selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat.

Zain menambahkan, penghimpunan dana zakat yang besar akan memberikan ruang lebih luas bagi Baznas, untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

“Kalau dana yang masuk itu besar, kita enak. Ada problem anggaran yang harus dilaksanakan tetapi APBD belum cukup, maka Baznas bisa masuk membantu masyarakat,” jelasnya.

Ketua Baznas Kabupaten Brebes, Mahali mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang belum memahami peran dan fungsi Baznas. Ia mengaku kerap menjumpai penerima manfaat yang belum mengenal lembaga tersebut, meski telah menerima bantuan.

“Baznas itu mempunyai fungsi menyelamatkan manusia sekaligus menyelamatkan kemanusiaan. Baznas membantu para mustahik yang membutuhkan, sekaligus menjadi sarana bagi para muzakki untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekahnya. Dengan begitu, manfaatnya dirasakan oleh kedua belah pihak,” jelasnya.

Mahali berharap, optimalisasi ZIS di Kabupaten Brebes semakin meningkatkan kepedulian sosial, dan memperluas manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Wakil Bupati Brebes, Wurja, menjelaskan Menurutnya, Instruksi Bupati Brebes Nomor 100.3.4/595/V/2026 merupakan komitmen moral bersama agar ZIS menjadi kekuatan nyata dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.

Ia meyakini potensi ZIS di Brebes akan berkembang signifikan apabila seluruh elemen, mulai dari ASN, lembaga, hingga masyarakat bergerak bersama.

“Saya percaya, jika seluruh elemen mulai dari ASN, lembaga, hingga masyarakat bergerak bersama maka potensi ZIS di Brebes akan sangat besar. Kuncinya ada pada kesadaran, keteladanan, dan konsistensi kita,” kata Wurja.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga amanah dalam pengelolaan ZIS. Sebab, setiap rupiah yang dititipkan masyarakat merupakan bentuk kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan dengan integritas, kejujuran, dan transparansi.

“Jangan sampai ada ruang untuk penyimpangan sekecil apa pun. Integritas adalah fondasi utama. Kita ingin masyarakat percaya, dan kepercayaan itu hanya bisa dijaga dengan kejujuran dan transparansi,” tegasnya.

Penulis: Bayu Arfi, Kontributor Brebes


Editor: Tn/Ul, Dinas Komdigi Jateng

JAKARTA – Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengungkapkan kunci program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa meroket. MBG adalah salah satu program paling mulia Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Gus Lilur mengatakan, program tersebut seharusnya menjadi wajah kasih negara kepada anak-anak Indonesia, terutama siswa miskin. Tetapi, lanjut dia, ketika anggaran makan dipotong, ketika dapur tidak layak tetap beroperasi, ketika pihak ketiga masuk hanya untuk mengejar keuntungan, maka program yang semestinya menjadi warisan besar Presiden justru berisiko berubah menjadi beban moral dan politik.

Karena itu, kata Gus Lilur, MBG harus segera diselamatkan dari para “copet” anggaran yang merusak idealisme program ini. “MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak miskin harusnya menerima makanan yang layak, sehat, dan disukai. Bukan makanan yang anggarannya dipotong, dicopet, atau dikenthit sebelum sampai ke piring mereka,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2026).

Baca juga: Evaluasi MBG Diperketat, 1.512 SPPG di Jawa Dihentikan Sementara

Gus Lilur mengutip Al-Qur’an Surat Al-Insan ayat 8 Wa yuth‘imûnath-tha‘âma ‘alâ ḫubbihî miskînaw wa yatîmaw wa asîrâ (Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.) Menurut Gus Lilur, ayat tersebut memberikan pesan yang sangat jelas: makanan untuk orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan haruslah makanan yang baik, disukai, dan layak.

Karena itu, ia menilai siapa pun yang mengurangi jatah makan anak-anak miskin dalam program MBG telah melakukan pelanggaran moral yang sangat serius. “Al-Qur’an menyebut makanan yang disukai. Makanan yang disenangi. Makanan yang digemari. Bukan makanan yang dipotong anggarannya. Bukan makanan yang dicopet anggarannya. Bukan makanan yang dikenthit alokasinya. Bagi saya, mencopet dana MBG jelas melanggar Al-Qur’an. Dan melanggar Al-Qur’an bagi saya adalah melanggar prinsip,” tegasnya.

Gus Lilur mengatakan, publik melihat sendiri bahwa berbagai kasus keracunan MBG di sejumlah daerah bukan lagi kejadian kecil yang bisa dianggap sekadar kekeliruan teknis. Anak-anak mengalami mual, muntah, diare, pusing, bahkan harus mendapatkan perawatan medis. Pada saat yang sama, kata dia, muncul pula temuan bahwa sebagian dapur belum memenuhi standar higiene sanitasi, belum memiliki kelengkapan sertifikasi, atau tidak diawasi dengan disiplin sebagaimana mestinya.

Menurutnya, jika dapur MBG dikelola secara asal-asalan, tanpa pengawasan gizi yang kuat, tanpa standar kebersihan yang ketat, dan tanpa rasa tanggung jawab moral terhadap anak-anak, maka program yang semestinya menjadi kebanggaan Presiden bisa berubah menjadi beban politik bagi Presiden. “Yang salah bukan MBG-nya. Yang salah adalah aplikasinya. Presiden punya niat besar memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi di bawah, kalau dapurnya asal-asalan, menunya asal jadi, higienitasnya lemah, dan ada oknum yang bermain fee, maka cita-cita Presiden akan dirusak oleh para pemburu untung,” ujarnya.

Gus Lilur juga menyoroti adanya kekeliruan pemahaman di masyarakat mengenai posisi mitra dan SPPG. Menurutnya, banyak orang mengira SPPG adalah mitra. Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda. Mitra adalah pihak yang berkewajiban membangun dapur, melengkapi alat dapur, menyediakan sarana-prasarana, menyediakan berbagai peralatan pendukung, serta mengganti atau memperbaiki peralatan jika terjadi kerusakan.

Berdasarkan informasi yang diterima NBI dari pemilik SPPG, modal yang disediakan mitra untuk membangun dan menyiapkan dapur berkisar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Dapur tersebut kemudian disewakan kepada BGN dengan nilai sekitar Rp6 juta per hari kerja. Selain itu, mitra juga masih harus membayar lisensi kepada yayasan dengan besaran sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

JAKARTA – Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan bahwa kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri adalah strategi Kepala Negara dalam memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat. Misalnya, dalam mengonversi keunggulan komoditas nikel hingga posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional.

“Indonesia tidak sekadar berkunjung. Pak Prabowo sedang mengonversi keunggulan komoditas nikel dan posisi geopolitik kita menjadi investasi nyata dan benteng keamanan sebelum jendela peluang global ini tertutup,” kata Sugiat dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini menuturkan, paradigma politik luar negeri bebas-aktif Presiden Prabowo adalah diplomasi ofensif, yaitu sebuah strategi membangun hubungan luar negeri yang proaktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Dikatakannya, diplomasi ofensif dijalankan dalam merespons serta mengantisipasi krisis.

Baca juga: Presiden Prabowo Tiba di Istana Elysee Prancis

Dia melanjutkan, artinya Presiden Prabowo mengambil inisiatif untuk menetapkan agenda, membangun aliansi, dan memberikan tekanan strategis agar negosiasi berjalan sesuai tujuannya. “Prabowo melangkah lebih awal sebelum didikte oleh negara lain. Dia mengambil posisi tegas dalam menyatakan kedaulatan, posisi politik, dan membela warga negaranya dengan terukur,” jelasnya.

Dia membeberkan ada 3 negara Eropa yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo di Akhir Mei 2026 ini, yaitu Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga negara ini memiliki posisi strategis yang dibutuhkan Indonesia.

SEMARANG – Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah terus mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui program Kapulaga (Kelompok Usaha Berbasis Keluarga). Program itu menjadi salah satu strategi pemberdayaan UMKM berbasis rumah tangga, agar lebih berkembang, mandiri, dan berkelanjutan.

Gagasan pembentukan Kapulaga disampaikan Ketua TP PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, saat Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kapulaga yang digelar secara daring, Senin (25/5/2026).

Nawal mengatakan, sektor UMKM memiliki potensi besar, karena jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Hingga 2025, jumlah UMKM di Jateng mencapai sekitar 4,45 juta unit, dan mayoritas dijalankan oleh keluarga. Dari jumlah tersebut, baru 198.780 unit atau 4,47 persen yang telah mendapat pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Menurutnya, kondisi itu menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menghadirkan inovasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui pendekatan berbasis keluarga.

Nawal menuturkan, PKK memiliki kekuatan jaringan hingga tingkat dusun, RW, RT, dan dasa wisma. Sehingga, kekuatan itu dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi keluarga secara lebih masif dan berkelanjutan.

Selama ini, pihaknya telah memiliki program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Untuk memperkuat dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, program Kapulaga dihadirkan sebagai model pemberdayaan baru yang lebih terintegrasi.

“Agar implementasinya berkelanjutan dan memastikan berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, maka TP PKK Jateng mengembangkan sebuah terobosan yaitu program Kapulaga,” ungkap istri Wakil Gubernur Jateng.

Melalui program tersebut, pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan secara menyeluruh. Mulai dari asesmen kebutuhan, pelatihan, penguatan kualitas produk, legalitas usaha, pengemasan, pemasaran, hingga akses pembiayaan.

“Usaha peningkatan pendapatan keluarga harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak, mulai asesmen kebutuhan, pembentukan kelompok, pelatihan, pendampingan standarisasi produk, pendampingan pengemasan, pemasaran, fasilitasi akses kredit, serta monitoring,” tutur Nawal.

Ia menjelaskan, Kapulaga merupakan kelompok usaha ekonomi produktif berbasis keluarga, yang dibangun dengan semangat kolaborasi dan saling memberdayakan. Tujuannya, meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan keluarga.

Program tersebut memiliki empat layanan utama, yakni pembentukan kelompok Kapulaga, pemberdayaan kelompok, pendampingan kelompok, dan pemantauan perkembangan usaha. Sasarannya, keluarga kurang mampu yang memiliki usaha produktif berbasis keluarga, baik sektor makanan dan minuman, fesyen, maupun kriya.

“Kelompok usahanya dapat dibentuk berdasarkan kumpulan individu atau wilayah tempat usaha, misalnya di tempat wisata, pasar, lingkungan pabrik, pusat perbelanjaan, atau area car free day, dan sebagainya,” jelas Nawal.

Ditambahkan, pelaksanaan Kapulaga akan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, Baznas, CSR perusahaan, perbankan, hingga perguruan tinggi, agar akses pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin luas dan merata.

“Dengan demikian Kapulaga tidak hanya akan meningkatkan pendapatan, tetapi juga solidaritas serta keadilan dan pemerataan ekonomi, khususnya pada keluarga kurang mampu, baik di perkotaan maupun di pedesaan,” ujarnya.

Nawal mengatakan, Kapulaga mulai dikembangkan di Jawa Tengah tahun ini melalui sejumlah tahapan. Mulai dari penyusunan pedoman, sosialisasi, pembentukan kelompok usaha berdasarkan klaster, pelatihan dan inkubasi usaha, hingga pendampingan legalitas dan pemasaran produk.

Sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, program Kapulaga diharapkan dapat menjadi gerakan bersama dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di Jawa Tengah.

“Saya berharap kolaborasi berbagai pihak ini dapat mewujudkan inovasi atau terobosan dalam pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dengan baik, sehingga meningkatkan pendapatan keluarga dan menyejahterakan kehidupan masyarakat,” pungkas Nawal. (At/Ul, Diskomdigi Jateng)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis merupakan implementasi langsung dari amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal itu disampaikan Qodari dalam konferensi pers bertema “Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027” bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan CEO Danantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Qodari menyebut kebijakan tersebut merupakan langkah komprehensif pemerintah untuk menjaga kekayaan alam Indonesia sekaligus memastikan pemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

“Presiden menjaga sumber daya alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia sangat komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir,” katanya.

Di sektor hulu, pemerintah telah menjalankan penertiban dan penegakan hukum, termasuk melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang disebut telah mengambil alih kembali hampir 6 juta hektare lahan kebun sawit. Selain itu, nilai penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Agung telah mencapai sekitar Rp45 triliun.

Sementara di sektor hilir, pemerintah kini memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy. “Jadi, jualannya pun dijagain oleh Bapak Presiden,” ucap Qodari.

Langkah itu diambil setelah Presiden menemukan adanya praktik misinvoicing, under-invoicing, under-accounting, transfer pricing, dan praktik lainnya yang dinilai merugikan bangsa Indonesia.

Menurut Qodari, seluruh kebijakan tersebut merupakan turunan langsung dari Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945.

“Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai tujuan kita berbangsa dan bernegara, yang pada hari ini sangat relevan adalah pertama melindungi segenap bangsa Indonesia karena ini adalah sumber daya alam Indonesia. Yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum, di mana kekayaan sumber daya alam harus dimaksimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Qodari.

Ia juga menegaskan Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar utama pengelolaan kekayaan alam nasional oleh negara.

“Adapun Pasal 33 yang langsung terkait adalah Pasal 33 Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan seterusnya,” ujar Qodari. (her/dav)

Foto:Centricdxb.com

Teknologi.id – Dubai’s corporate landscape is defined by an ambitious timeline culture. Projects that take years elsewhere are delivered in months. In this hyper-accelerated environment, execution speed is a primary competitive advantage.

For Dubai’s mega-corporations, digital velocity has transitioned from a technical metric to a strategic mandate. Boards now ask not just what digital initiatives are planned, but how fast they will go live. Sagara Technology addresses this urgency by consistently cutting backend and full-stack development time-to-market by 40–60%, enabling the city’s largest enterprises to outpace global competition.

The Bottleneck: The High Cost of Slow Delivery

Inside many of Dubai’s conglomerates, innovation often stalls at the engineering phase. Traditional recruitment for senior full-stack roles can take 3 to 4 months, and setting up initial infrastructure often adds several weeks.

When digital transformation is slow, the business impact is severe:

• Market Erosion: Neobanks and digital-native startups capture high-value customers while corporate platforms are still in development.

• Governance Paralysis: Lengthy development cycles lead to budget bloat and shifting requirements.

• Lost Revenue: Every month a platform is not live represents a direct loss in transaction volume.

Baca juga:Sagara: The Preferred Backend & Full-Stack Partner for UAE Mega-Projects

The Urgency of “The First-Mover” Advantage

In sectors like Financial Services and Retail, the first-mover advantage is no longer a luxury—it is a survival trait. As the Dubai D33 Economic Agenda accelerates, the window to dominate new digital categories is closing. Mega-corporations cannot afford to wait 12 months for a Minimum Viable Product (MVP). They need a partner who can bypass the traditional friction of the development lifecycle.

The Solution: Deconstructing the 40–60% Acceleration

Sagara’s ability to cut development time is the result of a systematic delivery engine designed for enterprise speed.

Sagara’s Strategic Impact on Dubai’s Top Sectors

Different industries require different velocity profiles, all of which Sagara services through elite Indonesian engineering talent:

• Financial Services: Rapidly launching neobanking features to compete with global fintech entrants.

• Telecommunications: Accelerating B2B digital service platforms and IoT dashboards.

• Retail: Building e-commerce feature parity with global leaders to retain UAE consumer loyalty.

• Logistics: Enhancing real-time cargo visibility platforms to meet rising customer expectations.

Enterprise-Grade Governance: Speed Without Risk

Sagara integrates seamlessly into the rigorous governance frameworks of Dubai’s mega-corporations. We provide:

• Investment Committee Reporting: Quarterly packages are summarized in the format corporate boards expect.

• Audit-Ready Documentation: Full test evidence and security logs to satisfy internal and external auditors.

• Shift-Left Quality: Automated security testing from Sprint 1 to eliminate late-stage rework gates.

Real Growth: Predictable and Sustainable

Following the principles of Mike Maples Jr. (Floodgate), Sagara balances speed with sustainability. We don’t just “move fast and break things”; we “move fast and build foundations.” We ensure that value creation is validated early, ensuring that when your platform scales to millions of users, it does so on a robust architectural truth.

Baca juga:Indonesian Banks & Fintechs: Cut Fraud Losses 40-50% with Sagara’s AI Models

Testimonial

“Sagara’s pre-built UAE API adapters allowed us to integrate national payment gateways in days rather than months. They cut our total project timeline by nearly half, allowing us to hit our National Day launch target with absolute confidence.” — Head of Digital, Leading UAE Telecom Operator.

Dominate Your Market with Sagara Velocity

In the Dubai digital economy, the companies that move fastest with the best quality will define the future. Sagara Technology provides the engineering foundation to turn your corporate ambition into a live, market-leading reality.

Cut your time-to-market. Accelerate your vision.

Visit sagaratech.com/consult for more information and to schedule your strategy session.

Baca Berita dan Artikel lainnya diGoogle News

(AA/DIM)